Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam situasi perekonomian dunia yang tidak menentu saat ini, memang menarik untuk menganalisa, apakah kebijakan perekonomian Indonesia sudah cukup tepat untuk menghadapi carut marut perekonomian global yang demikian terpuruk saat ini; atau perekonomian Indonesia akan turut terpuruk dengan tekanan resesi ekonomi dunia yang sedemikian besar. Tulisan ini akan mencoba melihat latar belakang terjadinya krisis dan menyelami kebijakan-kebijakan yang telah diambil Pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis, untuk kemudian dianalisa secara ringkas dan diambil kesimpulan dan dibuat saran masukan untuk menambah khasanah dalam mengatasi masalah yang harus dihadapi bersama oleh bangsa Indonesia saat ini."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini merupakan kajian literatur yang meninjau pandangan pakar dalam ekonomi politik internasional tentang gagasan proteksionisme dan penerapan kebijakannya di tengah liberalisasi perdagangan dunia. Secara teoritis terdapat perdebatan yang mengkritisi pandangan ekonomi neo-klasik sebagai landasan dari perkembangan liberalisasi perdagangan dunia saat ini. Pandangan teoritis ekonomi neo-klasik yang bersifat statis dalam memandang nilai-nilai perdagangan yang liberal, multilateral, bebas hambatan, dan non-diskriminatif sulit berhadapan dengan perubahan ekonomi politik dunia yang sangat dinamis. Temuan secara teoritis konsiten dengan tinjauan empiris dari penerapan kebijakan perdagangan di negara maju dan negara berkembang. Dinamisnya faktor ekonomi politik, membuat negara tidak bisa menerapkan konsep perdagangan bebas secara utuh untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan dunia. Proteksionisme akan selalu hadir dengan berbagai instrumen kebijakannya ditengah liberalisasi perdagangan dunia.

---

This thesis is a literature review that looked at the views of experts in international political economy about the idea of protectionism and its policy implementation in world trade liberalization. Theoretically there is a debate in criticizing the classical economics liberal thought as the basic idea of the development of today's world trade liberalization. Theoretical view of neo-classical economics which are static in looking at the liberal, multilateral, barrier-free, and nondiscriminatory values of world trade having some difficulty in dealing with dynamic changes in the world political economy. Consistently, theoretical findings have been approved by empirical review of the implementation of trade policies in the developed and developing countries. The dynamic of political economy factors makes the country can not apply the concept of free trade as a whole to win the competition in world trade. Protectionism will always be present, with its variety of policy instruments, in the liberalization of world trade."

"Dalam disertasi ini saya ingin menunjukkan bahwa posisi polisi wanita (polwan) di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan (Polrestro Jaksel) ditentukan oleh interaksinya dengan polisi Iaki-laki (polki) dalam sebuah dunia kerja yang disebut dunia kerja Iaki-Iaki. Hubungan polwan polki tersebut banyak dipengaruhi oleh struktur gender, meskipun demikian daiam berbagai struktur hubungan, struktur gender tersebut dapat di "simpan" sesuai dengan konteks yang melingkupi dan kebutuhan pelaku hubungan.Disertasi ini menekankan bahwa penggolongan merupakan fenomena individual yang muncul dalam interaksi sosial. Fokus pembahasan ditujukan kepada polwan dan polki, baik sebagai individu maupun golongan dan hubungan keduanya dalam lingkungan dunia kerianya yaitu kepoiisian yang disebut dunia kerja Iaki-Iaki.Dunia kerja di Polrestro Jaksel dipersepsikan sebagai dunia kerja Iaki-laki karena sangat lama kepolisian di Indonesia hanya mempunyai anggota polki dan baru pada pertengahan abad ke 20 polwan masuk ke dalamnya. Dengan anggota hanya Iaki-Iaki, kebudayaan polisiyang berkembang di sana menjurus bersifat patriarkal dan maskulin mengedepankan dan mengakomodasi kepentingan "patriark", bapak atau Iaki-Iaki. Hal ini tentu juga mempengaruhi Polrestro Jaksel sebagai bagian dari Polri. Kebudayaan tersebut menekankan pada temperamen maskulin yang cenderung mengakomodasi ciri-ciri bersifat teguh, kuat, agresif, ingin tahu, ambisius, perencana, Iugas, tegas, cepat, pragmatis, bertanggung jawab, original, kompetitif, dan berorientasi kepada hasil. Kebudayaan seperti itu cenderung menolak kehadiran perempuan/polwan dan mengedepankan chauvinisme laki-laki.Sejarah Polri telah membuktikan signitikansi penolakan itu dengan kenyataan bahwa masuknya polwan ke dalam Polri bukan inisiatif dari Iingkungan Polri sendiri. Polwan masuk Iebih karena dorongan politis atau tekanan dari Iuar Polri yaitu ketika golongan perempuan di Indonesia memperjuangkan kesetaraan dengan golongan laki-laki. Terlebih lagi pada masa Polri menjadi bagian ABRI, penolakan terhadap perempuan bahkan muncul dalam berbagai aturan formal yang diskriminatif dan bias gender. Dengan demikian signitikansi batas golongan polwan-polki makin kuat dan posisi polwan makin bergeser dari kesetaraan dengan polki. Perubahan baru datang setelah Polri mandiri di tahun 2000 dan menentukan paradigma baru yang berupaya menjujung tinggi HAM. Akan tetapi karena bias gender berkaitan dengan kebudayaan, perubahannya tidak mudah dan penolakan terhadap perempuan atau anggapan bahwa perempuan adalah goiongan liyan yang tidak setara tidak dapat segera hapus.Hubungan polwan-polki yang menentukan posisinya tercermin pada pengalaman polwan dan polki selama menjalani proses manajemen personal dan hubungan sosial polwan-polki sebagai atasan, bawahan, rekan sekerja dan anggota masyarakat yang membutuhkan peiayanan polisi. Posisi polwan Polrestro Jaksel dalam hubungan polwan-polki pada manajemen personal di kesatuan tersebut, menunjukkan bahwa penolakan atas dasar gender terhadap polwan masih tinggi.Bias gender masih berlangsung pada proses seleksi rekrutmen, penempatan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang terjadi terutarna karena adanya konstruksi pemisahan pekerjaan polwan-polki di mana polwan cenderung ditempatkan di fungsi pembinaan dan poiki operasionai. Polwan juga mendapati bahwa semua nilai, norma, kebiasaan sampai kepada aturan formal seperti petunjuk peiaksanaan (juklak) dan petunjuk Iapangan (jukiap) disusun untuk mengakomodasi kondisi dan kepenting-an laki-laki serta tidak pemah disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan perempuan yang me-mpunyai hak untuk menjalankan fungsi reproduksinya sambil bekerja Daiam hai ini hak perempuan untuk melaksanakan fungsi reproduksinya, hamil, melahirkan dan menyusui serta merawat balita selalu didikotomikan dengan profesionalitasnya sebagai polisi atau haknya untuk bekerja. Dengan adanya pemisahan pekerjaan atas dasar gender, membuat polwan jarang unggul dalam persaingan memperebutkan sumber daya PoIri.Meskipun demikian pada penanganan kasus di beberapa fungsi operasional atau dengan munculnya kepentingan-kepentingan individual tertentu, kebutuhan polwan untuk menjalankan peran gendernya sambil menjalankan profesinya dapat ditoierir dan diakomodasi oieh kesatuannya karena pengingkaran terhadap hak polwan sebagai perempuan akan berdampak mengurangi kinerja kesatuan dan prestasi kerja kepala kesatuan. Artinya, dalam hubungan polki - polwan, berbagai masalah atas dasar gender akan "diam" apabiia posisi polwan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan individual pelaku hubungan.Di samping itu Polri diadministrasikan meialui manajemen dan pengorganisasian secara sentralistik dan pada tiap tingkatan manajemen kesatuan kepolisian baik secara vertikai maupun horisontal, konteks pengaruh Iingkungannya berbeda. Dengan demikian penolakan atas dasar penggolongan apapun (gender, pangkat, Iulusan pendidikan dan Iainnya) juga akan "diam' apabila sebuah posisi ditentukan oleh kebijakan struktur yang iebih tinggi. Tetapi dalam kondisi yang Iain, apabila tidak ada intervensi kebijakan atasan, atau tidak ada kelarkaitan dengan kepentingan indvidual yang lain, karena kuatnya struktur gender dalam hubungan polwan-polki, posisi polwan Polrestro Jaksel terbukti rendah.

---

In this dissertation, I would like to show that the position of female police officer (police women or polwan) in Metro South Jakarta Resort Police (Polresto Jaksel) is determined by their interaction with male police officer (policemen or polki) within the working environment so-called men's world. The relationship between polwan and polki is greatly influenced by gender structure, although in many relationships, such structure can be "kept" in accordance with the surrounding context and the needs of the people in the relationship.This dissertation stresses that grouping is an individual phenomena appearing in social interaction. The focus is placed on polwan and polki, both as individuals and groups and the relationship between the two of them within the police work environment which is often regarded as men's world.The world of work al Polrestro Jaksel is seen as men's world because for a long time the Indonesian police force only accepted male police officers. lt was only in the mid 20th century that female police ofhcers started to be accepted to enter. With male only members, the culture that developed tends to be patriarchal and masculine, where the priority lies at accommodating men's interests. This also influenced Polrestro Jaksel as part of the Indonesian Police. The culture emphasizes on masculine temperament with characters such as tough, strong, aggressive, curious, ambitious, planning, straightfonivard, decisive, quick, pragmatic, responsible, original, competitive, and result-oriented. Such culture tends to deny the existence of female police officers and put fonivard male chauvinism instead.Polri's history has proven the significance of such rejection with the fact that polwan started to enter Polri not as an initiative from Polri itself. Instead, it was more because of a political drive or outside pressure, which is when the women in Indonesia started to fight for equality to men. Even more when Polri became part of the Indonesian Army (ABRI), rejection against women even appeared inthe form of formal regulations that were discriminative and gender-biased Therefore, the significance of the difference between polwan-polki was stronger and polwan's position shifted even further from their inequality to men. A new change came when Polri became independent in 2000 and they found a new paradigm with efforts to uphold human rights. However, because gender-biased is related to culture, the change has not been easy and rejection against women or school of thought that says women are unequal cannot be eradicated anytime soon.The relationship between polwan-polki that determined their positions is reflected in their experience during personnel management and the social relationship between polwan-polki as superior, subordinate, colleague and members of society who need police's service. Polwan's position in Polrestro Jaksel in their relationship to polki within the personnel management of the unit shows that rejection based on gender is still high.Gender bias still continues during selectionlrecruitment process, placement and education opportunities. This occurs mostly because of the construction that separates the work of polwan-polki where polwan tends to be placed in preemptive function while polki in operational. Polwan also hnds that all the values, norms, customs and formal regulations such as implementation guidelines (juklak) and field guidelines (juklap) were formulated to accommodate men's conditions and interests and they were never adjusted to accommodate women's rights to exercise their reproductive rights while working. In this case, women's right to exercise their reproductive rights such as being pregnant, giving birth and breastfeeding, as well as taking care of young children, is always dichotomized with their professionalism as polioe ofticers or their right to work. The gender-based work separation has caused polwan to have fewer opportunities to excel in the competition over Polri's resources.Nevertheless, in terms of case handling in several operational functions or when certain individuals' interests arise, the need for polwan to play their gender role while still living their profession can be tolerated and accommodated by their units because denial against polwan's rights as women will impact on less unit performance and the achievement of the unit chief. This means that in the relationship between polki and polwan, various gender problems will be "still" when polwan's position is related to the interests of the individuals within the relationship.Apart from that, Poln is centrally managed and organized, and on every management level in police units both vertically and horizontally, the context of environmental influence is difference. Therefore, the rejection based on any classifications (gender, rank, educational baclgqround and others) will also be "silent" when a position is detennined by higher structural policy. However, in another condition, when there is no intenrention on the superior's policy, or there is no relation to other individuals' interests, the strong gender structure within polwan-polki relationship has been proven to cause polwan from Polrestro Jaksel to have low position."

"Indonesia dengan penduduk kurang lebih 202 juta merupakan salah satu pasar yang potensial di dunia. Hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru mempunyai peran dalam mengubah gaya hidup masyarakat. Jakarta sebagai Ibukota negara saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 9 juta. Dan di siang hari jumlah ini dapat meningkat menjadi 11 juta penduduk. Berdasarkan data di atas sebenarnya pengusaha dalam negeri mempunyai pasar domestik yang cukup besar untuk memasarkan produk-produknya.Industri peritelan omsetnya pada tahun 1996 mencapai angka Rp. 7 triliun, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 20% (bila tingkat pertumbuhan ini dapat dipertahankan) maka pada tahun 2003 omset industri ini akan mencapai Rp. 16 triliun. Bidang usaha yang semula hanya dianggap mainan, kini menjadi bidang usaha yang layak diperhitungkan karena mempunyai prospek yang menjanjikan. Bila suatu pusat perbelanjaan mampu menguasai 25% pangsa pasar maka omset yang mampu diraihnya adalah Rp. 4 triliun (angka yang cukup besar tentunya). Selain itu mulai PELITA VII nanti, Presiden Soeharto mentargetkan sektor pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar di luar minyak bumi dan gas alam.Penelitian ini mencoba untuk menganalisis posisi PASARAYA dalam menangkap peluang pasar yang ada. Di samping harus menghadapi sejumlah tantangan seperti kekurangkonsistenan para birokrat dalam mengimplementasikan peraturan yang telah dibuatnya. Kendala lain yang lebih besar akan dihadapi adalah era perdagangan bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003. Pada era ini hambatan yang sifatnya tariff terutama maupun non-tariff harus dihapuskan. Jalannya era perdagangan bebas (terutama barang dan jasa) ini akan diawasi dengan ketat oleh WTO (World Trade Organization) suatu badan yang dibentuk bersama oleh 117 negara.PASARAYA yang sudah 24 tahun memiliki pengalaman dalam mengelola usaha peritelan, saat ini mempunyai aset sekitar Rp. 1,5 triliun dan memperkerjakan pegawai sekurang-kurangnya 5.000 pegawai. Dari data kinerja, tampak prestasinya tidak sejalan dengan usia yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini akan memotret faktor-faktor yang kiranya memperlambat pertumbuhan Pusat Perbelanjaan ini. Analisisnya akan menggunakan pendekatan McKinsey General Electric, pendekatan ini sekaligus dapat memvisualisasikan posisi Pusat Perbelanjaan PASARAYA sekarang dan pada masa yang akan datang. Selain itu untuk mendukung penelitian ini, dilakukan juga riset ke para pembelanja yang sering datang ke pusat-pusat perbelanjaan. Dari mereka yang ingin didapat adalah pengalaman yang mereka pernah alami dan harapan yang ada terhadap Pusat Perbelanjaan ini.Strategi yang digunakan adalah membenahi kembali arah usaha dan investasi SDM, sehingga segala yang berkaitan dengan usaha peritelan dapat ditangani oleh pegawai yang menjiwai dan kompeten di bidangnya. Di samping itu keunggulan yang selama ini ada yakni mengelola kerajinan dan batik perlu diberdayakan kembali."

"Tulisan ini menjelaskan peran komunitas muslim yang hidup di Bali. Sebagai umat agama yang minoritas dan hidup di tengah-tengah tradisi keberagamaan yang didominasi oleh ajaran Hindu, diperlukan peran komunitas yang mampu menciptakan sistem sosial keberagamaan yang inklusif dan dinamis. Dengan mengangkat beberapa komunitas muslim seperti Masjid Ibnu Batutah, Ukhuwah Masjid-Mushala, Kelompok Maiyah yang selama ini cukup berperan penting dalam menggerakkan kegiatan keberagamaan dan melibatkan banyak pihak secara lintas batas (baik keimanan maupun profesi), tulisan ini menganalisis bagaimana peran mereka di tengah kuatnya dominasi tradisi Hindu di Bali, bagaimana cara mereka membangun pola indoktrinasi yang moderat di kalangan intra umat Islam maupun antar umat beragama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan tehnik pengambilan data melalui wawancara secara mendalam, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa peran komunitas seperti Masjid Ibnu Batutah, Ukhuwah Masjid-Mushala, Kelompok Maiyah sangat prospektif sebagai simpul penggerak keberagamaan yang inklusif di Bali. Dengan caranya masing-masing dan pendekatan asosiatif, ketiga komunitas tersebut cukup aktif melibatkan banyak pihak dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang bisa memantik apresiasi dan respon positif dari masyarakat luas terhadap posisi umat muslim yang ada di Bali."