Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles."

"ABSTRAKAdministrasi Negara dalam arti aparatur mempunyai tugas yang semakin berat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama pada era otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya Hukum Kepegawaian dan berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sayangnya karakter birokrasi yang hirarkis, formalistis dan terspesialisasi seringkali menjadi kendala bagi Administrasi Negara untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, bahkan rentannya organisasi birokrasi dari pengaruh politik seringkali memperburuk citra kinerja birokrasi yang berujung pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur birokrasi, baik melalui jalur-jalur yang sudah disediakan dalam aturan kepegawaian maupun melalui inisiatif aparatur untuk meningkatkan motivasi, cara kerja, pendidikan dan sebagainya secara personal. Meski memiliki beberapa kelemahan, kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2005 sampai 2009 perlu dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi Administrasi Negara di Indonesia, tentunya jika diimbangi dengan berbagai upaya strategis peningkatan kapasitas aparatur, sehingga nantinya akan membentuk Administrasi Negara dengan kapasitas memadai dan mampu mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, terjangkau, tidak berbelit-belit dan bersahabat, sehingga akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Administrasi Negara. Otonomi Daerah juga memberikan peluang bagi peningkatan kapasitas Administrasi Negara melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting bagi aparatur di daerah, sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif yang didukung oleh data bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan untuk membuat kajian mengenai kapasitas sumber daya aparatur birokrasi menjadi lebih komprehensif."

"Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, secara perlahan telah membuat warga negara menyadari posisinya dalam berhadapan dengan pemerintah, mereka harus dilayani dan bukan sebaliknya. meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal tidak dapat dihindari, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan yang cepat dan tepat.Kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah - masalah masyarakat merupakan kunci jawaban bagi peningkatan pelayanan, artinya jika pelayanan di tingkat kecamatan baik maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap layanan publik juga baik, begitu juga sebaliknya. Kurang berkualitas layanan yang diberikan juga disebabkan karena belum baiknya perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas Iayanan publik, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis prosentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis prosentase ini adalah data yang diperoleh dari responder di lapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penilaian analisis prosentase (%) yang selanjutnya disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya digunakan Analisis kuantitatif Korelasional dengan melalui serangkaian uji statistik determinasi dan regresi.Unit analisisnya adalah warga masyarakat yang telah berumur 17 s/d 50 tahun di Kota Sabang yang tersebar pada dua kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 11.544 jiwa. Dari jumlah tersebut, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 95 jiwa.Perilaku aparatur birokrasi yang diukur dari dimensi kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kepekaan dan tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Pelayanan yang dirasakan masyarakat diukur dari dimensi keterandalan, terjamin, bukti langsung, kepahaman, bermutu, kecepatan, adil, dan tersedia ketika diperlukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Persepsi aparatur birokrasi kecamatan di Kota Sabang terhadap pelayanan masyarakat, masih terbatas pada pemahaman normatif tentang pelayanan tersebut, yang lebih cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan berorientasi tugas (task oriented) dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada pihak pemerintah atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi terkesampingkan.Antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik terdapat hubungan linear yang bersifat positif. Sifat hubungan yang demikian mengisyaratkan bahwa semakin responsif perilaku aparatur birokrasi, maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi kecamatan pada pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari hasil analisis koefisien korelasi antara variabel babas dengan variabel terikat, menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi tingkat perilaku birokrasi maka semakin meningkat pula kualitas layanan publik. Selanjutnya setelah dilakukan test signifikansi dengan uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t label, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 responden dari keselur'uhan populasi benar-benar bermakna.Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 0,282. Ini berarti besarnya sumbangan variabel perilaku aparatur birokrasi terhadap variabel kualitas layanan publik adalah 28,2%, sisanya sebesar 62,8% adalah sumbangan faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,510. Ini berarti setiap terjadi peningkatan terhadap variabel perilaku aparatur birokrasi dalam satu satuan unit tertentu, maka akan terjadi peningkatan secara rata-rata pada variabel kualitas layanan publik sebesar 0,510."

"Pemerintahan dalam hal ini meliputi seluruh institusi negara menjalankan beberapa fungsi untuk menjamin adanya keteraturan dan keadilan sosial bagi keseluruhan masyarakat. Salah satu fungsi tersebut adalah pelayanan (service) yakni menyediakan pelayanan yang secara kolektif tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, pada sisi lain ada pelayanan yang tidak mungkin diserahkan kepada pihak non pemerintah atau akan lebih baik apabila dilaksanakan oleh pemerintah sendiri (civil service).Sebuah anggapan masyarakat Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tanasitolo, bahwa pegawai negeri dianggap sebagai pembuktian standar perilaku yang tinggi, sehingga terkadang pegawai negeri bersikap dan berkeinginan untuk dihormati oleh masyarakat umum, apalagi semangat aristokrasi masih mewarnai dan diyakini oleh semua lapisan masyarakat setempat, dimana aparat yang mereka sebut sebagai pamong praja mendapat posisi yang sama dengan mereka yang masuk dalam golongan "Ands, Karaeng" Tesis ini memberikan fokus perhatiannya tentang bagaimana -persepsi masyarakat terhadap 8 (delapan) aspek, yaitu: Kreatifitas (X1), Kesopanan (X2), Kepedulian (X3), Kedisiplinan (X4), Kepekaan (X5), Kepemimpinan (X6), Sikap altruistik (X7), inovatif (X8) kemampuan Individu, sementara persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan meliputi dari 9 aspek yaitu: keandalan (Y1), terjamin (Y2), bukti langsung (Y3), kepahaman (Y4), murah (Y5) bermutu (Y6), kecepatan (Y7), adil (Y8) dan tersedia ketika diperlukan (Y9) .Dengan menggunakan jenis penelitian survey kemudian berusaha menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap, kemampuan aparat dalam menyelesaikan tugasnya, sesuai dengan standar moralitas.Dari hasil penelitian dengan 96 responden dari masyarakat maka penulis menggambarkan bahwa, perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nilai rata-rata analisis skor tersebut menunjukkan pesepsi masyarakat terhadap perilaku birokrasi termasuk dalam kategori baik (3,43), ini diperoleh dari nilai rata-rata setiap dimensi yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dimensi kreativitas (XI) adalah sebesar 3,43, dimensi kesopanan (X2) sebesar 3,44, dimensi kepedulian (X3) sebesar 3,53, dimensi kepekaan (X5) sebesar 3,45, dimensi tanggung jawab (X6) sebesar 3,35, dimensi sikap altruistik (X7) sebesar 3,517, dimensi inovatif (X8) sebesar 3,49. Nilai ketujuh dimensi tersebut dinyatakan baik, Sedangkan untuk dimensi kedisiplinan (X4) memiliki nilai sebesar 3,04 dinyatakan cukup baik, dan sub variabel perilaku aparat yang paling besar mendukung pelayanan kepada masyarakat adalah kepemimpinan,Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pubiik termasuk dalam kategori baik, (3,45), ini diperoleh dari rata-rata setiap dimensi menunjukkan bahwa, dimensi keandalan (Y1) memiliki nilai sebesar 3,413, dimensi terjamin (Y2) memiliki nilai sebesar 3,56, dimensi bukti langsung (Y3) sebesar 3,48, dimensi kepahaman (Y4) sebesar 3,55, dimensi kecepatan (Y7) sebesar 3,517, tersedia ketika di perlukan (Y9) sebesar 3,41, masuk kategori baik, untuk dimensi semakin murah (Y5) memiliki nilai sebesar 3,36, dimensi bermutu (Y6) sebesar 3,33, dimensi keadilan (Y8) sebesar 3,40. Nilai tersebut (Y5, Y6, dan Y8) setelah diproyeksikan terhadap kategori nilai skor, termasuk dalam kategori cukup baik. Dari hasil tersebut menunjukkan ada hal-hal tertentu yang belum optimal. yaltu peningkatan kedisiplinan aparat. Demkian pula dalam hal kwalitas pelayanan hal-hal yang perlu dioptimalkan adalah dimensi ekonomis, mutu, dan keadilan, karena dianggap belum maksimal.Penegakan disiplin pegawai pada Kecamatan Tanasitolo Kabupaten. Wajo jugs harus tetap mendapat perhatian secara serius, bahkan perlu ditingkatkan dari hari ke hari, sehingga ketaatan pegawai akan semakin terbina. Penegakan disiplin pegawai ini hanya akan terwujud dengan baik jika penerapan aturan dan hukum tentang kepegawaian dilaksanakan secara transparan, konsisten dan kontinyu serta ditunjang dengan kesinambungan. Dalam penerapannya, aturan dan hukum kepegawaian itu sering kali tidak konsisten serta cenderung bersifat subjektif, dan untuk kualitas pelayanan yang belum ekonomis, dan mutu yang masih rendah, diharapkan agar dalam penetapan anggaran pelayanan, senantiasa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan mutu pelayanan senatiasa seimbang dengan kontribusi biaya yang dikeluarkan masyarakat."