Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan penyebaran HIV/AIDS semakin memprihatinkan dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya penanggulangannya melalui Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sering mendapatkan penolakan dari masyarakat luas mengingat karaktreristik cara penularannya. Fokus Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah faktor pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, faktor interaksi diantara pihak atau aktor tersebut, dan sumber atau dukungan dana penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut dalam rangka pemahaman mengenai pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Faktor Pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dilihat dari keterlibatan dalam upaya penanggulangan dan khususnya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Masih banyak pihak atau aktor penting yang tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingan yang seluas mungkin mewakili kelompok-kelompok yang terlibat. Interaksi diantara pihak atau aktor berjalan dengan baik bahkan karena adanya kedekatan hubungan diantara para pihak atau aktor tersebut sering kali pertemuan atau rapat diadakan secara informal. Secara teknis dalam pertemuan atau rapat pembuatan kebijakan publik, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan dan UNAIDS, lebih mendominasi jalannya berbagai pertemuan dan rapat. Dan dilihat dari nilai-nilai kepentingan yang diakomodasi dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, nilai-nilai kesehatan masyarakat dirasakan dominan.Besarnya keterlibatan dan pengaruh akademisi serta praktisi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan lemahnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadikan model pembuatan kebijakannya adalah model rasional komprehensif, karena selain dibuat para ahli dengan sedikit kepentingan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kebijakan terobosan. Faktor sumber atau dukungan dana memperlihatkan bahwa dana penanggulangan didominasi bantuan luar negeri yang penggunaannya secara prosedural harus melalui bimbingan teknis lembaga internasional. Dominasi pembiayaan yang berasal dari luar negeri tidak baik bagi upaya penanggulangan dari segi kontinuitas dan a\terakomodasinya kepentingan-kepentingan dalam negeri. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus membuka akses seluas mungkin dalam perlibatan pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu KPA juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjaring dana dalam negeri. Pada akhirnya komitmen pemimpin merupakan hal penting untuk mengawali kondisi yang baik dalam proses pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

---

The HIV and AIDS epidemic spread out rapidly and threatening the development in Indonesia. The alleviation program through HIV and AIDS policy oftenly gets denial from the people, it is happen because of the HIV transmission of this disease.Focus of the HIV and AIDS Policy Making Process in Indonesia are actors or stakeholders factors involved in the policy making process in Indonesia, interaction factor of the stakeholders, and financial support for the program. The Descriptive Research with qualitative approach and quantitative research is chosen to explain the policy making process factors. Actors or stakeholders factor involved in the policy making process can be assessed by the involvement in the prevention program and policy making. Many parties or actors were not involved in the policy making process, therefore the policy could not accommodate all people interests. Interaction of parties or actors run very smooth because they are having close relations and oftenly share ideas on the formal and informal meetings. National AIDS Commission, Ministry of Health and UNAIDS technically dominating the meetings among stakeholders. When we overview the values accommodated on the HIV and AIDS policy, the most accommodated value is health value. The dominate of experts in the HIV and AIDS policy turn the policy into rational comprehensive model, because it is made by expert who has low interest in the HIV and AIDS policy and it is also called cross cut policy. Resource factor or financial support shows that fund for HIV and AIDS is dominated by international funding, where the management should follow the international agencies regulations. International fund domination make uncontinuity program and low local value interest. The National AIDS Commission (NAC) should be scaling up access in policy making process. Besides that, NAC should be able to increase capacity in international resource mobilization. In the end, leadership commitment is an important thing to start good climate in HIV and AIDS policy making process."

"Peningkatan signifikan pada tren insiden penyakit HIV dan AIDS baik dalam tingkat global maupun Indonesia saat ini terjadi pada kelompok Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL). Hal ini dapat menjadi suatu isu kritis ketika Kelompok LSL dapat menjadi jembatan transmisi baru melalui hubungan heteroseksual dan transmisi perinatal dari ibu ke anak. Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik sebagian besar LSL yang juga melakukan hubungan seksual dengan lain jenis (wanita) atau bahkan telah mempunyai istri secara legal (biseksual). Berbagai program dan pendekatan telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun LSM, namun demikian hal tersebut masih belum dapat diikuti oleh penurunan yang signifikan terhadap prevalensi HIV dan AIDS khususnya pada kelompok populasi Kunci LSL. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk melakukan penilaian tentang keberlangsungan program LSL ke depan dengan ditinjau dari sisi manajemen program melalui metode penelitian kualitatif dengan unit analisis pada program. Hasil wawancara mendalam menjelaskan bahwa secara praktik, manajemen pelaksanaan yang dilakukan sudah cukup baik atau sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan, namun demikian apabila ditinjau dari sisi sustainibilitas program ke depan terdapat beberapa fokus perhatian seperti sustainibilitas pembiayaan, ketepatan estimasi target, dan kebijakan khusus penanggulangan LSL.

---

The significant increase in the incidence trends of HIV and AIDS in both the global level and Indonesia is currently happening in the group Men who have sex with men (MSM). This would be a critical issue when the MSM group can be a new bridge heterosexual transmission and perinatal transmission from mother to child. This condition is caused by the characteristics of most of the MSM who also have sex with another type (female) or even have had a legal wife (bisexual). Various programs and approaches have been carried out by governments and NGOs, however, it still can not be followed by a significant decrease in the prevalence of HIV and AIDS, especially in the MSM population group keys. In connection with this, this study aimed to assess the sustainability of the MSM program forward with a review of the management of the program via qualitative research methods in program analysis unit. The results of in-depth interviews explained that in practice, the implementation of the management done well enough or in accordance with the guidelines that have been set, but Accordingly to sustainability context there are several focus attention such as sustainability financing, the accuracy of estimates of the target, and specific policy for MSM prevention."

"Penelitian ini membahas tentang manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok tahun 2015. Data dicari menggunakan pedoman wawancara mendalam dengan informan berjumlah enam orang yang berasal dari petugas program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok. Variabel yang diteliti adalah input (petugas HIV/AIDS, dana, sarana, logistik, kebijakan), proses (perencanaan, pengorganisasian, kemitraan, penggerakkan/pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tidak tercapainya target pada program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok adalah jumlah tenaga pelaksana kurang, kelancaran pencairan dana sering terlambat, sarana yang dibutuhkan masih belum lengkap, belum baiknya perencanaan di Puskesmas, kurang optimalnya kerja sama dengan mitra yang dekat dengan masyarakat, kurangnya
penggerakkan dari pimpinan, belum optimalnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan.

---

This study discusses about the management of HIV/AIDS in the health center of Sukmajaya, Depok in 2015. The data are obtained by using the guidelines depth interviews with informants of six people who come from the clerk of HIV/AIDS in health centers Sukmajaya, Depok. The variables observed were from (attendant HIV / AIDS, funds, facilities, logistics, methods), processes (planning, organizing,
partnerships, mobilizing / implementation, monitoring and evaluation). The result of this research showed the cause of the unachieved target HIV/AIDS tackling program at the health center of Sukmajaya, Depok, these failures are caused by lack of number of human resources for example, incomplete infrastructure, Notwell prepared plan, the cooperation which is not optimum with the sociality, the leader who does not lead and monitoring and evaluation are not optimum from
leader."

"Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan manajemen penanggulangan HIV/AIDS Narapidana di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta dan kendala-kendalanya. Untuk melihat manajemen penanggulangan HIV/AIDS, dipergunakan 5 Fungsi manajemen Richard W Snarr. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bersama dan homoseksual, terjadi di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta sehingga dapat mengakibatkan penularan HIVIAIDS di dalam Lapas. Manajemen terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, melibatkan aktivitas kelima unsur dalam fungsi manajemen. Perencanaan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan program yang dilaksanakan oleh KPA, Departemen Kesehatan dan LSM. Dalam pengorganisasiannya berkoordinasi dengan instansi terkait dan LSM. Penempatan staf juga sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau telah terlatih dengan pengetahuan dan keterampilannya. Kepemimpinan Kalapas dinilai sangat mendukung dalam penanggulangan HIV/AIDS namun dalam unsur pengawasan dari Ditjenpas dan Kanwil Departemen Hukum dan Ham DKI Jakarta, belum dirasakan di Lapas Klas Il A Narkotika Jakarta. Evaluasi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS belum dilakukan oleh Ditjenpas maupun Kanwil Dep. Hukum Dan Ham DKI Jakarta, tetapi secara intern Kalapas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program penanggulangan HIVIAIDS.Beberapa kendala dalam penanggulangan HIV/AIDS meliputi anggaran yang terbatas, sarana/fasilitas terbatas, minimnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya peraturan tentang tes HIV di Lapas, malasnya napi mengikuti program pembinaan, partisipasi keluarga/masyarakat yang kurang mendukung karena keterbatasan dana dan persepsi yang salah.

---

The study examine problems related to management of HIV/AIDS prevention for Jakarta Narcotics Prison inmates and it's constraint, HIV/AIDS prevention management will be analyzed by Richard W Snarr's five functions of management. Research data to answer both problems are collected by qualitative method.

Research result concluded that sharing needle among inmates in drug using and homosexual behavior are happened in Jakarta Narcotics Prison. These risk behavior caused HIVIAIDS spreading in this prison. Management of HIVIAIDS prevention for Jakarta Narcotics Prison inmate does involve Richard W Snarr's five functions of management. HIVIAIDS prevention planning is implemented by KPA, Department of Health and NGO, which is the three of them are coordinated. Staffing of employee has evaluated based on educational background and necessary skill in handling this problem. Head of prison leadership evaluated very supporting for this program, although there are skill a lot of weaknesses in HIVIAIDS prevention implementation, such as look of monitoring from Directorate General Of Correction and Local Authority of Department of Law and Human Right Both of those institution has not evaluated the development of this program, even though this has been done internally by the head of prison.

Some constraints in handling this matter related to basic limitation such as budget, facility and human resources quantity and quality. Besides, HIV/AIDS test for inmates is not regulated yet. Another constraint is also about uninterested feeling of inmates in following counseling program and lack of family / society participation because of budget limitation and wrong perception."

"Prevalensi penyebaran HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan perkembangan yang demikian pesatnya. Apabila tidak disikapi secara serius dan juga secara multi-dimensional maka bahaya penularan HIV/AIDS akan mengancam kehidupan bangsa dan negara ini karena kondisi tersebut berpotensi untuk terjadinya kehilangan generasi (lost generation). Dan peningkatan penularan HIV/AIDS di Indonesia tidak hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat umum saja, namun juga menjadi ancaman dalam kehidupan di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang mana perlu mendapatkan prioritas dalam penanggulangannya. Untuk itu dalam rangka menanggulangi penularan HIV/AIDS di kalangan tahanan dan narapidananya, maka pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah berupaya dengan berbagai cara untuk dapat menekan peningkatan penyebaran HIV/AIDS tersebut. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat tersebut mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada LAPAS dan RUTAN di Indonesia tahun 2005-2009. Tetapi yang sangat disayangkan adalah upaya tersebut belum dilakukan secara optimal oleh pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat, baik dari pihak petugas pemasyarakatannya sendiri maupun dari pihak tahanan dan narapidananya, sehingga prevalensi peningkatan penyebaran HIV/AIDS di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat terus saja meningkat. Perencanaan Strategis merupakan salah satu dari sekian jenis perencanaan, adalah merupakan suatu perencanaan yang perlu dibuat oleh RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam penanggulangan HIV/AIDS, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal, maupun lingkungan internal. Berangkat dari persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk mencari dan menentukan strategi-strategi yang ideal yang perlu ditempuh oleh RUTAN Klas I Jakarta Pusat dengan sebelumnya melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong, maupun penghambat atau yang disebut identifikasi isu-isu strategis dan kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT. Dan sesuai dengan analisis SWOT tersebut, maka dapat ditemukan isu-isu strategis yang kemudian isu-isu strategis tersebut dilakukan pengujiannya untuk mengetahui isu-isu yang sangat strategis berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan informan. Adapun isu-isu yang sangat strategis tersebut adalah : (1) Menekan tingkat prevalensi HIV/AIDS pada tahanan dan narapidana melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan; (2) Menghilangkan stigma dan diskriminasi.

---

The prevalence of HIV/AIDS in Indonesia shows a rapid development. When the situation described is not seriously as well as multi-dimensionally handled the danger of the HIV/AIDS infection spreading will become a threat to the life of the nation and the condition will potentially cause the lost of the generation. The development of the disseminating of HIV/AIDS in Indonesia is not occur among the public community only, but also threatening the life inside the First Class State Detention House of Central Jakarta and the cope itself needed to be a priority. In term of the cope of the HIV/AIDS disseminating among its prisoners and inmates, the First Class State Detention House of Central Jakarta has put great efforts in such ways to press the development of the disseminating of HIV/AIDS. The efforts of the First Class State Detention House of Central Jakarta refers to the National Strategy of the Cope of HIV/AIDS and Drugs Abuse on the Institute Serve a Sentence and the State Detention House in Indonesia 2005-2009. But unfortunately, the efforts has not executed optimally by the side of the First Class State Detention House of Central Jakarta?s officers as well as the prisoners and the inmates, and this circumstance always support the velopment of the HIV/AIDS spreading. Strategic planning which is one of the kind of planning types is a plan made by the First Class State Detention House of Central Jakarta in order to define an effective strategies to be used in the cope of HIV/AIDS because it is more comprehensive that more focuses on environmental analysis, either external or internal environment. Based on the problem, the research is done by the writer with the aim to find out an ideal strategies which should be taken by the First Class State Detention House of Central Jakarta. The research is done by analyzing the supporting and the inhibiting factors previously, and called as identification of strategic issues and then by SWOT analysis. And according to the SWOT analysis than the strategic issues is found, and then are examined to find out the most strategy issues based from the result of the observation and interview with the informants. Therefore the most strategic issues are: (1) Reducing the development HIV/AIDS prevalence among the prisoners and inmates through many kind of trainings and information-tellings; (2) Dismissing the stigma and discrimination."