Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas bagaimana klaim yang terbentuk dari pernyataan pejabat publik terkait perintah tembak di tempat terhadap pengedar narkoba. Perintah tersebut muncul sebagai upaya pemberantasan narkoba berdasarkan agenda prioritas nasional dan sebuah kondisi yang disebut "darurat narkoba". Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada aparat hukum untuk menembak di tempat para pengedar narkoba, perintah inipun didukung Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BNN Budi Waseso. Melalui proses claims-making, pernyataan ketiga pejabat publik dilihat berdasarkan kondisi yang dianggap bermasalah, bagaimana klaim ditekankan kepada audiens, mendefinisikan strategi untuk mengatasi masalah, dan memobilisasi dukungan terkait klaim yang dibentuk. Ketiga pejabat publik mengklaim keberadaan pengedar narkoba sebagai penyebab kondisi darurat narkoba dengan memberi label kepada mereka. Perintah tembak di tempat merupakan tindakan yang bersifat drastis untuk mengatasi masalah narkoba yang juga dibentuk secara drastis oleh Joko Widodo, Tito Karnavian, dan Budi Waseso. Melalui pernyataan terkait perintah tembak di tempat, upaya pemberantasan narkoba dilakukan melalui pembentukan ketakutan dan efek gentar kepada para pengedar narkoba. Pernyataan tersebut juga dilihat sebagai upaya Presiden untuk mencapai tujuan yang bersifat politik.

---

This paper discusses how claims are made from public officials statements regarding shoot-on-sight orders againts drug dealers. The order emanates from drug-fighting effort based on a national priority agenda and a condition called "drug emergency". The Indonesian government, through The President Joko Widodo, instructed the law enforcement officers to shoot at drug dealers, which was supported by Chief of Police Tito Karnavian and Head of Anti-Narcotics National Agency Budi Waseso. Through the claims-making process, the statements of the three public officials are viewed based on the perceived problematic conditions, how the claims are presenting to the audience, defining the strategy to address the problem, and mobilizing support related to the established claims. The three public officials claim the existence of drug dealers as a cause of emergency drugs condition by labeling them. Shoot-on-sight order are drastic actions that are to takcle drug problem which also created drastically by Joko Widodo, Tito Karnavian, and Budi Waseso. Through shoot-on-sight statements, drug eradication efforts are done through creating the fear and dither effect to drug dealers. Those statements was also seen as the President rsquo;s attempt to achieve political goal."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan dan tingkat kejahatan narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama rentang waktu tahun 2015 – 2020. Data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional dan Badan Pusat Statistik yang diolah menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM). Analisis difokuskan pada ukuran yang objektif untuk kejahatan narkoba yaitu, jumlah tersangka narkoba yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional dan tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif dan signifikan antara kemiskinan dengan tingkat kejahatan narkoba di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori aktivitas rutin, dimana perlu dilakukan pendekatan “situasi” untuk melihat efek dari kemiskinan terhadap tingkat kejahatan yakni tidak hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban dan lingkungan sekitar. Apabila dilihat berdasarkan sudut pandang ini, maka apabila lingkungan sekitar kebanyakan adalah penduduk miskin, maka terjadinya kejahatan narkoba akan berkurang. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kecil kemungkinannya untuk mengonsumsi narkoba terutama jenis shabu dari hasil pendapatannya sendiri. Karena harga yang harus dibayarkan melebihi kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk tetap hidup layak. Selain itu, bandar/pengedar narkoba juga akan mencari korban yang layak untuk melakukan transaksi peredaran gelap narkoba. Sehingga wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, akan lebih sedikit terjadi kejahatan narkoba.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between poverty and the level of drug define offence in Indonesia. This study uses panel data from 33 provinces during the period 2015-2020. The data is obtained from the National Narcotics Agency and the Central Statistics Agency. The analysis focuses on a more objective measure for drug define offence, which is the number of drug suspects and the poverty level which is the percentage of the poor. By using the Random Effect Model (REM) approach, the results show that there is a negative and significant correlation between poverty and the level of drug define offence in Indonesia. This can be explained through the theory of routine activities, where it is necessary to take a “situation” approach to see the effects of poverty on crime rates, not only from the perspective of the perpetrator but also from the side of the victim and the guardian. From this point of view, if the surrounding environment is mostly poor people, then the occurrence of drug define offence will be reduced. People who live below the poverty line are less likely to consume drugs, especially shabu from their own income. Because the price they have to pay exceeds their capacity to fulfill their basic needs to live a decent life. In addition, drug dealers will also look for worthy victims to carry out illicit drug trafficking transactions. So that in areas with a high poverty level, there will be fewer drug define offence."

"Pada konteks tertentu, terdapat kejahatan yang mendapatkan dukungan sosial dari komunitas masyarakat dan terjadi relasi sosial yang khas antara pelaku kejahatannya dengan masyarakatnya. Demikian pula halnya dengan masyarakat di kampung X yang menjalin relasi khas dengan para bandar narkoba. Relasi yang unik ini membuat para bandar narkoba dapat menjalankan kegiatan peredaran narkobanya dengan rapi. Sebagaimana argument dari Peter Michael Blau dalam teori pertukaran sosial, bahwa ketertarikan sosial mendorong terjadi proses pertukaran sosial. Baik bandar narkoba dan warga memiliki ketertarikan sosial yang didasarkan pada pertimbangan reward instrinsik dan reward ekstrinsik. Ketertarikan atas dasar pertimbangan inilah yang membuat mutual relation diantara mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti, pertukaran sosial yang terjadi antara bandar narkoba dengan warga dapat bersifat lestari. Dan pertukaran yang bersifat lestari tersebut terjadi antara bandar narkoba dengan warga yang supporting maupun yang bystander. Sebaliknya, ada juga kondisi dimana pertukaran sosial itu pun juga dapat terhenti. Penelitian ini mecnoba untuk memahami model dari pertukaran sosial, khususnya pertukaran sosial yang terjadi antara bandar narkoba denga warga di kampung X. Pertukaran sosial antara bandar narkoba dengan warga di kampung X tidak hanya menujukkan penghargaan instrinsik seperti ingin dihormati, merasa diterima namun juga memperlihatkan penghargaan ekstrinsik dalam bentuk uang, barang dan jasa.

---

In certain circumstances, some community had been given social supported to some criminal activities. This uniqe relations between them allows drug dealers to operates the drug dealing business. The model is premised on process of relationships of the drug dealers and the community in Ambonese?s Village, West Jakarta. The social relations not only between the drug dealing and supporting citizen but bystander too. The model argues that social relations must ensure that the community is given a voice in the way police enforce the laws. The model encourages that the drug dealers and community work together in a partnership that is different from the traditional relationship shared between the two groups under the previous social exchange model. This working in partnership means that not only must the drug dealers become more open to the community providing direction in the way they do their activity, but also that the community must take a more active role in the policing of their areas. This partnership could be considered an exchange of money, goods and services from both the drug dealers and the community. As argued by Peter Michael Blau in Social Exchange Theory, relationships that are on-going and have elements of exchange have obligations. These obligations of giving, receiving and reciprocity ensure that the relationship between the groups is not only maintained, but strengthened. This research attempts to understand the model of social exchange in terms of how social exchange process it is being applied by drug dealers and community in amobenes?s village. With the model encouraging a relationship with the community, issues of gift exchange appear. Through interviews with drug deallers, as well as citizens from the community of ambonese? village, how these obligations are being met and its relation to Blau?s theory of social exchange are explored."

"Pelajar/mahasiswa adalah sumber dayamanusia yang menentukan masa depan pembangunan kesehatan dan kemakmuran suatu bangsa. Pada tahap perkembangannya banyak remaja yang mulai merokok, minum alkohol dan melakukan seks pranikah hingga melakukan penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelajar/mahasiswa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba antara lain faktor dari narkoba itus endiri, faktor biologis, faktor psikologi dan faktor sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba pada pelajar/mahasiswa di Indonesia. Desain studi penelitian ini adalah cross sectional dengan mengunakan data survei perilaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa di Indonesia oleh BNN dan PPK-FKM UI tahun 2016. Penelitan ini dilakukan pada bulan November sampai Desember 2017. Analisis yang dilakukan meliputi univariat, bivariat dan multivariat denganmenggunakan Program Statistical Package for Social Sciences SPSS software versi 20. Hasil penelitian ini adalah didapatkan bahwafaktor-faktor yang paling berhubungan terhadap perilaku penyalahgunaann arkoba pada pelajar/mahasiswa dari faktor biologis adalah jenis kelamin laki-laki OR=5,5. Dari faktor psikologi yang paling berhubungan adalah riwayat pernah ditawari narkoba OR=9,0, sedangkan untuk faktor sosial yang paling berhubungan adalah kerawanan lingkungn sekolah/kampus OR=1,8 setelah dikontrol dengan variabel lainnya.

---

Students are the human resources that determine the future of health development and prosperity of a nation. At this stage of development many teenagers start smoking, drinking alcohol and having premarital sex to do estimates of drugs. Factors that can cause students to fall into drug custody include factors from the drug itself, biological factors, psychological factors and social factors. This research was conducted with the aim to know the factors related to the behavior fixed to the students students in Indonesia.

The design of this study is cross sectional study by using surveillance data and illicit circulation among students students in Indonesia by BNN and PPK FKM UI in 2016. This research was conducted in November to December 2017. The analysis was conducted en univariate, bivariate and multivariate with using software program of Statistics for Social Sciences SPSS version 20.

The result of this research is the result of factors most related to certain behavior in student student of biological factor is male gender OR 5, 5. Of the psychologically related factors, history has been offered drugs OR 9.0, whereas for social factors most closely related is the school campus environment OR 1,8 after controlled with other variables."

"Pendahuluan: Pekerja merupakan salah satu kelompok rentan penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba oleh pekerja dapat menyebabkan hilangnya produktivitas, kecelakaan dan cedera di tempat kerja, peningkatan ketidakhadiran karyawan, penurunan semangat kerja dan gangguan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan demografi dan psikososial penyalahgunaan narkoba pada pekerja di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan analisis data sekunder dari Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pekerja Tahun 2017 dengan jumlah responden sebanyak 34.397. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi logistik.Hasil: Uji multivariat menunjukkan perilaku penyalahgunaan narkoba pada pekerja berhubungan dengan karakteristik demografi (pendidikan), karakteristik psikologis (sikap setuju terhadap penyalahgunaan narkoba, perilaku merokok, perilaku minum minuman beralkohol, perilaku seks berisiko dan melakukan pekerjaan berisiko tinggi/ berbahaya), dan karakteristik sosial (lingkungan rumah rawan narkoba, kemudahan mendapatkan narkoba, keluarga menggunakan narkoba, teman kerja menggunakan narkoba, teman sepergaulan menggunakan narkoba, konflik dengan keluarga, konflik dengan rekan kerja, usia pertama kali bekerja kurang dari 15 tahun dan jarang/ tidak pernah melakukan kegiatan beribadah).Kesimpulan: Banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba pada pekerja, oleh karena itu perlu adanya upaya komprehensif untuk mendorong terciptanya program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada pekerja di Indonesia.

---

Introduction: Workers are one of the vulnerable groups for drug abuse. Drugs use by workers can lead to loss of productivity, workplace accidents and injuries, the increase of employee absenteeism, the decrease in morale and health problems. The purpose of this study was to determine the demographic and psychosocial determinants of drug abuse among workers in Indonesia.

Methods: This study was an analysis of secondary data from the 2017 National Survey on Drug Abuse in the Working Group with a total of 34,397 respondents. Data analysis was performed using logistic regression.

Results: The multivariate test showed that drug abuse behavior among workers was related to demographic characteristics (education), psychological characteristics (the agreeable attitude towards drug abuse, smoking behavior, drinking behavior, risky sex behavior and doing high-risk/dangerous work), and social characteristics. (drug-prone home environment, easy access to drugs, family consuming drugs, coworkers consuming drugs, friends consuming drugs, conflict within the family, conflict with the co-workers, age at the first time working less than 15 years and rarely/never doing religious activities). Conclusion: Many factors influence drug abuse among workers, therefore there is a need for comprehensive efforts to encourage the creation of a drug abuse prevention programs for workers in Indonesia."

"Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap upaya peningkatan derajat kesehatan bermakna investasi bagi pembangunan kesehatan. Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM dibantu Balai Besar POM sebagai Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pengawasan full spectrum, termasuk kesesuaian dengan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik. Apoteker berperan penting dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di masyarakat. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai peran apoteker dalam regulasi dan pengawasan obat dan makanan, maka dilaksanakan Praktik Kerja Profesi oleh calon apoteker pada Balai Besar POM di Jakarta. Selama PKP, calon apoteker diharapkan mampu memperluas wawasan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di instansi pemerintahan, terutama terkait pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan di sarana produksi dan distribusi. Tujuan dari tugas khusus ini adalah agar calon apoteker dapat memahami pedoman pengawasan periklanan pangan olahan, serta melakukan analisis permasalahan periklanan dan evaluasi ketepatan konten iklan pangan olahan.

---

Health is a human’s right and human’s well being, which have to be realized. Each effort of improving health means investation for health development. Drug and food control is an integral part of health development. In order to preserve society from risky drug and food towards health, National Agency of Drug and Food Control is helped by Provincial Agency as Technical Unit in doing full spectrum control of drug and food, including suitability toward Good Manufacturing and Distribution Practice. Apothecary plays an important role in controlling drug and food in society. As an illustration about pharmacist’s role in regulating and supervising drug and food, then internship was done by pharmacist to be in Provincial Agency of Drug and Food Control on Jakarta. During internship, pharmacist to be was expected to comprehend the knowledge, insights, skills, and practical experiences in doing pharmaceutical activity in national institution, especially about drug and food control implementation in production and distribution facility. The purpose of this special assignment for pharmacist to be is to understand the regulation of processed food controlling advertisement and analyze the problem of advertisement, including evaluation content of the advertisement."

"ABSTRAK Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu Lembaga PemerintahNon Kementerian (LPNK) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apoteker memiliki peran yangpenting dan terlibat langsung di dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut. Tujuan praktikkerja profesi (PKP) ini adalah memberi wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalamanpada calon apoteker tentang pekerjaan apoteker di Badan POM. Mahasiswa apoteker ditempatkandi Pusat Riset Obat dan Makanan untuk melakukan verifikasi metode analisis setirizin HClmenggunakan spektrofotometer uv-vis secara mandiri. Hasilnya, metode analisis setirizin valid.PROM melakukan inovasi penelitian dan juga memnuhi permintaan stakeholder PROM, yaitudirektorat lain yang ada di Badan POM. Peran apoteker di Badan POM adalah melakukanpengawasan dan inspeksi, standardisasi, manajerial, hukum, hubungan masyarakat (pemberianinformasi), penilaian, riset, pengujian, dan penyidikan. Mahasiswa mendapatkan pengalamandalam melakukan verifikasi metode analisis secara mandiri. ABSTRACT The National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is a Non-Government

Organization (LPNK) has the task to control drug and food in order to appropiate with the

regulation. Pharmacist have an important role to do this control. The goals of internship are to get

knowledge, skills, and experience about the duties of pharmacist in BPOM. Pharmacist student is

placed in the Centre of Drug and Food Research The National. Agency of Drug and Food Control

to verify the analytical methods cetirizine HCl using uv-vis spectrophotometer independently. As a

result method of analysis cetirizine is valid. PROM make innovation research and also fulfill the

demand of stakeholders PROM (the other directorates in BPOM). The role of the pharmacist in

BPOM is doing supervision and inspection, standardization, managerial, legal, public relations

(giving information), assessment, research, testing, and investigation. Students gain experience in

conducting independent verification of analysis methods. "