Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Conventional monetary models focus on interest rates and omit monetary aggregates from policy discussions. This paper examines whether augmenting the measure of monetary policy with monetary aggregates helps determine more robust links between policy and economic fluctuations. After constructing the Divisia money index for the UK, I employ structural vector autoregression to identify two different UK monetary policy regimes. Inclusion of this (correct) measure of money and disentangling the money supply from demand resolve the price and liquidity puzzles. The results point to the informational content embedded in monetary aggregates, suggesting they should be taken into account in evaluations of monetary policy."

"ABSTRACTThe relationship between Monetary Stability and Financial Stability is still ambiguous of whether they are complementing or competing against each other. As financial system develops and comes greater concern for financial stress, this research is aimed to analyze the impact of monetary policy instruments on financial system stability by using world countries samples in the long run. The panel data regression result shows that monetary instability does increase financial instability and the use of Inflation Targeting Framework has the most significant role in reducing financial stress.

---

ABSTRAKHubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan masih kerap didebatkan apakah bersifat komplementer atau saling berlawanan. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan dan muncul perhatian yang lebih besar terhadap tekanan di sistem keuangan, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dampak dari instrumen-instrumen kebijakan stabilitas monetar terhadap stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan sampel negara-negara di seluruh dunia secara jangka panjang. Hasil dari regresi panel data menunjukkan bahwa instabilitas moneter bersifat meningkatkan instabilitas sistem keuangan dan bahwa penggunaan Inflation Targeting Framework memiliki peran tertinggi dalam mengurangi tekanan pada sistem keuangan."

"Tiongkok dan India merupakan kedua negara dengan tingkat pertumbuhan PDB tertinggi di dunia. Kesuksesan kedua negara tersebut dimulai sejak kedua negara tersebut memutuskan untuk melakukan liberalisasi pasar. Namun, kedua negara tersebut memiliki perbedaan dalam kebijakan moneter dan rezim nilai tukarnya, seperti kebijakan moneter Tiongkok yang berbasis Monetary Aggregate Targeting dan rezim nilai tukar tetap, dengan India yang kebijakan moneternya berbasis Inflation Targeting Framework dan rezim nilai tukar mengambang. Untuk melihat komparasi peranan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dari Tiongkok dan India, penelitian ini menggunakan analisis VAR dan OLS dari tahun 1978 hingga 2020 terhadap pertumbuhan PDB sebagai variabel dependen dan jumlah uang beredar, tingkat inflasi, current account balance, tingkat suku bunga riil, dan policy rate sebagai variabel independen. Hasil yang didapat adalah variabel-variabel kebijakan moneter Tiongkok seperti jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB Tiongkok, sedangkan variabel-variabel kebijakan moneter India tidak ada yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDB India. Hasil dari penelitian ini juga memberikan referensi dan saran bagi Bank Indonesia untuk lebih memperhatikan lagi kontribusi kebijakan moneternya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih meningkatkan kinerja tingkat suku bunga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih stabil, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

---

China and India are two countries with the highest GDP growth rates in the world. The success of the two countries began when the two countries decided to carry out market liberalization. However, the two countries have differences in monetary policy and exchange rate regimes, such as China's monetary policy based on Monetary Aggregate Targeting and a fixed exchange rate regime, with India whose monetary policy is based on the Inflation Targeting Framework and floating exchange rate regime. To compare the role of monetary policy on economic growth from China and India, this study uses VAR and OLS analysis from 1978 to 2020 on GDP growth as the dependent variable and the money supply, inflation rate, current account balance, real interest rates, and policy rate as an independent variable. The results obtained that China's monetary policy variables such as the money supply and interest rates have a significant effect on China's GDP growth, while India's monetary policy variables do not significantly affect India's GDP growth. The results of this study also provide references and suggestions for Bank Indonesia to pay more attention to the contribution of monetary policy to Indonesia's economic growth, further improve the performance of interest rates in promoting more stable Indonesia's economic growth, and become a reference for further research."

"Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Depresiasi tersebut adalah merupakan yang paling parah diantara negara-negara yang terkena krisis lainnya. Sekalipun persoalan krisis ekonomi sangat kompleks, pemerintah dan dengan dukungan IMF, menerapkan kebijakan tight money policy dengan tingkat bunga tinggi untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kebijakan tersebut di lakukan secara ekstrem dengan menaikkan level tingkat bunga sampai kisaran 70 persen dan dilakukan dalam periode yang sangat lama (3 tahun). Akan tetapi, hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dilakukan dan bahkan memberikan dampak sebaliknya. Sebab gagalnya kebijakan tersebut adalah inflasi yang tidak terkontrol dan tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel-variabel moneter, melainkan hanya dipengaruhi oleh ekspaktasi yang berlebihan terhadap membuniknya krisis ekonomi. Sebab lain kegagalan kebijakan tersebut adalah kondisi perbankan yang tidak sehat serta adanya kecenderungan nilai tukar yang dipengaruhi oleh variabel non moneter seperti political announcement."

"Tulisan ini bertujuan untuk memperluas cakupan penelitian dan menetapkan hubungan antara transisi demografi dan efektivitas kebijakan moneter dengan membuat model teoretis sederhana dan melakukan studi empiris terhadap data tingkat provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2013. Model teoretis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter, diukur dengan elastisitas dari respons pasar kredit konsumen terhadap perubahan suku bunga, terhadap tingkat usia median mengikuti kurva U. Terdapat indikasi bahwa data empiris mengikuti hipotesis, dengan hasil uji statistik yang signifikan. Namun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut menggunakan data dari perekonomian lainnya dengan periode yang lebih panjang untuk menegaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

---

This paper aims to extend the research and establish general relationship between demographic transition and effectiveness of monetary policy by constructing simple theoretical model and conducting empirical study on Indonesian provincial data between 2007 and 2013. The constructed theoretical model shows that monetary policy effectiveness, measured by interest rate elasticity of consumer credit, follows U-shape curve with respect to median age level. There are indications that empirical data statistically confirms the hypothesis. However, further researches in other economies with longer panel data are needed to strongly confirm this relationship."

"One of some problematic issues of identification of the effectiveness of the monetary policy is the question on whether the monetary policy mechanism transmissions can perform fully in transmitting the changes of monetary policies into the national and regional level of economy. On earlier studies, Muelgini (2004) relatively compares the effectiveness of monetary policies of the jive mechanism transmission channels at the national level of the economy employing impulse response function.

The results show that prior to the economic crises in Indonesia credit channel is not ejective, and for after crises periods' interest rates, credit and asset price channels are becoming relatively important. Utilizing similar methodology Laksono (2005) finds that the effectiveness of monetary mechanism varies among regions. This research analyzes the findings of both Muelgini's and Laksono's employing different methodology to evaluate the channels through which monetary policies are transmitted."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat tren dan menganalisis faktor penentu kebijakan cash holding perusahaan manufaktur di Indonesia yang didasarkan pada teori finansial seperti agency theory, pecking order theory, trade off theory, free cash flow theory, dan signaling theory. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2007 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cash holding perusahaan manufaktur di Indonesia dipengaruhi oleh growth opportunity, leverage, net working capital, dividend payment. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional dan kegiatan pembiayaan perusahaan adalah kegiatan yang mempengaruhi kebijakan cash holding.

---

This research aims to see the trend and analyze the factors of manufacturing companies? cash holding policy in Indonesia that based on financial theory such as agency theory, pecking order theory, trade off theory, free cash flow theory, and signaling theory. Manufacturing companies that listed in Jakarta Stock Exchange on period of 2007 - 2011 are used as sample. The result of this research shows that manufacturing companies? cash holding policy in Indonesia is significantly influenced by growth opportunity, leverage, net working capital, dividend payment. In conclusion, operating and financing activities are activities that influence cash holding policy."

"State-owned banks could help stabilize the business cycle if their lending is less procyclical. Such behavior might be driven by stronger reaction to monetary policy, which is likely influenced by government pressure or jawboning. This study investigates the effect of state ownership on lending cyclicality and monetary policy transmission using quarterly bank-level data covering virtually all conventional banks in Indonesia, where centrally state-owned banks are dominant and frequently subject to jawboning. State ownership is found to be associated with lower procyclicality in lending, even countercylicality by some measures, with the effect more pronounced during downcycles compared to upcycles. This might be explained by countercyclicality on their deposit side, which implies that state-owned banks are perceived to be more secure. Finally, there is some evidence that state-owned banks respond more to policy rate, which offers a novel explanation behind their lower procyclicality. These results affirm that some degree of state ownership in the banking system is beneficial for macroeconomic stability.

---

Bank BUMN dapat membantu menstabilkan siklus bisnis jika penyaluran kredit mereka tidak begitu prosiklikal. Perilaku tersebut dapat disebabkan oleh reaksi yang lebih kuat terhadap kebijakan moneter, di mana kemungkinan terdapat tekanan politik. Studi ini meneliti dampak dari kepemilikan negara terhadap siklisitas kredit dan transmisi kebijakan moneter menggunakan data triwulanan tingkat bank yang mencakup hampir semua bank umum di Indonesia, di mana bank BUMN sangat dominan dan dipengaruhi oleh agenda pemerintah. Hasilnya mengindikasi bahwa kepemilikan negara berhubungan dengan prosiklisitas yang lebih rendah, bahkan sampai kontrasiklikal, dengan efeknya lebih kuat saat siklus ekonomi sedang turun. Hal ini mungkin disebabkan oleh sisi deposito yang juga kontrasiklikal, misalnya karena bank BUMN dipercaya lebih aman. Terakhir, terdapat indikasi bahwa bank BUMN merespons lebih terhadap suku bunga kebijakan, yang memberikan penjelasan baru di balik prosiklisitas kredit bank BUMN yang lebih rendah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kepemilikan negara di sektor perbankan dapat bermanfaat bagi stabilitas makroekonomi."