Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam organisasi sektor publik di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan, mulai timbul kesadaran akan pentingnya pengukuran strategi untuk mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik (improve). Hal ini didorong pula dengan adanya keharusan pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjalankan pemerintahan (prime).Untuk itu Pemda DKI dituntut untuk memiliki suatu sistem pengukuran komprehensif yang dapat melakukan pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyeknya sehingga dapat terus memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan, dan sekaligus dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam mcnjalankan pcmcrintahan.Kewajiban Pemda DKI untuk melaksanakan Akuntabilitas Keuangan di antaranva adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LP), yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Adapun contoh kewajiban Akuntabilitas Kinerja Pemda DKI adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (AKIP), yang ketentuannya diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pengukuran Keuangan dan non-keuangan (kinerja) ini masih jauh dari yang diharapkan dan ritlak menggambarkan rencana strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas beberapa Dinas, Badan, Lembaga, Kantor dan satuan kerja lainnya, serta belum dapar menvisualisasikan Rencana Strategi Daerah kedalam operational terms secara baik dan jelas.Perancangan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map merupakan langkah awal dalam menvisualisasikan dan mengkomunikasikan strategi yang telah ditentukan Pemda DKI sehingga seluruh aktivitas pegawai dalam tiap SKPD fokus pada strategi tersebut. Lebih jauh, perancangan balanced scorecard dilakukan dengan menggunakan, menggabungkan, dan menyelaraskan strategi, objektif dan pengukuran-pengukuran yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen rencana Pemda DKI ke dalam empat perspektif balanced scorecard.Selanjutnya penyusunan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map diharapkan menggambarkan strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan diantara seluruh SKPD, dan dapat mentranslasikan strategi Pemda DKI ke dalam operational terms secara baik dan jelas.Setelah Pemda DKI melakukan penyelarasan dengan regulasi pertanggungjawaban yang berlaku maka Pemda DKI akan dapat menggunakan BSC yang akan berfungsi sebagai suatu sistem pengukuran kinerja dan sekaligus bentuk akuntabilitas Pemda DKI.

---

Indonesian public sector institutions, especially government agencies start to realize the importance of strategy in improving their services. More over government's regulations reform demand for greater accountability.

Consequently to be able to monitor and to improve its services and to establish accountability, City of Jakarta required to have a comprehensive measurement system to measure, to report and to evaluate the implementation of its programs.

City of Jakarta mandatory to establish financial accountability is due to some regulations such as Section 81 Act No 33, 2004 and Section 31 Act No 17, 2003 which required it to report Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LPJ). City of Jakarta also regulated by Act No 7, 1999 which required reporting Laporan Akuntabilitas Kincrja Publik (LAKIP) in order to establish its performance accountability.

Designing balanced scorecard with describing the strategy by strategy map is the first step to provide visual and communication of the strategy that has been formulated by management with result that all employee activities focus on the strategy. In addition, DKI Jakarta balanced scorecard is designed based on the existing of Jakarta strategy, objectives and measurements which already written in its strategy plan documents. This strategy, objectives and measurement will be plotted into the structure of four perspectives balanced scorecard. Some measures need to be added in line with continuous improvement that has been doing in the City. The implement of balanced scorecard would help City of Jakarta to visualize the city strategy and cause-and-effect relationships, and translate the city strategy to be good and clearly operational terms.

Finally, after synchronize BSC with existing regulation, BSC Pemda DKI would be able to function as performance measurement system and as a tool to show its accountability."

"The particular goal of this research is know explicitly the empirical description on " The Influence of Government Culture and Government Organization to Performance of Local Government in service to society" location of this research was done in Province of DKI Jakarta with basic consideration as a region which is full of problem espicially on government issues to be researched. Main problem of the research was how is the influence of government culture and government organization of local government in service implementation to society done by The Service Sectors of DKI Jakarta Prpvince in giving service to community as a policy option of local government responsibility to overcome various social problem espicially unemployment proverty, defile settlement, disorder, traffic jam and population density which are raising ore in province of DKI Jakarta . This research used theories of government culture, government organization, local government performance and community service. Based on those theories it was designed by using quantitative methods with survey research based on research object. The result of the research was tasted by using Pah Analysis Formula developed by Swall Wright with data nalysis strategy using Linear Structure relations (LISREL). The result showed that empirically, government culture and government organization were partially or collectively in influenced the performance of local government, is the performance of Dinas in service implementation to society because government culture is still oriented to power culture , not service culture oriented. Moreover, it's influenced by very hierarchical government organization design with procedural job pattern had caused slow responsive and responsibility of government in overcoming the problems appear in community. Slow responsibility of local government performance to various issues appears in society caused the degree of trust and participation of society are getting lower to local government."

"PNS described having a low level of professionalism, service capability that is not optimal, lowlevels of reliability, assurance, tangibility, empathy and responsiveness, do not have this level ofintegrity as government ofiicials so as not to have an emotional tie to the agency force and duties,authority abuse height (KKN), a low level of well-being and is not associated with education level,performance, productivity and discipline. These conditions have an impact on the performance oflow PNS in discharging its duties and obligations in serving the community. One of the causes ofpoor performance in delivering public services PNS is weak PNS management itself, which began inthe planning up to the cessation of PNS findings indicate the need for changes in managementaspects of civil servants in the district should be formulated in a clear and decisive in theformulation of the law regulating the civil servants in the district and institutional framework thatfunctionally perform management activities / management of state oflicials."

"Pada era persaingan ekonomi yang semakin tajam, menjadi tuntutan utama bagi setiap pelaku ekonomi termasuk BUMD sebagai pelaku ekonomi di Daerah untuk meningkatkan kinerjanya, agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu kuat dalam berbagai aspek; aspek permodalan, kemampuan pemasaran, kualitas SDM, dan faktor-faktor lainnya.Meskipun peran BUMD sangat strategis yaitu sebagai unsur penyumbang PADS, namun dalam kenyataannya peran tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh, Perusahaan Daerah Jawa Barat peranannya masih sangat kecil, terlihat dari kecilnya sumbangan terhadap PADS dan APBD Jawa Barat. Pada tahun 1990/1991 sumbangan BUMD hanya sebesar 0,2% terhadap realisasi Penerimaan Daerah Otonom Jawa Barat, atau 0,0% terhadap PADS. Pada tahun 1991/1992 sumbangan SUMO hanya meningkat menjadi 0,4% dari Penerimaan Daerah Otonom atau 1,9% dari PADS.Memperhatikan kenyataan tersebut, adalah sangat penting untuk melakukan pembenahan dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan. Sebagai langkah awal perlu dilakukan berbagai pengkajian, untuk kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya. Berangkat dari latar belakang itulah, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Perusahaan Daerah Jawa Barat untuk kemudian memberikan rumusan alternatif bagi upaya peningkatannya.Teridentifikasi 4 (empat) permasalahan pokok yang diperkirakan menyebabkan rendahnya kinerja BUMD Jawa Barat, yaitu permodalan yang relatif kecil dan kurang produktif, kualitas SDM yang rendah, organisasi perusahaan yang kurang mendukung terhadap upaya peningkatan kinerja perusahaan, serta keragaman jenis usaha, pemasaran dan jenis produk yang tidak.berkembang.Penelitian menggunakan Metode Eksploratif, dengan Analisis Komparatif antar perusahaan dari-tahun ke tahun dan Analisis Jenis Usaha, serta didukung oleh teori tentang organisasi dan perubahan organisasi, teori efisiensi perusahaan dan skala ekonomis (economies of scale), McKinsey 7-S Framework, serta teori merger, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:Pertama, hipotesis mengenai keempat masalab pokok yang menyebabkan rendahnya kinerja perusahaan didukung oleh berbagai fakta yang merupakan indikator kinerja perusahaan. Permodalan secara umum relatif kecil dan kurang produktif, terlihat dari rendahnya rasio profitabilitas. Produktivitas tenaga kerja rendah, terlihat dari rendahnya rasio penerimaan terhadap jumlah tenaga kerja. Keragaman usaha, pemasaran produk, dan volume usaha tidak berkembang, bahkan tidak sedikit jenis usaha yang tidak dijalankan lagi. Dengan demikian, secara umum kinerja Perusahaan Daerah dapat dikatakan rendah.Kedua, hasil Analisis Jenis Usaha dapat disimpulkan bahwa unit-unit usaha tertentu mempunyai keterkaitan, kesamaan atau kemiripan usaha. Dalam kondisi tersebut, merger akan berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Ada dua alternatif merger yang diajukan. Alternatif pertama, unit-unit usaha yang mempunyai kesamaan, kemfripan, atau keterkaitan yang erat digabungkan menjadi satu perusahaan. Alternatif ini melahirkan 5 (lima) Group Perusahaan Daerah, yaitu Group Usaha Pertanian, Group Usaha Pertambangan, Group Usaha Industri Pengolahan, Group Usaha Wisata Niaga, dan Group Usaha Jasa Konstruksi dan Perbengkelan. Alternatif kedua, menggabungkan seluruh Perusahaan Daerah Jawa Barat menjadi satu Perusahaan Daerah". Perusahaan-perusahaan asal menjadi unit-unit usaha yang ada di bawah manajemen tunggal."

"ABSTRACTAkuntabilitas adalah salah satu aspek yang diharapkan dari perubahan dalam reformasi birokrasi untuk diciptakan pemerintahan yang bagus. SAKIP dibentuk untuk mengukur kinerja agensi dalam konteks akuntabilitas dan pengembangan kapasitas serta kinerja lembaga pemerintah. Pada 2017 Pemerintah Kota Bekasi mampu merealisasikan anggarannya sebesar 83,85% tetapi genap jadi, KEMENPAN-RB menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pencapaiannya hanya memperoleh nilai 11,05 dari target 20. Kota BekasiSAKIP Pemerintah menerima skor B dan berdasarkan pada pernyataan KEMENPAN -RB ini dapat menunjukkan berbagai inefisiensi> 30%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Bekasi dilihat dari penggunaan anggaran dalam upaya untuk mencapai kinerjanya, menggunakan konsep Value for Money. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat post-positivis, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil mendalam wawancara dengan narasumber dan data sekunder dalam bentuk dokumen. ini Penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Kota Bekasi Pemerintah dapat dikatakan tidak cukup baik dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapainya kinerja, ini disebabkan beberapa hal, yaitu Pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahannya, yaitu Pemerintah Kota Bekasi cenderung tidak ekonomis dalam menggunakannyaanggaran, menyebabkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak dialokasikan untuk tujuan internal. Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat program atau kegiatan tidak sesuai dengan fokus tema yang diangkat di setiap tahun, menghasilkan anggaran yang dibelanjakan bukanlah target yang tepat sesuai dengan target atau tujuan yang ingin diperoleh setiap tahun. Kelemahan dari Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat indikator kinerja memiliki menyebabkan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak tercapai seperti yang direncanakan dalam RPJMD, akhirnya menghasilkan realisasi anggaran di Kota Bekasi Pemerintah tetapi memiliki nilai rendah dalam kinerja KEMENPAN-RB.

---

ABSTRACTAccountability is one aspect that is expected of changes in bureaucratic reform to be created good governance. SAKIP was formed to measure agency performance in context accountability and capacity development and performance of government institutions. In 2017 the Bekasi City Government was able to realize its budget of 83.85% but even so, KEMENPAN-RB assesses the performance of the Bekasi City Government the achievement only gained 11.05 from target 20. Bekasi City SAKIP The government accepts a score of B and is based on the statement of KEMENPAN -RB this can indicate various inefficiencies> 30%. Therefore, this study aims to analyze Bekasi City Government performance can be seen from the use of the budget in an effort to achieve performance, use the concept of Value for Money. The method used in This research is post-positivist, the data collected is obtained from in-depth results Interviews with informants and secondary data in the form of documents. this The study was analyzed qualitatively. The results of this study, namely the City of Bekasi The government can be said to be not good enough in utilizing the budget to achieve it performance, this is due to several things, namely Bekasi City Government has several the problem is that the Bekasi City Government tends to be uneconomical in using it budget, causing the budget spent by the Bekasi City Government to be allocated more internal purpose. The Bekasi City Government does not make programs or activities in accordance with the focus of the theme raised in each year, generates a budget what is spent is not the right target according to the target or goal that you want to get every year. The weakness of the Bekasi City Government in making performance indicators have causing the target set by the Bekasi City Government to not be achieved as planned in The RPJMD has finally resulted in budget realization in Bekasi City The government but has a low value in the performance of KEMENPAN-RB."

"ABSTRAKPD Pasar laya nierupakan Badan UsaIia Milik Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum di bidang perpasaran,membina pedagang dan ikut menciptakan stabilitas harga dan distribusi di pasar. Tugas danwewenang yang khas ini menjadikan PD Pasar Jaya bertauggung jawab untuk membantumengarahkan pedagang di pasar tradisional agar dapat turut memetik keuntungan dan peluangpertumbuhan masyarakat sena membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yangmengancam eksistensi mereka.Keberadaan pasar modern yang sangat ekspansif, terkikisnya keunggu!an bersaingpasar tradisìonal dan pergeseran perilaku konsumen tidak dapat dipungkiri telah menurunkanpangsa pasar pedagang tradisional. Saat ini pasar modem dengan skala ekonomi dan aksesyang dimìlikinya, mulai memasuki semua segmen dengan memberikn barga yang relatifrendah untuk berbagai komoditas.Dengan menguasai dan mengelola 151 pasar tradisional di wilayah DXI Jakarta danmemiliki aset yang sangat besar, temyata sampai dengan taliun 1999 PD Pasar Jaya belummampu memberikan kontnbusi seperti yang diharapkan. Tujuan dan penelitian ini adalahuntuk mengkaji lebib jauh kineija PD Pasar Jaya serta kondisi keuangannya. Kajian inimenggunakan anaiisis strategi bisnis, anailsis common size, analisis perbandingan laporankeuangan, analisis rasio keuangan dan anaHsis anis kas. Karya akhir ini juga dilengkapidengan analisis hasil kuesioner mengenai pandangan pedaang dan peinbeli terhadap PDPasar Jaya dan analisis SWOT.Dari hasil analisis lingkungan industri diketahui baliwa industri pengembang danpengelola tempat usaha merupakan industni yang meinpunyal tingkat persaingan yang saiìgattajam dengan kekuatan pembeli yang sangat tinggi dan kekuatan pemasok yang cukup rendab.Hambatan untuk masuk ke dalam industri ini tergolong cukup tingi dengan ancaman produksubstitusi yang cukup tìnggi.Dari hasil analisis kinerja keuangan dapat dìketahuì bahwa PD Pasar Jaya mampumemperrahankan kemampulabaannya walaupun pada saat terjadi krisis perekonomianNamun demikian laba yang diperoleb belum tercapai dengan optimal akibat adanyaketidakefislénan manajemen. Hal ini diindikasikan dengan kemampuan untuk memperolehkeuntungan yang rendah, pewanftatan aset yang belum optimal, praktek kerja yang tidakekonomis dan resiko bangkrut yang rendah karena ditanggung Web Pemerintab Daerah DKIJakarta.Dari hasil analisis kuesioner mengenai pandangan pedagang dan pembeli terhadap PDPasar Jaya diperoleb bahwa lokasi pasar, barga sewa tempat usaba. kelengkapan dan kualitasbarang yang dijual oleh pedagang tradisional seria pelayanan dad PD Pasar Jaya sudahmemperoleh nilai yang balk. Hal-hal yang masib memperoleh nilai yang kurang dan perluuntuk ditingkatkan adalah barga bara.ng yang dijual oleh pedagang, kebersihan, keamanan dankenyamanan pasar, fasilitas parkir dan pembinaan pedagang. Posisi PD Pasar Jaya saat ini berada dalam keadaan tumbub (growth). Strategi yangtepat untuk diarubil adalah strategi S-O, yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatankekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi secara optimal.Beberapa alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan adalah strategipengembangan produk untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan asset, penataan Wangstrategi pemasaran., strategi peningkatan profesionalisme tiMan mengelola pasar dan strategipeningkatan kemitraan usaha yang saling menguntungkan."