Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bencana terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 2005 dan jumlah aset-aset produksi yang hilang atau rusak akibat dampak langsung bencana tsunami Aceh, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan semburan lumpur Sidoarjo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SNSE yang menggunakan jumlah aset-aset produksi yang hilang atau rusak akibat dampak langsung bencana di Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar Rp6,4 triliun, Sektor Perikanan sebesar 3,7 triliun, Sektor Pertanian sebesar Rp1,9 triliun, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp0,1 triliun, dan Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian, dan Kulit sebesar Rp2,53 milyar sebagai shock terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma). Hasil analisis menunjukkan bahwa bencana memberikan dampak bagi: (1) penurunan output yang relatif besar bagi Sektor Perikanan sebesar 4,58% dan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 2,3%, (2) penurunan penyerapan tenaga kerja yang relatif besar bagi Tenaga Kerja Buruh Tani di Kota sebesar 1,89%, (3) penurunan pendapatan yang relatif besar bagi Rumah Tangga Para Pengusaha Tani sebesar 0,81% dan Rumah Tangga Para Buruh Tani sebesar 0,8%. Sedangkan Perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 0,69% dan Pemerintah mengalami penurunan penerimaan negara sebesar 0,47%. (4) penurunan perekonomian Indonesia yang terlihat dengan adanya selisih -0,7% antara PDB jika terjadi bencana dengan PDB jika tidak terjadi bencana. Persentase penurunan output Sektor Perikanan yang lebih besar dari pada Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan memperlihatkan bahwa dampak langsung bencana tidak selalu sejalan dengan dampak tidak langsungnya. Sehingga, pemerintah harus berhati-hati di dalam pengambilan kebijakan di masa rehabilitasi pasca bencana.

---

This study aims to analyze the impact of disasters on the economy of Indonesia. Data used for analysis is Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia in 2005 and the number of production assets lost or damaged due to the direct impact of the tsunami disaster in Aceh, earthquake in Yogyakarta and Central Java and Sidoarjo mudflow.

The method of analysis used is SNSE analysis that uses the number of production assets are lost or damaged due to the direct impact of disasters in the Financial Sector, Ownership, and Corporate Services Rp6, 4 trillion, Fisheries Sector Rp3.7 trillion, Agricultural Sector Rp1, 9 trillion, Sector Trade, Hotels and Restaurants of Rp0, 1 trillion, and the Manufacturing Sector Spinning, Textile, Apparel, and Leather Rp2, 53 billion as a shock to the balance sheet multiplier matrix (Ma).

The analysis showed that the catastrophic impact of: (1) a relatively large decline in output for the Fisheries Sector of 4.58% and the Financial Sector, Ownership, and Business Services by 2.3%, (2) decline in the employment of relatively large for Labor Workers Peasants in the City of 1.89%, (3) a relatively large decrease in income for Household Entrepreneurs Farmers of 0.81% and Households The Peasant Workers of 0.8%. While the Company's revenue decreased by 0.69% and decreased government revenues amounted to 0.47%. (4) decline in Indonesia's economy is seen by the difference of -0.7% of GDP in case of disaster to the GDP, if not disaster.

The percentage decrease in output Fisheries greater than the Financial Sector, Ownership, and Corporate Services shows that the direct impact of disasters are not always consistent with their indirect impact. Thus, the government must be careful in making policy in the post-disaster rehabilitation."

"Meningkatnya aktivitas ekonomi dan publik akibat mobilitas pekerja migran yang melintasi maupun yang keberadaannya di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga,menimbulkan berbagai dampak sosial pada kehidupan masyarakat setempat.,khususnya ketahanan sosial masyarakat

---

"

"The government of Bengkayang Regency has decided that the border area is one of the agropolitan region development programs. Herce, a study on the sustainability level of border area as the agropolitan region development is required

---

."

"International boundary between two state is an important place where the local resident's activities are executed

---

."

"Sektor Jasa Perbankan yang dianggap sebagai nyawa dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kegiatan produksi sektor, faktor produksi dan institusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembentukan PDRB Propinsi DKI tiga sektor dominan memberikan kontribusinya yaitu pertama sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kedua, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, di mana sektor jasa perbankan merupakan konstributc; terbesar dalam sektor ini, dan ketiga sektor industri pengolahan.Besarnya kontribusi sektor jasa perbankan tersebut dapat dimaklumi selain karena peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara, di mana hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan juga karena propinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia sehingga membuat perputaran keuangan berpusat di DKI Jakarta.Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya peran dan jalur pengaruh sektor jasa perbankan tidak hanya pada faktor produksi, institusi tetapi juga terhadap kegiatan produksi dalam perekonomian DKI Jakarta.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa pada blok Faktor Produksi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pertama pada faktor produksi Kapital, kedua dan ketiga adalah pada faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji, dan Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Pada blok Institusi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pendapatan institusi Perusahaan serta institusi Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga golongan IX. Sedangkan pada blok Kegiatan Produksi sektor yang dipengaruhi secara global (tiga terbesar) oleh jasa perbankan adalah, pertama sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan; kedua, sektor Restoran; dan ketiga, sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Faktor Produksi yaitu secara langsung terhadap faktor produksi Kapital (Non tenaker), terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Selain melaui jalur langsung, juga melalui 4 jalur tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi, melalui sektor Jasa Lembaga Keuangan bukan Bank dan melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan.Sedangkan pada blok Institusi alur pengaruh sektor jasa perbankan adalah secara tidak langsung yaitu terhadap institusi Perusahaan, Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga go!ongan IX, melalui faktor produksi Kapital (Non tenaker), faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan melalui faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji, kecuali terhadap institusi Perusahaan hanya terdapat satu jalur yaitu melalui faktor produksi Kapital.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Kegiatan Produksi yaitu secara langsung terhadap sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi dan meiaiui sektor jasa Lembaga Keuangan bukan Bank. Sedangkan pengaruh terhadap sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, selain melalui jalur langsung, juga berpengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh terhadap sektor Restoran hanya melalui jalur langsung.Melihat adanya keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan maka kiranya formulasi dan penerapan kebijakan pada sektor jasa perbankan tidak hanya memperhatikan pengaruh terhadap sektor jasa perbankan itu sendiri tetapi perlu mencemati ketekaitan dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, khususnya pada sektor yang mempunyai besaran penganda neraca atau pengganda global besar baik pada blok Faktor Produksi, blok Institusi maupun blok Kegiatan Produksi."

"Pariwisata mempunyai peran sangat panting dalam berbagai aspek strategis pernbangunan ekonomi nasional maupun daerah. Diantaranya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan serta memeratakan pendapatan masyarakat.DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia cukup banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Devisa mengalir dari wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara Soekamo-Hatta maupun Tanjung Priok terus meningkat tiap tahunnya. Perolehan devisa DKI Jakarta pada tahun 1997 mencapai US$ 3.023 juta. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis keamanan perolehan devisa terns menurun menjadi USS 2.438 juta tahun 1998 dan hanya mencapai USS 760 juta pada tahun 2001.Sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB DKI Jakarta menduduki urutan kedua setelah sektor industri di luar sektor keuangan, persewaan dan jasa. Dibandingkan sektor lainnya peranan sektor ini mampu diandalkan apabila kondisi dan citra Jakarta dapat dipulihkan. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB DKI Jakarta mencapai 14,39 persen pada tahun 1997, namun memasuki tahun 1998 kontribusinya mengalami sedikit penurunan menjadi 14,08 persen. Bahkan dari tahun 1999 kontribusinya terus menurun hingga hanya 3,50 persen pada tahun 2001.Penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara menyebabkan penurunan permintaan terhadap komoditi domestik, dan berpengaruh negatif terhadap sektor produksi, pada akhimya akan menyebabkan penurunan tingkat penghasilan masyarakat DKI Jakarta. Tingkat penghasilan yang menurun menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat dan merosotnya jumlah konsumsi masyarakat. Selanjutnya berakibat melemahnya kegiatan sektor produksi dan menurunnya konsumsi masyarakat menyebabkan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.Turunnya PDRB mencerminkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan: a) seberapa besar pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta, b) seberapa besar dampak penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara yang terjadi akibat krisis ekonomi dan konflik sosial politik berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di DKI Jakarta.Hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penulisan ini adalah, pertama pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap pendapatan dan berpengaruh positif balk langsung maupun tak langsung terhadap perekonomian DKI Jakarta. Kedua, penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta.Metode yang digunakan adalah Sosial Accounting Matrix (SAM) atau sering disebut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Penggunaan SNSE dimaksudkan agar sektor-sektor ekonomi dapat sebanyak mungkin dimasukkan dalam penelitian ini, baik berupa kegiatan produksi, faktor produksi maupun institusi atau rumah tangga.Dalam melihat dampak pengeluaran wisatawan mancanegara dari SNSE DKI Jakarta 2000 ukuran 103 x 103 dikembangkan lagi menjadi 129 x 129. Pemecahan dilakukan terhadap sektor-sektor dalam blok kegiatan produksi. Hal ini dimaksudkan agar sektor yang terkait dengan pariwisata dapat dilihat secara lebih rinci, sehingga studi dampak pariwisata terhadap perekonomian DKI Jakarta memungkinkan untuk diketahui.Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap pendapatan masyarakat digunakan pendekatan pengganda neraca, Acccunting Multiplier (Ma). Sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut aliran pengaruh tersebut digunakan pendekatan Structural Path Analysis (SPA).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang ditimbulkan oleh pengeluaran wisatawan mancanegara terdistribusi diantara blok Faktor Produksi, blok Institusi dan blok Kegiatan Produksi. Distribusi pendapatan faktorial menujukkan bahwa secara umum dalam perekonomian DKI Jakarta bersifat intensif modal, ditandai dengan besarnya dominasi pendapatan yang diterima oleh faktor produksi kapital yaitu sebesar Rp. 3.643,71 milyar yang berarti 54 persen dari total pendapatan yang diterima pleb faktor produksi.Pendapatan faktor produksi tenaga kerja di bidang Tata Usaha, Penjualan, Jasa¬jasa Penerima Upah dan Gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan bidang lain, yaitu menyerap 50,9 persen dari total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi tenaga kerja. Tenaga Kerja Pertanian Penerima Upah dan Gaji merupakan bidang yang paling sedikit penyerapannya yaitu sebesar Rp. 3,66 milyar, yang berarti 0,1 persen dari total pendapatan yang diserap faktor produksi tenaga kerja. Di dalam Institusi Rumah Tangga terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup besar antara Rumah Tangga Golongan X dengan Rumah Tangga Golongan I sampai IX. Rumah Tangga Golongan X memperoleh pendapatan terbesar yaitu Rp. 1.787,87 milyar, merupakan 47,3 persen dari total pendapatan yang diterima Institusi Rumah Tangga. Sedangkan 52,3 persennya terdistribusi diantara Rumah Tangga Golongan I hingga IX. Porsi terbesar diterima oleh Rumah Tangga Golongan IX, sebesar Rp. 492,95 milyar merupakan 13,68 persen dari total pendapatan yang diterima Institusi rumah tangga sebesar Rp. 3.602,56 milyar. Bahkan Rumah Tangga Golongan 1 hanya menyerap Rp.56,51milyar, yang berarti 1,57 persen dali total pendapatan. Institusi rurnah tangga.Pendapatan yang diterima sektor Produksi sebesar Rp. 13.417,53 milyar terdistribusi ke dalam 48 sektor. Tiga sektor berpendapatan terbesar yaitu sektor Hotel sebesar Rp. 1.872,38 milyar, merupakan 13,95 persen. Terbesar kedua, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp. 1.190,46 milyar, merupakan 8,87 persen Ketiga, sektor Restoran sebesar Rp. 1.137,46 milyar, merupakan 8,48 persen.Implikasi kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan peran sektor pariwisata beserta pemerataan pendapatan bagi masyarakat dan perekonomian DKI Jakarta adalah: meningkatkan investasi pemerintah di sektor pariwisata., perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung sektor pariwisata,.mendorong tumbuhnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing melalui promosi-promosi investasi., menjaga dan memelihara citra Jakarta sebagai Kota Wisata. Dalam kaitannya dengan penciptaan pemerataan perlu dilakukan kebijakan berupa: meningkatkan pendapatan rumah tangga golongan bawah, melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti pinjaman modal usaha, program pendampingan untuk pembinaan serta pemilihan usaha produktif., mendorong berkembangnya sektor jasa perorangan dan rumah tangg: yang menunjang sektor pariwisata (seperti kerajinan tangan, cindera mata) melalui pembinaan-pembinaan, pembentukan kelompok-kelompok usaha."

"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mcnggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka pennasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komtmitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kerniskinan kommmitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) iebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data seku.nder dari berbagai terbitan BPS dan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 4.1. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik mempakan faktor yang mempengamhi kcmiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan stakeholder hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh. W

---

This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in temms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Govcmmcnt of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation li'om this research result is govemment and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty."

"The objective of this study is to analyze the impact of fuel price subsidy on economic performance in Indonesia. The analysis using econometric approach with simultaneous equations model and solved by 2SLS method. The results of this study shows that the abolishment of fuel price subsidy will create, increasing unemployment, appreciation of domestic exchange rate, increasing riil interest rate, decreasing general prices or deflation, and lowering economic growth."