Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan aspek-aspek hifdzun nasl penjagaan keturunan terhadap kesejahteraan pada level rumah tangga di Indonesia. Kesejahteraan ini terdiri dari kesejahteraan subjektif, yang diukur berdasarkan kesejahteraan subjektif saat ini dan kebahagiaan, serta dilengkapi dengan kesejahteraan objektif yang diukur dengan tingkat pengeluaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan penjagaan keturunan hifdzun nasl yang bermula sejak tahun 2007 hingga 2014. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey IFLS gelombang ke 4 dan 5. Untuk melihat pengaruh terhadap kesejahteraan subjektif, peneliti menggunakan ordered logit sebagai metode estimasi. Sedangkan, untuk melihat pengaruh terhadap kesejahteraan objektif, peneliti menggunakan metode regresi atau OLS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penjagaan keturunan tidak mengurangi rumah tangga untuk tetap merasa sejahtera dan bahagia. Dengan demikian, penelitian ini memberi implikasi kepada pihak-pihak yang memiliki dan/atau mengasuh anak, agar dapat menjaga keturunannya dengan baik.

---

This study discusses the effect of applying aspects of hifdzun nasl to welfare at the household level in Indonesia. Those welfare consist of subjective wellbeing, as measured by the current subjective wellbeing and happiness, and complemented by objective well being as measured by the level of expenditure. This study aims to examine the application of safeguard of offspring hifdzun nasl that began in 2007 until 2014. Therefore, this study used Indonesian Family Life Survey IFLS data of the 4th and 5th waves. To see the effect on subjective wellbeing, researchers used an ordered logit as an estimate method. Meanwhile, to see the effect on the objective welfare, the researcher used regression or OLS method. The results of this study prove that the safeguard of offspring does not reduce the household to stay feel prosperous and happy. Thus, this study has implications for those who have and or nurture children, in order to safeguard their offspring well."

"Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan panel data regression model dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosisi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

---

Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive assosiation with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari pembiayaan mikro terhadap usaha para penerimanya, sehingga secara spesifik akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyekolahkan anak-anak yang mereka miliki. Penelitian ini menggunakan dua jenis pemodelan. Yang pertama adalah model yang melihat dampak dari pembiayaan mikro di Indonesia terhadap kemampuan para penerimanya dalam melanjutkan pendidikan anak dan/atau tanggungannya setelah jenjang wajib belajar, dan yang kedua adalah dampak dari pembiayaan mikro di Indonesia terhadap kemampuan para penerimanya dalam melanjutkan pendidikan anak dan/atau tanggungannya hingga jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan data primer dari 239 responden yang bersifat purposive. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 3 tiga variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada kedua model, yaitu jenis kelamin, umur, dan waktu terakhir kali meminjam.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the impact of microfinance on the business of the recipients, how it will specifically affect their ability to schooling their children. This research uses two kinds of modeling. The first is a model that sees the impact of microfinance in Indonesia on the ability of its recipients to continue their children 39s and or dependent s education to higher levels of compulsory education, and the second is the impact of microfinance in Indonesia on the ability of its recipients to continue their children 39s children 39s and or dependents education to college level. This study uses primary data from 239 purposive respondents. The result of the research shows that there are only 3 three variables which are very significant to the dependent variable in the second model, namely sex, age, and the last time of the loan. "

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."

"Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai segudang permasalahan yang sangat rumit. Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh arus urbanisasi menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut yaitu menjamurnya perumahan kumuhdibantaran sungai ciliwung. Pendirian bangunan tersebut membuat lebar sungai ciliwung menyempitdanpada akhirnya menjadi salah satu faktor utama banjir di Jakarta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan normalisasi sungai Ciliwung dan merelokasi pemukiman tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat seberapa besar dampak kebijakan relokasi terhadap perubahan fisik, ekonomi,sosial dan kesejahteraan islami. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebijakan relokasi warga Bukit Duri kerusunawa Rawa Bebek Jakarta Timur. Teknik pengambilan data melalui wawancara langsung berdasarkan kuisioner. Data yang digunakan pada aspek fisik yaitu luas rumah, jumlah ruangan, material rumah, dan sanitasi. Selanjutnya, pada aspek ekonomi menggunakan data pendapatan, beban pengeluaran, dan aksesbilitas kerja. Sedangkan aspek sosial menggunakan data interaksi sosial, tolong-menolong, dan partisipasi warga. Adapun kesejahteraan islami diukur pada total pendapatan keluarga dan frekuensi ibadah seperti sholat, puasa dan zakat. Teknik analisis data menggunakan wilcoxon signed rank test untuk mengukur adanya perubahan fisik, ekonomi dan sosial serta Indeks Kesejahteraan Islami (IKIS) untuk melakukan analisis tingkat kesejahteraan islami. Peneliti menemukan adanya dampak positifsignifikan dari relokasipada aspek fisik rumah. Namun, pada aspek ekonomi dan sosial mempunyai dampak yang negatif secara signifikan. Sedangkan pada aspek kesejahteraan islami, relokasi memberikan dampak negatif pada aspek material tetapi tidak memberikan dampak yang berarti pada aspek spiritual.

---

Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia has many complicated problems. One of them is population density caused by urbanization which generates new obstacles. The problem is the expansion of slum residence around the banks of the ciliwung river. The establishment of the house has made the width of the ciliwung river narrow and eventually became one of the main factors of flooding in Jakarta. The Government made a policy of "normalizing the ciliwung river" and relocated buildings around the river to several government-owned simple rental flats (rusunawa) to overcome this problem. The objective of this study is to analyze how much the impact of the relocation policy on changes in physical, economic, social and Islamic welfare. The case study of this research is the relocation policy of the residents of Bukit Duri to Rawa Bebek Rusunawa, East Jakarta. The data collection technique is direct interviews based on questionnaires. The data used in physical aspects are house space, number of rooms, house materials, and sanitation. Furthermore, the economic aspects are data on income, expenditure expenses, and work accessibility. While the social aspects are data on social interaction, a sense of help, and citizen participation. Islamic welfare is measured using total family income and frequency of worship such as prayer, fasting, and zakat. The data analysis technique was Wilcoxon signed-rank test to measure physical, economic and social changes as well as the Islamic Welfare Index (IKIS) to analyze Islamic welfare levels. The researcher discovered a significant positive impact of relocation on the physical aspects of the house. However, relocation has a significant negative impact on economic and social aspects. Whereas in the aspect of Islamic welfare, relocation has a negative impact on material aspects though it does not have a significant impact on the spiritual aspect.

"