Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta membuat beberapa media baik online maupun offline turut memberitakannya dengan versi dan sudut pandangnya masing-masing. Dalam ranah Public Relations sendiri pemberitaan yang dilakukan oleh media menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan dan dipantau, karena hal ini akan berpengaruh pada terbentuknya opini publik di masyarakat. Opini publik sendiri menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, karena krisis dapat muncul salah satunya disebabkan oleh adanya opini publik yang buruk terhadap suatu organisasi/instansi/lembaga. Seperti halnya fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, yang pada akhirnya menjadikan Pemprov DKI Jakarta berada pada kondisi krisis, hal tersebut dikarenakan maraknya pemberitaan di media yang bermuatan negatif terkait isu tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, dan dari pemberitaan tersebut menjadikan opini publik yang terbentuk di masyarakat menjadi buruk. Penulisan makalah kali ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, dan apa saja strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan kasus tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

---

The phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area has made several media both online and offline also reported on it with their respective versions and perspectives. In the realm of Public Relations itself, the news carried out by the media becomes something that deserves attention and monitoring, because this will affect the formation of public opinion in the community. Public opinion itself becomes a crucial thing to pay attention to, because a crisis can arise one of which is caused by the existence of bad public opinion towards an organization / agency / institution. Like the phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, which in turn makes the DKI Jakarta Provincial Government in a crisis condition, it is due to the rise of negative media coverage related to the issue of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, and from the reporting makes public opinion formed in society becomes bad. The writing of this paper aims to analyze how the media coverage of air quality pollution occurs in the DKI Jakarta area, and what are the crisis management strategies adopted by the DKI Jakarta Provincial Government in resolving cases of air quality pollution that occur in the DKI Jakarta area."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"Permasalahan infrastruktur di DKI saat ini semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini membutuhkan perencanaan dan penanganan yang seksama, salah satunya adalah memprediksi batas kewajaran biaya dalam mengantipasi kecenderungan penawaran yang seadanya (yang mungkin hanya mengejar penawaran yang rendah)dari kontraktor yang mengakibatkan menurunnya mutu konstruksi dan waktu pelaksanaan pekerjaan.Penelitian ini merupakan bagian dan penelitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT. Mengenai "Mencari cara yang mudah unruk melainkan planning & scheduling pada kondisi yang tidak pasti", penelitian ingin mencari hubungan antara Deviasi Biaya proyek dengan indikator ekonomi, jika bisa dengan studi selanjutnya untuk mengusulkan model kemungkinan pengaruh pertumbuhan ekonomi I indikator. ekonomi terhadap kegiatan ini bertujuan arteri di DKI Jakarta sebagai masukan input dalam merencanakan estimasi rancangan anggaran biaya."

"Idealnya semua limbah sebelum masuk ke badan air diolah melalui Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun hal itu belum dapat diwujudkan karena alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk bidang lingkungan masih sangat kecil dibandingkan dengan bidang infrastruktur lainnya.Tujuan studi ini adalah mengetahui balas kewajaran deviasi biaya bangunan IPAL dengan mencari hubungan deviasi biaya bangunan IPAL dan indikator ekonomi lindeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika).Studi ini merupakan bagian dari penetitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT mengenai "Mencari cara yang mudah untuk melakukan planning & scheduling pada konclisi yang tidak pasti". Dengan memakai metode kuantitatif, penelitian ini mengusulkan model pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi terhadap kegialan infrastruktur dengan studi kasus bangunan IPAL di Pemprov DKI Jakarta sebagai masukan input dalam mengestimasi anggaran biaya antara biaya rencana dan realisasi."

"Perekonomian Indonesia yang semakin memburuk semenjak krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Jakarta, sebagai ibukota negara juga turut mengalami hal yang sama. Banyak buruh, pekerja, dan karyawan yang akhirnya kehilangan pekerjaan Hal ini kemudian membuat masyarakat pada kelas ekonomi bawah ini kemudian berusaha untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok masyarakat ini kemudian mulai mencari nafkah pada sektor informal. Berbagai pekerjaan mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Sayangnya, seringkali mereka melibatkan anak- anak mereka untuk turut mencari uang bagi kebutuhan keluarga. Anak- anak yang seharusnya berada di sekolah untuk menuntut ilmu, seringkali terlihat di jalan mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Anak- anak ini seringkali terlantar dan menjadi korban eksploitasi dari lingkungan tempat mereka berlindung, bahkan eksploitasi dari orang tua mereka sendiri. Anak- anak ini kemudian akhimya menjadi komoditi yang dapat digunakan untuk mencari uang dan membantu perekonomian keluarga. Fenomena anak jalanan ibukota yang terus merebak ini kemudian disikapi melalui pemberian bantuan pendidikan dan ketrampilan kepada para anak jalanan untuk meringankan beban mereka. Bantuan ini berdatangan dari berbagai pihak baik dari yayasan dalam negeri, LSM asing, dil. Salah satu pihak yang turut memberikan bantuan adalah pemerintah melalui Pemda DKI. Hal ini sangat berkaitan dengan pasal 34 dalam UUD 1945. Pemda DKI melalui Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial mempunyai peran yang besar untuk menyikapi fenomena anak jalanan ini dengan baik. Berbagai model penanganan ditawarkan untuk membantu membina kembali kehidupan anak jalanan ini. Model- model penanganan ini adalah bentuk kebijakan teknis operasional yang disusun oleh Subdinas Kesejahteraan Anak Keluarga dan Lanjut Usia. Model- model itu kemudian dikembangkan untuk diberlakukan dalam menyikapi anak jalanan ibukota. Dalam pelaksanaannya model ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas. Model penanganan yang diberikan untuk menyikapi fenomena anak jalanan ini beragam mulai dari pengembalian kepada keluarga anak jalanan, pemberdayaan panti sosial dan rumah singgah, serta model penanganan langsung di jalan. Terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penyelenggaraan model- model ini. Salah satu di antara kekurangannya adalah masih sedikitnya jumlah anak jalanan yang dapat menerima pembinaan dan pendidikan serta ketrampilan yang diselenggarakan oleh Pemda DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Penulis mencoba memberi gambaran kondisi anak jalanan serta peran Pemda DKI dalam menyikapi fenomena anak jalanan ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan observasi dengan pengamatan tidak terlibat, wawancara tak berstruktur, dan studi kepustakaan."