Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri sangatlah penting. Oleh karena itu, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, termasuk sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan sumber lainnya, dengan memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan nasional oleh masyarakat dan dunia usaha.Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, pemerintah telah melakukan banyak upaya baik melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk dapat meningkatkan penerimaan negara berupa pajak serta melakukan pembenahan peraturan dan perangkat perpajakan yang ada. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberlakukan peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat khusus, di antaranya adalah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tingkat tarif tertentu yang besarnya tarif berbeda-beda tergantung pada jenis objek Pajak Penghasilannya.Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan efek di bursa efek terhadap perlakuan biaya dan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, penulis melakukan penelitian terhadap PT. X Securities.Selain melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku bacaan, peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan PT. X Securities, terutama yang berkaitan dengan praktek akuntansi dan perpajakan pada perusahaan.Sebagai salah satu kesimpulan dari tesis ini adalah pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan saham mempengaruhi pengakuan biaya yang dapat dibebankan menurut aturan fiskal, yang selanjutnya akan mempengaruhi penghitungan pajak penghasilan suatu perusahaan perantara pedagang efek, yang penghasilannya terdiri dari dua unsur, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final."

"Alternative Policy in the Final Tax on Stock Sales Conducted Through Stock ExchangesBeginnings 1995, any gains received by any individual person or body corporate on stock sales which are conducted through stock exchanges have been subjected to a final tax of 0.1% of their gross value. The tax is withheld by the stock exchange, broker, or dealer concerned. In practice, this policy has caused problems due to the fact that the tax is conclusive in nature such that one cannot claim that the economic resources in the form of money or funds received from stock sales are revenue until any costs and/or expenses which may be incurred are taken into consideration. In addition, in a bearish market even taxpayers who have suffered capital losses must pay this tax. Such losses cannot be compensated for or refunded. However, in a bullish market the policy is found "favorable" as stock sellers are not subject to the maximum marginal tax rate of 30% but a final tax of a mere 0.1% of any capital gains they enjoy.

Discussion focuses on such things as the reasons for the introduction of the final tax, whether this tax meets the principles of justice, problems which arise from this tax and how to apply it to foreign taxpayers in connection with tax treaties.

In addition to the concept of income, particularly the accretion concept of income, four maxims, equality, certainty, convenience and economy, were employed to deal with such issues.

For this purpose, the author reviewed the final tax policy employing a descriptive and analytical method through both desk research and field research to gather the relevant data and information.

From the review, the author has found that the policy has caused injustice to taxpayers. Taking into consideration the ideals as set forth in the accretion concept of income or the S-N-S concept, an increase in economic capacity which forms an income serves as the net earnings which permit deduction from any costs which may be incurred and connected with the processes to gain, collect and maintain such an income. In addition, this increase must be capable of being measured and must not distinguish between the types of its source so that horizontal equity may be applied, equal treatment for the equals. In further addition, the policy employs a flat rate. As a result, small-scale taxpayers bear an equal rate to that born by large-scale taxpayers. Ideally, tax rates should reflect vertical equity In that the more income one enjoys the bigger tax burden he should bear, unequal treatment for the unequal.

Notwithstanding, tax authorities hold the sovereign tax power and have an interest in the supervision and securing tax receipt potential, in particular that from securities taxpayers. Notwithstanding its simplification effect on tax collection, the self-assessment system which has been introduced through the Income Tax Law has brought about technical problems in the reporting of capital gains on stock sales through annual returns.

In order to deal with the problems above, the author recommends revoking the charging of the final tax on stock sales and treating such sales as withholding tax objects instead. Hence, it is expected that tax authorities will not lose tax receipt potential at one time from stock transactions on stock exchanges and that taxpayers' concern with equity will be answered.

xii + 119 pages

Bibliography: 30 books, 11 official documents, several daily general newspapers (from the years 1970 up to and including 2001)"

"Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penerimaan bruto dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek tersebut bersifat final yang besarnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Kebijakan ini seperti teristimewakan dalam situasi harga-harga saham cenderung menaik (Bullish market). Sebaliknya, dalam situasi harga-harga saham cenderung menurun (Bearish market), maka kebijakan tersebut menjadi diskriminatif {tidak adil) karena pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut bersifat final. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini menimbulkan permasalahan dalam situasi Bearish market karena para investor pasti mengalami kerugian (capital loss), sedangkan kerugian operasional tersebut tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelumnya (Loss Carryback) atau ke tahun-tahun berikutnya (Loss Carryforward) yang tidak mengalami kerugian operasional, dan juga tidak bisa di-"restitusi"-kan (Unrefundable). Metode yang digunakan untuk menelaah/meninjau dampak atau pengaruh kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan adalah ; penelitian literatur (tinjauan pustaka), penelitian lapang untuk mencari/mengumpulkan data/informasi laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana, dan menganalisis laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana untuk tahun 1999 yang dibandingkan dengan tahun 1998. tahun 1997, dan tahun 1996. Dari hasil telaah/tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kejanggalan yang menimbulkan ketidak adilan yaitu ; dalam transaksi penjualan saham yang merugi (capital loss) para investor masih harus membayar Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan (investor) tidak bisa dikurangkan dari penghasilan, dan total kerugian hingga akhir tahun fiskal tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelum atau sesudah diderita kerugian, dan tidak bisa dimintakan pengembalian pajak yang telah dibayar kepada pemerintah (restitusi). Idealnya, kebijakan terhadap dasar pengenaan Pajak Penghasilan haruslah berupa penghasilan neto (laba bersih sebelum Pajak Penghasilan) yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut, hal ini sesuai dengan definisi penghasilan yang diberikan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1994 yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Definisi penghasilan yang tertuang dalam ketentuan tersebut telah sesuai dengan definisi atau pengertian yang diyakini oleh masyarakat perpajakan Internasional seperti yang diberikan oleh the S-H-S Income Concept. Selanjutnya, tambahan kemampuan ekonomis tersebut haruslah dapat terukur dan tidak membedakan jenis sumber dari tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksud sehingga keadilan secara horizontal dapat diterapkan (equal treatment for the equals), dan tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak penghailan haruslah bersifat umum atau seragam/sama untuk setiap wajib pajak (tax payer) dan tidak menerapkan Schedular Taxation. Tarif pajak penghasilan yang diyakini mengandung unsur keadilan secara vertikal haruslah berupa tarif progresif, sehingga setiap wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang tidak sama (jumlah atau ability to pay-nya) akan menanggung beban pajak yang tidak sama pula yang besarnya sebanding dengan ketidaksamaannya tersebut (Unequal treatment for the uriequals). Idealisasi lainnya dalam kebijakan pengenaan pajak penghasilan tersebut haruslah memungkinkan setiap wajib pajak untuk melakukan pengkreditan pajak, atau restitusi pajak (refundable), atau kompensasi kerugian baik ke depan maupun ke belakang (Loss carryback or Loss carryforward). Dengan demikian, salah satu saran atau rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah agar Pemerintah merubah ketentuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dari yang bersifat Final menjadi tidak Final."

"Jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984 telah berubah. Semula hanya penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, kemudian menjadi empat macam jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1994. Keberadaan PPh final, sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, dalam perkembangannya telah memberikan kesederhanaan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Namun, pengertian kesederhanaan hanya berkaitan dengan kesederhanaan dalam sistem dan prosedur pembayaran atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (witholding). Sedangkan kesederhanaan dalam arti undang-undang tidak demikian adanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Peraturan Perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan Wajib Pajak serta penelitian pada praktik yang sesungguhnya, dari segi asas keadilan (equality), PPh final ini sangat tidak adil karena keadilan mensyaratkan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama dan terhadap Wajib Pajak yang berbeda kemampuan ekonomisnya dikenakan pajak yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut. Akan tetapi, sebagai upaya untuk mengurangi rasa ketidakadilan, peraturan pemerintah telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk tetap memilih menggunakan tarif umum PPh (tarif Pasal 17 UU PPh) jika wajib pajak tidak menggunakan kemudahan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudahan PPh final bagi wajib pajak adalah wajib pajak tidak perlu menggabungkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lainnnya, dan juga wajib pajak tidak perlu menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya. Akan tetapi, wajib pajak tetap mempunyai kewajiban melaporkannya dalam SPT Tahunan. Sedangkan bagi fiskus, kemudahan ini wujud dalam pelaksanaan dan pengawasannya."

"Based on the provision of Article 4 paragraph (2) of Income Tax Laws/Undang-undang Ph, it is certified d that on income from stock sale transaction in stock exchange, its tax incurrence is given with special final treatment The basis for the consideration on Final Income Tax implementation over stock sale transaction in stock exchange is justice and simplicity in tax

collection.

From the survey done by the writer, there are couples of problems in this thesis. Firstly, has the basic principle of justice has been met in its implementation: Secondly, has the simplicity base of collection goal in Final Income Tax collection also been met in its collection?

The research method used is descriptive method. The data collecting technique is done through interviews with the Taxpayer running business in the field of security and the official in Jakarta Stock Exchange. As comparison, the researcher also did interviews with the Head Office of Going Public Company Tax Service.

The research result show that justice basis is not met in the implementation of Final Income Tax collection on income from stock sale transaction in stock exchange. The simple goal related with Final Income Tax collection policies on stock sale transaction in stock exchange based on survey results is found out to be met.

The conclusion from this research shows that the implementation of justice base is not met. Relating to the simple goal, the conclusion derived from the research, it was found out that administrative convenience and improvement on compliance are met.

As a suggestion from this research, fog the sake of justice in long term the validation of Final Income Tax policies as much as possible must be reduced and returned to unitary tax system."

"Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pemerintah. Dengan reformasi sistem perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1984 Pajak telah mampu menunjukkan peranannya dalam menggalang penerimaan sehingga mencapai porsi lebih dari 50 % penerimaan negara yang dicapai sejak tahun anggaran 1987/1988. Peningkatan penerimaan pajak secara umum dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan ekonomi dan usaha yang dipicu oleh tingginya gairah berinvestasi. Salah satu hal yang ikut mempengaruhi berkembangnya dunia usaha antara lain dengan adanya mekanisme pendanaan melalui pasar modal. Melalui sistem pendanaan di pasar modal tersebut dunia usaha dimungkinkan untuk meningkatkan kapasitas produksinya sekaligus memperbaiki struktur permodalan mereka. Di sisi lain masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan yang telah mempunyai kinerja dan reputasi yang cukup baik, sehingga mempunyai kesempatan untuk ikut meraih keuntungan dari hasil usaha perusahaan tersebut yang berupa deviden ataupun capital gain. Berkembangnya pasar modal juga dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, antara lain melalui pengenaan pajak penghasilan yang bersifat gal atas transaksi penjualan saham oleh investor di bursa efek. Perlakuan final terhadap pajak penghasilan yang dibayar pada saat transaksi penjualan saham memungkinkan pihak investor untuk menghemat biaya administrasi perpajakan yang biasanya harus dilakukan dalam proses penghitungan capital gain yang diperoleh dan transaksi tersebut. Kemudahan sistem ini ikut mendorong masyarakat untuk berinvestasi saham di pasar modal. Dengan demikian kegiatan pasar modal menjadi bergairah. Dan peningkatan gairah investasi di pasar modal ini pada gilirannya kembali menghasilkan penerimaan pajak bagi negara. Studi ini ditujukan untuk melihat seberapa besar hubungan antara pertumbuhan pasar modal dengan penerimaan pajak penghasilan final yang diterapkan atas transaksi penjualan saham di bursa efek Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 dan Nomor 14 Tahun 1997."

"Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan pajak, karena di sana aterdapat beberapa sumber penerimaan pajak, antara lain dari Pajak Penghasilan atas transaksi saham. Besarnya Pajak Penghasilan ini dipengaruhi oleh besarnya transaksi saham yang terjadi di Bursa Efek, sedangkan besarnya transaksi saham dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain dengan melakukan analisis fundamental, yaitu suatu analisis yang dilakukan berdasarkan faktor fundamental perusahaan seperti earning per share, pembagian deviden, price earning ratio, rasio likwiditas, rasio rentabilitas dan lain-lain.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara earning per share terhadap PPh Final atas transaksi saham di Bursa Efek Jakarta. Pengaruh price earning ratio terhadap PPh Final atas transaksi saham di Bursa Efek Jakarta. Pengaruh divident payout ratio terhadap Pajak Penghasilan Final atas transaksi saham di Bursa Efek Jakarta.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Jakarta. Data yang diambil dari Laporan Keuangan Perusahaan sebanyak 35 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sample. Sedangkan untuk analisis data digunakan program SPSS Windows untuk mengetahui hubungan earning per share, price earning ratio dan deviden payout ratio terhadap PPh Final atas transaksi saham di Bursa Efek Jakarta.Hasil penelitian dari ansalisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda menunjukan bahwa ketiga variabel indpenden yang digunakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pajak Penghasilan Final atas transaksi saham. Berdasarkan uji t diketahui bahwa dari ketiga variabel independen yang digunakan hanya divident payout ratio saja yang berhubungan signifikan dengan PPh Final atas transaksi saham, sedangkan kedua variabel lainnya yakni earning per share dan price earning ratio tidak signifikan. Berdasarkan uji f diketahui bahwa secara bersama-sama ketiga variable independent tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh Final atas transaksi saham.Dari hasil penelitian ini, penulis memberi rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan agar setiap tahunnya membagikan deviden kepada para pemegang sahamnya. Kepada pemerintah melalui Bapepam agar lebih mendorong perusahaan untuk membagi deviden setiap tahunnya, sehingga setiap tahunnya akan meningkatkan jumlah transaksi sahamnya di Bursa Efek dan penerimaan PPh Final akan meningkat.

---

Capital market is an employable alternative option to explore the potential incoming tax, since it is containing some tax incoming source, such as Income Tax on stock transactions. The sum of this tax was influenced by the stock transaction which took place at Jakarta Stock Exchange. To observe the influencing factors, we should perform a thorough analysis based on company?s fundamental factors such as earning per share, dividend share, price earning ratio, ratio of liquidity, and ratio of rentability. The purpose of this research is to find whether there is connection between earning per share and the Final Income Tax toward the stock transaction at Jakarta Stock Exchange. The connection between price earning ratio and the Final Income Tax toward the stock transaction at Jakarta Stock Exchange. The connection beween dividend payout ratio and the Final Income Tax toward the stock transactions at Jakarta Stock Exchange.The data that were used in this study is secondary data, qualitatively and quantitatively which were obtained from literatures and field research at Capital Market Reference Center of Jakarta Stock Exchange. This study also included Company?s Financial Reports from 35 companies with purposive sampling method. SPSS Window was used to analyze the correlation of earning per share, price earning ratio and dividend payout ratio and the Final Income Tax toward the stock transactions at Jakarta Stock Exchange.The result of simple analysis of regression and paired analysis of regression has shown that the variables have some positive effects on Final Tax Income or stock transactions.The t test suggest that from three independent variables, only dividend payout ratio which has a significant correlation with Final Income Tax toward stock transactions compared to earning per share and price earning ratio variables.The f test suggested that all the independent variables have no impact in Final Income Tax toward stock transactions.From this study, the author recommended the companies to share their dividend to their share holders. The author also emphasized the government through the Bapepam to encourage the companies to share their dividend, so that subsequently will result in increasing stock transactions at Jakarta Stock Exchange and to increase the Final Income Tax."