Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan dalam hal ini meliputi seluruh institusi negara menjalankan beberapa fungsi untuk menjamin adanya keteraturan dan keadilan sosial bagi keseluruhan masyarakat. Salah satu fungsi tersebut adalah pelayanan (service) yakni menyediakan pelayanan yang secara kolektif tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, pada sisi lain ada pelayanan yang tidak mungkin diserahkan kepada pihak non pemerintah atau akan lebih baik apabila dilaksanakan oleh pemerintah sendiri (civil service).Sebuah anggapan masyarakat Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tanasitolo, bahwa pegawai negeri dianggap sebagai pembuktian standar perilaku yang tinggi, sehingga terkadang pegawai negeri bersikap dan berkeinginan untuk dihormati oleh masyarakat umum, apalagi semangat aristokrasi masih mewarnai dan diyakini oleh semua lapisan masyarakat setempat, dimana aparat yang mereka sebut sebagai pamong praja mendapat posisi yang sama dengan mereka yang masuk dalam golongan "Ands, Karaeng" Tesis ini memberikan fokus perhatiannya tentang bagaimana -persepsi masyarakat terhadap 8 (delapan) aspek, yaitu: Kreatifitas (X1), Kesopanan (X2), Kepedulian (X3), Kedisiplinan (X4), Kepekaan (X5), Kepemimpinan (X6), Sikap altruistik (X7), inovatif (X8) kemampuan Individu, sementara persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan meliputi dari 9 aspek yaitu: keandalan (Y1), terjamin (Y2), bukti langsung (Y3), kepahaman (Y4), murah (Y5) bermutu (Y6), kecepatan (Y7), adil (Y8) dan tersedia ketika diperlukan (Y9) .Dengan menggunakan jenis penelitian survey kemudian berusaha menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap, kemampuan aparat dalam menyelesaikan tugasnya, sesuai dengan standar moralitas.Dari hasil penelitian dengan 96 responden dari masyarakat maka penulis menggambarkan bahwa, perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nilai rata-rata analisis skor tersebut menunjukkan pesepsi masyarakat terhadap perilaku birokrasi termasuk dalam kategori baik (3,43), ini diperoleh dari nilai rata-rata setiap dimensi yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dimensi kreativitas (XI) adalah sebesar 3,43, dimensi kesopanan (X2) sebesar 3,44, dimensi kepedulian (X3) sebesar 3,53, dimensi kepekaan (X5) sebesar 3,45, dimensi tanggung jawab (X6) sebesar 3,35, dimensi sikap altruistik (X7) sebesar 3,517, dimensi inovatif (X8) sebesar 3,49. Nilai ketujuh dimensi tersebut dinyatakan baik, Sedangkan untuk dimensi kedisiplinan (X4) memiliki nilai sebesar 3,04 dinyatakan cukup baik, dan sub variabel perilaku aparat yang paling besar mendukung pelayanan kepada masyarakat adalah kepemimpinan,Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pubiik termasuk dalam kategori baik, (3,45), ini diperoleh dari rata-rata setiap dimensi menunjukkan bahwa, dimensi keandalan (Y1) memiliki nilai sebesar 3,413, dimensi terjamin (Y2) memiliki nilai sebesar 3,56, dimensi bukti langsung (Y3) sebesar 3,48, dimensi kepahaman (Y4) sebesar 3,55, dimensi kecepatan (Y7) sebesar 3,517, tersedia ketika di perlukan (Y9) sebesar 3,41, masuk kategori baik, untuk dimensi semakin murah (Y5) memiliki nilai sebesar 3,36, dimensi bermutu (Y6) sebesar 3,33, dimensi keadilan (Y8) sebesar 3,40. Nilai tersebut (Y5, Y6, dan Y8) setelah diproyeksikan terhadap kategori nilai skor, termasuk dalam kategori cukup baik. Dari hasil tersebut menunjukkan ada hal-hal tertentu yang belum optimal. yaltu peningkatan kedisiplinan aparat. Demkian pula dalam hal kwalitas pelayanan hal-hal yang perlu dioptimalkan adalah dimensi ekonomis, mutu, dan keadilan, karena dianggap belum maksimal.Penegakan disiplin pegawai pada Kecamatan Tanasitolo Kabupaten. Wajo jugs harus tetap mendapat perhatian secara serius, bahkan perlu ditingkatkan dari hari ke hari, sehingga ketaatan pegawai akan semakin terbina. Penegakan disiplin pegawai ini hanya akan terwujud dengan baik jika penerapan aturan dan hukum tentang kepegawaian dilaksanakan secara transparan, konsisten dan kontinyu serta ditunjang dengan kesinambungan. Dalam penerapannya, aturan dan hukum kepegawaian itu sering kali tidak konsisten serta cenderung bersifat subjektif, dan untuk kualitas pelayanan yang belum ekonomis, dan mutu yang masih rendah, diharapkan agar dalam penetapan anggaran pelayanan, senantiasa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan mutu pelayanan senatiasa seimbang dengan kontribusi biaya yang dikeluarkan masyarakat."

"Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengubah suatu sistem secara cepat namun masih berkaiatan dalam sistem yang ada. Reformasi pemerinta pemerintahan secara tepat agar tercapai suatu tujuan tertentu. Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan penyelenggaraan pemerintaan dan pelayanan publik yang mempunyai tujuan dan prinsip yang jelas dan tepat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem untuk melakukan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan penyelenggaraan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia muncul setelah adanya reformasi pada tahun 1998 dan menjadi salah satu program yang ingin dicapai pada pemerintahan SBY. Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi adalah tercapainya good governance yang salah satunya memberantas korupsi di Indonesia. Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan yang benar dan berkeadilan. Good governance ini menjadi salah satu mimpi rakyat Indonesia yang selama ini belum terealisaikan. Salah satu kegalalan good governance yang merupakan tujuan reformasi birokrasi adalah maraknya KKN, pelayanan kesehatan dan sosial yang dipersulit serta kurangnya sosial seorang pemimpin dimulai dari kecamatan sampai nasional."

"Pemerintah Kelurahan se-Kotamadya Jakarta Timur merupakan Perangkat Kotamadya Jakarta Timur dalam Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan. Dimana Kotamadya Jakarta Timur terdiri dari 5 kecamatan dan 65 Kelurahan.Penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Lurah se-Kotamadya Jakarta Timur merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan masyarakat di kantor-kantor lurah se-Kotamadya Jakarta Timur dilihat dari dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-kantor Lurah sekotamadya Jakarta Timur.Kualitas diukur atas dasar kinerja pelayanan dan harapan dari masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-Kantor lurah se-Kotamadya Jakarta Timur. Kinerja diukur dari persepsi masyarakat mengenai layanan yang telah mereka terima, sedangkan harapan diukur dari anggapan masyarakat tentang idealnya pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan. Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan mean score dan persentase tingkat kepuasan dari 350 responden dengan mempergunakan model pengukuran Kualitas Jasa SERVQUAL yang terdiri dari dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimensi-dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 21 indikator variabel berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis validitas, reliabilitas, tingkat kepuasan mean score, persentase serta analisis faktor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 21 indikator variabel hanya 20 indikator variabel yang valid dan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut, dimana indikator variabel pendelegasian wewenang pengesahan (Q13) direduksi karena tidak valid. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata tingkat kepuasan untuk masing-masing dimensi sebesar : -0,885 (tangibles), -0,860 (reliability), -0,687 (responsiveness), - 0,744 (assurance) dan -0,613 (empathy). Sedangkan dilihat dari masing-masing indikator variabel, hasil tertinggi berdasarkan mean score dengan nilai -0,34 adalah indikator variabel kemampuan aparat (QI4) dengan tingkat kepuasan 90,82% dan keramahan aparat (Q15) dengan tingkat kepuasan sebesar 91,17% dan terendah adalah indikator variabel kesopanan aparat (Q16) dengan nilai -1,54 dengan tingkat kepuasan 63,68%. Hasil analisis faktor dari 20 indikator variabel yang reliabel dan valid terbentuk 5 faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-kantor Lurah se-Kotamadya Jakarta Timur, kelima faktor tersebut sebagai berikut (1) faktor empathy (35,311%); (2) faktor keandalan pelayanan (15,908%); (3) faktor kantor dan penampilan aparat (7,35%); (4) faktor sikap aparat (5,904%); dan (5) faktor Fasilitas dan Ketanggapan Aparat (5,536%).Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan untuk meningkatkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-kantor Lurah se-Kotamadya Jakarta Timur mengingat skor tingkat kepuasan keselurahan indikator variabel bernilai negatif.

---

Government of Chief of village in East Jakarta District, represent Municipality Jakarta East Peripheral in Service Execution Socialize in Chief of village, Governmental the Chief of village have duty execute public service in chief of village region. Where Municipality in East Jakarta consisted of 5 sub district and 65 Chief of village.

Research Analyze Quality of Public Service in Office of Chief of village in East Jakarta District represent descriptive research conducted to know how big amount public satisfaction to quality of public service in office of chief of village in East Jakarta seen from dimension : Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance And Empathy. Beside that this research also wish to know any kind factors of influencing level of public satisfaction as receiver of service in Office of Chief of village in East Jakarta District.

Quality measured by the basis of expectation and service performance from society as service receiver in Office of chief of village in East Jakarta District. Performance measured from public perception to hit services which they have been accepted, while expectation measured from ascription socialize about ideally the service given by chief of village. Amount of public satisfaction measured by pursuant to mean score and percentage amount satisfaction from 350 respondent utilize model Service Quality ( SERVQUAL ) measurement consisted by dimensions are Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance And Empathy. The Dimension is then formulated to become 21 variable indicator of form questions which is there are in questioner. Data obtained then conducted by analyze reliability, validity, amount satisfaction mean score and percentage also factor analyze.

Result of research indicates that from 21 indicators of variable only 20 indicators of variable which reliable and valid to be analyzed furthermore, where indicator of variable of delegation of authentication authority (Q13) reduced because do not valid. Than result analyze obtained a mean amount satisfaction to each dimension equal to : - 0,885 ( tangibles ); - 0,860 ( reliability ); - 0,687 ( responsiveness ), - 0,744 ( assurance ) and - 0,613 ( empathy ). While seen from each variable indicator, highest result pursuant to mean of score with value - 0,34 is indicator of variable of ability officer ( Q14 ) with level of satisfaction 90,82 % and sociability officer ( Q15 ) with level of satisfaction equal to 91,17 % and lowest indicator of variable of courtesy officer ( Q16) with value - 1,54 with level of satisfaction 63,68 %. Result of analysis of factor from 20 indicator of variable which reliable and formed by valid 5 factor becoming consideration socialize as receiver of service in Office of Chief of village in East Jakarta District, fifth of factors mentioned as by following (1) empathy factor ( 35,311%); (2 ) service reliability factor ( 15,908%); (3 ) office and appearance officer factor ( 7,35%); (4) officer attitude factor ( 5,904%); and (5 ) Facility and Response officer factor ( 5,536 % ).

Pursuant to pickings obtained in this research, suggested to increase the factors becoming consideration socialize as service receiver in Office of Chief of village in East Jakarta District remember score amount negative valuable satisfaction all of variable indicators."

"Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan proses penguatan civil society masyarakat perkotaan yang menggunakan pendekatan community organizing, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan organisasi rakyat.Penelitian ini dilakukan di RW 03, Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat-sebuah kampung yang terpisah dari wilayah lain di Jakarta Barat karena pembangunan jalan tol Bandara Soekarno Hattadengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, mencari gambaran mengenai model penguatan civil society di wilayah perkotaan, kedua, memberikan gambaran bagaimana penggunaan metode community organizing (pengorganisasian masyarakat) dalam mencapai hasil dari suatu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM. Ketiga, merumuskan jawaban sejauhmana program penguatan civil society sebuah LSM memberikan kontribusi terhadap keberdayaan masyarakat kelompok sasaran di lokasi program.Dari hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari berbagai sumber, hasil yang telah dicapai dalam pengorganisasian di wilayah Kamal dalam upaya penguatan civil society diantaranya: Pertama, munculnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti diskusi-diskusi dan pertemuan forum warga yang membahas persoalan mereka, sehingga penyelesaian masalah warga dilakukan secara bersama-sama dan melalui proses diskusi teriebih dahulu; Kedua, meningkatnya kesadaran politik warga untuk menentukan sikap atas hak-haknya dengan melakukan desakan baik melalui surat atau pun aksi demonstrasi, sehingga mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak terkait untuk memenuhi tuntutan warga Kampung Belakang. Disamping itu, mereka berhasil melakukan advokasi kepada seorang buruh PT. Milenia Muliti Makmur yang di PHK untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini menandakan bahwa bargaining position warga meningkat. Ketiga, terbentuknya banyak local association, sebagai tempat masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan dan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Keempat, terbentuknya jaringan kerja antar organisasi, hal ini ditandai dengan berdirinya Gabungan Organisasi (GORS) RW 03, sebagai forum bersama 12 organisasi di RW 03 dan sebagai media menjalin kerjasama antar organisasi di RW 03. Di sisi lain, Kelompok Buruh RW menjalin jaringan kerja dengan organisasi di luar RW 03, yaitu Serikat Buruh Karya Utama Pokja Kapuk. Kelima, munculnya dukungan dan kepercayaaan warga kepada para pemuda untuk terus melakukan pengorganisasian dan diskusi-diskusi di masyarakat. Keenam, terbentuknya tim inti pengorganisasian, yaitu leader lokal pengorganisasian, yang mampu melaksanakan dan memfasilitasi pertemuan dan melakukan kegiatan-kegiatan pengorganisasian tanpa bantuan dari community organizer dan LSM pendamping.Dalam konteks yang lebih luas, gerakan pengorganisasian masyarakat ini merupakan sebuah guliran awal untuk memulai akumulasi gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sistem perencanaan pada tingkat makro (nasional).Perjalanan pergerakan pengorganisasian masyarakat Kamal yang beraliansi dengan berapa LSM ini masih cukup panjang. Gerakan yang digambarkan masih pada tahap mendorong terjadinya perubahan kultur warga melalui proses pengorganisasian diri dengan berbagai langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Kampung Belakang. Walaupun sudah dimulai dengan berbagai upaya, sepertinya perubahan pada sistem yang lebih struktural masih menjadi pekerjaan rumah tersisa.[ix, 134 halaman, Bibliografi 53 buku, 4 Jurnal, 14 Artikel, (1969-2003)]"

"Penggunaan Service Blueprinting dibutuhkan untuk melihat alur proses kerja yang ada di sebuah organisasi jasa, bahkan instansi pemerintah yang notabennya melayani masyarakat. Balai Kalibrasi merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat berupa jasa sertifikasi. Penelitian ini mengidentifikasi penerapan proses design yang ada di Balai Kalibrasi PPMB dan menganalisa service blueprinting pelayanan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan belum ada penerapan service blueprinting pada pelayanan jasa di Balai Kalibrasi dan terdapat dua alur pelayanan yaitu internal dan ekternal. Dengan mengidentifikasi service blueprinting, diharapkan dapat membantu manajemen Balai Kalibrasi dalam menemukan komponen, titik rawan gagal dan titik jeda pada proses pelayanan tersebut. Diketahui dalam penelitian ini bahwa diidentifikasikan terdapat dua titik rawan dan lima titik jeda pada pelayanan jasa secara internal, sedangkan eksternal terdiri dari dua titik rawan gagal dan enam titik jeda. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan redesign process. Dengan redesign process kepuasan pelanggan akan meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan yang akan diterima negara.ganalisa service blueprinting pelayanan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan belum ada penerapan service blueprinting pada pelayanan jasa di Balai Kalibrasi dan terdapat dua alur pelayanan yaitu internal dan ekternal. Dengan mengidentifikasi service blueprinting, diharapkan dapat membantu manajemen Balai Kalibrasi dalam menemukan komponen, titik rawan gagal dan titik jeda pada proses pelayanan tersebut. Diketahui dalam penelitian ini bahwa diidentifikasikan terdapat dua titik rawan dan lima titik jeda pada pelayanan jasa secara internal, sedangkan eksternal terdiri dari dua titik rawan gagal dan enam titik jeda. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan redesign process. Dengan redesign process kepuasan pelanggan akan meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan yang akan diterima negara.

---

The using of Service Blueprinting is necessary to see the work process flow existing in a service organization, including a governmental institution of which responsibility is to serve the people. Testing and Calibration Laboratories is a governmental institution serving the people by providing certification service. This research identifies the application of design process in Testing and Calibration Laboratorie of Center for Quality Control of Goods (Balai Kalibrasi PPMB) and analyzes its service blueprinting. This research found the absence of the application of service blueprinting in Balai Kalibrasi PPMB as well as two service flows, i.e. the internal and external ones. By identifying the service blueprinting, this research is expected to help the management of Balai Kalibrasi PPMB to find the components, failure points, waiting points in the service process. Also found in this research was the identification of two failure points and five waiting points in the internal service flow, while the external one has two failure points and six waiting points. The solution is to redesign process. By doing so, consumer satisfaction will increase thus affecting the national income."

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."

"Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama.

---

The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place."

"Pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri yang dibahas dalam tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Disiplin pegawai negeri adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dipatuhi akan dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan tentang disiplin pegawai negeri dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tahun 1950 dan pada tahun 1952 Peraturan Pemerintah ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan. Peraturan Pemerintah Tahun 1952 bertahan sampai akhir tahun 1980, dan pada Agustus tahun 1980, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sejak kejatuhan Soeharto diakhir tahun 1998, muncul desakan untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki peran dalam lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Beberapa alasan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diantaranya adalah: dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun telah banyak perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman, pengaturan mengenai ketidak hadiran masih terlalu longgar. Pada juni tahun 2010, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa kelebihan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan tentang ketentuan masuk kerja yang lebih ketat, adanya klasifikasi yang jelas antara pelanggaran dengan sanksi hukuman disiplin yang diterima, adanya sanksi hukuman bagi pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dan mengenal hitungan kumulatif untuk masalah ketidakhadiran. Dengan keberadaaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, diharapkan pegawai negeri sipil lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

---

Civil servants is every Republic of Indonesia citizens who have met specified requirement, appointed by authority official and assigned in a one of government position or another state duty, and be paid based on valid legislation regulation. Civil servants discussed in this final task are central and regional ones. Discipline of civil servants is an ability of civil servants to obey obligation and avoid prohibition which had been determined in legislation regulation and/or service regulation, disobedience will get discipline punishment. Regulation about discipline of civil servants began by publishing government regulation year 1950 and on 1952 it stopped and changed by government regulation year 1952 about function punishment. Government regulation year 1952 lasted up to end of 1980, and on August 1980 government established Government Regulation Year 1980 About Civil Servants Discipline Regulation. Since collapsing of Soeharto era by the end of 1980, it appeared enforcement to conduct bureaucracy reformation. Bureaucracy reformation has its role in establishing of Government Regulation No. 53 Year 2010 about Civil Servants Discipline. Some reasons of Government Regulation No 30 Year 1980 revocation, are: in 29 (twenty nine) years era had been many changes of legislation regulation in officialdom field, there were not classification of obligation and prohibition related to type of discipline of punishment, so there is not relationship between infraction and type of punishment, absence regulation were too slight. On June 2010, it appeared Government Regulation No 53 year 2010 about Discipline of Civil Servants, several superiors of it are regulation about work provision is stricter, clear classification between infraction and received discipline sanction, and has accumulative counting regards to absence. By the presence of Government Regulation No. 53 year 2010, it is expected that civil servants are more seriously in implementing their service function for public. "