Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengharapkan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang muskil. Sejak lama ada anggapan dalam masyarakat bahwa perusahaan adalah institusi yang semata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pendapat ini diwakili oleh Milton Friedman yang mengatakan bahwa tangguung jawab sosial perusahaan adalah mencari keuntungan. Akan tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan mereka yang kehidupannya secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh perusahaan. Teori ini disebut teori stakeholder. Teori ini sejalan dengan pendapat Vetica bahwa perusahaan merupakan bagian dari budaya masyarakat dan tidak sekedar bagian dari ekonomi pasar.Masyarakat Amerika menempatkan institusi perusahaan pada tempat yang khusus. Pada satu sisi perusahaan adalah simbol kekuatan ekonomi tapi disisi lain perusahaan juga dapat dilihat sebagai simbol kekuatan yang arogan yang tidak memperhatikan masyarakat sekelilingnya. Kedua kekuatan inilah yang terus-menerus saling berebut pengaruh.Perusahaan tidak lagi dapat berbuat seenaknya karena besarnya tuntutan masyarakat lebih memperhatikan masyarakat sekitarnya. Dalam masyarakat muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang turut menjadi kelompok penekan terhadap perusahaan-perusahaan. Perusahaan pun mencoba mempertahankan kepentingannya dengan menggunakan pengaruh mereka di dalam maupun diluar pemerintahan.Ketika perusahaan Amerika beroperasi di negara lain seperti Indonesia maka pertarungan serupa juga terjadi pada mereka. Dalam kasus PT. Freeport Indonesia kita dapat melihat bagaimana perusahaan ini mendefinisikan tanggung jawab sosial mereka disetiap kurun waktu. Ketika pertama kali beroperasi praksis tanggung jawab sosial mereka masih sangat terbatas tetapi pada era 1990-an praksis tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia menjadi lebih beragam. Hal ini tidak terlepas pada tarik-menarik wacana tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang di Amerika dan juga di Indonesia. Tentu keterlibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat memegang peran penting dalam ini."

"Penelitian ini mengkaji kebijakan tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal Papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat. Masalah yang akan di bahas adalah:- Bagaimana Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?- Permasalahan atau kendala apa sajakah yang muncul ke permukaan dari persoalan relasi antara PTFI dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan masyarakat setempat menyiratkan adanya relasi yang kurang harmonic diantara keduanya. Terjadi perbenturan antara dua kepentingan besar. Pertama adalah pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat. Kedua adalah kepentingan ekonomi yang diwakili oleh PTFI. Sebagai perusahaan ekstraktif yang menjadikan alam sebagai obyek produksi, dampak operasional perusahaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal kerap terjadi dimana sebagian diantara masyarakat menuntut perusahaan tersebut untuk lebih berperan dalam pemberdayaan dan sebagain lagi menuntut penutupan perusahaan tersebut. Dalam konflik tersebut, juga muncul tuntutan politis yang bernuansa separatisme.Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang Corporate Social Resposibility (CSR), teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya serta Hubungan antara perusahaan dan penegakkan hak asasi manusia. Teori CSR digunakan untuk mengkaji perdebatan perspektif dan praktek tentang CSR serta prinsip-prinsip dalam CSR. Penelitian ini lebih cenderung memegang prinsip atau teori yang rnengatakan bahwa masyarakat merupakan stakeholders perusahaan dimana ia menjadi bagian integral perusahaan yang keberadaannya harus dilibatkan terkait segala kebijakan yang berdampak atau berkaitan tentangnya. Perusahaan tidak semata harus bertanggung jawab kepada stockholders nya saja. Teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya digunakan sebagai instrumen yang akan dijadikan patokan tentang hak-hak apa yang hares terpenuhi dalam masyarakat secara kolektif Teori ketiga merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya, yakni peran dan tanggung jawab perusahaan dalam penegakkan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa bukan semata negara yang harus menegakkan hak asasi, tetapi juga perusahaan memiliki kewajiban.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis descriptive research untuk mengetahui fenomena dan interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ditekankan pada teknik sekunder melalui kajian kepustakaan atau library research.

---

This research analyzes the policy of PT. Freeport Indonesia's social responsibility, especially land rights:- What is PT. Freeport Indonesia's social responsibility related the rights of people to their traditional and cultural land?- What is the barrier arise from the relation between corporation and local community land rights?The arisen tension between PT. Freeport Indonesia (PTFI) and local community implies their relations in a non-harmonic situation. There are two interests opposite in this case: first, local and cultural community interest as the owner of the land where PTFI located. Second the interest of economics which is represented by PTFI. As an extractive industry which makes nature as the operational object, its impact will be directly to the people. The conflict between company and community has been occurred often where some of local community demand PTFI to participate more and more in community development and some of them demand for closing of it. In this conflict, arise political demand related with separatism.There are three theories used in this research: corporate social responsibility (CSR), the economics, social and cultural rights, and the relation between company and human rights. The CSR theory is used to analyzing the debate of perspective and practice about CSR and it principle. This research tends to agree the argument says that people are part of company stakeholders which they are must involve in decision making and process especially for the policy impact them. Company not only takes a responsibility to shareholders or stockholders bat also to the people where they live around it. The economics, social and cultural rights theory is used as a based instrument about what rights must be promoted and fulfilled. The last theory is unification between the two previous theories: the role and responsibility of corporation to promote human rights. It is noted that state is not the only the one actor takes responsibility in promoting human rights but also company does.This research is qualitative with descriptive research to know some interactions and .phenomena between company and community. Almost the -collecting technique collect data is secondary by library research while some interviews are used as another method as well."

"Permasalahan kemiskinan yang disandang keluarga akan berdampak kepada berbagai masalah sosial. Salah satu dari dampak kemiskinan tersebut adalah ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anaknya di bidang pendidikan walaupun tingkat dasar. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk bekal masa depan bagi anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. yang peduli dan peka terhadap kondisi sosial ekonomi komunitas atau masyarakat sekitar perusahaannya yang masih terdapat keluarga miskin atau keluarga prasejahtera dalam menyekolahkan anak-anaknya membutubkan bantuan biaya pendidikan yang dirasakan semaldn tinggi. Kepedulian dan kepekaan pemsahaan terhadap komunitas atau masyarakat sekitar, inilah yang dikenal dengan tanggung jawab Sosial perusahaan (corporate social responsibility). PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya terhadap komunitas atau masyarakat sekitamya dengan melealisasikan pelaksanaan program pemberian beasiswa sekolah dasar. Pelaksanaan program tersbut dilakukan perusahaan dengan strategi pengernbangan masyarakat (community development). Program tersebut diberikan kepada para siswa yang berprestasi, berada pada ranking satu sampai sepuluh besar di kelasnya, dan diutamakan dari keluarga miskin atau prasejahtera. Berdasarkan Iatar belakang itulah dilakukan penelitian pelaksanaan program pemberian beasiswa sekolah dasar oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. sebagai wujud tanggung jawab sosialnya, melalui studi kasus di Sekolah Dasa: Negeri 06 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan program pemberian beasiswa sekolah dasar oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktual. Data tersebul diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping observasi, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling (non probability), yakni pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian. lnforman penelitian ini terdiri dari pelaksana program, kepala/guru sekolah dasar, aparat desa setempat, dan orangtua siswa penerima program beasiswa.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terjadi kekurangtepatan dalam pengusulan siswa calon penerima program pemberian beasiswa sekolah dasar PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. karena pihak sekolah "kurang mencermati kriteria sasaran program" dimaksud. Pada kenyataan di lapangan diperoleh informasi, bahwa terdapat dua dari enam penerima beasiswa sekolah dasar dimana orangtuanya tidak termasuk kedalam kategori keluarga miskin atau keluarga prasejahtera Hal tersebut diketahui berdasarkan informasi mengenai penghasilan kedua orangtua siswa yang mencapai antara 1.200.000-2.000.000 rupiah. Kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberian beasiswa sekolah dasar di atas, karena pihak sekolah dasar membuat kebijaksanaan sendiri dalam memilih dan menentukan calon penerima beasiswa antara lain berdasarkan "prestasi dan ranking teratas". Selain itu pihak sekolah dasar kurang mencermati kondisi sosial ekonomi keluarga siswa yang sebenamya, sehingga unsur penting dalam upaya pengembangan masyarakat yang harus "diutamakan" adalah komunitas keluarga prasej ahtera sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan belum semua terwakili. Kepedulian sosial yang direalisasikan kedalam program tersebut, merupakan Salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan.Rekomendasi yang diajukan adalah : (a) Pihak perusahaan perlu didukung data mengenai "kondisi sosial ekonomi keluarga" siswa yang diserahkan pihak sekolah. Dengan demikian, diperoleh "sasaran yang tepat" yakni dari keluarga miskin atau keluarga prasejahtera selain prstasi dan ranking yang telah dicapai siswa tersebut; (b) Pihak sekolah perlu mendata prestasi, ranking, dan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa, sehingga diperoleh sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria yang ditentukan pihak perusahaan. Walaupun ada "Bauman Operasional Sekolah (BOS)" untuk sekolah dasar, namun pihak sekolah harus mengikuti ketentuan yang dibuat perusahaan. Jadi dalam hal ini pihak sekolah tidak membuat kebijaksanaan sendiri dalam memilih dan menentukan siswa yang dicalonkan menerima beasiswa dimaksud; dan (c) Pihak aparat desa setempat perlu ketegasan kepada pernohon berkaitan pembuatan Surat yang diperlukan, seperti pembuatan "Surat keterangan tidak mampu", maka harus didukung data penghasilan dan pengeluaran selama sebulan. Dengan demikian, surat keterangan yang dibuat dan dikeluarkan aparat desa setempatpun sudah sesuai dengan sasaran yang diinginkan."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."

"Kedermawanan merupakan aktivitas yang bersifat sukarela dan altruistik (bertujuan untuk membahagiakan pihak lain). Dalam konteks perusahaan, kedermawanan sosial merupakan bagian dari implementasi tanggungjawab sosial dan etis perusahaan. Di lingkungan BUMN, aktivitas serupa pun dilakukan kendati bersifat imperatif (affirmative action) karena terdapat instrumen "pemaksa" berupa Kepmen BUMN Nomon Kep-236/MBUl2003. Praktik kedermawanan yang bersifat imperatif, tentu bertolakbelakang dengan filosofi kedermawanan itu sendiri yang bersifat sukarela. Oleh sebab itu, sangat mungkin terdapat kompleksitas masalah baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun penyaluran dana/program sosial yang ditujukan ke masyarakat. Selain itu, motivasi berderma dan keberlanjutan praktik kedermawanan sosial tersebut juga menjadi persoalan tersendiri bagi BUMN. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas. Pertanyaan-pertanyaan pokok diajukan, meliputi: (1) bagaimana pola kedermawanan sosial BUMN dilakukan menyangkut: penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan atau program sosial yang ditujukan ke masyarakat; (2) motif yang melatarbelakangi praktik kedermawanan sosial tersebut; (3) persepsi stakeholder (terutama masyarakat penerima bantuan); dan (4) kemungkinan untuk melakukan transformasi praktik kedermawanan: dari sifatnya yang imperatif (affirmative action) ke arah kesukarelaan (volunteerism) dan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel ditentukan secara purposive dengan mengambil tiga dari 162 perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Ketiga sampel (PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia) dipilih dengan pertimbangan: ketiganya merupakan BUMN besar yang bergerak dalam bidang bisnis atau industri strategis, praktik derma sosialnya relatif besar, dan masing-masing berada daIam Iokasi wilayah yang berbeda yakni: Cilegon, Jakarta, dan Bandung; sehingga memungkinkan terjadi variasi bentuk derma yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitar Iokasi perusahaan di wilayah masing-masing. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pengamatan, dan wawancara. Data dianalisis, diolah dan dilaporkan dalam pemaparan bersifat deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori mengenai relasi negara dengan Dunia Bisnis -khususnya dalam perspektif kesejahteraan (welfare system), Etika Bisnis, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan Peran Sosial BUMN. Secara lebih khusus, berbagai konsep sosial digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep: filantropi atau kedermawanan sosial dalam konteks perusahaan, motif kedermawanan, kebijakan sosial (social policy), dan transformasi kedermawanan sosial perusahaan. Konsep-konsep ini sekaligus rnerupakan konsep pokok yang dikaji dalam melihat praktik kedermawanan sosial perusahaan sebagaimana tema penelitian. Berdasarkan penelitian ?praktik derma sosial? ketiga BUMN ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, sebagian besar derma atau bantuan sosial yang diberikan oleh ketiga perusahaan BUMN ke masyarakat masih bersifat karitas ketimbang filantropis. Bantuan atau sumbangan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, belum memikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kedua, kendati secara normatif penyelenggaraan program sosial ini didorong oleh kesadaran untuk bertanggungjawab secara sosial, pada umumnya kepentingan untuk membentuk citra positif perusahaan melalui bantuan terasa lebih menonjoI. Ketiga, perusahaan belum memiliki cetak biru (blueprint) terkait dengan penyelenggaraan derma sosial. Ketiadaan cetak biru menyebabkan penyusunan program belum dapat sepenuhnya didasarkan pada tujuan, target dan pengukuran tingkat keberhasilan secara jelas. Keempat, pada umumnya stakeholder mempunyai persepsi positif terhadap perusahaan terkait dengan penyelenggaraan bantuan. Namun demlkian, ada sejumlah pandangan kritis misalnya menyangkut perlunya pemihakan secara jelas oleh perusahaan terhadap kelompok marjinal, keberlanjutan pembinaan pasca bantuan -terutama menyangkut program peningkatan SDM masyarakat setempat; karena seringkali perusahaan memberikan bantuan begitu saja tanpa tindaklanjut yang jelas. Kelima, dilihat dari benluk kontribusi, motivasi, pengeIolaan, dan pengorganisasian program; praktik derma yang dilakukan oleh perusahan masih dikategorikan sebatas "karitas" ini sebenarnya merupakan bentuk yang paling tradisional dari penyelenggaraan derma, sehingga diperlukan transformasi praktik derma menuju pemberdayaan masyarakat. Keenam, belum ada satupun perusahaan yang menerapkan mekanisme "voluntary" (pelibatan relawan) dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, gagasan mengenai volunterisme ini umumnya dapat diterima, dipandang relevan, dan mungkin akan diterapkan dalam pengelolaan derma sosial BUMN ke depan. Untuk itu, agar pelaksanaan derma sosial oleh BUMN dapat lebih ditingkatkan ke arah praktik kedermawanan sosial lebih ideal, Peneliti menyarankan agar perusahaan BUMN perlu melakukan pemetaan sosial secara komprehensif sebagai jaminan bahwa penyusunan dan pelaksanaan programnya didasarkan pada database kondisi masyarakat yang benar dan akurat. Selain itu, perusahaan BUMN perlu memperkuat pemberian bantuan sosial yang mengarah pada aktivitas-aktivitas atau program filantropik yang bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat (capacity building) dan berkelanjutan; mengembangkan perangkat-perangkat yang terintegasi dengan kebijakan, serta menyusun dan mengembangkan mekanisme voluntary (kesukarelaan) sebagai bagian dari upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran program secara lebih maksimal."

"Fakta empiris yang melatarbelakangi dilakukannya Penelitian ini adalah adanya realita kontradiktif, dimana di satu fihak ada perusahaan besar yang aktivitas usahanya banyak diwarnai dengan konflik sosial, tetapi di sisi lain ada perusahaan besar yang berkinerja baik tanpa harus mengalami konflik sosial. Kondisi yang demikian diduga sangat dipengaruhi oleh derajat perilaku etis perusahaan, yang diwujudkannya melalui kadar tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang kasus wujud implementasi TJSP pada seting perusahan Tjiwi Kimia, yang diduga telah berkinerja baik tanpa banyak mengalami konflik sosial. Dari hasil deskripsi profit implementasi TJSP Tjiwi Kimia tersebut, kemudian dicari pula makna ekonomisnya bagi kinerja perusahaan dan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan penelitian studi. kasus, dengan analisis deskriptif - induktif dan konfirmasi antara realita dan dibimbing teori, dapat diperoleh simpulan jawaban atas detail masalah penelitian, yakni tentang pentingnya TJSP dan sumbangannya bagi kebijakan secara nasional.Penelitian studi kasus ini mengambil seting penelitian pada perusahaan besar pengekspor kertas PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan besar tersebut dari segi potensi produksi, luas pasar, posisi geagrafis dan luas lahan, selain memberi pengaruh besar perekonomian masyarakat sekitar, juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Tetapi karena penerapan etika bisnisnya (T3SP) baik, perusahaan telah mendapatkan makna kinerja secara baik, dan memberi makna positif bagi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Tjiwi Kimia memberi makna implementasi TJSP sebagai suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mempertemukan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Tidak saja bagi kepentingan internal, tetapi juga kepentingan eksternal (sesuai dengan pendekatan stakeholders). Perusahan juga memaknai beberapa aspek panting implementasi TJSP, diantaranya: aspek-aspek ekonomi ketenaga-kerjaan, sosial-budaya masyarakat, dan aspek lingkungan. Terbentuknya nilai-nilai TJSP tersebut kemudian diwujud-konkritkan menjadi visi, misi, dan strategi perusahaan.Menurut hasil menginduksi antara realita dengan bimbingan teori Davenport (melalui 20 indikator kadar implementasi TJSP) dapat ditemukan beberapa cirri utama penting dalam implementasi TJSP Tjiwi Kimia, antara lain: adanya komitmen tinggi terhadap masyarakat (community), lingkungan (environment), dan pekerja (employees). Selain itu juga dilandasi pula dengan perilaku etis berbisnis, komitmen-komitmennya terhadap stakeholder, terhadap kepentingan Investor, terhadap supplier. Realitas tersebut memperkuat teori Freeman (1984) dan Post (2002) tentang pendekatan stakeholder perusahaan.Secara langsung atau tidak, bahwa implementasi TJSP yang baik, telah memberi makna ekonomi bagi kinerja perusahaan Tjiwi Kimia. Kinerja baik ekonominya ditandai oleh kemampuannya mengembangkan keaneka-ragaman produk, memperluas dan mempertahankan pasar internasionalnya. Karena dukungan TJSP yang baik pulalah, kemudian Tjiwi Kimia mendapatkan image baik sebagai perusahaan internasional. Pengakuan internasional Tjiwi Kimia, yang paling penting adalah diperolehnya penghargaansertifikasi standar mutu ISO. 9000, dan sertifikasi manajemen lingkungan melalui ISO. 14000.Makna ekonomi TJSP Tjiwi Kimia bagi masyarakat sekitar, berupa besarnya dana yang mengalir secara langsung dari perusahaan, atau tidak langsung sebagai efek multiplier dari perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar itu sendiri. Terbukanya berbagai jenis lapangan kerja baru, berbagai bentuk program mitra kerja perusahan, dan berkembangnya sektor informal, adalah sebagai bukti menggeliatnya perekonomian masyarakat sekitar. Pembangunan sarana fisik bagi lingkugan masyarakat, sumbangan di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, secara tidak langsung juga telah memberi pengaruh peningkatan kualitas SDM dan potensi ekonomi masyarakat.Atas dasar temuan penelitian kasus ini, dapat diajukan berbagai saran, baik yang terkait dengan kepentingan penelitian di bidang ilmunya, bagi kepentingan praktis perilaku perusahaan, maupun bagi kepentingan pengembangan kebijakan. Penelitian bidang sejenis dapat diperluas, hingga menyangkut kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pemasok bahan baku; hasil temuan terapan TJSP Tjiwi Kimia, dapat dijadikan model percontohan bagi perusahaan setara yang mengalami banyak konflik sosial. Terhadap kebijakan publik/industri, pemerintah perlu lebih kondusif mendorong keberhasilan implementasi TJSP, baik berupa kebijakan baru atau pemberian insentif bagi perusahaan yang telah mampu mengimplementasi TJSP secara baik dan nyata."

"Tesis ini membahas indikator program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) PT. Nusa Halmahera Minerals, aspek-aspek pada laporan TSP, dan pengintegrasiannya pada laporan Global Reporting Initiatives (GRI) korporasi.Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan indikator yang tidak sesuai dengan tujuan program, yaitu keuangan dan kuantifikasi pertanian. Aspek dalam laporan bersifat teknis, sehingga lebih digunakan untuk kepentingan internal. Pengintegrasian indikator ke GRI korporasi sangat minim keterlibatan site. Perlu digunakan indikator yang lebih tepat agar dampak program dapat diukur dan termonitor dalam laporan TSP. Pelaporan GRI perlu lebih melibatkan site agar lebih akurat dan mudah didiseminasi ke pemangku kepentingan lokal.

---

This thesis is discussing Corporate Social Responsibility (CSR) indicators at PT.Nusa Halmahera Minerals, aspects in CSR reports, and its integration to corporate?s Global Reporting Initiatives (GRI).

This qualitative descriptive research shows that indicators used (financial and agriculture) were not aligned with program?s objectives. Reporting aspects are technical and mainly for internal purposes. Site?s involvement in integration process of indicators to GRI was minimum.

Precise indicators are needed to better measure impacts of CSR programs and monitor them in the reports. More site?s involvement needed to improve the accuracy of GRI reporting and for better dissemination to local stakeholders."

"ABSTRAKImplementasi program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PTFI pada prinsipnya merupakan upaya terstruktur dan sistematis guna membangun relasi resiprokal antara korporasi (PTFI) dengan komunitas lokal (Secara khusus Suku Amungme dan Kamoro) sehingga tercipta kesinambungan program dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan komunitas lokal.Dengan menggunakan analisa konflik, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana implementasi program CSR ini diterima dan bagaimana relasi antara korporasi dengan komunitas lokal (Suku Amungme dan Kamoro) dibangun, karena sebagai perusahaan multinasional, setiap kebijakan apapun pasti memiliki muatan nilai (value) yang sengaja diciptakan.Untuk mengetahui lebih jauh implementasi program seta relasi yang terjadi, maka metode kualitatif digunakan supaya penjelasan yang utuh tentang fenomena yang terjadi antara Suku Amungme-Kamoro dengan PTFI dapat diuangkap secara kritis dan mendalam.Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk membangun dan menjamin relasi yang baik antara korporasi dengan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Untuk itu, peneliti menjabarkan secara lengkap apa (definisi) dan bagaimana (metode) impelementasi program CSR PTFI dilakukan, serta bagaimana implikasi (signifikansi) hasil penelitian ini secara teoritis, dan bagi pengambil kebijakan.

---

ABSTRACTImplementation of corporate social responsibility (CSR) conducted by Freeport in principle a structured and systematic efforts to build reciprocal relationships between corporations (PTFI) with the local community (Specifically Amungme and Kamoro) so as to create continuity programs and will improve the welfare of local communities. With conflict analysis, researcher try to explain how the implementation of CSR programs is acceptable and how the relationship between corporations and local communities (Amungme and Kamoro) was built, because as a multinational corporation, any policy whatsoever certainly have a charge value and that is deliberately created. To learn more about the program implementation seta relationship occurs, the qualitative method is used so that a complete explanation of the phenomena that occur between Amungme-Kamoro with PTFI will be critically and deeply. This research is very important to establish and guarantee the relations between corporations with Amungme and Kamoro. To that end, the researchers describe in full what (definitions) and how (method) implementation of CSR programs PTFI done, and what are the implications (significance) theoretically results of this research, and for policy makers."

"Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengutarakan penilaian baik yang bersifat obyektif maupun opini pribadi penulis tentang perubahan substantif yang dibuat oleh organisasi di bidang akuntabilitas perusahaan dan juga menggunakan pemahaman materi pelajaran melalui diskusi tentang berbagai perspektif kasus bisnis, akuntabilitas stakeholder, dan pandangan kritis pada Corporate Social Responsibility (CSR) dan Social and Environmental Reporting (SER).

 

Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode studi pusaka. Penulis membaca berbagai artikel yang terkait sesuai dengan saran dari dosen pembimbing. Ide-ide yang diambil dituliskan dengan penjelasan penulis maupun mengutip langsung.

 

Sebagai kesimpulan, berdasarkan pandangan pribadi penulis menyajikan kemiripan pada materi pembelajaran walaupun ada perbedaan dimana CSR dan SER sebagai alat yang efektif untuk perubahan substantive pada akuntabilitas perusahaan. Tidak ada organisasi yang mengakui tujuan utama dibalik menerapkan CSR dan SER. Mereka bersikeras bahwa upaya ini adalah untuk membantu lingkungan dan masyarakat.

---

The writing of this paper aims to present a good discussion of both the objective and personal opinion of the author about substantive changes made by institutions in the field of corporate accountability and also use understanding material through discussions about business, stakeholder accountability, and critical view of Corporate Social Responsibility (CSR) and Social and Environmental Reporting (SER).

 

This paper was written using the library study method. The writer reads various related article in accordance with the advice of the supervisor. The ideas taken are written with the writer`s explanation or by directly quoted. In conclusion, based on the writer`s personal view, there are similarities in learning material, although there are differences where CSR and SER are effective tools for substantive change in corporate accountability. There is no organization that recognizes the main purpose behind implementing CSR and SER. They insist that this effort is to help the environment and society."

"Penelitian ini mengulas fenomena tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang saat ini sedang marak dibicarakan di dunia bisnis termasuk di Indonesia. Secara khusus penelitian ini ingin melihat tanggung jawab sosial perusahaan peneikian dalam upayanya menghadirkan program acara televisi yang layak dan pantas untuk dikonsumsi. Secara garis besar tesis ini menggunakan teori tanggung jawab sosial perusahaan dari Archie B. Carol dan reputasi perusahaan dari Argenti.Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif operasionalnya dan sebaliknya berusaha memberikan keuntungan positif bagi masyarakat. Archie B. Carnal mengemukakan satu konsep Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Piramida ini terdiri dari empat jenjang tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggung jawab etika dan tanggung jawab kedermawanan. Walaupun berjenjang namun piramida tersebut merupakan satu kesatuan utuh, artinya keempatnya harus ditaati agar perusahaan dapat dikatakan memiliki tanggung jawab sosial.Unilever sejak tahun 2004 melalui brand Lifebuoy melakukan kampanye hidup bersih dan sehat yang dinamakan Program Lifebuoy Berbagi Sehat (LBS). Berdasarkan survey Departemen Kesehatan pada tahun 2003 ratio penderita diare di Indonesia mencapai 300 penderita per 1000 orang. LBS merupakan program tanggung jawab sosial yang ditujukan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan tersebut. Program LBS dikategorikan dalam social marketing yaitu kampanye tanggung jawab sosial melalui perubahan perilaku yang dikaitkan dengan penjualan produk, artinya Unilever memiliki komitmen untuk memberi kontribusi atau donasi berupa prosentase dari hasil penjualan produk Lifebuoy. Iklan program LBS ditayangkan ditelevisi sejak tahun 2004. Iklan merupakan bentuk komunikasi persuasif dan dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa Unilever memang ingin membentuk image positif melalui program tanggung jawab sosial yang dijadikan spiritual capital dalam praktek bisnisnya. Iklan LBS telah membentuk image positif yang selanjutnya berimplikasi terhadap loyalitas konsumen dan akhirnya meningkatkan penjualan.Namun ironisnya iklan dengan misi sosial tersebut ditempatkan pada program sinetron yang justru menimbulkan masalah dalam masyarakat. Sinetron yang marak ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia telah menuai banyak protes karena memberi dampak negatif terutama bagi anak-anak. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) menunjukkan bahwa sinetron merupakan program yang paling disukai oleh anak-anak setelah kartun. Sayangnya sinetron 90% tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak karena dipenuhi dengan adegan yang mengeksploitasi kekerasan, pornografi dan mistik. Sebagai seorang pendidik dan psikolog, Kak Seto melihat sinetron telah menjungkirbalikkan nilai-nilai/norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, misalnya nilai-nilai agama ataupun tradisi yang terdapat didalam keluarga. Bagi Kak Seto sinetron menjadi inspirasi bagi anak-¬anak untuk berperilaku buruk bahkan telah melanggar hak anak untuk mendapatkan informasi yang benar. Unilever sebagai perusahaan pengiklan ternyata tidak mempunyai kebijakan untuk menilai kualitas isi dari sinetron sebelum menempatkan iklan LBS, tolak ukur yang digunakan adalah rating. Dengan menempatkan ikian produknya pada tayangan yang tidak sehat berarti Unilever turut serta mendukung ditayangkannya sinetron yang justru menimbulkan masaiah di dalam masyarakat.Kebijakan tersebut membentuk reputasi yang buruk terhadap Unilever. Pemerhati media (YPMA) dan Lembaga Konsumen (LKJ) menilai Unilever hanyalah menggunakan iklan LBS untuk membentuk image positif yang bertujuan meningkatkan penjualan Lifebuoy. Menurut LKJ, ikian LBS hanyalah brainwashing, bentuk samaran dari konsep tanggung jawab sosial yang sebenarnya. Sedangkan menurut YPMA praktek penempatan ikian ini sebenarnya menunjukkan bahwa Unilever turut serta menimbulkan masalah yang mengganggu kejiwaan anak-anak melalui tayangan yang tidak sehat di televisi. LKJ menilai Unilever telah melanggar nilai-nilai etika yang terdapat di dalam masyarakat. Penempatan iklan LBS pada tayangan yang tidak sehat merupakan bentuk inkonsistensi dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi perusahaan untuk mengevaluasi isi tayangan sebelum menempatkan iklan produknya, tayangan yang balk adalah yang aman dikonsumsi oleh siapa saja termasuk anak-anak, memiliki unsur edukasi dan menghibur. Dad sisi akademis diharapkan nantinya ada peraturan yang ditujukan untuk mengatur penempatan iklan hanya pada tayangan yang mendidik di televisi agar menghindari praktek bisnis yang merugikan masyarakat."