Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya otonomi daerah telah memberikan perubahan yang besar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan menjadi lebih besar dan lebih mandiri sesuai prakarsa daerahnya masingmasing. Salah satu urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah adalah urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Guna menjalankan urusan tersebut, pemerintahan daerah melakukannya dengan bentuk kebijakan melalui peraturan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, guna menegakkan peraturan daerah pemerintah daerah dapat menunjuk penyidik selain penyidik pada tindak pidana umumnya. Di DKI Jakarta, peraturan daerah yang mengatur urusan pemerintaha di bidang lalu lintas adalah Perda DKI Jakarta No.12 Tahun 2003. Dalam peraturan daeran tersebut ditunjuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai penyidik yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah). Penunjukan Dinas Perhubungan sebagai PPNS Daerah atas peraturan daerah dalam prakteknya menimbulkan permasalahan sebab Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 dimana kedudukan tersebut bersumber dari penyerahan kewenangan yang dilakukan pemerintahan pusat dalam hal ini Departemen Perhubungan. Oleh karenanya, dalam skripsi ini mencoba membahas bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidikan pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 4104 Tahun 2003 sebagai contoh kasus."

"ABSTRAKPenulisan tugas akhir ini diajukan sebagai usulan, pemecahan masalah yang dikemukakan pihak manajemen PT. XYZ. Permasalahan yang terjadi pada PT. XYZ dianalisis menggunakan metode 7-S McKinsey. Yang menjadi fokus utama dari permasalahan di perusahaan ini adalah pada faktor staf. Di mana permasalahan yang terjadi adalah seluruh karyawan PT. XYZ kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan perusahaan.Permasalahan tersebut terjadi akibat proses seleksi PT. XYZ selama ini tidak tajam (terstandar dan terstruktur) serta tidak memiliki dasar penilaian yang jelas sehingga hasilnya sering kali tidak obyektif. Dengan menggunakan kompetensi sebagai dasar penilaian maka obyektivitas tersebut dapat dihilangkan karena kompetensi memberikan gambaran perilaku yang jelas, rinci, dan spesifik yang berkaitan dengan kinerja yang unggul sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan.Tugas akhir ini menjelaskan proses penyusunan model kompetensi yang disertai dengan analisa jabatan untuk PT. XYZ. Kemudian penyusunan model kompetensi itu diaplikasikan dalam wawancara berbasis kompetensi untuk mengidentifikasi komptensi calon karyawan-karyawan dalam proses seleksi maupun evaluasi sebagai salah satu kegiatan yang penting dilakukan PT. XYZ saat ini. Model kompetensi yang dibuat berdasarkan LOMA's Competency Dictionary."

"Otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan dari segi penyelenggaraan pemerintahannya tidak terlepas dari proses penerapan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. UU 1945 pasal 18, 18A dan B dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Pembagian daerah berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga NKRI antara pemerintahan pusat dan daerah. Permasalahan terletak pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antar daerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi daerah sebagai salah satu unstrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal."