Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Small entrepreneurship in Indonesia is a main pillar economic affair.It had been written in national constitution 1945 (Fourth amendment)....."

"Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pedagang kaki lima menempati bahu jalan di kota Bogor. Metode yang digunakan pada penlitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Penelitian dilakukan dengan membandingkan antara pedagang di kios dalam Pasar Anyar dengan pedagang kaki lima di sepanjang bahu jalan Dewi Sartika (utara), yang merupakan titik konsentrasi PKL terbanyak di kota Bogor. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ekonometrika menggunakan model persamaan logit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pedagang menempati bahu jalan adalah besarnya omset yang dimiliki pedagang, perputaran modal, asumsi pedagang mengenai harga sewa kios/los dalam pasar, usia pedagang dan asumsi pedagang mengenai lokasi strategis untuk berjualan.

---

This study aims to analyze factors that affect street hawkers use road shoulder in the Bogor city. The quantitative methods used in this research. Datas collected by survey techniques. The research was conducted by comparing between traders in the market with street hawkers on north Dewi Sartika street, which is the point of highest concentration of street hawkers in Bogor city. Data obtained were analyzed by using econometric analysis using logit regression model.Results of research indicate that variables influencing street hawkers to use road turnover owned trader, capital turnover, traders assumptions about price to rent market stalls, the age of street hawkers and asumptions of traders about strategic locations to sell."

"ABSTRAKSektor Informal merupakan fenomena yan0 muncul di ba -nyak kota di negara Dunia ke 3 Sektor mi beikembang, akibatbanyaknya migran yang tidak tertampung pada pekerjaandi Sektor formal Sektor foimal yiitu pekerjaan bergaji danberpensiun dari sektor negara dan swasta* -Skripsi ini mencoba melihat fenomena Pedagang naki Limadan Koperasi, sebagai salah satu pekeijaan di sektor Informaldi sekitar Pasar Jatinegara, dan kebijaksanaan pemerintahanterhadap dua fenomena tersebut Kesemuanya itu dilihatdalam kerangka interaksi sosial Peter L Berger untuk melihatmstitusionalisasi koperasi Pedagang kaki lima Interaksi yang terjadi pada fenomena perdagangan kaki lima, bisa juga dilihat sebagai fenomena pertukaran sosial dan ekonomiDalam kerangka Blau, usahaperdagangan k iki lima dan usaha pembentukan koperasi, bisamenurut kerangka Peter M Blaudilihat sebagai usaha mstitusionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh institusi yang ]ama (daripara migran) Hal mi berkaitan dengan Revolusi Hijau yangterjadi, terutama di pedesaan P Jawa (Tirtosudarmo, 1985)»sehingga terkait pada masalah pertanahan (Ever, 1982) danpenjelasan tentang lokasi lingkaran atas dan lingkaran bawahyang berpengaruh terhadap tingkat produksi dan konsumsi(Santos 1975)Penelitian ini mengambil sample survey 5% (90 Orang)dari populasi (+. 1800 orang) untuk menjelaskan realitas obyektifPedagang Kaki Lima, 10% dan sample untuk menjelaskanrealitas subyektif Realitas subyektif pejabat pemerintah,pengurus koperasi, juga dilihatPenjelasan tentang "Lokasi11, ternyata cukup menggambarkan fenomena di sekitar perdagangan kaki lima"

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."

"Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor pendidikan, faktor pengalaman kerja, faktor frekuensi kerja dan faktor jam kerja terhadap faktor pendapatan pekerja sektor bisnis informal di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Mengacu dari tujuan penelitian tersebut diperoleh, bahwa faktor pendidikan ternyata tidak dapat diangkat ke permukaan sebagai salah satu pertimbangan ukuran kemampuan kerja sektor bisnis informal untuk wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Hal tersebut didasari atas pertimbangan faktor pendidikan formal pada saat ini belum mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja sektor bisnis informal, namun faktor pengalaman kerja melalui proses pemagangan maupun pengalaman kerja disektor formal yang banyak membantu menggantikan jenjang pendidikan. Faktor pengalaman kerja ternyata mampu memberikan pengaruh yang positif dan kuat terhadap faktor pendapatan. Hal tersebut didasari pertimbangan, semakin tinggi pengalaman kerja, baik pada sektor formal maupun proses pemagangan pada sektor informal maka semakin banyak informasi bisnis yang mereka ketahui. Dengan demikian sangat menunjang keberadaan pekerja sektor bisnis informal untuk meraih pendapatan yang lebih baik. Faktor frekuensi kerja juga memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu didasari pertimbangan, bahwa pada umumnya mereka bekerja didominasi dengan tingkat kehadiran yang relatif tinggi, berkaitan dengan faktor tuntutan ekonomi keluarga dan adanya daya tarik di lokasi tujuan memaksakan mereka harus dapat bekerja setiap hari. Dengan konsep dominasi tersebut mampu menunjukan, bahwa faktor frekuensi kerja mampu mencerminkan pendapatan yang lebih baik. Hal yang sama dapat dibuktikan dengan faktor jam kerja, ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu dilandasi pertimbangan masih adanya peluang yang dapat diraih hingga larut malam, maka memaksakan pekerja bekerja dengan jam kerja yang relatif tinggi dalam sehari. Upaya untuk meraih kemampuan kerja dalam konteks meraih pendapatan pada sektor bisnis informal dewasa ini, ternyata sangat ditentukan oleh faktor pengalaman kerja, frekuensi kerja dan jam kerja sebesar 87%."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk menata kota dalam rangka menyukseskan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan Tumaninah.Penelitian ini difokuskan di Jl. Merdeka sebagai lokasi yang terkena kebijakan sesuai dengan keputusan Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap menjalankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban.Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban, situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang.Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki lima."

"Dewasa ini kehadiran para pencari kerja migran dalam jumlah yang tinggi di beberapa kota di Indonesia, membuat kota menjadi semakin padat dan tidak terkendali. Sektor formal yang secara umum memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu, berproduktivitas tinggi, modal yang besar, dan pemanfaatan teknologi yang serba canggih dan mutakhir, ternyata tidak menyediakan ruang bagi para migran pencari kerja. Para migran tersebut lalu membentuk usaha baru yang disebut sektor informal. Salah satu kegiatan dari sektor informal yang menjadi jenis pekerjaan yang penting adalah pedagang kaki lima. Pada umumnya nasib pedagang kaki lima kurang menguntungkan. Tidak jarang karena karakteristik yang melekat pada jenis pekerjaan ini membuat mereka sering terkena razia dan dikejar-kejar oleh petugas. Namun di sisi lain, sebagaimana yang ditunjukkan oleh besarnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Pontianak (10.339 orang) mengindikasikan bahwa sektor ini mampu menjadi katup pengaman bagi meledaknya angka pengangguran. Sektor ini juga akan memberikan pemasukan yang tidak kecil bagi PAD Pemerintah Kota Pontianak, roda perputaran uang setiap harinya relatif cukup besar, yaitu mencapai 5,5 milyar rupiah dengan total omset sebesar 1,7 milyar rupiah. Kapabilitas yang ditunjukkan oleh sektor ini tidak lepas dari aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari yang diikat oleh norma-norma informal yang menjadi aturan bagi sikap dan perilaku pedagang kaki lima dengan berbagai pihak sebagai modal sosial. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya modal sosial pedagang kaki lima di Kota Pontianak yang dapat dilihat dari bagaimana mereka dapat mengimplementasikan norma-norma informal secara lugas atau dengan kata lain mereka memiliki kepercayaan (trust) dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar jaringannya. Jika sebagian besar norma-norma tersebut lebih berlandaskan kepada trust, maka dapat dikatakan pedagang kaki lima di Kota Pontianak memiliki modal sosial yang besar. Sebaliknya, jika sebagian besar norma-norma tersebut kurang berlandaskan kepada trust, maka pedagang kaki lima di Kota Pontianak dapat dikatakan memiliki modal sosial yang kecil. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya suatu jaringan dari kerja sama yang terjadi antara pedagang kakilima dengan berbagai pihak dan norma-norma informal apa saja yang terdapat dalam jaringan pedagang kaki lima tersebut.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini dipandang relevan untuk digunakan dalam mengamati perilaku dan kondisi sosial pedagang kaki lima sehari-hari. Dari metode kualitatif ini akan dapat digambarkan keadaan riil di lapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), observasi, dan wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada informan (indepth interview). Penulis dengan sengaja memilih informan penelitian melalui teknik pemilihan informan purposive sampling, yaitu memilih pedagang kaki lima, baik yang berjualan di pasar-pasar tradisional maupun di pinggiran-pinggiran jalan, yang pada umumnya mereka menggunakan sebagian dari lahan publik. Dari 6 (enam) orang calon informan penelitian yang telah dipilih, ternyata pedagang kaki lima yang memenuhi beberapa kriteria informan yang telah penulis tetapkan, hanya 2 (dua) orang, yaitu pedagang kaki lima yang berjualan telur di Pasar Flamboyan dan pedagang kaki lima berjualan pakaian bekas (lelang) di Pasar Dahlia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terbentuknya jaringan pedagang kaki lima dengan berbagai pihak adalah dari kerjasama yang dilandasi hubungan moral kepercayaan. Temuan di lapangan menunjukkan ada 4 (empat) pedagang kaki lima dengan berbagai pihak, yaitu jaringan dengan keluarga, agen, sesama pedagang kaki lima, dan Iangganan. Keempat jaringan tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jaringan, yaitu jaringan keluarga, jaringan pertemanan, dan jaringan usaha. Ketiga jaringan pedagang kaki lima ini masing-masing memiliki pola hubungan sosial yang berbeda.Hasil analisis temuan menunjukkan bahwa kedua pedagang kaki lima memiliki norma-norma informal yang sama, yaitu 16 (enam belas) norma. Hasil analisis trust terhadap norma-norma informal tersebut, memperlihatkan bahwa norma-norma informal yang lebih berlandaskan trust, yaitu sebanyak 11 (sebelas) norma (68,75%), sedangkan yang kurang berlandaskan trust sebanyak 5 (lima) norma (31,25%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma-norma informal kedua pedagang kaki lima (penjual telur dan penjual pakaian bekas) memiliki modal sosial yang besar. Hasil analisis temuan menunjukkan bahwa norma-norma informal yang kurang berlandaskan kepada trust, ternyata merupakan norma-norma kunci yang dipegang teguh oleh pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya.Disarankan dalam penelitian ini agar Pemerintah Kota Pontianak dapat merencanakan pembangunan sosial di daerah dengan mengembangkan potensi pedagang kaki lima yang terbukti memiliki modal sosial yang besar, termasuk memperluas peruntukan lahan pasar bagi pembangunan pasar-pasar tradisional untuk menampung sebagian besar pedagang kaki lima yang masih berada di pinggiran jalan serta memberikan bantuan modal dengan akses yang lebih mudah kepada pedagang kaki lima. Oleh karena hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan sebagai modal sosial pedagang kaki lima yang berlaku umum, maka disarankan kepada peneliti-peneliti lainnya untuk meneliti modal sosial pedagang kaki lima jenis usaha lainnya, termasuk bagaimana ikatan kekeluargaan dan solidaritas sosial dilihat dari kesukubangsaan pedagang kaki limanya."