Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat pertama kali disahkan sebagai sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000, Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah terobosan yang diharapkan mampu mengubah pemahaman mengenai keamanan internasional secara masif sehingga mampu memperbaiki taraf hidup perempuan dalam konflik dan perang. Meskipun begitu, setelah 22 tahun berlalu, terlihat bahwa pada nyatanya agenda ini masih belum bisa membawa perubahan yang signifikan. Berangkat dari premis tersebut, maka tulisan ini berkomitmen untuk meninjau bagaimana Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan ini sebenarnya dimaknai dan diimplementasikan semenjak dua dekade terakhir. Menggunakan 121 literatur serta metode taksonomi, tinjauan ini mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama dalam kajian mengenai Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan, yaitu: 1) konseptualisasi agenda; 2) implementasi agenda; serta 3) evaluasi agenda. Ditemukan bahwa terlepas dari kandungan serta visi yang dianggap revolusioner, masih banyak permasalahan yang belum dibahas dengan baik oleh agenda ini. Selain itu, pemaknaan sekaligus pengimplementasian dari agenda ini juga dapat dikatakan eksklusif, terbatas pada kelompok-kelompok atau entitas-entitas tertentu saja. Dengan begitu, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan terhadap pemaknaan sekaligus pengimplementasian agenda tersebut, baik secara normatif maupun pragmatis.

---

When first adopted as a UN Security Council Resolution in 2000, the Women in Peace and Security (WPS) Agenda was a breakthrough that was expected to massively change the understanding of international security as well as to improve the standard of living of women in conflict and war. Even so, after 22 years, it appears that in fact this agenda has not been able to bring about significant changes. Departing from this premise, this paper is committed to reviewing how the WPS Agenda has been interpreted and implemented since the last two decades. Using 121 literature and taxonomic methods, this review identifies three main discussion categories in the study of the WPS Agenda, namely: 1) conceptualization of the agenda; 2) agenda implementation; and 3) agenda evaluation. It was found that apart from the revolutionary content and vision, there are still many issues that have not been properly addressed by this agenda. In addition, the interpretation and implementation of this agenda can also be said to be exclusive, limited to certain groups or entities. In this way, there are still many evaluations that need to be carried out regarding the interpretation as well as the implementation of this agenda, both normatively and pragmatically."

"ArtikeI ini menjabarkan instrumen-instrumen international PBB yang berusaha untuk mengatasi fenomena kekerasan terhadap perempuan. Penjabaran instrumen-instrumen tersebut diawali dengan suatu usaha untuk mengindeinifikasikan penyehab-penyebab universal kekerasan terhadap perempuan dan jenis kekerasan terhadap perempuan. Identiflkasi ini dilakukan untuk membandingkan kebutuhan akan terciptanya instrumen HAM untuk perempuan dan apa yang sudah dapat diwujiidkan oleh PBB."

"ABSTRACTRepresentation of women in the legislature is important. The presenceof women members of parliament (MPs) does not only balance thenumber of parliamentarians (gender balance), but also encourageswomens issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislators portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done througt document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for womens political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia."

"Pada tahun 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilanda tsunami yang menyebabkan kerusakan pada berbagai aspek kehidupan, bencana tersebut tentunya akan menghambat pembangunan. Bencana ini menarik simpati Pemerintah Jepang untuk membantu Indonesia dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana tsunami. Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) Pada bulan Januari 2005 diketahui memberikan bantuan medis kepada warga yang terkena dampak bencana, kemudian disusul dengan program bantuan teknis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini akan menunjukkan dan menjelaskan program-program bantuan JICA yaitu Community Empowerment Program (ECP) dan proyek dalam Self-sustainable Community Empowerment Network Formulation dan dampaknya terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literasi. Dengan kedua pendekatan tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa program-program bantuan JICA sesuai dengan teori tentang bantuan Internalsional yang oleh Holsti yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini.

---

In 2004 the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) was hit by a tsunami which caused damage to various aspects of life, the disaster would certainly hampering development. This disaster attracted the sympathy of the Japanese Government to assist Indonesia in the rehabilitation and reconstruction of Aceh after the tsunami disaster. The Japanese government through Japan International Cooperation Agency (JICA) in January 2005 was known to provide medical assistance to residents affected by the disaster, then followed by a technical assistance program for the rehabilitation and reconstruction of the area. Based on this case, this study will show and explain JICAs assistance programs namely Community Empowerment Program (ECP) and projects in the Self-sustainable Community Empowerment Network Formulation and their impact on the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). This research is a qualitative research with literacy studies. With these two approaches, the results of the research show that the JICA assistance programs are in accordance with the theory of Holsti International assistance that the authors used to analyze this research."

"Faktor penentu yang berhubungan dengan terjadinya pembengkakan restitusi dan jumlah pemohon yang tidak prosedural dari tahun ke tahun antara lain adalah adanya persepsi masyarakat Polri terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto yang kurang baik yaitu adanya stigma negatif terhadap rumah sakit tersebut. Untuk mengetahui hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS. Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya, telah dilakukan penelitian kros seksional dan penelitian kualitatit terhadap 190 orang sampel anggota Polri di Jakarta. Sampel diambil secara proportional stratified random sampling. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi terhadap citra dan pengetahuan tentang restitusi, sedangkan data tentang restitusi lainnya diperoleh dari studi literatur. Teknik analisis yang digunakan adalah : uji chi square, menghitung odds ratio dengan confidence interval 95 %, uji korelasi Spearman's rho dan analisis regresi logistik dari program SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,8 %) memiliki persepsi terhadap citra yang baik dan sebanyak 43,2 % responden memberikan persepsi buruk terhadap citra Rumkitpus Polri RS. Sukanto. Sebagian besar responden (64,7 %) tahu tentang restitusi. Sebanyak 117 orang (61,6 %) responden pernah mengajukan restitusi dan sebagian besar (86,3 %) diantaranya tidak prosedural. Dana yang dikeluarkan untuk membayar restitusi pada setiap tahunnya cenderung meningkat. Terdapat hubungan yang bermakna (p < 0,05) antara kepangkatan dengan citra p= 0,012; OR= 0,23. Hubungan tersebut menunjukkan korelasi positif dan bermakna, dimana r= 0, 182; p= 0,012. Variabel citra berhubungan bermakna dengan restitusi, dimana p= 0,038; OR= 0,784. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan nilai p= 0,046; OR= 0,146: CI 95% 0,048-0,274.Terdapat perbedaan persepsi terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto di kalangan anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya berdasarkan kepangkatan dan terdapat hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya.Disarankan konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan pangajuan restitusi dan meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tingkat kecocokan, memperbaiki tingkat kedekatan serta perbaikan manajemen rumah sakit.Daftar Pustaka : 26 (1983-2003)

---

Relation Between Image of Rumkitpus Polri Rs. Sukanto and Proffering of Restitution Among Member Police Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya of Year 2003Determinant related to the happening of improvement of applicant amount and restitution which not procedural from year to year for. Example is the existence of perception of Polri to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto un favorable that is existence of negative stigma to hospital. To know relation among image of Rumkipus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya, have been conducted by research of sectional kros and research qualitative to 190 people of sampel Police member in Jakarta. Sample taken by proportional sampling random stratified. Questioner used to get data about perception to knowledge and image about restitution, while data about other restitution obtained from literature study. Analysis technique the used is : test of chi square, calculating ratio odds with international confidence 95%, correlation test of Spearman?s analysis and rho of regression logistics of program of SPSS.

Result of research indicate that most responder ( 56,8%) owning perception to good image and counted 43,2% responder give ugly perception to image of Rumkitpus Polri of RS. Sukanto. Most responder ( 64,7%) knowing about restitution. Counted 117 people ( 61,6%) responder have raised restitution and most ( 86,3%) among others [do] not procedural. Fund released to pay for restitution in each its year tend to increase. There are relation having meaning of (p < 0,05) among rank with image of p= 0,012; OR= 0,23. The relation show positive correlation and have a meaning of, where r= 0, 182; p= 0,012. image variable correlate to have a meaning of with restitution, where p= 0,038; OR= 0,784. Result of analysis of regression logistics show value of p= 0,046; OR= 0,146: Cl 95% 0,048 - 0,274.

There are difference of perception to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto among Police member Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya pursuant to rank and there are relation among image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya.

Is suggested by consistence and coherent in applying rule of proffering of restitution and improve the quality of service, improve storey of agreement, improve contiguity storey and also repair of hospital management.

Bibliography : 26 ( 1983-2003)"