Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga B, yang berperan penting dalam sistem pengawasan pemerintah Indonesia. Sebagai unit yang berada di bawah langsung Kepala Lembaga B, Inspektorat memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek pengendalian internal. Studi ini melakukan evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Lembaga B telah mencapai Level 3 dalam penilaian kapabilitas, yang mencerminkan penerapan pengendalian internal yang matang dan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

This research examines the procedures for evaluating the Internal Control Capability of the Inspectorate of Agency B, which plays a crucial role in the oversight system of the Indonesian government. As a unit directly under the head of Agency B, the Inspectorate is responsible for managing various aspects of internal control. This study evaluates the Self-Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) Capability based on the standards set forth in the Regulation of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Number 8 of 2021. The results of the research indicate that the Inspectorate of Agency B has achieved Level 3 in capability assessment, reflecting a mature and effective implementation of internal controls in accordance with applicable regulations.

"

"Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan prosedural dan interpersonal yang dirasakan karyawan, terhadap task performance mereka. Penelitian ini juga berusaha mengungkapkan peran mediasi dari motivasi intrinsik sebagai variabel intervening. Penelitian ini mengambil sebuah studi kasus pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Data penelitian ini diolah dengan software Lisrel 8.51, menggunakan teknik structural equation modeling (SEM). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa keadilan interpersonal memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap task performance karyawan, namun motivasi intrinsik tidak dapat memediasi pengaruh antara keadilan interpersonal terhadap task performance karyawan. Dalam penelitian ini pengukuran terhadap pengaruh keadilan prosedural tidak dapat dilakukan karena variabel tidak fit dan reliable terhadap model penelitian keseluruhan.

---

The purpose of this research is to analyze and find how employee?s perception of procedural and interpersonal justice can influence their task performance. This research also tries to find the mediating role of intrinsic motivation. This research based on case study on PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Data was processed with Lisrel 8.51, using structural equation modeling (SEM) technique.

The result showed that interpersonal justice influence employee?s task performance directly and significantly. Moreover, intrinsic motivation has no mediating impact in influencing between interpersonal justice and employee?s task performance. In this research measurement the impact caused by procedural justice failed to be proved, because the variable was not fit and reliable to this research model."

"Bantuan akuntansi terhadap manajemen adalah dalam hal penyediaan informasi yang terkait dengan seluruh kegiatan, perkembangan serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dengan harta yang dimiliki, yang kemudian dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, jika input dan pemrosesan transaksi dalam sistem informasi akuntansi memadai, maka manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menanggapi suatu hasil atau masalah. Seiring dengan semakin kompleksnya transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan, maka sistem informasi akuntansi perusahaan juga menjadi semakin kompleks. Ini berarti juga akan memperbesar risiko dari berbagai faktor bagi perusahaan, baik yang berupa bencana alam, perubahan situasi ekonomi dan politik, kegagalan software dan kerusakan peralatan, serta kesalahan dari faktor sumber daya manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu, perusahaan juga perlu meningkatkan pengendalian internalnya. Lemahnya pengendalian internal akan berdampak pada kekacauan sistem informasi akuntansi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, dalam memberi informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen."

"ABSTRAKKemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly."