Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan tidak terselesaikannya permasalahan hutang luar negeri serta sudah tidak bisanya sektor minyak dan gas bumi diandalkan sebagai pendapatan utama negara, beban APBN menjadi semakin meningkat. Fenomena ini mengharuskan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) harus mencari alternatif lain. Salah satu pilihan yang diperkirakan masih memadai untuk memenuhi perolehan sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah dari keberhasilan menjual/memprivatisasi BUMD.Atas kondisi itu dan dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dan otonomi daerah maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan; dituntut untuk selalu berlaku efisien, efektif, produktif dan antisipatif; serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah sebenarnya kondisi kinerja BUMD di DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan amanat yang ditanggungnya" ? Jika memang belum, apakah pembentukan Holding Company dan penerbitan Municipal Bond dapat menyelesaikannya ?Dengan mengikuti alur pikir dari Soft System Methodology (SSM), model dari peta permasalahan dalam studi menemukan empat kelompok aktor yang saling mempengaruhi. (1) manajemen perusahaan BUMD sendiri, (2) pemilik/pemegang saham BUMD (owner). (3) lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda) serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD). (3) klien dari BUMD bersangkutan secara luas.Temuan dari tesis: (1) Kinerja BUMD di DKl Jakarta secara umum dapat dikatakan masih lemah. (2) Disebabkan oleh : (a) Manajemen BUMD yang tidak profesional (tidak ada keterbukaan, rendahnya akuntabilitas dan tidak berkembangnya merit system), (b) Owner (komisaris) BUMD memiliki hubungan personal dengan pimpinan dari BUMD (c) Lembaga Negara (Pemda dan DPRD) yang belum profesional (d) Klien dari BUMD tidak memiliki sikap kritis terhadap kinerja BUMD. (3) Kebijakan-kebijakan Pemda selama ini dapat dijadikan dasar untuk menelurkan landasan hukum bagi privatisasi dan restrukturisasi BUMD. (4) Pemda masih ragu untuk mendirikan Holding Company. (5) Pendirian Holding Company memerlukan proses persiapan (conditioning). Selain infrastruktur, persyaratan untuk mendirikan Holding Company adalah Landasan Hukum yang kuat, perusahan struktur dan sistem pertanggungjawaban BUMD, serta penyesuaian kualifikasi SDM di tubuh BUMD agar memiliki visi, sikap dan perilaku profesionnal. (6) Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA agar dapat menerbitkan Municipal Bond masih belum optimal."

"Perubahan yang selalu terjadi membawa konsekuensi pada perlunya kebutuhan untuk lebih strategis. Penyebab perubahan ini bervariasi dan bagi perusahaan hal ini tentunya mengakibatkan suatu pergeseran penekanan ke tingkatan manajemen strategis. Sebagai pelaku ekonomi, BUMD harus dapat menempatkan perannya pada posisi strategis, dengan demikian keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan lain menjadi suatu keharusan. Di lain pihak, banyak muncul sorotan terhadap peranan BUMD dalam skala daerah, baik dari kalangan ekonomi maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya harapan yang belum memuaskan terhadap BUMD yang secara normatif seyogyanya menjalankan misi sebagai sumber pendapatan daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services). Dengan demikian diperlukan upaya-upaya peningkatan peran BUMD yang antara lain melalui peningkatan efisiensi, produktivitas dan keuntungan, sehingga badan ini dapat berperan sebagai salah satu sumber keuangan yang penting bagi daerah. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memperburuk kondisi perekonomian sekarang ini, memaksa BUMD DKI Jakarta untuk mencari strategi perusahaan yang tepat melalui perbaikan kinerja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode studi kasus. Melalui metode ini akan dilakukan deskripsi suatu variabel secara mendalam terhadap sejumlah kasus yang dipilih yang selanjutnya diarahkan untuk menjawab rumusan masalah tentang : Bagaimana Kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya dianalisis dengan Pendekatan Balance Scorecard? Partanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya. Dengan menggunakan Pendekatan Balance Scorecard, hal ini akan dianalisis dengan melihat berbagai aspek seperti keuangan, pelanggan, kinerja proses bisnis internal, serta kinerja dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Populasi adalah seluruh karyawan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk melihat kinerja Learning and Growth, sedangkan untuk populasi pelanggan adalah seluruh pelanggan PD Pembangunan Sarana Jaya. Untuk melihat kinerja Learning and Growth dipilih responden yang terdiri dari sebagian kelompok manajer, lower manager dan staf biasa yang dipilih secara stratified random sampling. Responden untuk kelompok pelanggan dilakukan dengan cara survey kepada sebagian pelanggan Sarana Jaya khususnya untuk pelanggan Unit Persewaaan Pertokoan dan Wisma (UPPW) dan pelanggan Unit Rumah Sewa Bertingkat (URSB) melalui pengisian kuesioner. Survey pelanggan dipilih pada kelompok diatas dengan pertimbangan pelanggan-pelanggan untuk unit pelaksana tersebut yang mengetahui secara langsung kinerja Sarana Jaya. Hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data menggambarkan tingkat kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya dalam kondisi cukup baik berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan yaitu 57(lima puluh tujuh). Secara lebih rinci untuk aspek pertumbuhan dan pembelajaran, hasil kinerja adalah kurang baik dengan total skor yang diperoleh yaitu 23 (dua puluh tiga). Skor minimal untuk aspek ini 9 dan skor maksimalnya adalah 45 (empat puluh lima). Untuk aspek keuangan, kinerja saat ini berada dalam kondisi cukup sehat. Kondisi ini dibuktikan dari total skor yang diperoleh 16 (enam belas). Skor minimal untuk kinerja ini adalah 6 dan skor maksimalnya adalah 30. Untuk aspek proses bisnis internal, kondisi saat ini berada dalam kondisi cukup sehat. Kondisi ini dibuktikan dari skor yang diperoleh 10 (sepuluh). Skor minimal untuk kinerja ini adalah 3 dan skor maksimal 15. Selanjutnya kinerja dari aspek pelanggan berada dalam kondisi cukup sehat, yang ditunjukkan dari skor yang diperoleh yaitu 8 (delapan). Skor minimal untuk aspek ini 3 dan skor maksimalnya adalah 15 (lima belas). Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, saran yang dapat disampaikan adalah perlunya diterapkan pengelolaan strategi jangka panjang dan sistem manajemen strategis. Penjelasan dan penterjemahan visi dan strategi perusahaan, perencanaan dan penetapan target/sasaran, hubungan kerjasama, peningkatan umpan balik dari pimpinan dan pembelajaran perlu mendapat perhatian. Pada kinerja pertumbuhan dan pembelajaran perlu ditingkatkan pemberian motivasi dan pemberdayaan pegawai, kemampuan sistem informasi, serta kepuasan pegawai. Dukungan dan umpan balik yang jelas dari pimpinan sangat dibutuhkan begitu pula perwujudan visi bersama guna menumbuhkan inisiatif yang strategis. Pekerjaan sebagai jaminan masa depan mengharuskan organisasi untuk menghubungkan penghargaan dengan ukuran kinerja yang lebih baik dan adil. Peningkatan kemampuan sistem informasi perlu ditingkatkan karena dalam ketepatan dan kecepatan memperoleh informasi masih dirasakan belum bagus.Untuk aspek keuangan perlu dibuat perencanaan dan penetapan target secara matang melalui penetapan skala prioritas. Dalam kaitan ini alokasi sumber daya dan dana harus berdasarkan penghitungan dan perencanaan yang matang, begitupula untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis internal perlu dibatasi/dihalangkan. Kepuasan pelanggan perlu mendapat perhatian, untuk itu perbaikan mutu pelayanan khususnya pada pelayanan operator telepon perlu perbaikan. Perbaikan fasilitas yang diberikan kepada penyewa seperti : listrik, kebersihan dan keamanan perlu dilakukan, serta peralatan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Untuk perbaikan pada proses bisnis internal, peningkatan service management melalui perencanaan dan penentuan kebutuhan melalui survey sangat perlu mendapat perhatian. Pemberian manfaat tambahan untuk pemeliharaan dan perbaikan produk-produk yang rusak dan penanganan keluhan perlu terus diperhatikan. Dokumen-dokumen tentang keluhan, waktu pelayanan, penanganan keluhan, perlu dibuat direkam dengan baik sebagai input/umpan balik bagi organisasi. Agar tercapai peningkatan kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya, maka perbaikan pada aspek-aspek secara menyeluruh perlu dilakukan. Dengan demikian kontribusi yang diharapkan oleh BUMD sebagai sumber pendapatan daerah dapat terwujud. "

"Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial.PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM).Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi.Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan.Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku."

"Pendapatan asli daerah merupakan urat nadi dan pembangunan daerah khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Kontribusi bagian laba perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode Tahun 1997/1998 sampai dengan Tahun 2001 masih kecil. Hal ini salah satunya disebabkan masih adanya beberapa BUMD yang merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi bagian laba usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Seiring dengan hal tersebut, menurut Greytak (dalam Nick Devas, 1989:111) sebuah BUMD harus mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan keuntungan. Namun dalam hal kegiatan layanan masyarakat, tujuan yang lebih tepat adalah mencapai normal return.Setoran bagian laba usaha daerah tersebut berdasarkan perhitungan APBD DKI Jakarta Tahun 2001 secara keseluruhan, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara target dan realisasi. Oleh karena itu, ketepatan pengukuran kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah menjadi hal yang amat panting dalam penentuan kesehatan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Weston, Brigham (1985:111) bahwa pentingnya analisis rasio keuangan karena dapat melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan, hal senada juga diungkapkan oleh Emery dan Finnerty (1997:105). Pengukuran kinerja tersebut berkaitan langsung dengan penetapan target bagian laba usaha daerah terhadap PAD dan kemampuan perusahaan dalam pencapaian target tersebut yang kadang-kadang terjadi ketidak tepatan dalam melakukan prediksi dan penentuannya. Pemda DKI Jakarta juga harus dapat menentukan prospek kepemilikan saham Pemda DKI Jakarta pada perusahaan patungan.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris rasio laporan keuangan dapat digunakan sebagai prediktor ketagori tingkat kesehatan BUMD Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang. Selain itu dilakukan pula pengujian untuk mengetahui rasio laporan keuangan kapankah yang lebih tepat dan rasio keuangan apa saja yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja BUMD di masa datang.Dalam menjawab persoalan tersebut maka penulis berangkat dari sejumlah teori yang telah dibangun oleh para ahli khususnya di bidang manajemen keuangan dan metodologi serta dari beberapa penelitian terdahulu. Misalnya adalah teori yang dibangun oleh J. Fred Weston & Thomas E. Capeland, Eugene Brigham, Emery & Finnerty, J.A. Pearse II, R.B.Robinson Jr, Leslie Chadwick, Hair dkk, Greytak, Nick Devas, K.J Davey, S.Munawir, dan Lukman Syamsudin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Beaver (1966), kemudian diteruskan antara lain oleh Altman (1968,1977) dan Gilbert (1990), penelitian Machfoedz (1994,1999) dan Payamta, serta penelitian yang dilakukan oleh V.R. Lyviana Lie (2002).Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan Metode Multiple Discriminant Analysis dengan tiga kategori tingkat kesehatan dan delapan jenis rasio keuangan. Dimana sebelum diterapkan analisis MDA apabila terdapat korelasi yang signifikan antar variabel independen, maka dilakukan analisis faktor terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan sampel 30 BUMD di DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan audited dalam kurun waktu lima tahun, yaitu laporan keuangan Tahun 1997, 1998, 1999, 2000 dan 2001. Data penelitian tersebut terdiri atas data variable dependen (tiga kategori tingkat kesehatan BUMD dari tiga puluh perusahaan) dan 8 variable independen (delapan rasio laporan keuangan dari tiga puluh perusahaan selama empat tahun berturut-turut).Dari serangkaian penelitian diperoleh temuan bahwa pertama Secara keseluruhan rasio keuangan 1 s/d 4 tahun sebelumnya adalah signifikan atau dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan BUMD, kedua Model diskriminan yang digunakan untuk memprediksi pengaruh rasio laporan keuangan 2 tahun sebelumnya terhadap penentuan kategori tingkat kesehatan BUMD, merupakan model yang paling signifikan. Ketiga Secara parsial yang signifikan untuk data 4 tahun sebelumnya hanya variable ROI, untuk 3 tahun sebelumnya hanya variabel modal/aktiva, untuk 2 tahun sebelumnya variable ROI dan modal/aktiva, sedangkan untuk 1 tahun sebelumnya hanya variable modal/aktiva. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara variabel independen. Dengan menggunakan analisis faktor, 8 variabel independen yang merupakan rasio-rasio laporan keuangan 2 tahun sebelumnya dapat direduksi menjadi hanya 2 faktor saja, yaitu Fl dan F2. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian Multiple Discriminant Analysis terhadap faktor-faktor tersebut, diketahui bahwa semua variabel rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan BUMD di masa datang_ Ketepatan prediksi rasio keuangan 2 tahun sebelumnya untuk tingkat kesehatan BUMD di DKI Jakarta secara keseluruhan kemampuan prediksinya rata-rata adalah 60%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio laporan keuangan BUMD di DKI Jakarta dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan, dan tingkat ketepatan prediksi yang tertinggi adalah rasio 2 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pemda DKI Jakarta dalam penentuan target bagian laba BUMD nya dan dalam menentukan kebijakan terhadap kepemilikannya pada perusahaan patungan pada masa yang akan datang, dapat berdasarkan pada rasio laporan keuangan 2 tahun sebelumnya dengan memperhatikan faktor Rentabilitas dan Likuiditas perusahaan."

"Penelitian ini berfokus kepada Intervensi Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah atau disebut (BP BUMD) DKI Jakarta dalam membina PD Dharma Jaya yang dilatarbelakangi oleh masih banyak BUMD DKI Jakarta yang mengalami kerugian. PD Dharma Jaya merupakan salah satu BUMD yang bergerak dibidang pangan, namun PD Dharma Jaya merupakakan BUMD DKI Jakarta yang paling merugi, disamping kerugian yang dialami, DKI Jakarta memiliki sebuah Badan Pembinaan yang memiliki kewajiban untuk membina BUMD yang ada di DKI Jakarta sehingga menjadi berkembang dan stabil. Peran yang dilakukan oleh BP BUMD dalam melakukan pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sangatlah penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Intervensi apa yang dilakukan BP BUMD pada PD Dharma Jaya dalam rangka melakukan tugas pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist.Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa intervensi yang dilakukan BP BUMD dalam rangka melakukan tugas pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sudah dilakukan namun belum maksimal serta intervensi tersebut belum dirasakan oleh PD Dharma Jaya. Hasil ini diketahui melalui proses analisis empat dimensi, yaitu dimensi Strategis, Tekno-struktural, Proses, dan MSDM. Dari keadaan tersebut diperlukaannya penguatan pembinaan yang dilakukan oleh BP BUMD serta menetapkan orang yang tepat untuk melakukan pembinaan dari BP BUMD untuk PD Dharma Jaya.

---

This research is focusing on Development Board (DB) intervention on Local State Owned Enterprises (L-SOE) of DKI Jakarta in developing PD Dharma Jaya which is motivated by losses that are still experienced by many DKI Jakarta L-SOEs, including PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya is one of the L-SOEs engaged in the food sector, yet it is the DKI Jakarta L-SOEs that suffers greatest loss. In addition to the losses suffered, DKI Jakarta has a BP BUMD that has an interest in fostering BUMD in DKI Jakarta so that it becomes developed and stable so that the role carried out by BP BUMD in guiding PD Dharma Jaya is very important.This research aims to analyze whether L-SOE Development Board has made any intervention to carry out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, and if it has, what kind of intervention was made. This research is conducted using post-positivist approach. The data needed in this study comes from in-depth interviews and literature studies. The result of this research shows that L-SOE Development Board has made some interventions in carrying out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, but those intervention had not been perceived by PD Dharma Jaya. These results are obtained through a 4-dimensional analysis process, that is Strategic dimension, Techno-structural, Process, and HR dimensions. From these processes, it is found that there is necessity to strengthen the fostering process and determining the right person to provide guidance from L-SOE Development Board to PD Dharma Jaya"

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas Konflik Hubungan Industrial Dalam KeijasamaPerusahaan BUMD dengan Perusahaan Mitra Swasta di Wilayah Provinsi DKIJakarta. Tugas akhir ini adalah penelitian dengan mengkomparasikan antara faktadan data-data dalam Perusahaan BUMD, kemudian dianalisa dengan landasanteoritis yang telah dikemukakan. Diharapkan dapat mempeijelas serta menjawabtujuan dan manfaat penelitian. Hasil penelitian menyarankan konflik hubunganindustrial pada Perusahaan BUMD dipecahkan dengan melakukan kompromimelalui negosiasi antara manajemen dengan karyawan (serikat pekeija).;"

"Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD dalam memaksimalkan penyertaan modal daerah masih tergolong lemah. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyertaan modal daerah dan good corporate governance terhadap kinerja BUMD DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel berupa random effect model. Kinerja BUMD diukur berdasarkan dua indikator, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik. Variabel kontrol yang digunakan yaitu umur, total asset, kepemilikan saham, return on equity, return on asset, subsidi dan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah, good corporate governance, return on aset, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada indikator kinerja pelayanan publik, good corporate governance, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMD. Pada sub level BUMD yang menerima penyertaan modal daerah, ditemukan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupula dengan subsidi yang juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik.

---

Regional autonomy and fiscal decentralization provides independence for the regions to develop their potential, preferences and regional aspirations. Development of regional finance independence, one of which is the local-owned enterprises (BUMD). BUMD in carrying out its functions is burdened by two missions, the finance performance and public service performance. The realization of BUMD achievements in maximizing capital participation of local governance is still relatively weak. This research discussed about the impact of capital participation of local governance and good corporate governance to performance of BUMD in DKI Jakarta. This research used quantitative methods with panel data regression using the random effect model. The performance of BUMD is measured by two indicators, financial performance, and public service performance. The control variables used are age, total asset, share ownership, return on equity, return on asset, subsidies, and price. The findings of this research showed that capital participation of local governance, good corporate governance, return on asset, age and total asset affect the BUMD financial performance. In public service performance, good corporate governance, age and total assets affect the BUMD. And the sub level that BUMD that receive capital participation of local governance, found that return on equity affect on financial performance, also subsidies affect the performance of public services."