Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelurahan sebagai struktur pemerintah terbawah {localgoverment) dan ^^terdepan", tidak memiliki kemampuan untukitiengambil keputusan dalam penanganan masalah perkotaan, semuatergantung pada kantor dinas yang bekerja di tingkat provinsi.Sedangkan Lurah sebagai ujung towhak/front liner, benar-benarhams itiemahami kondisi wilayah dan aspirasi itiasyarakat diwilayahnya. Kondisi kelurahan di DKI Jakarta yang be-Jumlahkeseluruhan 267 kelurahan. Kelurahan-kelurahan dengantupoksinya harus melayani 8,5 juta penduduk Jakarta. Iniberarti, pejabat lurah beserta aparatnya yang hanya berjumlahsekitar 10 sampai 15 orang, harus melayani rata-rata 10-1orang, harus melayani rata-rata 20-30 ribu penduduk Jakarta(ratio+1:2000) . Ini merupakan hal yang mustahil, apabila kitamenginginkan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Untukitu langkah-langkah terobosan perlu ditempuh untuk memperkuatlembaga kelurahan.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartamenyadari bahwa selama ini berbagai kegiatan yang dibiayailewat APBD DKI Jakarta dirasakan kurang memberi peran danruang yang memadai kepada masyarakat secara riil dalam upayamengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakatluas. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek kelembagaandalam kegiatan yang pernah dilakukan kurang memperolehperhatian yang memadai selain memang belum berkembangnyaparadigma pemberdayaan rakyat atau masyarakat di kalanganpengambil kebijakan, khususnya birokrat Pemda DKIJakarta.Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta denganlangkah maju dan bijak berusaha menyikapi masalah yang terjadidengan membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan DewanKelurahan (Dekel) sebagai satu bentuk pemenuhan kewajiban yangtercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dewan Kelurahan ini berfungsi mewakili masyarakat ditingkat RW untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasikinerja birokrasi kelurahan.Dalam konteks itu, komunikasi antara masyarakat denganpemerintah harus makin efektif, sehingga kesenjangankomunikasi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. Dengankomunikasi yang semakin kohesif akan terhindar kesan seolaholahmasyarakat merasa ditinggalkan, sehingga tidak ada lagipandangan skeptis. Dengan kondisi seperti ini, diharapkankebijakan pembangunan mendatang dapat lebih mampumengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang."

"Ajun Penyuluh KB Madya sebagai sumber daya manusia yang relatif baru keberadaannya dijajaran BKKBN mempunyai posisi yang strategic. Dalam pelaksanaan kegiatan Peebangunan Keluarga Sejahtera melalui Gerakan Keluarga Berencana Nasional mereka adalah merupakan fasilitator ditingkat Kecamatan dan pengelola ditingkat Kelurahan. Pada saat ini BKKBN Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai 93 orang Ajun Penyuluh KB Madya yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan tugas utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan AB, pengembangan penyuluhan dan pendukung penyuluhan.Banyak faktor yang nenpengaruhi kinerja Ajun Penyuluh KB Madya seperti karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi dan lingkungan kerja. Oleh karena penelitian ini dilakukan terbatas pada Ajun Penyuluh KB Madya di DKI Jakarta, dimana karakteristik pekerjaan dan lingkungan kerja hampir sama, maka penelitian ini hanya akan melihat karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Dari karakteristik individu ini yang akan dilihat pengaruhnya terhadap kinerja Ajun Penyuluh KB Madya adalah motivasi kerja dan kemampuan kerja, sedangkan dari karakteristik organisasi adalah faktor bimbingan teknis. Untuk itu perlu diketahui gambaran kinerja Ajun Penyuluh KB Madya, pengaruh antara motivasi kerja, kemanpuan kerja dan bimbingan teknis masing-masing terhadap kinerjanya. Kemudian pengaruh notivasi kerja, kemampuan kerja dan bimbingan teknis secara bersama-sama terhadap kinerjanya.Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian studi deskriptif korelasional dengan pendekatan crossectional dimana seluruh populasi Ajun Penyuluh KB Madya di DKI Jakarta menjadi obyek penelitian. Pengambilan data primer tentang motivasi kerja, kemampuan kerja dan bimbingan teknis dilakukan dengan instrumen berupa kuesioner.Melalui uji Chi-sguare dan analisa korelasi untuk melihat keeratan hubungan antara motivasi kerja, kemanpuan kerja dan bimbingan teknis serta pengaruhnya terhadap kinerja Ajun Penyuluh KB Madya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian nenunjukkan bahwa ada pengaruh antara karakteristik demografis dan karakteristik akademis secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kinerja Ajun Penyuluh KB Madya baik terhadap kinerja total maupun kinerja secara rinci yaitu kinerja penyuluhan, kinerja pelayanan KB, kinerja pengembangan penyuluhan dan kinerja pendukung penyuluhan.Melalui uji statistik ketiga variabel babas yaitu motivasi kerja, kemampuan kerja dan bimbingan teknis tidak bermakna pada derajat kemaknaan Pc 0,05. Akan tetapi nelalui analisa multivariat variabel motivasi kerja, kemanpuan kerja dan bimbingan teknis bersana-sama dengan variabel bebas lainnya yaitu variabel karakteristik demografis dan akadenis menunjukkan pengaruh yang cukup berarti terhadap kinerja total maupun kinerja yang lebih spesifik. Diantara ketiga variabel babas tersebut yang paling kuat pengaruhnya adalah variabel bimbingan teknis dan motivasi kerja.Berdasarkan basil penelitian tersebut ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu mengefektifkan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB serta melakukan pembinaan melekat dengan mendayagunakan forum yang ada dengan silabus yang mengacu pada kebutuhan akan tugas dan fungsinya. Juga dalan nelakukan seleksi penerimaan Ajun Penyuluh KB Madya hendaknya diperhatikan karakteristik demografis dan karakteristik akademis. Disanping itu diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja Ajun Penyuluh KB Madya dalam skala yang lebih luas."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan, seperti Jakarta dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, merupakan realita yang penting untuk dicermati. Pentingnya permasalahan tersebut, bukan hanya karena berhubungan dengan mekanisme pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Namun, juga menyangkut persoalan penyediaan lapangan pekerjaan yang produktif bagi mereka. Kecenderungan selama ini, menunjukkan bahwa perkembangan lapangan pekerjaan pada sektor formal kurang mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja. Tanpa disadari kondisi tersebut berdampak terhadap tumbuhnya secara cepat kegiatan/usaha perekonomian sektor informal di perkotaan. Sektor Informal sebagai istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas perekonomian berskala kecil, mempunyai keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan di perkotaan. lronisnya justru seiring dengan maraknya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, kegiatan/usaha ekonomi sektor informal sebagai sumber penghidupan mayoritas masyarakat miskin di perkotaan tidak terakomodasikan secara memadai. Sehingga hampir keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pengentasan kemiskinan bersifat bias terhadap eksistensi kegiatan/usaha perekonomian dimaksud. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jadi dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu teori atau pun hipotesis tertentu. Melainkan hanya mempelajari hubungan antara kategori yang menjadi fokus kegiatan penelitian ini. Dalam rangka mencapai maksud tersebut, dipergunakan pendekatan fenomenologis. Adapun sasaran penelitian ini yaitu masyarakat miskin di perkotaan yang beraktivitas/usaha ekonomi sektor informal, khususnya para penerima manfaat program pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan, dengan satuan kajian keluarga. Sedangkan proses pengumpulan informasi/ data ditempuh melalui studi dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Hasil penelitian mununjukkan bahwa latar belakang sosial sebagian besar mereka yang terlibat kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal di perkotaan merupakan masyarakat urban. Karenanya memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi, meskipun baru terbatas pada mobilitas sosial secara horizontal. Sebab pada kenyataannya, hanya sebagian kecil diantara mereka yang mengalami peningkatan status sosialnya. Pesatnya perkembangan kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal pada masa kini, merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan. Terutama bagi tenaga kerja yang berpendidikan rendah serta mempunyai kualifikasi kemampuan dan keterampilan terbatas. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja pada sektor dimaksud yang cenderung mengarah ke sistem sosial-ekonomi tradisional. Perkembangan sektor informal juga mempunyai dampak sosial yang cukup berarti terhadap sistem kehidupan perkotaan secara menyeluruh. Bukan hanya perubahan yang menyangkut aspek sosial-ekonomi, tetapi termasuk politik dan budaya. Sejauh ini, peran kelembagaan terhadap kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal masih sangat bias. Ketidak jelasan itu ada hubungannya dengan persepsi masyarakat terhadap pemahaman dan penggunaan istilah "sektor informa.? Meskipun demikian, apabila dicermati secara teliti, kebijakan yang diterapkan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah kota setempat, instansi teknis terkait, swasta maupun NGO, dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pada satu pihak bersifat promotif, serta di pihak lain sifatnya represif. Dalam banyak kasus, munculnya kebijakan yang kontradiktif itu membingungkan masyarakat. Akibatnya justru memperburuk kondisi kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih luas. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pola-pola yang ditempuh oleh lembaga pemberdaya untuk mengembangkan kegiatan/ usaha ekonomi sektor informal belum mampu menembus kebijakan pembangunan perkotaan yang cenderung deskriminatif terhadap aktivitas dimaksud. Bentuk pekerjaan/ usaha sebagai hasil program pemberdayaan yang diupayakan juga masih menampakkan wujud kegiatan ekonomi yang bersifat subsistensi. Demikian pula langkah-langkah yang dijalankan belum sepenuhnya mengarah pada pentingnya kelembagaan sebagai "kendaraan pengangkut" yang akan mewadahi berbagai hal dalam proses transformasi. Disamping pola sikap dan prilaku masyarakat pendukungnya juga belum menampakkan tanda-tanda perubahan yang mengarah pada melemahnya proses sosialisasi budaya kemiskinan (culture of poverty) di kalangan mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat akan tetap mengalami keterbatasan untuk dapat mengakses sumber daya, sehingga dapat dibilang bahwa strategi yang ditempuh itu, masih jauh dari harapan untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan secara tuntas. Berdasarkan hasil penelitian tadi, dipandang penting bagi semua pihak untuk dapat menyamakan persepsi terhadap eksistensi kegiatan/ usaha ekonomi sektor informal. Dengan begitu, bisa diharapkan tercipta komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang, produktif dalam rangka ,pembinaannya, dengan tetapi memperhatikan dimensi pemberdayaan, guna menunjang upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan secara kontinue dan terintegrasi. "