Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan tarip pengobatan di 13 Puskesmas di Kabupaten Karawang sejak dikeluarkan SK bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1974), sampai saat ini telah mengalami perubahan-perubahan. Besarnya tarip pengobatan berdasarkan SK bersama tersebut adalah Rp. 300,- all to, yaitu termasuk pemeriksaan dan obat-obatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 1999, ditetapkan besarnva tarip pengobatan BP Puskesmas sebesar Rp.2000,- per pasien per kunjungan. Tarip scbelumnya yang juga ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Karawang adalah Rp.1050,- per pasien per kunjungan. Penetapan tarip pengobatan tersebut ditetapkan hanya berdasarkan perhitungan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa memperhitungkan berapa besarnya Unit Cost BP yang sebenarnya dan berapa kemampuan membayar serta kemauan membayar masyarakat. Untuk itu peneliti mencoba menyajikan suatu metode pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas untuk tiap kali kunjungan . Sistem ini perlu legitimasi dari Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu sebelum implementasi pada jaringan sistem informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang rencananya akan dikembangkan dalam bentuk Lokal Area Network pada tahun 2001. DaIam pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas, telah dilakukan uji-coba sistem pada lima Puskesmas terpilih. Uji coba pada Kabupaten lain tidak dilakukan karena terbatasnya dana dan waktu. Pada uji coba tersebut ternyata sistem ini dapat menetapkan bukan saja Unit Cost Actual, tetapi juga Unit Cost Normative . Agar sistem ini dapat bermanfaat maka disarankan agar setiap Puskesmas selalu menyiapkan data-data yang terkait selengkap-lengkapnya agar memudahkan dalam entry data. Perbaikan data dilakukan setiap tahun agar dapat dilakukan evaluasi penetapan tarip yang telah dilaksanakan.

---

The Information System of Outpatient's Fee for Puskesmas at Karawang District.Since the joint agreement between Ministry of Health and Ministry of Home Affair of Republic of Indonesian had been launched (1974), there were several changes in Puskesmas outpatient fee. According to the joint agreement, the fee was Rp.300,- for health examination and drug. According to Local Regulation of Karawang District No.6/1999, the for outpatient was Rp.2000,0 per patient/visit. Previously, the fee was Rp.1050,-. The determination of Puskesmas fee was calculated based on the need of increasing the income of Karawang district without the calculation of the Unit Cost. Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP) from the population of Karawang district. This study tried to develop an Information System to the fee of outpatient visit at Puskesmas. This system need to be ligitimited by the Head Office of Health Services of Karawang district before implementing it into the health area network which will be built on the first trimester in 2001. In the process of the development of information system, 5 Puskesmas had be chosed for a field trial. The system has not been tried in other district because the limitation of time and budget. The trial showed that the system could calculate not only Actual Unit Cost but also Normative Unit Cost. To make this system useful, it is suggested that every Puskesmas should always have the necessary data as complete as possible to make data entry process easier. Data updating should be done annually to evaluate the Puskesmas fee."

"Ada tiga hal dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang masih perlu diperhatikan, yaitu masalah pendidikan,pemerataan keadilan, dan pelayanan kesehatan...."

"[Latar Belakang: Penyakit periodontal merupakan salah satu penyakit gigi dan mulut yang paling umum diderita oleh penduduk dunia. Ada peningkatan keparahan penyakit periodontal seiring dengan meningkatnya usia, disertai dengan terjadinya peningkatan akumulasi debris dan kalkulus. Data epidemiologi penyakit periodontal dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan rencana strategis dalam pencegahan dan penanganan penyakit periodontal pada masing-masing kelompok usia. Di Indonesia, data tersebut masih kurang. Tujuan: Mengetahui distribusi penyakit periodontal berdasarkan kelompok usia pasien di Klinik Periodonsia RSKGM FKG UI periode 2004-2014. Metode: Penelitian cross sectional dengan subjek 2.069 kartu rekam medik. Hasil: Penyakit periodontitis kronis merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh kelompok usia remaja (59%), dewasa (73%), lansia, dan manula (82%). Status kebersihan rongga mulut pasien mayoritas buruk, pada masing-masing kelompok usia yaitu baik pada remaja akhir (35%), sedang pada dewasa awal (41%), buruk pada remaja awal (47%), dewasa akhir (47%), lansia awal (46%), lansia akhir (46%), dan manula (46%). Hasil uji korelasi Spearman’s rho antara penyakit periodontal dan status kebersihan rongga mulut dengan kelompok usia menunjukkan adanya perbedaan bermakna (p<0,05), dengan nilai koefisien korelasi positif (r=0,251; r=0,102). Kesimpulan: Penyakit periodontal yang paling banyak diderita oleh seluruh kelompok usia adalah periodontitis kronis dengan status kebersihan rongga mulut pasien mayoritas buruk. Terdapat hubungan antara penyakit periodontal dan status kebersihan rongga mulut dengan kelompok usia, dengan arah hubungan positif dan kekuatan hubungan lemah, Background: Periodontal diseases is one of the most common oral diseases suffered by world’s population. There is the tendency of increasing of disease’s severity also debris and calculus accumulation with an increasing of age. Epidemilogy data of periodontal diseases can be a source of consideration in creating strategic plan of treatment and prevention of periodontal disease based on age group. In Indonesia, these data are still indaequate. Objective: Discover the distribution of periodontal disease based on age group at Periodontal Clinic RSKGM FKG UI 2004-2014. Methods: The study design is cross sectional using 2,069 medical records. Results: Chronic periodontitis is the most common disease in teens (59%), adults (73%), and the elderly (82%). The majority of oral hygiene status is poor, spesifically good in late teens (35%), moderate in early adult (41%), poor in early teens (47%), late adult (47%), early elder (46%), late elder (46%) and seniors (46%). The result of Spearman's rho correlation test between periodontal disease and oral hygiene status based on age group shows significant differences (p <0.05), with a positive coefficient of correlation (r = 0.251; r = 0.102). Conclusion: The most common periodontal disease in every age group is chronic periodontitis with majority of poor oral hygiene status. There are a positive-weak-correlation between periodontal disease and oral hygiene status based on age group.]"

"Penelitian Sistem Informasi Manajemen Klinik Gumayun di Kabupaten Tegal dengan Berbasis Web, dilatarbelakangi adanya ketidaksesuaian laporan kegiatan serta laporan keuangan di Klinik Gumayun. Tujuan penelitian adalah sistem informasi manajemen untuk pelayanan kesehatan di klinik Gumayun. Variabel penelitian ini adalah pada aspek ketersediaan data dan informasi, relevansi data dan informasi, kecepatan laporan dan akurasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi di klinik Gumayun sebelum pengembangan sistem belum dapat menghasilkan informasi secara mudah, tepat waktu, akurat dan relevan. Dengan demikian diharapkan pengembangan sistem informasi manajemen dapat meningkatkan kualitas data dan informasi di Klinik Gumayun. Kesimpulanya adalah sistem informasi yang terkomputerisasi dapat memudahkan pencatatan dan pelaporan distribusi obat, laporan kunjungan pasien dan juga laporan keuangan serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya petugas yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan sistem, petugas klinik yang ada dapat dimanfaatkan pada masing - masing ruang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya,.Selain itu, sistem informasi manajemen ini dalam implementasi kedepan, masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan dapat diintegrasikan terhadap pelaporan dari klinik swasta ke instansi pemerintah seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

---

Clinical Research Management Information System Gumayun in Tegal district based on web highlighted with in order to avoiding the discrepancy of the activity reports and financial reports at that clinic. The purpose of this research is to develop a management information system for health care services in the clinic. The variables of this research based on the aspects of the availability of data and information, the relevance of data and information, the speed of report and also the accuracy of data. The results of this research showed that the information system at the Gumayun clinic before the development of the system has not been able to generate information in an easy, timely, accurate and relevance. Hopefully, by the development of the management information system will improve the quality of data and information at the Gumayun clinic from the element of convenience, timeliness, accuracy, and relevancy. The conclusion of this research is by using the computerized information system services that can establish it easier to recording and reporting of the drug distribution, reporting patiens and also on the report about financial results and information to many people. Advice that can be given is to deploy the system into the services at the clinic activities at the Gumayun clinic, and also it needs the health care personnel who can be responsible for maintaining and developing the system so that when the system is needed, the system can be used easily. The existing clinic personnel can be utilized on every services area based on the function. In addition, the management information system in the implementation of the future, they can be developed according to the needs and are expected to be integrated to the reporting of private clinics to health centers and government agencies such as the Department of Health."

"Kelahiran preterm sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas yang utama pada neonatus memiliki prevalensi kejadian yang tinggi khususnya di Indonesia yang mencapai 15,5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelahiran preterm dan keputihan pada kehamilan.Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Subjek penelitian yaitu ibu yang melahirkan di RSCM tahun 2011 yang memenuhi kriteria pemilihan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi kelahiran preterm di RSCM pada tahun 2011 sebesar 26,4% dan prevalensi keputihan pada ibu hamil di RSCM tahun 2011 sebesar 29,9%.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang berbeda bermakna antara kelahiran preterm dengan keputihan pada kehamilan di RSCM tahun 2011 dengan nilai p<0,001 dan keputihan pada kehamilan merupakan risiko terjadinya kelahiran preterm dengan nilai rasio prevalens lebih dari 1 (1,5) serta interval kepercayaan 0,40-0,60.

---

Preterm birth as causes of morbidity and mortality in neonates have a major high prevalence, especially in Indonesia, which reached 15.5%. This study aims to determine the relationship between preterm birth and vaginal discharge in pregnancy.The study design used is cross-sectional. Subject of research is the mother who gave birth in the RSCM in 2011 that meets the selection criteria for the study. Results from this study showed that the prevalence of preterm births in the RSCM in 2011 amounted to 26.4% and the prevalence of vaginal discharge in pregnant women in the RSCM in 2011 amounted to 29.9%.From the results of this study concluded that there is a significant difference in the relationship between preterm birth with vaginal discharge in pregnancy in the RSCM in 2011 with a value of p <0.001 and vaginal discharge in pregnancy is a risk of preterm birth prevalence ratio with a value of more than 1 (1.5) as well as the confidence interval 0.40 to 0.60."

"Studi ini bertujuan untuk membahas proses medikalisasi kecantikan yang dilakukan melalui klinik kecantikan. Medikalisasi adalah sebuah proses yang menjadikan beberapa aspek di kehidupan manusia dianggap sebagai sebuah permasalahan medis, sehingga menjadikan manusia mulai bergantung pada proses medis untuk menyelesaikan masalah, salah satu contoh medikalisasi adalah medikalisasi kecantikan. Menurut Conrad (2007) dan Maturo (2012), terdapat dua bentuk dan fungsi dari proses medikalisasi kecantikan, yaitu “mengobati” dan “meningkatkan kualitas hidup” dengan menggunakan proses medis (biomedical enhancement), yang mana pada era modern saat ini hal tersebut dapat diwujudkan melalui klinik kecantikan. Berangkat dari pemikiran Conrad mengenai proses medikalisasi, peneliti berargumen bahwasannya proses medikalisasi kecantikan yang dilakukan melalui klinik kecantikan merupakan sebuah bentuk biomedical enhancement yang berkaitan dengan standarisasi kecantikan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Hasil temuan data menunjukan bahwa proses medikalisasi kecantikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup (enhancement) secara fisik berupa perwujudan kulit wajah yang sehat dan bersih, maupun non-fisik berupa peningkatan bentuk kepercayaan diri yang berkaitan dengan body & mind. Namun bentuk biomedical enhancement yang dilakukan melalui klinik kecantikan tidak hanya untuk mengobati, tetapi juga untuk merawat diri yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan proses wawancara mendalam dan studi dokumen online sebagai metode pengumpulan data.

---

This study aims to discuss the process of medicalization of beauty carried out through beauty clinics. Medicalization is a process that makes some aspects of human life considered a medical problem, thus making humans start to rely on medical processes to solve problems, one example of medicalization is medicalization of beauty. According to Conrad (2007) and Maturo (2012), there are two forms and functions of the beauty medicalization process, namely "treating" and "improving the quality of life" by using a medical process (biomedical enhancement), which in today's modern era can realized through a beauty clinic. Departing from Conrad's thoughts on the medicalization process, the researcher argues that the beauty medicalization process carried out through a beauty clinic is a form of biomedical enhancement related to the standardization of beauty which is the result of social construction. The results of the data findings indicate that the beauty medicalization process aims to improve the quality of life (enhancement) physically in the form of the realization of healthy and clean facial skin, as well as non-physically in the form of increasing self-confidence that related to body & mind aspect. However, the form of biomedical enhancement that is carried out through beauty clinics isn’t only for treating, but also for self-care which ultimately improves the quality of life. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews and online document studies as data collection methods."

"Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Penggunaan antibiotik masih menjadi terapi andalan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri.. Risiko kejadian resistensi karena kesalahan penggunaan antibiotik adalah permasalahan serius yang harus diatasi. Dalam praktik kedokteran gigi, antibiotik diresepkan untuk tujuan profilaksis atau pun untuk tujuan terapeutik. Namun peresepan antibiotik pada oleh praktisi gigi sering kali tidak tepat sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan kejadian resistensi antibiotik. Secara global, praktisi gigi meresepkan total 9%–10% dari semua resep antimikroba. Apoteker turut berperan dalam pengendalian, identifikasi dan penyelesaian masalah terkait penggunaan obat termasuk antibiotik yang diresepkan dari semua poli di Puskesmas, termasuk poli gigi. Dalam pengkajian rasionalitas penggunaan antibiotik, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Gyssens. Gyssens. Penelitian dilakukan secara retrospektif yaitu mengumpulkan data sekunder berupa rekam medik pasien poli gigi dan dilakukan penentuan kriteria ekslusi dan inklusi. rasionalitas penggunaan antibiotika di Poli Gigi Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo pada bulan Januari s.d. Maret 2023 adalah sebesar 52,67%. Terdapat 37,45% antibiotika yang digunakan masih tidak rasional yang disebabkan oleh tidak ada indikasi penggunaan antibiotik; sebesar 9,47%, karena adanya antibiotik yang lebih efektif ; 0,41% karena terdapat antibiotik lain yang kurang toksik/lebih aman.

---

Antibiotics are substances produced by microorganisms that are able to inhibit the growth of other microorganisms. The use of antibiotics is still the mainstay of therapy for infectious diseases caused by bacteria. The risk of resistance due to incorrect use of antibiotics is a serious problem that must be addressed. In dental practice, antibiotics are prescribed for prophylactic purposes as well as for therapeutic purposes. However, antibiotic prescribing by dental practitioners is often inappropriate, contributing to the increase in the incidence of antibiotic resistance. Globally, dental practitioners prescribe a total of 9%–10% of all antimicrobial prescriptions. Pharmacists play a role in controlling, identifying and resolving problems related to the use of drugs including antibiotics prescribed from all clinics at the Community Health Center, including dental clinics. In assessing the rationality of antibiotic use, one method that can be used is the Gyssens method. Gyssens. The research was carried out retrospectively, namely collecting secondary data in the form of medical records of dental poly patients and determining exclusion and inclusion criteria. rationality for the use of antibiotics in the Dental Clinic of the Pasar Rebo District Health Center from January to March 2023 is 52.67%. There are 37.45% of antibiotics used which are still irrational due to there being no indication for antibiotic use; amounting to 9.47%, due to the presence of more effective antibiotics; 0.41% because there are other antibiotics that are less toxic/safer."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Penyelenggaraan Klinik Kulit dan Kecantikan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan yang berada dalam ranah hukum Kesehatan yang sangat terkait dengan aspek etika dan disiplin medis. Pemberlakuan hukum kesehatan ini sangatlah penting untuk memberikan kerangka pertangggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik terhadap pemberi maupun penerima jasa pelayanan kesehatan. Mengacu pada analisis putusan pengadilan, telah menunjukkan atas lemahnya implementasi atau penegakan hukum kesehatan. Kelemahan tersebut diindikasikan oleh adanya disparitas antara ancaman hukuman yang diatur dalam hukum kesehatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku dan penyelesaian pertanggungjawaban hukum pelaku yang masih sangat parsial. Penegakan hukum kesehatan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, terutama dokter dan pemilik klinik kecantikan.

---

This thesis discusses on the legal responsibilities of doctor and the owner of aesthetic clinic based on health law. This study applies a normative legal study that emphasizes the use of secondary data. The operational of the Aesthetic Clinic is part of public service activities in the Health Sector which is very related to ethical aspects and medical disciplines. The implementation of this health law is very important to provide a framework of legal responsibility of doctor and the aesthetic clinic owner in order to give protection and legal certainty, both for the health service providers and recipients. Based on the analysis of the court decision, it has been shown the weakness of the implementation or the enforcement of the health law. The weakness is indicated by the disparity between the threat of punishment regulated in the health law with the verdict imposed by the judges to the perpetrator and the settlement of the legal responsibilities of the perpetrator which is very partial. The Health Law enforcement should be done comprehensively and firmly to all parties involved, especially to the doctor and the owner of the aesthetic clinic."

"Ruang lingkup dan metodologi : Keberhasilan perawatan endodontik sangat dipengaruhi oleh tindakan preparasi saluran akar, terutama pada daerah 113 apeks. Preparasi saluran akar pada daerah ini merupakan tahap yang paling sulit dan lama yang dapat menyebabkan stress dokter gigi. Hal ini disebabkan oleh faktor anatomi dan morfologi sistim saluran akar yang sangat kompleks, keterbatasan kemampuan alat serta kemampuan operator. Sampai saat ini jarum endodontik tipe File K manual masih dianggap yang terbaik namun masih terdapat keterbatasan dalam hal membersihkan dan kecepatan preparasi saluran akar. Kehadiran henpis Canal Leader (CL) yang menggerakkan jarum endodontik secara helicoidal dan diikuti dengan sistim irigasi merupakan hal yang menjanjikan. Untuk membuktikannya secara SEM dilakukan penelitian yang memperlihatkan perbedaan kemampuan antara CL dan File K manual dalam membersihkan saluran akar. Evaluasi kebersihan difokuskan pada daerah 2 mm dari apeks. Hasil dan kesimpulan : Hasil preparasi saluran akar dengan CL lebih bersih dibandingkan File K manual, meskipun secara statistik tidak berbeda bermakna (chi-square p value = 0,065; P > 0,05). Waktu instrumentasi CL lebih cepat dari manual walaupun secara statistik tidak berbeda bermakna (t-test, p value = 0,794; P > 0,05). "