Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitan ini membahasas mengenai analisis manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini, ketidaksiapan Pemerintah Kota Pekanbaru pada masa transisi penanganan manajemen pengelolaan sampah dari pihak ketiga sehingga menyebabkan adanya timbunan sampah yang tidak terangkut seluruhnya oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru karena jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta masih rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sampah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif.Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator berikut: jumlah petugas kebersihan yang masih belum memadai; kinerja pegawai yang belum maksimal; penegakan hukum/pemberian sanksi pada pelanggar pembuang sampah belum berjalan; sarana dan prasana pengelolaan sampah yang belum memadai; sistem pengolahan di TPA yang belum menggunakan sistem sanitary landfill; ketersediaan anggaran baik dari penerimaan retribusi dan biaya operasional masih belum memadai serta belum adanya insentif bagi pengguna sampah; dan peran serta masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah baik dari penyediaan wadah sampah, pemilahan dan pembayaran retribusi.

---

This research examines the analysis of waste management which conducted by the Department of Environment and Sanitation Services of Pekanbaru City. The background of this research unpreparedness of Pekanbaru Municipal Government during the transition of handling of garbage management management from third party causing existence of a high piles of waste that are not fully carried by the Environment and Sanitation Services of Pekanbaru City because the lack of human resources, facilities and infrastructure are not support, and there is no awareness from society to manage the waste. The purpose of this research is to analyze the management of waste management in Pekanbaru City. This research uses post-positivism approach with qualitative method.The result of this research is finding that waste management in Pekanbaru City is still not good enough, it can be seen from the following indicators: the number of janitor is still not enough; performance of employees who have not maximized; law enforcement/sanctioning of violators of garbage disposal not yet in operation; facilities and infrastructure of inadequate waste management; a processing system in a landfill that has not yet used a sanitary landfill system; the availability of budget both from the receipt of retribution and operational costs is still not adequate and there is no incentive for users of waste; and community participation that has not fully supported the implementation of waste management from the provision of waste containers, sorting and retribution payments."

"Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang untuk mengembangkan dirinya, diperlukan perencanaan strategis yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang tertuang dalam Perencanaan Strategis Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang Tahun 2005 - Tahun 2008.Dalam menyusun Perencanaan Strategis Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data kuantitatif secara deskriptif juga menggunakan metode wawancara mendalam dalam penyusunan ini melalui beberapa tahap yaitu I Input Stage terdiri data analisis lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan CDMG yang terdiri dan Pimpinan BTKL, Kasub Bag TO, Koordinator UPF. Pada tahap II Matching Stage, didalam CDMG dilakukan analisis Internal - Eksternal Matriks, SWOT Matriks dan menggunakan konsep Balanced Scorecard dalarn menentukan inisiatif strategi. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap III Decision Stage menggunakan Matriks QSPM dipadukan dengan konsep Balanced Scorecard untuk mendapatkan prioritas strategi.Berdasarkan konsep Balanced Scorecard dari hasil penelitian maka didapatkan inisiatif strategi yaitu perspektif keuangan pelanggan, proses bisnis intern dan pembelajaran / pertumbuhan dan berdasarkan konsep QSPM (Quantitative Strategi PIanning Matrix) maka didapatkan 10 strategi yang tercantum dalam table plan of action.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang memiliki faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman dan faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan, walaupun pesaing BTKL Palembang lebih unggul, tetapi masih diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitasnya.Inisiatif strategis yang dipilih perlu diimplementasikan dengan memadukan konsep Balanced Scorecard yaitu menggunakan 4 perspektif dan dengan konsep Quantitatif Strategi Planning Matriks sehingga menghasilkan prioritas strategi.

---

Palembang Environmental Health Technique Hall, to develop itself needed a strategic plan matching with vision, mission and aim of Palembang Environmental Health Technique Hall as written in the Palembang Environmental Health Technique Hall Year 2005 - Year 2008

In arranging Strategic Plan of Palembang Environmental Health Technique Hall conducted some research by using qualitative method and analyze the quantitative data by descriptively also using circumstantial interview method in this compilation through some phase that is phase I, Input stage consisted of the external and internal environmental analysis conducted by CDMG which consist the Head BTKI, the Head of TU Sub unit, UPF Coordinator. At phase II, matching stage, in CDMG has been using Internal - External Matrix, SWOT Matrix also using Balanced Scorecard concept in determining initiative strategy. The last phase that is phase DI, Decision Stage using the QSPM matrix allied with Balanced Scorecard concept to get the strategy priority.

Based on Balanced Scorecard concept from research result hence initiative strategies which are client financial perspective, intern business process and the study or growth and based on the QSPM (Quantitative Strategy Planning Matrix) concept hence 10 strategies with contained in table plan of action.

In this research concluded that Palembang Environmental Health Technique Hall got a bigger opportunity factor than threat factor and strength factor bigger than weakness factor, although the competitor of Palembang BTICL is better, but still needs an action to increase its quality.

Initiative strategic that have been selected, needed to be implementation by combining Balanced Scorecard concept which use 4 perspective and by concept of Quantitative strategy Planning Matrix so that the strategy priority can be yield."

"Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan ofeh aktivitas perkantoran adalah dengan menerapkan manajemen lingkungan dari ISO 14000 di lingkungan perkantoran melalui program eco-office atau green office. Eco-office adalah salah satu upaya yang efektif untuk rnewujudkan efisiensi penggunaan sumberdaya sekaligus menjadikan komunitas ramah lingkungan. Ecaoffce sebagaimana sifat dari suatu standar ini bersifat umum sehingga dapat diterapkan di berbagai jenis perkantoran seperti kantor pemerintahan pusat maupun daerah, swasta, publik atau privat, kantor besar dengan jumlah karyawan yang banyak maupun kantor kecil dengan karyawan beberapa orang saja.Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah mendapatkan baseline data mengenai faktor-faktor penerapan Program eco-office seperti konsumsi energi, konsumsi air bersih, pengadaan barang, penggunaan kertas/stationery, upaya pengurangan timbulan sampah dan pengolahannya, dan penggunaan kendaraan. Data tersebut akan digunakan menjajaki kemungkinan penerapan eco-office di lingkungan kantor pemerintahan. Kedua adalah untuk mengkaji penerapan era-office di kantor yang menentukan kebijakan lingkungan dibandingkan kantor yang bukan penentu kebijakan lingkungan. Untuk studi kasus dipilih Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah 1) Jika konsep eco-office dapat diterapkan di setiap perkantoran di Indonesia, maka dapat menghemat penggunaan energi dan air, dan jumlah sampah yang dihasilkan dapat direduksi; 2) Kantor penentu kebijakan lingkungan akan lebih banyak menerapkan aspek eco-office dibandingkan dengan kantor yang bukan penentu kebijakan lingkungan. kWh/orang/bulan. Konsumsi listrik di KPDT rata-rata pada dari bulan Pebruari-Desember 2004 adalah 76036,4 kWh perbulannya dan rata-rata perorang tiap bulannya adalah 337,94 kWh/orang/bulan; 3) Pengadaan Barang: Pengadaan barang di KLH dan KPDT yang dipenuhi oleh Bagian Kerumahtanggaan hanya bersifat pengadaan rutin sedangkan untuk kebutuhan suatu proyek tertentu dipenuhi masing-masing; 4) Konsumsi Kertas: Konsumsi kertas perorang tidak dapat diketahui karena tidak ada informasi yang jelas jumlah pengadaannya, karena tersebar di tiap-tiap unit kerja berdasarkan kebutuhan nyata/proyek. Pegawai di kedua kantor rata-rata terlibat aktif dalam pengurangan jumlah sampah kertas. Manajemen penggunaan kertas lebih banyak menggunakan prinsip reuse, 5) Timbulan Sampah dan Pengelolaannya: Rata-rata timbulan sampah perhari 972,6 Titer/hari di KLH dan 165,4 liter/hari di KPDT. Jadi rata-rata tiap prang menghasilkan sampah 1,273 liter/prang/had di KLH dan 0,735 liter/orang/hari di KPDT. Sosialisasi pemilahan sampah pemah ada di KLH dan fasilitas tempat sampah berdasarkan jenisnya juga tersedia, akan tetapi belum berjalan semestinya. Sudah tersedia fasilitas pengomposan dan program pengomposan. Di KPDT belum ada sosialisasi tersebut dan fasilitas tempat sampahnya masih disatukan; 6) Penggunaan Kendaraan: KLH mempunyai kebijakan pengujian emisi kendaraan pegawainya, sedangkan di KPDT belum ada; 7) Persepsi Pegawai: Pegawai di masing-masing kantor memberikan respon dan persepsi yang baik pada konsep eco-office.Kesimpulan dari studi kasus ini yaltu: 1) Kebijakan lingkungan yang secara khusus dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan eco-office belum ada, balk di KLH maupun di KPDT. Di KLH kebijakan iingkungan mengenai eco-office ini bare dirumuskan dan masih dalam tatanan konsep yang akan segera diformulasikan menjaadi suatu kebijakan 2) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa KLH sebagai institusi penentu kebijakan lingkungan hidup mempunyai kelebihan dari KPDT dalam beberapa aspek eco-office yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan kantor, jumlah pemakaian air bersih dan listrik, pengelolaan sampah, program uji emisi kendaraan.Saran-saran: 1) Pembuat kebijakan di tiap kantor dapat segera menerapkan program eco-office sebagai upaya kesadaran terhadap lingkungannya dengan prioritas pada konservasi energi dan air bersih serta reduksi timbulan sampah perkantoran. Konsep SML pada ISO 14001 dapat menjadi rujukan untuk pengembangan yang berkelanjutan; 2) Penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai dan terdistribusi secara merata berdasarkan jenisnya disertai dengan pelabelan yang jelas, sosialisasi yang baik serta pengawasannya yang kontinyu; 3) Penyediaan tempat sampah khusus untuk kertas (paper bin) di setiap sumber penghasilnya seperti dekat mesin fotokopi dan printer; 4) Berkenaan dengan penghematan energi maka perlu diupayakan pengaturan waktu penggunaan elevator/lift pada jam jam tertentu untuk menghemat penggunaan energi listrik, penyetelan mode stand by pada tiap komputer, mematikan listrik di ruangan pada saat istirahat atau tidak ada prang, reformulasi arsitektural dengan mempertimbangkan kelimpahan energi terbaharukan dan konsep green building, 5) Menurut pengamatan visual maka terjadi ketidakefisienan dari pemakaian AC yang disebabkan oleh sistem penyekatan ruangan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan sistem penyekatan ruangan dengan mempertimbangkan hal tersebut; 6) Untuk mengurangi jumlah sampah, maka penggunaan kertas perlu menjadi perhatian khusus tenatama dengan membudayakan penggunaan double sided dan paradigma 3R dengan mengutamakan tahapan reduce, reuse dan recycle. Dengan dihubungkan saran ke-3 maka pengefolaan sampah kertas terpisah dari sampah Iainnya. Untuk keperiuan makan-minum pada saat ada kegiatan seminar, sidang, rapat, daan lain-lain disediakan dengan sistem perasmanan; 7) Penerapan eco-office menyentuh masalah teknis dan pengelolaan melalui Sistem Manajemen Lingkungan maka berkenaan dengan INPRES No.5 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi sebaiknya pemerintah menerapkan secara komprehensif dengan mendukung terciptanya eco-oft ceaeco-project-eco-city.

---

The implementation of environment management from ISO 14000 through eco-office or green office will be one of pollution prevention and reduction effort in office activities. Eco-Office is an effective effort to establish resources efficiency and environmentally communities. Eco-Office can implement in various office activities including central and regional government office, private sector office as well as big and small office.

The objective of research are as follow, first, to collect data baseline in regard to eco-office implementation factor e.g. energy and clean water consumption, material supplying use of paper/stationery, waste and its handling and, vehicle use. The data will be use for possibility of implementation of eco-office program in government offices. Second, to investigate eco-office implementation in office that issued environmental regulatory compared to another office. The State Ministry of Environment (KLH) and The State Ministry of Less Developed Region (KPDT) have been chosen for this case study. The purpose of research hypothesis are 1) if concept of eco-office is applied to office in Indonesia, energy and clean water consumption can be minimized and reduction of waste generation; 2) the office that issued environmental regulatory should be applied better eco-office aspects rather than another office.

The results of research from each office show that 1) water consumption: average KLH's water consumption in 2004 is 1818,83 m3 per month or 2,3807 m3/person, whereas the average of clean water consumption in KPDT from June 2004 to March 2005 is 1962,3 m3 per month or 8,7213 m3/person; 2) energy consumption: average KLH's electrical consumption in 2004 is 167200 kWh per month or 218,85 liter/person in KPDT. Publication of waste separation has been applied in KLH and waste disposal facilities are also available for each type of waste, however this program didn't work properly. Composting facility and its program has been established. Whereas in KPDT both of them were not applied yet; 6) vehicle use: transportation emission test has been implemented for employing KLH, however it is not done in KPDT; 7) employees perception: employees in both of offices have given a positive response and good perception to eco-office concept.

The conclusion of this case study are as follow 1) especially in KLH or KPDT there ware no regulation of eco-office which implemented. But in KLH, they will establish the concept of eco-office to regulation 2) based on study it known that KLH was better efforts than KPDT in eco-office aspect e.g. regulatory of office environment, clean water and electric consumption, waste management, test of vehicle emission.

Recommendations: 1) the policy authorized in each could be immediately implemented eco-office program as environmental effort awareness which conservation of water and energy, and waste minimize. EMS in ISO 14001 can be referenced to sustain development; 2) the facilities of waste disposal should be in good manner, distributed properly for its types of waste, and a clearly label, a good publication and monitoring; 3) specific waste disposal for paper is provided near to the source e.g. photocopier machine and printer; 4) management of elevator/lift use at certain time, establish stand by mode in all computers, turn off the lighting of room in rest time or if no one, architecture reformulation to use renewable energy and green building concept for electrics energy efficiency; 5) Visually, there are inefficiency of AC system caused by room partitioning system, thus it is necessary to modify the system; 6) reduction of waste amount that produced from food accomplishment at the seminar activity, conference, meeting of group, and others are provided by "prasmanan" and separately handling for waste paper, double sided printing, and implement the 3R principle; 7) implementation of eco-office is improved technically and its management from EMS aspects. Therefore the INPRES No. 5 of 2005 regarding Energy Efficiency should be comprehensively implemented by fully support ecooffice-ecoproject eco-city."

"Pembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Hal ini telah ditetapkan dalam GBHN 1993. yaitu terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, tanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.Untuk mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup tersebut dibuat berbagai kebijaksanaan dan perangkat hukum pendukungnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat telah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), sedangkan di daerah dibentuk Bapedalda (Badan Pengendalaian Dampak Lingkungan Daerah) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.Guna mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Propinsi Jambi, maka pemerintah setempat menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) dan kemudian diganti dengan Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda), yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di propinsi ini. Ada 3 (tiga) masalah lingkungan hidup yang mendapat prioritas Pemerintah Propinsi Jambi saat ini yaitu, masalah penebangan liar (illegal logging), masalah PETI (penambangan emas tanpa izin), dan masalah pembabatan hutan bakau (mangrove).Bagaimana kinerja lembaga ini dalam menangani masalah lingkungan yang terjadi di Propinsi Jambi adalah fokus dari penelitian ini. Kinerja lembaga ini dapat ditinjau dari Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan Renstra (Rencana Strategis) yang dibuat lembaga ini. Bertolak dari permasalahan itu maka tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Tupoksi dan Renstra, apa ada keterkaitan satu sama lainnya, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi, dan bagaimana kinerja Bapedalda tersebut.Berdasarkan analisis isi (teks), terdapat keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi dengan rencana strategis Bapedalda Propinsi Jambi. Proses analisis dimulai dari Tupoksi, kemudian Renstra yang diuraikan dalam bentuk program dan kegiatan, dan terakhir realisasinya. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi maka, peneliti melakukan uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Sedangkan untuk mengukur kinerja lembaga menggunakan metode pengukuran dengan Skala Likert. Berdasarkan uji regresi berganda, maka dapat diketahui bahwa kinerja Bapedalda Propinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh empat faktor tersebut dengan nilai R Square 0,903 atau 90%. Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan skala likert, maka secara keseluruhan kinerja lembaga ini masuk dalam kreteria Baik (76,73%). Bila dilihat berdasarkan masing-masing faktor maka faktor Kepemimpinan (85%) ini masuk dalam kriteria Sangat Baik. Meskipun demikian, ditinjau dari faktor sumberdaya khususnya sarana pada lembaga ini perlu ditingkatkan lagi (69,08%).Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) ada kesesuaian antara Tupoksi dan Renstra yang dibuat Bapedalda Propinsi Jambi. (2) Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda yaitu, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya (sumberdaya manusia, dana) dan koordinasi. (3) Kinerja Bapedalda Propinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masuk dalam kriteria Baik (76,73%).Saran dari hasil penelitian ini (1) Pengelolaan lingkungan merupakan kerja multi-sector, multi-diciplinary, multi-temporal, dan multi-scale, maka perlu pengembangan keterpaduan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan peningkatan hubungan antar lembaga, (2) Diperlukan perubahan kebijakan, khususnya peningkatan kualitas kelembagaan dengan memperbaiki unsur-unsur pendukung.

---

Environmental development is a sub-system of national development. This has been specified in GBHN 1993 that is forming dynamically harmony with citizenry improvement to warranty continuous national development. Therefore, responsibility in environmental control is the collective commitment between the society and government.

In order to reach the environmental development, there are many supporting policies and law force both centrally and regionally. Ministry of Environment (MNLH) and the Environmental Impact Control Council (Bapedal) has been established within the central level. While regionally, there are Regional Environmental Impact Control Council (Bapedalda) complies with the Domestic Minister's decree no. 98/1996, about the Environmental Impact Control Council organizational and administration guides.

To overcome various environmental issues in Jambi, its local government has established Bapedalda of Jambi that functioning as the coordinating institution to assess many environmental problem, which often to occur in this province. There are three environmental issues, which have been its priority, such as illegal logging, illegal mining and mangrove forest pruning.

About how does this institution works in assessing environmental issues, which occur in Jambi, are the focus of this study. The institution's performance may review from its Main Task and Function (Tupoksi) and Strategy Planning (Renstra) that has made. Whether the Renstra and Tupoksi commencement complying the Section 19 and 20 of the Regulation No. 5/2000 of Jambi, and factors which, affecting its performance. Therefore, intention of this study is to inquire of how Tupoksi and Renstra commencement, whether they are related, and what factors which may affects the Jambi Bapedalda's performance, and how is its performance in the extent of the affecting factors. This research was done through descriptive method and census sampling of entire Bapedalda's employees. The analysed unit is Bapedalda of Jambi.

Based upon textual analysis, there are relationship between main task and function with the Jambi Province Bapedalda's strategic plan. The analysis process started from Tupoksi, then describing Renstra into programs and activities, and its realization lastly. To recognizing the performance of Jambi Bapedalda, the author has commencing doubled-regression examination using SPSS. While the Likert-Scale measurement method was used to measure its performance. Based on a doubled regression examination, it has been recognized that the Jambi Province Bapedalda's performance is dependent to those factors, by an R Square value of 0,903 or 90%. Meanwhile, from the measurement results using Likert Scale, concluded that generally, the Institution's performance is in Good criterion (76,73%). Viewed from these factors, solely, its Leadership is Very Good (85%). However, viewed from its resources special of infrastructure, it shall be more improved (69,08%).

From the results, concluded that; (1) there are appropriateness between Tupoksi and Renstra which made by Bapedalda of Jambi. (2) There are four factors, which influencing its performance such as; leadership, organizational structure, resources (human, funding and infrastructure) and coordination, after the doubled-regression examination, its performance dependence to these four factors are high. While, the Likertscale measurement said that the institution's performance is good (76,73%).

Suggestion result of the research (1) Environmental management represent activity multi sector, multi dicipline, multi temporal, and multi scale, therefore environmental management need to improve coordination inter stake holders. (2) Needed by change of policy, specially the make-up of the quality of institute to improve supporter element."