Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok beresiko dari keluarga miskin agar kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif, melalui pemberian Kartu Sehat. Meskipun program ini telah berjalan di Kabupaten Karawang sejak tahun 1998, tetapi pemanfaatannya masih rendah (52,4%).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan rawat jalan puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kabupaten Karawang.Rancangan penelitian ini adalah rancangan cross sectional untuk mengetahui hubungan pendidikan, umur, pengetahuan, jumlah keluarga, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah balita, jumlah usila, jarak dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPSBK di empat puskesmas di wilayah kabupaten karawang berjumlah 382 responden yang dipilih secara acak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, umur, pengetahuan, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah usila, persepsi terhadap pelayanan kesehatan serta jarak berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas. Sebanyak 52,4% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya.Dari delapan faktor yang berhubungan, faktor pola pencarian pelayanan kesehatan adalah faktor yang mempunyai hubungan paling erat dengan OR 35,613 (CI 9.601- 132,093).Agar pemanfaatan kartu sehat bisa lebih baik lagi, perlu peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam melaksanakan sosialisasi program ini, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta meningkatkan pelayanan puskesmas dan kunjungan rumah terhadap pemegang kartu sehat.

---

Analysis on Primary Health Care Out-patient by Health of Card Holder Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Karawang District Year 2001To maintain community health status during economic crisis, health services should be prioritized to encounter the impact. A great concern is dedicated for risky group poor family to maintain their health condition and productive life.

This research aimed to find out the characteristic of health card holder, description of outpatient services use as well as its determinants.

The research used a cross sectional design to find out the relationship of education, age, knowledge, the number of family, health seeking pattern, morbidity case, number of family member under five, number of elderly, the distance and perception on health services use by health card holders.

Respondents are head of households who owned health card (Social Protection Sector Development Program) at four Primary Health Center (PHC) in Karawang District. Simple random sampling is the method to select 330 respondents.

The result revealed that education, age, knowledge, health seeking pattern, morbidity case, number of elderly, the distance and perception of health services are related with PHC's out patient use. The study showed that 52, 4% respondents have used their health card.

Health seeking pattern factor has had close relationship where the OR was 35,613 (CI 9,601- 132,093). Health card use will be much better and successfully achieved if inter sectoral could be strengthen, cooperation, as well as relationship with non government organization along with special emphasis on improving PHC's services as well."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan di Rumah Sakit atau FKRTL yang dilakukan oleh Peserta JKN di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015- 2016. Sampel yang diperoleh sebesar 41.181 peserta. Uji hubungan dianalisis dengan menggunakan Chi-square. Hasil penelitian didapatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Indonesia cukup rendah yaitu sebesar 5.8% dan utilisasi rawat jalan banyak diakses oleh peserta berjenis kelamin perempuan (6.9%), memiliki status istri pada kepesertaan JKN (8.1%), kelompok umur lansia (10.6%), status pernikahan cerai (15.7%), jenis FKTP puskesmas (7.6%), kepemilikan fasilitas kesehatan pemerintah (7.6%), peserta PBPU (9%), hak kelas rawat I (7.9%), bertempat tinggal di kota (6.4%) dan di wilayah I (7.35%), serta memiliki riwayat penyakit hasil tracing utilisasi di FKTP (12.1%). Seluruh variabel yang diteliti bermakna secara statistik untuk lebih berkemungkinan melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan di Provinsi Banten

---

This study analyzes the factors associated with the utilization of outpatients utilization using FKRTL among JKN Participants of Banten Province in 2016. This is a quantitative study with a cross sectional design that was obtained from Sample Data of BPJS Kesehatan 2016). The total sample is 41,181 participants. The relationship test was analyzed using Chi-square. The results showed that the utilization of outpatient health services in Banten was quite low (5.8%) and outpatient utilization was mostly accessed by women (6.9%), wife (8.1%), elderly (10.6%), divorced marital status (15.7%), Puskesmas as the type of health facility (7.6%), public sector (7.6%), PBPU participants (9%), nursing class I (7.9%), urban participants (6.4%) and region I participants (7.35%), also have disease condition tracked from FKTP utilization (12.1%). All variables researched are statistically significant to use outpatient health services in Banten Province"

"Latar belakang: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau. Sampai saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan hubungan antara aspek individu, aspek kemampuan dan aspek kebutuhan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan rancangan Cross Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel adalah seluruh penduduk dewasa yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan. Jumlah sampel 104 responden, tekhnik pengambilan sampel adalah cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square.Hasil: Responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam 3 bulan terakhir sebanyak 64,4%, responden terbanyak pada rentang umur 17-55 tahun sebanyak 55,4%, pendidikan responden terbanyak SMA sebanyak 38,5%, sebanyak 79,8% responden tidak bekerja, 59,6% responden menyatakan adanya ketersediaan tenaga kesehatan, 60,6% responden menyatakan aksesibilitas yang mudah, 73,1% menyatakan memiliki asuransi dan 53,8% responden menyatakan tidak tahu tentang persepsi sakit. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan tenaga kesehatan dan persepsi sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan tenaga kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,020) dengan estimasi risiko 2,875 dan pada variabel persepsi sakit juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,008) dengan estimasi risiko 3,308.

---

Background: Public Health Center is the vanguard of the government health service that aims to provide comprehensive health services, integrated, equitable and affordable. Until now the implementation of health centers have not shown that optimal results, it is reflected from the non optimal utilization of the public health centers.

Objective: This study aimed to determine image and the relationship between the individual aspects, aspects of ability and aspects of the need for utilization of health services in Sumber Rejo health centers of Balikpapan city.

Method: The study is a descriptive study, using Cross Sectional design with quantitative approach. Population and the sample is the entire adult population residing in the working area of the Sumber Rejo Health Centers, Balikpapan city. Number of samples 104 respondents, the sampling technique is random cluster sampling. The data was collected by interview using a questionnaire. Analyzed using Chi Square test.

Result: Total of Respondents who use health services in 3 last months 64.4%, most respondents in the 17-55 year age range much as 55.4%, respondents most high school education as much 38.5%, 79.8% of respondents did not work, 59 . 6% of respondents said the availability of health personnel, 60.6% of respondents said the easy accessibility, 73.1% claimed to have insurance and 53.8% of the respondents did not know about the perception of pain. The results of statistical tests showed that are significant relationship between the availability of health personnel and the perception of pain with health care utilization.

Conclusion: There was a significant association between the availability of health personnel with health care utilization (p = 0.020) with the estimated risk of 2.875 and there was a significant association between the pain perception with health care utilization (p = 0.008) with the estimated risk of 3.308."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) menjadi salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangai keluarga sehingga layanan yang diterima lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada kegiatan dalam gedung. Kunjungan keluarga yang dilakukan menggunakan 12 indikator PHBS. Namun hingga awal Oktober tahun 2018 tercatat baru 26,80% keluarga yang sudah didata oleh Puskesmas dari target 100% di tahun 2019. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten merupakan Provinsi dengan angka pendataan tertinggi nasional namun angka cakupan kunjungannya rendah yaitu kurang dari 50% (<50%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan kegiatan pendataan keluarga PIS-PK di Puskesmas menggunakan pendekatan input-proses-output dan desain studi literature review>. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta metode yang digunakan belum memadai sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, minimnya keterlibatan lintas sektor, pelaksanan pendataan yang bermasalah, dan kegiatan penilaian yang tidak dilakukan rutin. Sehingga perlu adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari seluruh petugas Puskesmas untuk mempengaruhi keterlibatan lintas sektoral dalam menyelesaikan hambatan kegiatan pendataan PIS-PK.

---

The Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) is one of many way for Puskesmas to increase the reach of targets and increase access to health services in the working area by visiting families so that the services received are more comprehensive and not only focus on indoor activities. Family visits were carried out using 12 PHBS indicators. However, as of early October 2018, only 26.80% of families had been recorded by Puskesmas from the target of 100% in 2019. North Sumatera, West Java, Central Java, East Java, and Banten province were the provinces with the highest national data collection but their coverage rates visits were low at less than 50% (<50%). This study aims to analyze the barriers of PIS-PK family data collection activities at the Puskesmas using the input-process-output approach with literature review study. The results showed the availability of resources, funds, facilities and infrastructure, as well as the methods used were inadequate so that activities did not go according to plan, lack of cross-sector involvement, implementation of problematic data collection, and assessment activities that were not carried out routinely. So there is a need for high involvement and commitment from all Puskesmas staff to influence cross sectoral involvement in resolving the barriers to PIS-PK data collection activities."

"Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi produktifitas. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dan mantap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab masalah-masalah kesehatan yang ada, efektif, realistis, dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi.Perencanaan yang matang disemua sektor pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode peneltian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan bentuk pelaksanaan penelitian evaluasi. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan reformasi pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Jembrana pasca desentralisasi melalui Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) tahun 2007 sedangkan penelitian evaluasi dilakukan untuk menilai program pelaksanaan JKJ, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program JKJ tahun berikutnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur masukan secara keseluruhan dapat didayagunakan dengan baik, walaupun pada sumber daya manusia perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik lagi terutama dari segi kuantitas dan diperlukan adanya peningkatan kualitas baik terutama kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kerja yang dilakukan. Unsur proses yang dilakukan Bapel JKJ dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan juga telah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja terdapat kelemahan ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Unsur luaran memperlihatkan hasil yang cukup baik, yaitu meningkatnya tingkat kepesertaan program walaupun tidak signifikan, akan tetapi moral hazard masih ditemukan pada pemberian pelayanan kesehatan oleh PPK."

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."

"Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dianggap sebagai salah satu kunci menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan karena sudah merupakan tugas, tanggungjawab dan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan (public servant). Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kesehatan. Pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan, mengingat pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh rakyat. Pemerintah dalam pelaksanaannya telah menyediakan puskesmas dan jajarannya (Puskesmas induk, Puskesmas pembantu, dan Polindes) sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Depok berdasarkan Model Servqual yang merupakan suatu model pengukuran kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry. Model SERVQUAL menyebutkan ada lima dimensi kualitas pelayanan yang sensitif untuk mengukur pengalaman konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diterima, yaitu: Tangible (nyata/berwujud), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan kepastian), Emphaty (perhatian).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode survei (kuesioner). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengunjung Puskesmas yang menggunakan pelayanan kesehatan di tiga Puskesmas Depok, yaitu Puskesmas Pancoran Mas, Puskesmas Tugu, dan Puskesmas Kemiri Muka dimana telah melakukan kunjungan puskesmas ke puskesmas tersebut dua kali atau lebih. Sampel diambil berdasarkan tehnik sampling non probabilitas, secara accidental/convenient.Berdasarkan hasil analisa data pada setiap dimensi Service Quality(servqual) didapatkan hasil skor kesenjangan pada semua dimensi yaitu negatif. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kualitas pada masing-masing dimensi, walaupun secara keseluruhan masyarakat telah menganggap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di Kota Depok telah cukup baik.

---

Providing of the public's quality services it was considered as one of keys to good governance. Organizing public service to community by government is already done because of being their tasks, responsibilities and the functions of government as the services giver (public servant). One forms of the public's service that should be provided by local government for community was the service in health field. The government must provide health services, in view of fact that health service was one of basic rights which are owned by people. The government in his implementation has provided public health centre and his rank (the parent Public Health Centre, the auxiliary Public Health Centre, and Polindes) as the spearhead of local government to provide health care service.This research had the aim of learning quality of health service in Public Health Centre at Depok City was based on Servqual Model which is a measurement model of quality service that was developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry. The SERVQUAL model mentioned had five dimensions of quality of service that was sensitive to measure consumer's experience towards the quality of service that was accepted, that is: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty.This research was the descriptive study using quantitative approach. The method of data collection in this research was used survey method (questionnaire). The population in this research was visitor's Public Health Centre in three Public health Centre at Depok City, that are Pancoran Mas's Public Health Centre, Tugu's Public Health Centre, and Kemiri Muka?s Public Health Centre which has made visit to this public health centre twice or more. The sample taken based on non-probability sampling techniques, in an accidental manner/convenient.Based on the results analysis of data in each dimension Service Quality (servqual) was obtained by results score of gap in all dimensions that is negative. Because of that need to be improving the quality of each dimension, although on the whole community regarded the quality of health service that was provided by Public Health Centre in the Depok City was good enough."

"Dari berbagai sumber diketahui bahwa akses pada pelayanan dan derajat kesehatan berhubungan erat dengan status sosial ekonomi keluarga. Susenas 2003 menunjukkan bahwa rasio angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran pada kelompok masyarakat pengeluaran terendah (Q1) dan tertinggi (Q5) meningkat, yakni 1,8 pada tahun 1998 dan 2,2 pada tahun 2003. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kesehatan oleh kelompok terkaya jauh Iebih tinggi (82%) daripada kelompok miskin (40%), dan bahkan kesenjangan/ketimpangan cenderung meningkat dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2005.Salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat miskin (maskin) adalah pemberian perlindungan sosial (social protectbn) terhadap maskin dari kesulitan akses pelayanan kesehatan akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM dengan suatu kompensasi bersyarat (conditional, berupa Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin (Program PKDP Bagi Maskin).Penelitian tesis dengan topik "Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin: Studi Kasus Puskesmas Di Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan", merupakan upaya untuk melihat Iebih jauh bagaimana program tersebut memenuhi ukuran-ukuran/indikator kinerja, pemahaman, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan efek program terhadap maskin.Desain evaluasi program yang dirasakan tepat untuk diterapkan dalam telaah/kajian penelitian di lapangan berorientasi pada penjajakan kepustakaan terhadap berbagai konseptualisasi tenting model-model evaluasi program, yang akhirnya dipilih konsep evaluasi yang dikembangkan oleh ELWa (Education and Learning Wales), dengan indikator yang dikembangkan sendiri oleh peneliti.Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Manggarai (PK-Manggarai) dan Puskesmas Menteng Dalam II (PK-Menteng Dalam II), Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode dan teknik pendekatan kualitatif evaluatif, koleksi data memanfaatkan teknik-teknik interview/wawancara mendalam sesuai kesediaan/kelayakan sumber data, studi dokumen, pengamatan, serta kuesioner. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum "Bagaimana Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan?" Selanjutkan diturunkan kedalam sub-sub pertanyaan yaitu bagaimana pemahaman program,bagaimana relevansi program, bagaimana efisiensi program, bagaimana efektivitas program, dan bagaimana efek program terhadap maskin?Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlarna, bentuk pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin di PK-Manggarai dan di PK-Menteng Dalam II, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan diwujudkan dalam bentuk Keglatan pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Persalinan, Operasional dan Manajemen Posyandu, Revitalisasi dan Perbaikan Gizi. Kedua, pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan harapan, sehingga memberikan efek/manfaat kepada maskin dalam hal pelayanan kesehatan gratis dan peningkatkan akses pelayanan kesehatan. Namun, ada beberapa kegiatan yang belum terwujud sesuai dengan harapan. Dad lima betas indikator evaluasi yang digunakan lima di antaranya menunjukkan nilai kurang dan/atau tidak sesuai harapan, yakni keterlibatan stakeholders dalam penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan program pada aspek relevansi program masih kurang balk; jumlah biaya kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efisien; pemanfaatan kegiatan dan permasalahan yang telah tertangani pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efektif dan di PK-Menteng Dalam II tidak efektif. Kelrga, intensitas pelayanan kesehatan maskin masih lebih banyak dilaksanakan di dalam gedung daripada pelayanan kesehatan di War gedung.Untuk meningkatkan keberhasilan Program PKDP Bagi Maskin selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Puskesmas perlu menyusun rencana pelaksanaan program (RKP Program) yang lebih komprehensif, dengan melibatkan maskin di wilayah agar kebutuhan rid maskin terhadap pelayanan kesehatan dapat dimuat dalam RKP Program. Kedua, Puskesmas perlu segera meningkatkan efektivitas kegiatan revitalisasi Posyandu dan perbailcan gizi, meialui pelatihan kader Posyandu binaan yang ada agar kader Posyandu memilki peningkatan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Balita maskin maupun dalam memberikan upaya kesehatan lainnya di wilayah kerja Puskesmas. Ketrga, Puskesmas perlu meningkatan intensitas pelayanan Kesehatan di luar gedung sebagai upaya kesehatan preventif terhadap ancaman penyakit massal (public health) yang dihadapi maskin, melalui kegiatan Puskesmas keliling, kunjungan ke rumah maskin, penyuluhan kesehatan maskin, pelacakan gizi buruk, dan fogging massal. Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penyediakan sarana mobil ambulance pada setiap Puskesmas Kelurahan yang mengelola Rumah Bersalin agar layanan Persalinan dan tindakan penyelamatan Bulin, Bumil, Bufas ketika ada kejadian darurat dapat dilakukan sejak dini (early safety). Kelirna, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penataan lokasi Puskesmas yang Iebih strategis untuk dijangkau oleh seluruh maskin agar maskin mendapat segala kemudahan, baik akses fisik dan akses sosial (get-at-able). Keenam, Departemen Kesehatan RI perlu segera menerbitkan kartu jaminan pemeliharaan kesehatan permanen bagi maskin dan mendistribusikannya dengan tepat agar maskin dapat menggunakan kartu jaminan tersebut setiap saat ketika mereka sakit. Ketujuh, realisasi dana program PKDP Bagi Maskin yang bersumber dari DIPA Depkes RI harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan agar Puskesmas lebih slap dalam menyusun RKP Program yang lebih komprehensif, terpadu, dan berbasis wilayah. Kedelapan, Depkes RI dengan pihak terkait perlu membentuk kelompok pendamping bagi maskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit agar maskin dapat menikmati jaminan pemeliharaan kesehatan dari pemerintah dengan sepenuhnya."

"Indonesia memiliki ratio kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan MMR yang jauh lebih tinggi yaitu di Indonesia Timur sebesar 489. Beban kematian ibu sering dikaitkan dengan ketimpangan akses ke layanan kesehatan ibu. Pemerintah Indonesia meluncurkan program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 untuk mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) terutama pada kelompok wanita kurang beruntung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengtahui hubungan jaminan kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu yang dinilai dari kunjungan antenatal, persalianan di fasyankes dan pemeriksaan nifas. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2017 mencakup 2257 wanita usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam kurun waktu dua tahun sebelum survei. Analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu baik itu kunjungan ANC, persalinan di fasyankes maupun pemeriksaan nifas setelah dikontrol variabel confunder. Namun kunjungan ANC ada hubungan signifikan secara statistik dengan status ekonomi atas, paritas multipara, akses ke fasyankes bukan masalah besar dan ibu dengan komplikasi kehamilan. Persalinan di fasilitas kesehatan secara statistik ada hubungan dengan umur >35 tahun, wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, pendidikan ibu tinggi, riwayat paritas primipara, dan ada komplikasi kehamilan. Serta pemeriksaan nifas secara statistik ada hubungan dengan wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, akses ke Fasyankes dan ada komplikasi kehamilan. Hubungan kepemilikan JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu belum dapat dibuktikan di Indonesia bagian timur, akan tetapi peningkatan cakupan kepemilikan JKN tetap perlu diupayakan untuk menunju Indonesia Universal Health Coverage (UHC).

---

Indonesia has the highest maternal mortality ratio (MMR) in Southeast Asia at 305 maternal deaths per 100,000 live births with a much higher MMR in Eastern Indonesia at 489. The burden of maternal mortality is often associated with inequality in access to maternal health services. The Indonesian government launched a health insurance program, namely the National Health Insurance in 2014 to seek equal distribution of health services, including maternal and child health services (KIA), especially for disadvantaged women. The purpose of this study was to determine the relationship between national health insurance and the utilization of maternal health services as assessed from antenatal visits, delivery at health facilities and postpartum examinations. This study uses data from the 2017 IDHS covering 2257 women aged 15-49 years who have given birth in the two years prior to the survey. Multivariate analysis using multiple logistic regression. The results of this study indicate that there is no statistically significant relationship to the utilization of maternal health services, whether it is ANC visits, delivery at the health facility or postpartum examination after controlling for confounding variables. However, ANC visits had a statistically significant relationship with upper economic status, multiparity parity, access to health facilities that were not a major problem and mothers with pregnancy complications. Delivery at a health facility was statistically associated with age >35 years, urban area of ​​residence, upper economic status, high maternal education, history of primiparity, and pregnancy complications. As well as post-partum examination statistically there is a relationship with urban area of ​​residence, upper economic status, access to health facilities and pregnancy complications. The relationship between JKN ownership and utilization of maternal health services has not been proven in eastern Indonesia, but efforts to increase the coverage of JKN ownership still need to be pursued to achieve Indonesia Universal Health Coverage (UHC)."

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."