Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book features innovative scientific research by scientists, academicians and students, presented at the International Conference on Energy, Materials and Information Technology, 2017 at Amity University Jharkhand, India. Covering all the promising renewable energies and their related technologies, such as wind, solar and biomass energy, it compiles current important scientific research in this field and addresses how it can be applied in an interdisciplinary manner. The selected conference papers provide important data and parameters for utilizing the main potential renewable energies, and allowing an economic and environmental assessment.The book is a valuable resource for all those who are interested in the physical and technical principles of promising ways to utilize various renewable energies."

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy.

Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Sejak tahun 2000-an, proliferasi FTA pun bermunculan yang dibentuk oleh berbagai negara di dunia. Banyaknya FTA bilateral yang terbentuk pun bervariasi, tidak hanya antar negara maju, tetapi juga antara negara maju dan berkembang. Berbagai literatur menunjukkan bahwa terdapat konsekuensi secara ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang di dalam membentuk FTA dengan negara maju. Meskipun demikian, Vietnam sebagai negara berkembang bersepakat untuk melakukan FTA Bilateral dengan EU sebagai negara maju. Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini menganalisis faktor internasional dan domestik yang mendorong pembentukan EVFTA dari sudut pandang Vietnam. Melalui teori competitive regionalism oleh Solis dan Katada dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus tunggal, penelitian ini menunjukkan bagaimana Vietnam membentuk EVFTA sebagai tindakan yang strategis di dalam skenario kompetisi yang diinisiasi oleh tindakan awal kompetitor, yaitu Tiongkok. Terlebih lagi, tulisan ini juga menguraikan elemen multidimensional seperti ekonomi, politik, dan legal, yang memotivasi Vietnam untuk membentuk FTA bilateral dengan EU. Melalui penelitian ini, tampak bahwa Vietnam membentuk EVFTA tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen politik. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini berkontribusi dalam pembahasan motivasi politik di dalam suatu pembentukan kebijakan ekonomi, sekaligus memperkaya literatur tentang hubungan kerja sama antara Vietnam dan EU.

---

Since the 2000s, the proliferation of FTAs ​​has emerged, followed by various countries in the world. The number of bilateral FTAs ​​formed also varies, not only among developed countries, but also between developed and developing countries. Various literatures show that there are economic consequences faced by developing countries in forming FTAs ​​with developed countries. Nevertheless, Vietnam as a developing country agreed to carry out a Bilateral FTA with the EU as a developed country. Based on this background, this study analyzes the international and domestic factors that drive the establishment of EVFTA from Vietnam's point of view. Using theory of competitive regionalism by Solis and Katada and a qualitative approach with single case study method, this paper shows how Vietnam formed EVFTA as a strategic action in a competition scenario initiated by the competitor's initial action, namely China. Moreover, this paper also describes multidimensional elements; economic, political, and legal, which motivated Vietnam to form a bilateral FTA with the EU. Through this research, it appears that Vietnam formed EVFTA not only as an economic instrument, but also a political instrument. Based on these findings, this paper contributes to the discussion of political motivations in the formation of economic policy, as well as enriches the literature on the relationship between Vietnam and the EU."