Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh perangkatnya dari segi Ilmu Administrasi Publik . Dalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan esksteren berupa pengawasan legisiatif oleh DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di DKI Jakarta dalam kurun waktu 1997-1999 yakni dalam dalam periode DPRD hasil Pemilu 1997,yakni pada saat-saat terakhir berlakunya UU No.5 Tahun 1974.Penelitian dilakukan dengan pendekatan normative dan empirik dangan analisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode explanatif evaluatif dan studi kasus. Sedangkan pengumplan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah, Pemilu, susunan kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat termasuk DPRD DKI Jakarta, disamping itu dilakukan penelitian lapangan dengan Instrumen pedoman wawancara dan kuesioner serta diskusi dengan narasumber, khususnya para anggota dan mantan anggota DPRD DKI Jakarta serta para pejabat terkait.Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain: faktor eksternal pemerintah DKI Jakarta dan faktor internal pemerintah DKI Jakarta seperti peran ganda KDH, kedudukan DPRD sebagai unsur Pemda, rekrutmen dan akuntabilitas KHD, sistem Pemilu dan rekrutmen anggota DPRD, otoritas Orsospol dan Intervensi birokrasi, peranan besar fraksi dan Pimpinan DPRD serta hubungannya dengan induk organisasinya, kualitas anggota DPRD dan penggunaan hak-hak anggota DPRD serta keterbatasan tim ahli, data informasi dukungan dana dan sarana kerja yang kurang memadai.Agar DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasannya secara efektif, maka DPRD harus diberi peran yang besar dan di tempatkan pads posisi yang kuat dengan tetap malibatkan publik untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa,' bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan kemampuan, aspirasi dan prakarsanya sendiri."

"Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah mengatur kuota perempuan dan sistem ziper sebagai pendukung pengaturan kuota yaitu Pasal 214. Pada tahun 2008 putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh pengaturan di dalam undang-undang, tetapi juga dapat ditingkatkan dengan pendidikan politik, pengaturan internal partai politik, sistem pemilu yang digunakan, district magnitude dan party magnitude. Pengaturan kuota sudah diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum namun perlu pengaturan lebih lanjut yaitu di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam peraturan perundang-undangan dengan menambahkan pengaturan kuota kursi di DPR serta pemberian sanksi.

---

This study is based on three main issues, that is: First, how is the form of rule before and after the decision issuance of the constitutional court number 22-24/PUU-VI/2008. Second, the implication of this decision on the number of women in parliament, and the third, how is the form of the ideal rule to increase number of women in parliament. The method of this study is yuridis normative.

The discussion starts from Law Number 12 year 2003 and Law Number 10 year 2008 that have regulated about women quota and zyper system as supporting of this regulation that is article 214. In 2008, Constitutional Court made decision to cancel this article hence the debate in some groups.

The result of this study shows that the number of women in parliament is not only influenced by quota regulation but it can be increased by other ways such as: political education, internal regulation in politic party, election system, district magnitude and party magnitude. Quota regulation has regulated in Law for Politcal Party and Law for General Election, however this quota needs other regulation such as in constitution and legislation by adding quota regulation in parliament and sanctions."

"Secara umum tesis ini berusaha mendeskripsikan beberapa aspek yang terkait dengan dinamika pemikiran dan aksi-aksi politik Amien Rais: faktor-faktor yang mempengaruhinya, tema-tema yang digagasnya, fase-fase perjalanan politiknya, kontribusinya dalam pengembangan wacana demokratisasi dan tipologi pemikiran politiknya.Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi lapangan: wawancara dengan Amien Rais dan menghadiri berbagai forum di mana Amien Rais tampil sebagai pembicara utama atau forum yang membahas Amien Rais, Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk melacak akar pemikiran Amien Rais dengan jalan mendeskripsikan proses sosialisasi yang dialami Amien Rais di masa lalu, nilai-nilai yang terinternalisasi dalam dirinya dan turut membentuk kepribadian dan corak berpikirnya serta obsesi Amien Rais tentang kehidupan politik yang ideal.Dalam penelitian ini ditemukan ada empat faktor utama yang turut membentuk kepribadian politik dan corak berpikir Amien: lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, Muhammadiyah dan spirit ajaran Islam yang dipahaminya. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi pemikiran, sikap dan aksi-aksi politik Amien Rais yang berani, lugas, kritis dan mengedepankan moralitas politik. Keluarganya, khususnya figur sang ibu, mengajarkan sikap tegas dan mengatakan apa adanya, pendidikan, khususnya pendidikannya di Barat, mempengaruhi sikapnya yang terbuka, transparan, demokratis dan cenderung liberal, Muhammadiyah mempengaruhi komitmennya pada nilai-nilai pembaruan, persamaan, egalitarianisme dan beramar ma'ruf nahi munkar; dan ajaran Islam yang diyakininya mengajarkan nilai-nilai tauhid yang dielaborasi menjadi tauhid sosial sebagai spirit seluruh pemikiran dan sikap politiknya.Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tema-tema pokok yang menjadi perhatian Amien sebagai wacana akademis yang. Seperti pandangannya tentang konsepsi negara dalam Islam yang digagasnya sejak awal 1980-an, tauhid sosial yang dipopulerkannya pada pertengahan 1990-an, diskursus demokrasi, moralitas politik dan kekuasaan politik yang direnungkannya pada akhir karier akademiknya sebagai Guru Besar Ilmu Politik UGM tahun 1998.Tesis ini juga mengkaji bagian penting lain dari Amien Rais, yakni evolusi perjalanan politiknya dan sekaligus metamorfosis pemikiran politiknya. Bagian ini bisa disimak dalam tiga fase perjalanan politik Amien Rais: fase intelektual atau ilmuwan politik (political scientist), fase moralis-politik dan fase Amien Rais sebagai aktor politik. Selain itu dikemukakan dua pola artikulasi yang dilakukan Amien: gerakan moral-seperti tercermin dalam dua fase pertama perjalanan politiknya---dan gerakan politik yang tercermin pada fase ketiga ketika ia "berijtihad" meninggalkan gerakan moral dan melengserkan diri dari kepengurusan Muhammadiyah serta memproklamirkan diri sebagai politisi.Metamorfosis politik Amien Rais dari tokoh umat-yang dicitrakan sektarian, radikal, anti-Barat dan fundamentalis-menjadi tokoh bangsa yang nasionalis, demokratis, pluralis dan inklusif, juga merupakan bagian penting yang berhasil dikaji dalam tesis ini.Bagian lain yang cukup menarik adalah tipologi pemikiran politik Amien Rais. Setelah mengkaji berbagai tipe pemetaan politik yang dilakukan oleh beberapa ahli, dalam dan luar negeri, penelitian ini mencoba untuk menawarkan format pemetaan pemikiran politik Amien Rais. Amien adalah wakil generasi baru Islam politik yang modernis-Islamis tetapi inklusif-pluralis dan substansialis."

"Adanya konvergensi peran selebriti dan politisi dalam membangun citra yang ditujukan sebagai alat memasarkan dirinya menjadi menarik untuk diteliti Penggunaan media baru di internet seperti weblog, yang menonjolkan aspek personalitas, merupakan trend baru di kalangan selebriti, politisi ataupun gabungan keduanya (politisi selebriti). Seperti, keberhasilan blog Angelina Sondakh yang mengemukakan hubungan pribadinya dengan Adjie Massaid dan mendapatkan respon luar biasa dari pengunjung biog. Keberhasilan blog ini dijadikan Angie untuk melakukan political marketing bagi pekerjaan pekerjaan politiknya selama menjadi anggota legislatifUntuk mendalami fenomena ini, dilakukan penelitian yang dilakukan bertujuan melihat pola konstruksi citra selebriti politisi menggunakan weblog terutama sebagai alat melakukan pemasaran politiknya. Adapun yang menjadi model yang diteliti seperti disebutkan di atas adalah weblog Angelina Sondakh yang dikenal sebagai selebriti yang berhasil menjadi politisi pada Pemilu tahun 2004 dari partai demokrat.Metodologi penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, dengan aplikasi studi kualitatif memakai analisis framing metode Gamson dan Mondigliani untuk menganalisis teks dan melihat pola teks pencitraan yang dilengkapi dengan sudut pandang dari proses produksi blog serta analisis citra dari sudut pandang political marketing.Adapun temuan penelitian dalam teks memperlihatkan bahwa ada upaya untuk menggeser citra yang diiakukan Angelina Sondakh melalui blognya dari seorang selebriti menjadi seorang politisi. Upaya ini diperlihatkan melalui topik-topik yang diambilnya serta alat bukti framing lainnya yang menunjukkan, Angie adalah politisi yang memiliki dedikasi, semangat, pengabdian dan memiliki akar budaya bangsa. Pencitraan yang demikian sangat berguna bagi pemasaran dirinya sebagai politisi untuk menjaga citranya di depan publik.Dalam tulisan mengenai diri serta aktifitasnya, is melakukan konstruksi citra melalui proses eksternalisasi dalam konstruksi sosial seperti yang dikemukakan Luckman & Berger dalam The Construction of Social Reality. is menawarkan agar realitas subjektif dirinya menjadi realitas objektif yang dipahami khalayak.Penggunaan blog dalam political marketing citra Angelina Sondakh menghasilkan temuan bahwa blog efektif untuk membangun citra Angie sebagai selebriti terutama bagi kalangan media, namun masih kurang efektif untuk membangun citra politisi seperti yang diharapkannya. Dari segi proses produksi media untuk melakukan konstruksi citra, teori pada level meso produksi media seperti yang dikemukakan Shoemaker dan Reese (1996) tidak berlaku semua. Blog telah mengeliminasi banyak alder untuk melakukan konstruksi citra. Dalam hal ini hanya penulis blog, spin doctor (jika ada) serta pembuat fitur teknologi yang mempengaruhi media dalam melakukan konstruksi realitas.Karena penelitian ini panting untuk mengembalikan demokrasi pada substansinya dan mengeliminasi pencitraan yang akan merugikan khalayaklpemilih oleh para politisi, maka rekomendasi penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mans peran partai dalam menyusupi citra partai melalui konstruksi citra salah satu anggotanya yakni Angelina Sondakh. Serta telaah, peran konstruksi citra kandidat yang lebih luas bagi pembangunan demokrasi dan budaya politik di Indonesia."

"Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 sangat berpengaruh pada konstelasi kekuasaan politik nasional Pasca reformasi. Keberadaan pemimpin umum Partai Golkar dalam hal ini memiliki posisi yang signifikan di dalam menggerakkan arah kebijakan politik partai tersebut. Oleh karena itu, setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan puncak Partai Golkar-melalui Munas-para elit Partai Golkar melakukan kompetisi politik untuk memperebutkan posisi tersebut. Termasuk apa yang berlangsung pada Munas Golkar VII di Bali yang berlangsung pada tanggal 15-20 Desember 2004.Media Massa didalam Munas golkar VII Bali, ini tidak hanya sekedar menafsirkan realitas tetapi lebih dari media telah memainkan perannya yan lain yaitu memberi pemaknaan terhadap Peristiwa dan menampilkan obyek atau Peristiwa sesuai dengan subyektifitasnya masing-masing. Hal ini membuat keberadaan surat kabar sangat signifikan dinamika politik yang berlangsung pada Munas tersebut. Sebagai media komunikasi massa, surat kabar melakukan proses representasi dan konstruksi wacana politik melalui pemberitaan yang dilakukannya. Representasi dan konstruksi wacana yang berlangsung melalui surat kabar-surat kabar inilah yang kemudian memberikan kontribusi bagi pembentukan opini publik. Dalam hal ini, bagaimana masing-masing elit yang berkompetisi melalui Munas Golkar VII Bali tersebut direpresentasikan dan dikonstruksikan melalui pemberitaan masing-masing.Penelitian ini berfokus pada analisis framingtrhadap pemberitaan terhadap Akbar tandjung dan Jusuf Kalla di Harlan Kompas, Media Indonesia dan Suara Karya. Analisis framing dipakai untuk melihat bagaimana bukti masing-masing harian tersebut merepresentasikan elit politik yang bersaing untuk memperebutkan ketua umum Golkar dalam Munas golkar VII Bali.Representasi yang dilakukan oleh media terhadap Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla yang disimpulkan bahwa media berdasarkan analisi Framing "berpihak" pada masing-masing kandidat. Hal ini menegaskan disamping menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam prakteknya media tidak pernah bisa berfungsi "ideal". Oleh karenanya penelitian ini menjadi salah satu kahasanah penelitian bagi yang ingin studi tentang media massa. Kemudian, penelitian lebih lanjut diharapkan bisa untuk menghantarkan pada pertanyaan mengapa Media bersikap seperti berpihak dan apa yang melatar belakanginya."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.

---

This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."

"Fenomena Politisi Selebriti pada negara berdemokrasi terbuka dengan sistem pemilihan langsung semakin berkembang dan menjadi perhatian bagi para peneliti ilmu sosial. Di Indonesia fenomena politisi selebriti telah berkembang sejak pemilihan umum tahun 2004 dimana tidak sedikit selebriti yang terjun ke dunia politik. Namun fenomena politisi selebriti ini semakin berkembang, yakni tidak lagi selebriti terjun ke dunia politik, namun politisi yang mencoba mengadopsi budaya populer selebriti untuk mendapatkan popularitas dan mendulang elektabilitas pada pemilihan umum. Strategi politisi selebriti pun digunakan beberapa politisi untuk melakukan komunikasi politik terutama di media sosial. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pesan politisi selebriti yang dilakukan kepala daerah yakni walikota Bandung Ridwan Kamil yang memiliki popularitas di masyarakat cukup tinggi. Bukan hanya karena prestasinya tetapi juga karena sosoknya yang dikenal sangat aktif di media sosial. Demografi kota Bandung pun yang pada saat ini didominasi oleh kalangan muda menjadi medan yang tepat bagi politisi untuk menerapkan strategi politisi selebriti dalam komunikasi politiknya. Maka dalam penelitian ini akan menguji pesan dalam akun twiiter @ridwankamil yang merupakan akun miliki walikota Bandung tersebut yang juga dipergunakan sebagai saluran komunikasi politiknya untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pesan pada aku twitter tersebut tetapi juga menguji respon atau tanggapan pada setiap pesan yang telah teridentifikasi untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap pesan-pesan yang teridentifikasi, baik pesan politik maupun pesan selebriti. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana fungsi dari akun @ridwankamil bagi followers yang merupakan warga Bandung.

---

The Phenomenon of Celebrity Politicians in open democratic countries with a direct election system is growing and becoming a concern for social science researchers. In Indonesia, the phenomenon of celebrity politicians has evolved since the 2004 election in which few celebrities plunged into politics. But the phenomenon of celebrity politicians is growing, that is no longer a celebrity become politicians, but politicians who try to adopt popular celebrity culture to gain popularity and electability for the elections. The strategy of celebrity politicians used by some politicians, especially in social media This study analyzed the messages on Mayor of Bandung Ridwan Kamil rsquo s twitter microblog during the period of January to June. The figure of Ridwan Kamil is known to be very active person in social media.

Demographics of Bandung city which is currently dominated by young people to be the right field for politicians to apply the strategy of celebrity politicians in political communication . The findings in the study indicates a tendency that people on the internet responds more to celebrity messages than politician messages in social media. The most responses were identified as coming from celebrity tweets and the overall number of followers 39 responses was also more likely to be on celebrity messages.. This study identifies the messages and the responses on each message that has been identified to see how the public responses, both political messages and celebrity messages. This study also illustrates how the function of ridwankamil account for followers who are citizens of Bandung. "