Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpustakaan dalam perkembangannya menjadi sebuah institusi yang tidak hanya melayankan pustaka tetapi lebih kepada melayankan informasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat pemustakanya. Berbagai permasalahan hidup dapat terselesaikan di perpustakaan, menjadi harapan bagi pemustaka sehingga institusi perpustakaan benar-benar menjadi primadona yang diminati masyarakat. Seiring dengan itu profesi pustakawan pun turut sejalan dengan organisasi induknya dan lebih dihargai sebagai organisasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan dan peningkatan citra pustakawan harus dimulai dengan peningkatan self-esteem dan self-respect terhadap profesinya. Menemukan berbagai permasalahan dalam organisasi dan masyarakat, internal dan eksternal, kegiatan inovatif dilakukan dalam rangka profesionalitas pustakawan di dalam masyarakat, diantaranya dengan diversifikasi kegiatan pustakawan melalui Institusi dan IPI serta beberapa kegiatan tidak biasa tetapi berdampak positif. Kegiatan ini diharapkan menemukan solusi dalam mengeksistensikan profesi pustakawan"

"ABSTRAKSkripsi ini menggambarkan bagaimana profesionalisme dipahami dandipraktikkan oleh Pustakawan Perpustakaan IPB dalam pekerjaan sehari-harisebagai pustakawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganmetode fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara,observasi dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Juni2014 di Perpustakaan Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini menjelaskanbahwa Pustakawan Perpustakaan IPB belum memahami profesi mereka secarapenuh, namun dalam pekerjaan sehari-hari sudah mendasarkan pada nilai utamayang dikandung profesi seperti melayani masyarakat. Dalam internalisasi danaplikasi nilai-nilai profesi terdapat beberapa kendala yang bersifat internal daneksternal.

---

ABSTRACTThis thesis describes how professionalism could be understood and practicedby librarians of IPB in daily works as librarians. This study used qualitativeapproach with phenomenology methods. Data collection techniques used in thisstudy is interview, observation, and document analysis. The study was conductedfrom February to June 2014 in the IPB library. The result of this study explainsthat librarian of IPB do not yet fully understand on their profession, but their dailyworks have been based on profession’s core value such as serving the public. Ininternalization and application of profession’s values, there are several obstaclefaced, from both internal and external sources"

"ABSTRAKWangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that theweaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure ofthe fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trustof the donors and also the decrease of government credibility over donors.Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function aswell as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3)Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness.Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Governmentof Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donorsinstitutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta'scommitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be wellmanaged.However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignmentand gaps between them. In addition, the existing M&E policy whichshould refer to the development planning policy remain miss-align as well. On theother hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear inthe existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced theperformance and quality of a resulted M&E.Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thusthe evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&Epolicy as it suggested by this research.

---

ABSTRAKWangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitaspengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadapkomitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan darilembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitaspemerintah di mata lembaga donor.Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luarnegeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadapketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil;dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkanhasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upayaPemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral danmultilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebutmembawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru.Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesiaditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanyaketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akankebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desainkebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnyakinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan.Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagiefektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP(Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan PendanaanPembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskankebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini."

"Di era informasi saat ini, perpustakaan sebagai lembaga yang berperan dalam mencerdaskan bangsa dituntut untuk senantiasa mengembangkan fungsi nya sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran pustakawan sebagai pelaksana kegiatan perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya. Disamping harus meningkatkan kemampuan di bidang pengelolaan informasi pustakawan juga dituntut untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diantara bentuk partisipasi pustakawan adalah kompetensi dan kemauan yang keras untuk senantiasa melayani serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap penggunanya."

"Tulisan ini memusatkan perhatian pada perubahan mata pencaharian penduduk Bumi Agung di kawasan objek wisata Way Belerang. Hal ini dilihat dari strategi-strategi yang diciptakan dan dikembangkan oleh warga masyarakat dengan adanya pembangunan pariwisata. Mata pencaharian hidup masyarakat Bumi Agung sejak masuknya pembangunan pariwisata memperlihatkan perubahan dominan, dimana beralihnya masyarakat dari yang semua berkebun menjadi pedagang dan wiraswasta ( Data statistik Kelurahan Bumi Agung, 2004). Pembangunan pariwisata yang dimaksud di sini adalah pembangunan pariwisata di kawasan objek wisata Way Belerang yang berada di kelurahan Bumi Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pariwisata dalam hal ini merupakan salah satu unsur pembangunan. Masuknya suatu unsur baru ke dalam masyarakat, akan membawa keadaan tidak seimbang dalam masyarakat tersebut, dalam keadaan ini Para warga masyarakat akan melakukan koreksi dengan cara memodifikasi pola-pola tradisional, atau pola yang baru diterima atau memodifikasi kedua-duanya. Penyesuaian unsur baru dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung harmonis, adaptif dan pergeseran-pergeseran bahkan konflik (Bee, 1973). Pembangunan pariwisata merupakan sektor penting yang terus dikembangkan pemerintah dan menjadi sektor andalan dalam menunjang pembangunan. Terbukanya objek wisata di kelurahan Bumi Agung, telah membuka pintu bagi terbukanya akses daerah ini dengan dunia luar, antara lain dengan akses pariwisata, yakni dengan kunjungan pendatang atau pengunjung wisata yang semakin bertambah jumlahnya. Disamping itu juga dengan terbukanya jalan lintas sumatera, dan berkembangnya berbagai sarana transportasi, membuat hubungan mereka dengan dunia luar semakin intensif.Penelitian ini dipengaruhi oleh pendekatan prosessual. Manusia dilihat sebagai makhluk yang aktif, kreatif dan manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Pendekatan ini tidak melihat perubahan secara linear melainkan melihat apa yang berubah dan yang tidak berubah, serta mekanisme dan proses yang berlangsung hingga ada hal yang berubah, ada yang tidak. Untuk melihat proses adalah pada peristiwaperistiwa yang saling berkaitan satu sama lain secara berkesinambungan (Moore dalam Winarto, 1999). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ( Denzin& Lincoln, 2000). T'eknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, informan terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkait dengan masalah penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah perubahan total, ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi adalah bervariasi. Ini diperlihatkan bahwa masyarakat tidak meninggalkan sepenuhnya pekerjaan lama mereka yakni berkebun, dan menyebutnya sebagai tabungan lama, disamping mereka tetap mengembangkan jenis pekerjaan baru lainnya di kawasan wisata, ini dilihat sebagai sebuah strategi atas pilihan-pilihan yang diambil. Perubahan yang bervariasi ditunjukkan juga oleh adanya kelompok masyarakat cepat menanggapi perubahan, yang lambat dan bahkan ada yang menolak perubahan itu sendiri, meski penelitian ini tidak menfokuskan kepada penolakan terhadap perubahan tersebut, namun tidak menafikan bahwa hal itu terjadi. Kelompok masyarakat yang cepat menanggapi perubahan adalah masyarakat yang hubungannya dengan dunia luar cukup intensif dan ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Kelompok masyarakat yang lambat menanggapi perubahan adalah kelompok masyarakat yang perlu belajar dari pengamatan dan pengalaman orang lain terlebih dahulu dengan waktu yang lama. Masyarakat yang menolak adanya perubahan adalah generasi tua, yang menolak pembangunan pariwisata yang berakibat negatif bagi kelangsungan kehidupan keagamaan dan adat setempat.Ditunjukkan bahwa masyarakat mengadopsi pengetahuan baru dan mengkreasikannya dengan pengetahuan lokal mereka. Ini dilihat dari bagaimana mereka ietap mempertahankan pekerjaan mereka sebagai pekebun dan sementara itu mengembangkan mata pencaharian baru. Proses ini terjadi dengan cara dimana masyarakat menginterpretasi, memodifikasi, melakukan pengamatan, memperbandingkan dan belajar dari pengalaman."

"Penelitian ini telah dilakukan di dua tempat yaitu di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada bulan Maret-April 2007. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang dianggap dapat menjadi faktor munculnya _multitasking_ bagi profesi pustakawan di LSM, memberikan pemahaman tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi pustakawan tersebut di dalam dunia kerja, menjelaskan tentang solusi terbaik yang dapat dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan tugas rangkap tersebut, dan menjelaskan tentang pengaruh dan dampaknya terhadap lembaga yang menaunginya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pustakawan yang memiliki "multitasking" serta pimpinan pustakawan agar hasil penelitian dapat lebih obyektif serta mengadakan pengamatan atau observasi dan melakukan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya _multitasking_ di dalam profesi pustakawan LSM mencakup faktor internal maupun eksternal. Motivasi utamanya adalah pengembangan diri (self improvement), anggapan bahwa pekerjaan perpustakaan adalah pekerjaan yang membosankan dan tidak berkembang masih menjadi alasan utama. Pengakuan lembaga terhadap profesi pustakawan juga menjadi salah satu motivasi para informan. Faktor kurangnya sumber daya manusia dan dana yang terbatas menjadi dua alasan utama lembaga. Waktu menjadi permasalahan utama kedua pustakawan tersebut. Banyaknya pekerjaan yang harus segera diselesaikan membuat waktu yang dimiliki semakin terbatas untuk dapat mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin. Solusi yang dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan kedua jabatan adalah berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memprioritaskan pekerjaan yang sifatnya mendesak. Pustakawan "multitasking' membawa pengaruh yang besar terhadap lembaga, sejauh ini prestasi kerja kedua pustakawan diakui sangat memuaskan bahkan hasil kerja mereka mendapatkan pengakuan dari internal lembaga maupun eksternal lembaga."

"Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga tahun 2010mencapai 76,4 juta jiwa mencakup masyarakat miskin dan tidak mampu,sedangkan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 31,6juta jiwa. Secara prinsip, program Jamkesda dibentuk untuk memfasilitasimasyarakat miskin dan kurang mampu di luar kuota Jamkesmas yang dibiayaioleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjauketepatan sasaran peserta program Jamkesmas berdasarkan kriteriamiskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sumber data yangdigunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun2012. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesiatahun 2012. Sampel penelitian adalah rumah tangga terpilih dari masingmasingblok sensus. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat, bivariathingga multivariat dengan regresi logistik. Masih terdapat 12,4% pendudukyang mendapatkan Jamkesmas, tetapi tidak miskin atau hampirmiskin. Selain itu, masih terdapat 56,4% penduduk yang hampir miskin dan41,1% penduduk miskin yang belum terjangkau pesertaan Jamkesmas.Layanan gratis merupakan faktor yang paling menentukan apakah pendudukdapat menjadi peserta Jamkesmas atau tidak. Mereka yang memilikilayanan kesehatan gratis berpeluang 5,462 kali mendapatkan layananJamkesmas dibandingkan mereka yang tidak memiliki layanan gratis.Perbaikan basis data, pengawasan, evaluasi serta sistem alokasi yang baiksangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran. Penyesuaiandata antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah bergunadalam penanganan peserta yang belum terdata.Participants of Public Health Insurance (Jamkesmas) up to 2010 reached76.4 million including poor and disadvantaged people, meanwhile participantsof Regional Health Insurance (Jamkesda) reached 31.6 million people.In principle, Jamkesda program is made to facilitate the poor and disadvantagedpeople outside Jamkesmas quota funded by local government.This study aimed to review the accuracy of Jamkesmas participant targetaccording to the poor criteria of Data Collection for Social ProtectionProgram. Data source used was National Socio-Economic Survey 2012.Population of this study was all households in Indonesia within 2012.Sample of this study was households selected from each census block.Analysis conducted was univariate, bivariate, and multivariate with logicticregression. There were 12.4% people receiving Jamkesmas, but they werenot poor or almost poor. Moreover, there were 56.4% the almost poor and41.1% the poor not yet having access to Jamkesmas. Free service is themost determining factor whether people can be Jamkesmas participants ornot. People having free health services had 5.462 times opportunity to getJamkesmas service compared to people who did not. Database improvement,surveillance, evaluation as well as good allocation system are neededto reduce the inaccuracy of target. Adjustment of data between HealthMinistry and local health agency is useful in handling uncovered participants."