Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan smart contract menurut hukum Indonesia, termasuk mengenai konsep umum hukum perikatan, perjanjian, kontrak elektronik, smart contract dan agen elektronik, yang kemudian akan dibandingkan dengan pengaturan smart contract yang diterapkan di Nevada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan terkait pengaturan smart contract di antara kedua negara tersebut. Sehingga, diperoleh saran bahwa Indonesia perlu merevisi atau menambahkan ketentuan smart contract secara tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik agar menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan perjanjian dalam bentuk smart contract ketika bertansaksi secara elektronik.

---

This paper dicusses about the regulations of smart contract according to Indonesian law, including the general concepts of the law of obligations, agreements, electronic contracts, smart contract and electronic agents, which will be compared with the regulations of smart contract that applied in Nevada. The methoed used in this research is a comparative law that produces a form of juridical-normative research. The results of these thesis/essay shows/indicate that there were several similarities and differencesregarding the regulations of smart contract between the two countries. Therefore, the suggestion that the author give is Indonesia needs to revise or add the provisions of smart contract agreement individually in the Electronic Information and Transaction Act and the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions in order to create legal certainty for the subjects of economic activities that use the agreement in the form of smart contract when they made a transactions electronically.

"

"Wanprestasi dan kedaan memaksa dapat mengakibatkan suatu perjanjian pementasan acara hiburan tidak terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian pementasan acara hiburan antara X sebagai penyelenggara/promotor dan Y sebagai manager artis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak terlaksana karena turunnya hujan yang mengakibatkan rusaknya peralatan musik dari kelompok musik yang bersangkutan. Hal tersebut bukan merupakan suatu keadaan memaksa seperti yang didalilkan oleh pihak penyelenggara karena turunnya hujan di kota Bogor seharusnya sudah dapat diduga oleh pihak penyelenggara. Meskipun perjanjian tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pihak penyelenggara berkewajiban memelihara keselamatan peralatan musik yang akan digunakan dalam acara tersebut, akan tetapi menurut kebiasaan yang berlaku hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara dan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1: 47 KUHPer yang menganggap para pihak secara diam-diam memperjanjikan hal-hal yang telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian atas kelalaian pihak penyelenggara memelihara peralatan musik, maka pihak penyelenggara telah melakukan wanprestasi. Karena para pihak tidak memperjanjikan hal apa saja yang termasuk keadaan memaksa dan siapa yang menanggung resiko, maka secara analog is berlaku ketentuan resiko dalam perjnjian jual beli, sehingga dalam perjanjian ini pihak penyelenggara yang menanggung resiko. Seharusnya dicantumkan dengan jelas hak dan kewajiban para pihak termasuk klausula keadaan memaksa dan resiko. Para pihak seharusnya mempunyai kuasa hukum masing-masing yang dapat membantu para pihak dalam mengatasi sengketa yang terjadi dan tidak menyelesaikan secara kekeluargaan."

"Pekerja merupakan sumber daya penting dalam menjalankan usaha, begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing yang memerlukan pegawai untuk melaksanakan proyek kemanusiaan. Adanya perekrutan pegawai memerlukan perjanjian kerja guna memberikan perlindungan bagi pekerja agar haknya dapat terpenuhi. Namun banyak hak pekerja terutama yang bekerja di kantor pusat, belum terpenuhi akibat penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu. Kurang tegasnya peraturan ketenagakerjaan menyebabkan pegawai tidak mempunyai perlindungan hukum. Skripsi ini menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang digunakan oleh LSM Asing serta bagaimana akibat hukum bagi pegawai yang bekerja di kantor pusat dengan mengambil obyek penulisan yaitu LSM Asing X.

---

Labors are an important resource in running the business, as well as nongovernmental organizations (NGOs), both local and foreign that require employees to carry out humanitarian projects. The existence of labor recruitment agreements need to provide protection for workers' rights in order to be fulfilled. However, many rights of workers especially those working in the headquarters, has not been met due to the use of labor agreements specified time. Less specifically labor laws have not led to employee protection laws. This thesis describes the employment agreement used by NGOs as well as how the legal consequences for employees who work at headquarters to retrieve the object that is writing the NGOs X."