Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."

"Pengertian tentang bangsa minoritet di Tiongkok. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Rakjat Tiongkok Pasal 3 dikatakan, bahwa Republik Rakjat Tiongkok adalah Negara kesatuan jang berbangsa banjak. Seluruh bangsa jang terhimpun didalam keluarga besar_ Republik Rakjat Tiongkok itu menurut djumlah penduduknja dapat digolongkan menjadi dua golongan bangsa, jaitu golongan bangsa majoritet dan golongan bangsa minoritet. Jang termasuk golongan bangsa majoritet di Tiongkok ialah bangsa Han, sedangkan bangsa-bangsa Han termasuk sebagai golongan bangsa minoritet. Berdasakan dua matjam penggolongan menurut djumlah penduduk itu , pertama dapat kita katakana bahwa jang dimaksudkan dengan bangsa minoritet di Tiongkok ialah bangsa jang djumlah penduduknja sedikit djika dibandingkan dengan bangsa Han ..."

"Masalah status. golongan etnis Cina di Indonesia merupakan masalah penting yang mempengaruhi hubungan Indonesia - RRC, 1949-1967. Salah satu masalah status golongan etnis Cina yang harus segera diselesaikan adalah masalah dwikewarganegaraan. Sebagai dua buah negara yang baru merdeka RRC dan Indonesia hanya mengadopsi asas kewarganegaraan yang dianut oleh penguasa sebelumnya di negara masing-masing. Pemerintah RRC tetap mempertahankan Undang-undang kewarganegaraan tradisionalnya yang pada dasarnya menganut asas Ius-Sanquinis, sedangkan pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas lus-Soli. Kewarganegaraan golongan etnis Cina di Indonesia harus jelas, sehingga perlakuan terhadap mereka menjadi tegas, yakni apakah mereka itu menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara RRC. Masalah status golongan etnis Cina dalam dunia perdagangan juga menjadi masalah penting dalam hubungan Indonesia-RRC pada periode ini. Peraturan Presiden no 10 tahun 1959 yang melarang orang asing melakukan kegiatan perdagangan eceran di daerah pedesaan Indonesia menimbulkan reaksi yang merusak hubungan Indonesia RRC.Keinginan untuk bebas dari dominasi Asing."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai implikasi hukum terhadap RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan oleh pemegang saham minoritas dalam hal telah lewat jangka waktu yang ditentukan apabila ditinjau dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan ini berdasarkan fakta ataupun persoalan-persoalan yang sering dialami oleh masyarakat bisnis, baik sebagai seorang pemegang saham, komisaris maupun direksi yang sering mengalami permasalahan dalam menjalankan perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative,yaitu suatu penelitian yang melakukan analisa pada suatu permasalahan hukum dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas yaitu Undang-Undang No.40 tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlindungan terhadappemegang saham minoritas yang mutlak diperlukan dalam membangun hubungan intern perusahaan yang pada dasarnya adalah hubungan antar organ perusahaan yang akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan stakeholder lainnya. Adanya kecendrungan pemegang saham mayoritas memanfaatkan kedudukannya secara tidak bertanggung jawab dapat terjadi dalam pelaksanaan RUPS, dalam halpengendalian perngurusan perusahaan, dominasi melalui direksi, dimana kebijakan direksi berpindah kepada pihak-pihak yang pro pada pemegang saham mayoritas yang dapat menyebabkan perusahaan hanya sebagai alter ego atau sarana bagi pemegang saham mayoritas dan pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Pemegang saham minoritaspun perlu mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu sebagai pemegang saham minoritas haruslah mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perusahaan juga pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan.;The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meeting and Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as per Regulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that are often experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director in running the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze a law case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of the identified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed in Trade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs the minority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, including relation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendency of Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholder meeting, such as controlling the company management, domination through its executive, whereby decisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the real condition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation., The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meetingand Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as perRegulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that areoften experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director inrunning the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze alaw case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of theidentified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed inTrade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs theminority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, includingrelation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendencyof Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholdermeeting, such as controlling the company management, domination through its executive, wherebydecisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the realcondition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation]"

"ABSTRAKArief Budiman. Cina dan Kamboja : Tinjauan umum mengenai kepentingan dan Sikap Cina Terhadap Masalah Kamboja (1978-1982). Skripsi. (di bawah bimbingan Dr. A Dahana dan Priyanto Wibowo, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1996. Masalah Kamboja dalam konteks ini adalah kehadiran Vietnam di Kamboja pada tahun 1979 yang diawali oleh penyerbuan besar-besaran oleh sekitar 150.000 orang tentara Vietnam ke Kamboja pada akhir tahun 1978. Tujuan. dari penyerbuan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan komunis Pal Pot yang anti-Vietnam dukungan Cina, dan kemudian menempatkan Heng Samrin yang pro-Vietnam sebagai gantinya. Bagi Cina, keterlibatannya di dalam masalah Kamboja ini lebih dipengaruhi oleh persepsinya akan ancaman yang datang dari Uni Soviet melalui dukungannya kepada Vietnam. Cina menganggap Soviet berusaha mengepungnya dari selatan dengan cara menempatkan wilayah Indocina sebagai daerah pengaruhnya, dan kemungkinan akan meluas ke wilayah ASEAN. Untuk menghadapi tekanan ini Cina yang saat itu juga sedang mengalami konflik perbatasan dengan Vietnam, menggunakan strategi tekanan militer langsung ke Vietnam dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok perlawanan Kamboja anti-Vietnam. Strategi ini dikombinasikan Cina dengan mengadakan pendekatan-pendekatan diplomatis kepada ASEAN sehingga berhasil terbentuk Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja pada tahun 1482 berupa penggabungan tiga kelompok perlawanan Kamboja anti Vietnam, dengan para pemimpinnya yaitu Pangeran Sihanouk, Son Sann, dan Pal Pot

---

"

"Makanan mempunyai peran penting dalam kebudayaan Cina terutama dalam segi sosial dan religi dari Jaman dulu sampai sekarang. Dalam kehidupan sosial orang Cina, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan religi, makanan Cina berfungsi untuk menjaga hubungan baik orang Cina dengan kerabatnya, sanak-saudaranya dan anggota masyarakat lainnya. Hal itu dapat dilihat pada upacara perkawinan, kelahiran dan jamuan makan yang diselenggarakan formal maupun informal. Dalam kehidupan religi, makanan mempunyai fungsi untuk menjaga hubungan baik orang Cina dengan arwah nenek moyang dan dewa-dewa. Hal tersebut tercermin dalam upacara kematian dan upacara pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa. Metode penelitian yang dipakai adalah metode peneli_tian kepustakaan dan wawancara langsung. Melalui peneli_tian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa walaupun orang-orang Cina di Jakarta pada masa kini sedikit banyak masih menganggap makanan Cina memegang-peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam upacara tradiaional Cina. tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh: (1) kemajuan zaman; (2) Pengaruh kebudayaan setempat; (3) Agama."