Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional yang mengarah pada pola perdagangan bebas (free trade) semakin tidak terelakan lagi, tidak terkecuali perdagangan komoditas pertanian. Negara¬negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat berkepentingan terhadap hasil perdagangan komoditas pertanian yang merupakan produk andalan di pasar internsional. Namun ternyata perdagangan internasional berlangsung secara tidak adil. Banyak negara, khususnya negara-negara maju, melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas khususnya kesepakatan dalam Agreement on Agriculture- WTO semata-mata untuk melindungi petani dan industri dalam negerinya.Praktek¬praktek pemberian subsidi domestik, subsidi ekspor, dan pembatasan akses pasar oleh negara-negara maju mengakibatkan komoditas pertanian dari negara berkembang sulit bersaing. Untuk menghindari dampak negatif dari perdagangan yang tidak fair tersebut maka diperlukan serangkaian kebijakan yang bersifat protektif. Gula, merupakan komoditas strategis yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Seiring dengan kebutuhan gula yang terus meningkat dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka impor gula menjadi sangat penting. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi produsen gula dari luar negeri dan pada titik tertentu ketergantungan pada impor sangat mengancam kemandirian pangan dan merugikan industri dalam negeri.Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip perdagangan internasional yang harus ditegakkan, bagaimana tata niaga impor gula saat ini dan mekanisme proteksi dalam tata niaga impor gula yang dapat memberikan perlindungan bagi industri gula. Tata niaga impor gula merupakan kebijakan yang cukup berani dan kontroversial di bidang pergulaan nasional yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap petani dan industri gula dengan serangkaian mekanisme proteksi yang ada di dalamnya.Proteksi dalam bentuk tarif dan non-tarif telah memberikan kepastian tentang harga dasar, tingkat produksi dan kecukupan stok gula di pasar. Mengingat potensi yang dimiliki untuk dapat berswasembada gula maka untuk jangka panjang, Indonesia tetap memerlukan kebijakan pergulaan yang bersifat komprehensif, integratif, dan imperatif yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperkuat posisi tawar Indonesia dipercaturan perdagangan komoditas gula di pasar internasional."

"Pengenalan model kompetisi duopoli yang dilakukan sejak tahun 2001, mulai sedikit demi sedikit mengubah industri telekomunikasi di Indonesia. Kompetisi duopoli merupakan tahap transisi menuju kompetisi penuh dan terbuka yang diharapkan akan terjadi pada tahun 2010. Namun, jalan panjang menuju tahapan itu masih harus dilalui bersama.Penerapan kompetisi duopoli sendiri disertai sejumlah paket deregulasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, seperti deregulasi interkoneksi, tariff rebalancing, SO (Universal Service Obligation), dan beberapa deregulasi lainnya. Dibandingkan isu lainnya, deregulasi interkoneksi menjadi salah satu titik kunci dalam tahap transisi Interkoneksi merupakan salah satu titik permasalahan dalam introduksi kompetisi di industri telekomunikasi Indonesia. Potensi permasalahan yang mungkin timbul adalah penolakan operator incumbent terhadap perubahan skema perhitungan tarif interkoneksi dari revenue sharing menjadi berbasis biaya (cost-based) yang tertuang dalam deregulasi interkoneksi tersebut.Sebagai bagian dari paket restrukturisasi industri telekomunikasi di Indonesia, kebijakan deregulasi interkoneksi berbasis biaya dapat dijadikan sarana belajar bagi regulator, operator, maupun pihak lain yang terkait, dalam melakukan transisi perubahan yang mules dan berbiaya minimal. Keberhasilan penerapan interkoneksi berbasis biaya nantinya akan menentukan masa depan industri ini, terutama dalam mencapai tujuan terciptanya kompetisi penuh dan terbuka.

---

The introduction of duopoly competition in 2001 has changed the Indonesians telecommunication industry. Duopoly competition has been chosen as a transition stage before the industry is ready for open competition or liberalization, which is targeted, will be implemented in 2010. However, it is still a long way to go.Along with the implementation of duopoly competition, the government of Indonesia is also introducing several deregulation policies, including interconnection, tariff re balancing, and USO (Universal Service Obligation). Compare with the other issues, interconnection deregulation policy is the most vital and key to the restructuring process. The government plan to change interconnection tariff scheme from revenue sharing to cost-based. It has the potential to make the process deadlock, consider that incumbent operator will against the deregulation that seems to threaten their income.As a part of restructuring process, interconnection deregulation policy can be a case study for regulator, operators, and interest groups in the Indonesians telecommunication industry. They can learn the dynamics of restructuring process and how to achieve the target at minimal cost. The success of interconnection deregulation will decide the future of Indonesians telecommunication industry."

"Sebagai bagian dari usaha terus menerus dan Indonesia untuk menuju modernisasi industi pelayaran nasional telah ditargetkan oleh pemenntah sebagai elemen yang esensial dari usaha pengembangan ekonomi nasional Pemenntah Indonesia secara eksplisit telah menyatakan pentingnya secara strategis dan ekonomis pengembangan industri pelayaran nasional yang tangguh dan kuat jelas terlihat bahwa besarnya peluang ketenagakerjaan yang dapat disediakan oleh industri pelayaran juga telah mempengaruhi adanya resnon vang positif dari Pemenntah Krisis yang saat ini dihadapi oleh industri pelayaran nasional dalam jangka panjang dapat mengarah pada kematiannya bila tidak segera dilakukan perubahan terhadap serangkaian kebijakan yarg mempengaruhi industn pelayaran nasional Kondisis Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan, menyebabkan akses Indonesia ke pasar internasional sebagian besar menggunakan jasa pelayaran Namun ironisnya, pembangunan di bidang pelayaran nasional tidak diprioritaskan sehingga keadaannya sangat ketinggalan dan lemah Defisit pada jasa pelayaran per tahun mencapai US$ 5 8 milyar yang diakibatkan dikuasainya jasa angkutan laut baik ekspor impor ( 97 % ) maupun dalam negeri ( 52 % ) oleh pelayaran asing PT Djakarta Lloyd merupakan satu-satunya flag carrier Indonesia untuk angkutan luar negeri khususnya pada Container Transport Perusahaan saat lm berada pada posisi kurang baik dan segi keuangan maupun segi operasinya Akumulasi hutang dan kerugian dan tahun tahun sebelumnya maupun kondisi armada yang sudah tua menyebabkan perusahaan sukar untuk bersaing dalam dunia pelayaran yang sangat kompetitif Untuk merubah kondisi saat ini demi mencapai kondisi yang dicita-citakan, perusahaan berusaha mencari dan mengembangkan strategi untuk mengembalikan kesehatan perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat menjadi pembuka jalan bagi krisis yang dialami oleh perusahaan. Pemerintah khususnya Menteri Negara Pendayagunaan BUMN telah menekankan pentingnya restrukturisasi pada BUMN demi untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan kemampuan untuk meraih laba demi membantu pemulihan kondisi perekonomian nasional yang masih dalam kondisi krisis PT Djakarta Lloyd pada saat mi sedang berusaha melakukan restrukturisasi internal yang mencakup bidang keuangan usaha serta organisasi dan manajemen Tujuan dari penulisan ini adalah membantu perusahaan dalam merencanakan program restrukturisasinya agar dapat bertahan dalam lingkungannya serta meningkatkan daya saingnya Sebelum membuat program restrukturisasi dilakukan analisis SWOT untuk membantu dalam merencanakan program perubahan dan menganalisa strategi utama j ang sesuai bagi perusahaan Saran saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah bahwa keberhasilan dan restruktunsasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen untuk melakukan perubahan terutama perubahan budaya manaiemen dan kepemimpinan (Leadership ) Bila perusahaan mengabaikan salah satunya program restruktunsasi tidak akan berhasil"

"Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, diantaranya adalah arus globalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967. Seiring dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi di beberapa kawasan dunia sebagai dampak dari era globalisasi, negara-negara di kawasan ASEAN telah mengambil langkah antisipatif dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA) yang dibentuk pada KTT ASEAN IV tahun 1992 di Singapura. Tujuan dari dibentuknya AFTA adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai mekanisme utamanya dipergunakan Skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang berisi daftar komoditas produk-produk pertanian dan non-pertanian, manufaktur dan produk lainnya yang akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% pada jangka waktu yang telah ditetapkan.Pelaksanaan AFTA dapat menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang akan meningkatkan daya tarik ASEAN bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negara-negara ASEAN semakin menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk segera merealisasikan AFTA. Dalam konteks liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, dalam Skema CEPT beberapa komoditi pertanian yang belum diolah (Unprocessed Agricultural Product -UAP) seperti gula tidak dimasukkan ke dalam prioritas utama penurunan tarif dengan tujuan untuk lebih mempersiapkan sektor pertanian tersebut menghadapi era persaingan bebas ASEAN tahun 2010.Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Strategi Peningkatan Kinerja Industri Gula Nasional Menghadapi Era Perdagangan Babas di Kawasan ASEAN (AFTA) Tahun 2010". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor kesiapan sektor industri gula nasional menghadapi era pasar babas ASEAN Tahun 2010 yang akan datang dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri gula nasional yang mengalami keterpurukan akibat hantaman badai krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan ASEAN yang juga berpengaruh terhadap industri gula di Indonesia.Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif."

"Gula dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, karena gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Gula sebagai sebagai salah satu salah satu dari sembilan bahan pokok (sembako) yang banyak digunakan. Seperti halnya komoditas beras, gula pasir merupakan komoditas yang keberadaannya selama ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Banyak persoalan yang mengharuskan pemerintah ikut campur tangan dalam hal pergulaan nasional, mulai dari produktivitas industri gula yang cenderung merosot, tingkat konsumsi gula pasir nasional yang besar, dan juga keberadaan gula impor yang Iebih murah. Produksi gula dari tahun ke tahun terus mengalami kemerosotan karena penurunan Iuas areal tebu dan produktivitasnya yang juga menurun. Akhir-akhir ini marak demonstrasi petani tebu atau karyawan pabrik gula menentang adanya berbagai kebijakan pergulaan nasional yang diterapkan pemerintah.Dilihat dari aspek makro ekonomi industri gula memerlukan penanganan secara cermat agar efisiensi dan produktivitas Pabrik Gula (PG) tersebut dapat ditingkatkan, sehingga daya saingnya bisa meningkat. Sayangnya, sampai sekarang harga gula produksi lokal belum mampu bersaing dengan harga gula impor. Dalam beberapa tahun terakhir ini produksi gula merosot akibat persaingan ketat dengan komoditi Iain terutama beras. Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga beras cukup tinggi Serta bunga pinjaman yang rendah menjadikan tanaman tebu kurang menarik, terutama di Jawa. Sementara itu, krisis ekonomi telah menghambat rencana pernerintah untuk mengalihkan industri gula ke Iuar Jawa.Salah Satu masalah mendasar yang dihadapi industri gula nasional adalah inefisiensi di tingkat usaha tani dan pabrik gula (PG). Inefisiensi industri gula tersebut yang pertama adalah pabrik-pabrik gula sudah mengalami masa yang aus dan mesin-mesinnya sudah tua. Kedua, kinerja dari pabrik itu juga relatif rendah dan tidak cukup baik. Ketiga, kondisi pertanian tebu. Benin-benih tebu makin Iama-makin menurun produktivitasnya. Rendemen hasil gula dari tebu makin lama makin turun, karena tingkat produktivitas yang makin menurun juga. Inefisiensi lain juga datang dari ongkos produksi.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari akar permasalahan dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan pemerintah yang efektif dan komprehensif dalam rangka meningkatkan kinerja industri pergulaan nasional yaitu produksi gula nasional, konsumsi gula nasional dan kebijakan impor gula."

"Industri gula Indonesia sering kali menimbulkan berbagai polemik. Dari segi konsumen, harga eceran gula pasir Indonesia sangat tinggi, sebaliknya dari segi produsen, pabrik gula sering kali masuk koran karena hidupnya bagaikan kerakap?mati talc hendak, hidup pun tak mau?meskipun sudah mendapat proteksi yang besar. Karya Akhir ini mencoba membahas salah satu sisi dari permasalahan industri gula tersebut, yaitu dari sisi produsen. Ditinjau berbagai aspek dan permasalahan yang kerap kali menyelimuti industri gula ini. Apalagi dengan mengingat bahwa pada masa kejayaannya tahun 1930-an, Indonesia bukan hanya pernah menikmati swasembada gula, tetapi juga menjadi eksportir gula yang disegani di dunia. Dari analisa ini, tampak bahwa permasalahan tersebut urnumnya bukan hanya berasal dan industrii gula itu sendiri, tetapi pada hulu dan hilirnya. Di hulu, industri gula membutuhicari perkebunan tebu sebagai sumber bahan baku utamanya, dan perkebunan tebu Indonesia juga sering dilanda berbagai masalah yang akhirnya mengimbas ke industri gula. Di hilir, monopoli distribusi bukan saja membuat industri gula menjadi tak efisien, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal dari seperlunya. Bila industri gula dapat dijalankan dengan lebih efisien, sebagaimana disarankan dalam Karya Akhir ini, maka dibandingkan dengan industni agribisnis lain yang mengandalkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki fndonesia?tanah yang subur, luas dan iklim yang cocok?industni gula sebenarnya memiliki prospek yang cukup baik dan layak dìperhitungkan sebagal pilihan investasi."