Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilihan pengembangan kelembagaan Ibukota Republik Indonesia dapat menjadi tolak ukur rasa keadilan bangsaIndonesia dalam membenahi carut marut pembangunan perkotaan secara menyeluruh di Indonesia. Jika konsepmegapolitan begitu saja di-gol-kan oleh wakil rakyat, maka bangsa Indonesia tengah mengidap penyakit rendahnya rasakeadilan. Megapolitan adalah kota dengan ciri-ciri: (1) jumlah penduduk yang sangat besar; (2) jaringan yang terciptamenggambarkan keterkaitan bukan saja berskala nasional tapi juga internasional; (3) dari sudut ruang, menggambarkanadanya keterkaitan antar berbagai kota secara individual bahkan penggabungan. Kebutuhan mendesak penangananmasalah perkotaan di DKI Jakarta memang terasa tinggi, tetapi tidak boleh menyurutkan rasa keadilan kita sebagaibangsa. Pilihan ke arah sana terbentur oleh kelembagaan kota secara nasional yang tidak jelas.The choice of institutional development for Jakarta as Indonesian capital city can be the barometer of equity andfairness as value to whole developing nation, especially for urban development in Indonesia. If megalopolis conceptproposed by Sutiyoso received without reverse, then we have disease to the equity and fairness values as a nation state.Megalopolis is a city characterized by: (1) huge population and density; (2) national and international networking scale;(3) huge integrated spatial. The problematic situation of urban development in Jakarta is urgent, but it is un-fair and unequalif development of other cities in Indonesia is abandoned. The choice to develop megalopolis is still unclear."

"Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan modelDharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandinganmenuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasimencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidakmempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yangseharusnya secara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan denganKabupaten/Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia. Pendekatan verstehenmenjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengantipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Di samping itu, berbagai key informandiperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketigapraktik bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengarah ke dalam praktikdesentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenuhnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengankarakter masing-masing. Praktik desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasiterritorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktikkan meskipun wacana akademik dan potensi sertakebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatanmikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi padaumumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpakupada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalamkerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanyaregime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasifungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency ofJembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at Nationaland State Level. Although the two countries differed in governmental arrangements, the locus used in this researchexperienced the same level of governments. Verstehen has been as a general framework of this research approach.Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods andanalyzed with multilevel tools. This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia werenot established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysiawhich is fully centralized through deconcentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigationmanagement in Indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both inIndonesia and Malaysia. Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at thegrassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in theirrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept offunctional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."

"Negara bangsa yang berdaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintah yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif."

"ABSTRAKTidak hanya bagi sebuah brand, kini strategi pemasaran juga kerap diterapkan dalam dunia politik. Personal branding sebagai salah satu strategi pemasaran mulai dilakukan politisi dalam seluruh prosesnya, tidak terkecuali bagi Ridwan Kamil yang kini menjabat sebagai Walikota Bandung. Personal branding yang dilakukannya cenderung terbentuk secara alamiah jauh sebelum dirinya terjun ke dunia politik. Karir profesionalnya, aktivitas sosialnya, serta gagasan-gagasannya terhadap kota Bandung memenuhi tiga unsur personal branding sebagai kunci kesuksesan berkiprah di dunia politik yang kerap Ridwan Kamil hadirkan dengan kuat secara online terutama di media sosial

---

ABSTRACTNot only for branding, marketing strategy is now also often applied in the political world. Personal branding as one of the marketing strategy began to be done for politicians in the whole process, not least for Ridwan Kamil who now serves as Mayor of Bandung. Personal branding that he did tend to form naturally long before he plunged into the political world. His professional career, his social activities, and his ideas on the city of Bandung fulfill three elements of personal branding as the key to success in the world of politics that often Ridwan Kamil presents strongly online, especially in social media."

"AbstrakTo be a world-class company is every company's dream. However, to realize this aspiration a company must transform itself to become power house that contributes significantly to the economic growth and nation's prosperity. As a powerhouse in Indonesian cement industry, PT Semen Indonesia Tbk believes that to become a world-class engineering company it should be ready to compete in the regional and global markets. Therefore, building core competence as learning organizations and continuously renew its knowledge can be its source of sustainable competitive advantage. In addition, Center of Knowledge Management should also be established to support the development of these core competences. Then, followed by scenario planning development how this corporate center can adaptively develop these core competences along the way to the journey to the world class level. At the end, early warning signals should be anticipated by the center to effectively implement the developed scenarios."

"Hidrogen merupakan unsur terbanyak di alam semesta ini yang permintaannya naik terus dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih dari 60% wilayahnya adalah perairan. Dan Indonesia juga dianugerahi sinar matahari yang dapat bersinar sepanjang tahun. Kedua potensi besar ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan Hidrogen yang lebih bersih dengan kombinasi antara teknologi PLTS Terapung dan Elektrolisa Air. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan dua Model untuk menghasilkan Hidrogen dengan studi kasus PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas terpasang sebesar 192.4 MWp dan mempunyai batasan daya dalam PPA dengan utility grid (PLN) sebesar 145 MW. Output energi listrik pertahun didapat dari pemodelan menggunakan software PV Syst 7.1. Model pertama dibuat dengan memanfaatkan kelebihan daya dari PPA. Dengan life time sistem 20 tahun operasi, didapatkan rata-rata LCOH dengan berbagai skema tarif listrik adalah sebesar Rp.50.299,33/m3 pada tahun pertama dan semakin naik menjadi Rp.233.211,91/m3 pada tahun ke 20. Selanjutnya dengan pertimbangan over capacity dari utility grid di sistem Jawa Bali sebesar 42%, maka dibuat Model kedua dengan asumsi seluruh output energi listrik PLTS Terapung Cirata dijadikan dasar kapasitas produksi elektrolisis plant. Dan didapatkan rata-rata LCOH sebesar Rp.30.644,15/m3 pada tahun pertama dan menjadi Rp.37.518,03/m3 pada tahun ke 20. Dengan membandingkan hasil LCOH tersebut dengan harga market existing dan forecasting-nya, didapatkan Model kedua bisa dibawah harga market selama 17 tahun. Sehingga Model kedua dipilih untuk dilanjutkan uji kelayakannya menggunakan cashflow analysis. Dengan tingkat suku bunga green loan sebesar 4,25% dan inflasi 3,5%, didapatkan Model kedua jika diimplementasikan tahun 2021 masih belum layak dengan hasil IRR sebesar 4,4%. Sehubungan hal tersebut dilakukan analisa sensitivitas terhadap penurunan dua komponen Capex terbesar pada tahun 2025 dan antara 2040-2050. Hasilnya adalah pembangunan PLTS Terapung dan Elektrolisis Plant akan semakin mendekati tingkat keekonomianya jika dibangun pada tahun 2025 keatas dengan hasil rata-rata IRR sebesar 9,97% pada tahun 2025 dengan Payback Periode 7 tahun dan IRR 18,44% dengan Payback Periode 4 tahun dan tingkat Profitability index 1,33 jika dibangun antara tahun 2040-2050. Dari pemodelan ini juga didapat potensi penurunan emisi CO2 sebesar 811,934.76 kg CO2 untuk model 1 dan 164,034,790.31 kg CO2 untuk model 2 selama 20 tahun operasi nya

---

Hydrogen is the most abundant element in this universe that the demand continues to increase from year to year. Indonesia is an archipelagic country where more than 60% of its territory is water. And Indonesia is also blessed with sunshine that can shine all year round. These two great potentials can be utilized to produce cleaner and more economical Hydrogen with a combination of Floating PV and Water Electrolysis technology. In this research, two models are developed to produce Hydrogen with a case study of Cirata Floating PV with installed capacity is 192.4 MWp and has a power limit in the PPA with a utility grid (PLN) of 145 MW (AC). The annual output of electrical energy is obtained from modeling using PV Syst 7.1 software. The first model was made by utilizing the excess power of the PPA. With the life time system is 20 years operation, the average LCOH with various electricity tariff schemes was Rp.50.299,33 /m3 in the first year and increased to Rp.233.211,91/m3 in the 20th year. Furthermore, by considering the over capacity of the utility grid in the Java-Bali system by 42%, a second model was made with the assumption that all electrical energy output of the Cirata Floating PV is used as the basic data for the production capacity of the electrolysis plant. It was found that the average LCOH is Rp.30,644.15/m3 in the first year and becomes Rp.37,518.03/m3 in the 20th year. By comparing the results of the LCOH with the existing market price and its forecasting, the second model is below the market price for 17 years. So the second model was chosen to continue its feasibility test using cashflow analysis. With a green loan interest rate of 4.25% and inflation of 3.5%, it is found that the second model implemented in 2021 is still not feasible with an IRR of 4.4%. That is why a sensitivity analysis was carried out on the decline in the two largest Capex components in 2025 and between 2040-2050. The result is that the construction of the Floating PV and Electrolysis Plant will be closer to its economic level if it is built in 2025 with an average IRR of 9.97% with various business schemes with a payback period of 7 years and an IRR of 18.44% with a payback period of 4 years and Profitability index level of 1.33 if built between 2040-2050. From this modeling, the potential for CO2 emission reduction is 811,934.76 kg CO2 for the model 1 and 164,034,790.31 kg CO2 for the model 2 for 20 years operation."

"ABSTRAKGlobalisasi merupakan perluasan dan pendalaman integrasi pasar barang, j asa. dankeuangan antara negara di dunia. Proses globalisasi telah mengalami akselerasi sepertitercermin dalam peningkatan rasio perdagangan dunia dan investasi. Proses akselerasimi disebabkan oleh faktor universal untuk liberalisasi dan internasionalisasi produksidan distribusi.Dengan adanya proses globalisasi mi peluang pasar global bagi produk-produk eksporIndonesia meningkat walaupun pada saat yang sama tingkat persaingan bertarnbahketat. Indonesia hanis bersaing dengan eksportir negara lain. terutama negara-negaraASEAN. yang menghasilkan produk manufaktur padat karya, padat modal, danteknologi (seperti tekstil dan elektronika yang merupakan produk ekspor unggulan)yang inemiliki keunggulan komparatif yang serupa.Keunggulan komparatif Indonesia dengan biaya tenaga kerja yang relatif rnurah dankekayaan alain yang melimpah tidak cukup lagi untuk dapat mempertahankan, apalagirneningkatkan, daya saing ekspor Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia hams mencarisumber-sumber keunggulan baik melalui peningkatan efisiensi dan produktivitasnya,kapabilitas inovasi dan teknologi, kinerja dunia usahanya, maupun dukungan danpemerintab melalui kebij akaii deregulasi yang transparan dan debirokratisasi yangkonsisten.Akhir kata se-lain Pemerintah dan dunia keuangan nasional, dunia Usaha Swasta danBUMN sebagai pelaku ekonomi nasional, perlu rnernbina sumber-sumberkeunggulannva untuk rneningkatkan keunggulan kompetitifnya di samping bersikapantisipatif serta responsif terhadap perubahan pasar global. Dalam berbisnis, pelakuekonomi nasional harusnya telah tertransforrnasi melakukan usaha dengan standar dankinerj a- global dan tidak lagi - rnengharapkan fasilitas ataupun proteksi pemerintab.Pemerintah rnelalui segala kebijakannya hendaknya mendorong terciptanya iklim -usaha yang kohdusif yalmi terjadinya mekanisme pasar bagi sernua pelaku ekonominasional."