Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakankenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolakpenetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnyainvestasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upahberpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakanpengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikanupah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa daritahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku.Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesismenggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakanadalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP,infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaankebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimumterhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMAmaupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimumberpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan.Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan olehsemakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung denganberbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasiwalaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Makaperlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasikebijakan.

---

ABSTRACTThe background of this research stems from the complexity of the minimum wagepolicy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said tobe one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are howbig wage increases factors influence the development of investment and how wage policiesand existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wageincreases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping theminimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method withEviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller usedare labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school,infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investmentpolicy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has anegative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significantrelation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect thedevelopment of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means thatthe development of investment in six provinces remained high due to minimum wageincreased in neighboring countries and also supported by various policies that pay moreattention to business continuity and ease of investment although the workers still feeldisadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust theimplementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation."

"Tesis ini membahas mengenai dampak kebijakan upah minimum disetiap provinsi di Indonesia dan dampak investasi (PMDN-PMA) terhadap permintaan tenaga kerja industri manufaktur yang bersifat padat karya. Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama 5 tahun (2008-2012) yaitu data statistik industri besar sedang (IBS), data upah minimum provinsi dan data investasi PDMN dan PMA.Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengaruh upah minimum berkorelasi negatif dengan permintaan tenaga kerja yang artinya peningkatan upah minimum menyebabkan permintaan tenaga kerja di industri manufaktur padat karya cenderung menurun. Pada variabel investasi, peningkatan investasi baik itu investasi dalam negeri dan luar negeri memiliki korelasi positif dengan permintaan tenaga kerja industri manufaktur padat karya yang artinya peningkatan investasi dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Penelitian ini juga menggunakan variabel-variabel internal perusahaan seperti output perusahaan, insentif pegawai, kapital stok, pembelian mesin, konsumsi bahan bakar dan konsumsi listrik.

---

This thesis discusses the effect of the minimum wage policy in every province in Indonesia, and the effect of investment (Domestic Investment and Foreign Direct Investment) on labor demand for labor-intensive manufacturing industry. This study uses panel data for 5 years (2008-2012) on 33 provinces which are major industry statistics (IBS) from BPS, minimum wage data from Ministry of Labor and Domestik Investment - FDI investment from BKPM.

The results of the study showed that the effect of the minimum wage is negatively correlated with labor demand, which means an increase in the minimum wage led to the demand for labor in labor-intensive manufacturing industry tends to decrease. In the variable of investment, increased investment both domestic and foreign investment has a positive correlation with the demand of labor for laborintensive manufacturing industries, which means an increase in investment can increase the demand for labor. This study also uses internal variables such as output company, employee incentives, capital stock, the purchase of machinery, fuel consumption and electricity consumption."

"Dalam dua dekade terakhir, kontribusi dan pertumbuhan sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan. Penurunan tersebut, ditengarai karena menurunnya produktivitas industri manufaktur. Menurut teori efisiensi upah dan teori produksi, upah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Di Indonesia, upah minimum adalah upah terendah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Oleh karena itu kami menduga adanya spillover effect dari kenaikan upah minimum terhadap upah pekerja. Dengan kerangka teori efisiensi upah, teori produksi dan spillover effect, studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kenaikan upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja melalui kenaikan upah pekerja industri manufaktur. Penelitian ini menggunakan recursive model dan diestimasi dengan menggunakan data panel dari survei industri besar-sedang BPS dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Hasil estimasi menunjukkan bahwa upah minimum berasosiasi positif dan signifikan terhadap upah dan upah berasosiasi positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.

---

In the last two decades, the contribution and the growth of the manufacturing sector to GDP has decreased. This decline is suspected to be due to lower productivity in the manufacturing industry. According to the efficiency wage theory and production theory, wage is one of the factors that can affect labor productivity. In Indonesia, the minimum wage is the lowest wage. This is explained in Law No. 13 of 2003 on Manpower Article 90 paragraph (1) which states that employers are prohibited from paying wages lower than the minimum wage. Therefore, we suspect a spillover effect of the increase in minimum wages on labor wages. With the theoretical framework of efficiency wage theory, production theory and the spillover effect, this study aims to see and analyze the increase of minimum wages on labor productivity through the increase of labour wages in manufacturing industry. This study used a recursive model and the model is estimated using panel data of BPS large-medium industry survey from 2010 to 2015. The results show that the minimum wages is positively and significantly associated with wage and wages were positively and significantly associated with labor productivity."

"Banyak literatur tentang pengaruh upah minimum terhadap penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sebagian menyatakan pengaruh negatif dan sebagian lainnya menyatakan pengaruh yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri non migas. Estimasi dilakukan dengan menggunakan data panel di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali dalam rentang waktu 2000-2009. Variabel dependen dalam persamaan ini adalah porsi penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah terhadap total tenaga kerja yang bekerja. Variabel independen adalah upah minimum provinsi rill, nilai tambah rill sektor industri pengolahan non migas, investasi rill, dan populasi angkatan kerja. Sampel dibatasi pada kelompok pekerja yang menerima upah yang berpendidikan rendah di sektor industri non migas. Kelompok ini dipilih karena merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kenaikan upah minimum. Hasil studi ini menunjukkan kebijakan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik, Kenaikan upah minimum sebesar 1 persen menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri non migas berkurang sebesar 2,94 persen.

---

Many literature saying about the effects of minimum wages are various and different each other in telling their conclusion. Some of literatures say that minimum wages policy have negative effects for the labor, while others say it have positive effects for the labor. This research aims to estimate the effects of the minimum wages policy for less educated labor beyond oil & gas industy sector. Estimation is generated by utilizing panel data originated from six provinces; DKI Jakarta, West Java, Banten, Central Java, Yogyakarta, East Java, and Bali within 2000-2009. The dependent variable used in this equation is the share of the less-educated labor to the total workforce while the independent variables used are the real province minimum wage (UMP), real value added manufacturing sector, real investment, and the workforce population. The sample is limited to the group of less educated labor only beyond oil & gas sector. This group was chosen because they are vulnerable to minimum wage increases. The results of this research shows that the minimum wages policy has negative effects and significant statistically, one percent increasing of the minimum wages will reduce 2.94 percent the share of the less-educated Labor within industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya

---

This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi.Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan rnempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upab pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita.Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan.Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. dni akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi.Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal.tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat."

"Studi mengenai upah minimum di Indonesia sejauh penulis amati, dilakukan dalam perspektif ekonomi. Padahal buruh sebagai individu merupakan bagian dari masyarakat dengan berbagai dimensi sosialnya, temiasuk sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup layak. Upaya untuk membebaskan buruh dari kemiskinan absolut merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di Indonesia.Upah minimum diduga berpengaruh terhadap upah rata-rata serta kemiskinan penduduk, yang diteliti melalui indikator konsumsi kalori dan tingkat kemiskinan penduduk. Tujuan pertama dari studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh upah minimum terhadap upah rata-rata dan tingkat kemiskinan penduduk. Sedangkan tujuan kedua adalah melakukan kajian terhadap faktor-faktor di luar faktor upah minimum yang berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan buruh.Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS pada tahun 1996 dan 1999, bagian pertama dari studi ini menggunakan analisa statistik dengan metode regresi untuk meneliti pengaruh antara upah minimum dengan upah rata-rata dan tingkat kemiskinan. Hipotesa penelitian pertama yang diuji adalah semakin tinggi upah minimum, semakin tinggi upah rata-rata. Sedangkan hipotesis kedua adalah semakin tinggi upah minimum, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan. Daiam hipotesis kedua, variabel upah minimum sebagai variabel terikat dikonversikan menjadi upah minimum riil dengan memasukkan faktor Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk menghilangkan pengaruh faktor inflasi. Dengan menggunakan pendekatan kemiskinan absolut, variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel bebas dijabarkan melalui indikator penurunan konsumsi kalori dan peningkatan tingkat kemiskinan.Hasil pengolahan data menunjukkan adanya pengaruh upah minimum yang signifikan terhadap upah rata-rata dan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi upah minimum, semakin tinggi pula upah rata-rata suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh di daerah tersebut. Semliki tinggi peningkatan upah minimum rill, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dalam periode krisis tahun 1996 sampai dengan 1999, upah minimum telah menjalankan fungsinya untuk melindungi buruh pada khususnya, dan penduduk pada umumnya, agar tidak jatuh pada tingkat kemiskinan yang lebih parah.Terdapat tiga implikasi teoritik dari hasil penelitian tersebut. Pertama, pengaruh negatif peningkatan upah minimum terhadap peningkatan tingkat kemiskinan tersebut mendukung konsep Webster mengenai pentingnya indikator pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan absolut. Kedua, Konsep KHM (Kondisi Hidup Minimum) yang mendasari perhitungan upah minimum merupakan kebijakan yang sejalan dengan strategi pembangunan berdasarkan kebutuhan dasar dari Webster, meski dalam implementasinya justru menunjukkan pola redistribusi vertikal sumber-sumber yang terbalik, yakni dari buruh terhadap pengusaha. Ketiga, kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menekankan pada relasi yang harmoni dan tidak mengakui adanya realitas konflik seperti dikemukakan Vedi B. Hadiz.Dalam kebijakan penentuan upah minimum, harus ditentukan kriteria yang jelas. Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah perkembangan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan KHM buruh berdasarkan statusnya, yakni buruh laki-laki lajang, buruh perempuan lajang, buruh laki-laki berkeluarga, utau buruh perempuan berkeluarga. KHM harus dapat memenuhi kebutuhan kalori buruh dan keluarganya ditambah komponen-komponen lain di luar makanan. Besarnya koefisien determinasi yang kurang dari 0,20 pada analisis di bagian pertama studi ini menunjukkan bahwa kurang dari 20 persen variabel kesejahteraan yang dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum rill. Oleh karena itu, bagian kedua dari studi ini melakukan kajian terhadap faktor-faktor di luar faktor upah minimum.Bahasan ini melihat buruh tidak hanya dalam suatu hubungan industrial dengan pengusaha, melainkan juga kedudukannya sebagai warga negara yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan absolut, negara harus ikut menjamin dan memenuhi kebutuhan minimum buruh serta berupaya membebaskan buruh dari kemiskinan, dan tidak membebankan sepenuhnya kepada pengusaha molalui penentuan upah minimum. Kebijakan upah minimum harus diintegrasikan dengan kebijakan lain agar upaya peningkatan kesejahteraan buruh dapat lebih efektif. Kewajiban negara ini dapat dilakukan diantaranya melalui penyediaan akses terhadap pelayanan publik (seperti perumahan, pelayanan kesehatan, tranportasi, pendidikan untuk anak), subsidi dan pengelolaan jaminan sosial bagi buruh, penegakan hukum dalam masalah jaminan sosial, insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan opsi kepemilikan saham, serta upaya peningkatan kesejahteraan buruh secara lokal dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah."

"Studi ini bertujuan membandingkan dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat employment dan rata-rata upah buruh di industri padat karya dan padat modal. Dengan menggunakan metode Pooled OLS dan Fixed Effects serta data Survei Industri Besar dan Sedang tahun 2011-2015, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan UMR memiliki dampak positif terhadap tingkat employment di industri padat karya, tetapi tidak bagi industri padat modal. Kenaikan UMR juga memiliki hubungan yang positif dengan rata-rata upah di industri padat karya. Hal ini berbeda dengan industri padat modal, kenaikan UMR justru berdampak negatif terhadap rata-rata upah.

---

There has been a long-standing debate about the effectiveness of minimum wages as a social welfare policy for labor. To continue this discussion, this study aims to compare the effects of minimum wage policy towards the employment rate and average workers wage in Indonesias labor-intensive and capital-intensive industries. By using panel data from Indonesia Annual Manufacturing Survey for the years 2011-2015, this study found that an increase in the regional minimum wage has a positive relationship with the employment rate in labor-intensive yet not in capital intensive industries. Moreover, this study also shows the existence of a positive relationship between the minimum wage level and the average workers wage in labor intensive industries. On the contrary, in capital intensive industries, an increase in the minimum wage level significantly diminishes workers average wages."