Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu agenda reformasi keuangan negara adalah diterapkannya sistem akuntansi daripenganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan penganggaranbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedarmembiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Mewirausahakanpemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yangtepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Kemudiandicetuskanlah pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU).Universitas NegeriJakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri telah resmi berubah menjadistatus BLU pada Bulan November 2009. UNJ menyelenggarakan akuntansi sesuaidengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntanIndonesia, jika tidak ada standar akuntansi BLU yang bersangkutan dapat menerapkanstandar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan MenteriKeuangan.Penelitian ini mencoba menjawab kompleksitas permasalahan dalampenyusunan laporan keuangan BLU Universitas Negeri Jakarta, dan memberikan solusiatau saran atas permasalahan yang dihadapi Universitas Negeri Jakarta untukmengoptimalisasikansistem informasi akuntansi terkait penyusunan laporan keuanganBadan Layanan Umum. Setelah mengolah dengan Soft System Metodhology,kesimpulannya adalah UNJ perlu merubah struktur organisasi terkait fungsi akuntansi,memiliki sebuah aplikasi baru secara on line dalam proses penyusunan laporan keuangan,dan memaksimalkan fungsi SPI dalam hal pengendalian internal.

---

ABSTRACTOne of the reform agenda of state finance is the implementation of accounting systemfrom traditional budgeting to performance base budgeting. With this performance basebudgeting, the use of government funds become clearer than just funding an input andprocess to become an ouput oriented. Enterprising the government is a paradigm thatgives a right direction for public financial sector to encourage service improvement. Thenthe government declared financial management of public service agency (PK-BLU). Thestatus of State University of Jakarta (UNJ) as one of Public Universities has officiallybecome BLU on November 2009. UNJ organized accounting in accordance withaccounting standards issued by the association of Indonesian professional accountants, ifthere are no accounting standards for BLU, it can apply specific industry accountingstandards after approval from Ministry of Finance. This research tries to answer thecomplexity of problems in preparing BLU financial report of State University of Jakartaand to give solution or suggestions on the problems faced by State University of Jakartato optimize accounting information system related to the preparation of Public ServiceAgency (BLU) financial report. After processing by using Soft System Methodology, theconclusion is UNJ need to restructure their organization related to accounting function,own a new on line applicationin preparation process of financial report, and maximize thefunction of SPI in terms of internal control."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas proses uji tuntas keuangan yang dilakukan oleh KAP RCH terhadap PT.T perusahaan target atas permintaan klien P Co. calon perusahaan pengakuisisi , yang keduanya bergerak di bidang manufaktur pelumas. Secara historis, kombinasi bisnis seringkali gagal menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Dalam hal ini, uji tuntas keuangan bertujuan untuk mengurangi risiko informasi yang harus ditanggung oleh P Co. terkait dengan rencana untuk mengakuisisi PT. T. Untuk itu, KAP RCH melaksanakan prosedur uji tuntas keuangan yang bertujuan untuk mengungkap informasi keuangan PT. T yang relevan bagi pemahaman P Co.Dari proses uji tuntas keuangan, tim KAP RCH memperoleh beberapa temuan berupa kesalahan danrisiko yang masih berada pada kelompok kuning, yaitu tidak membatalkan transaksi.

---

---

ABSTRACTThis report explains financial due diligence process performed by KAP RCH towards PT. T target company based on client rsquo s request P Co. acquiring company , both of which are lubricants manufacturers. Historically, business combinations often fail to generate additional value forshareholders. A financial due diligence is performedto reduce the information risk burden on P Co. inherent to its plan to acquire PT. T. Therefore, the objective of this financial due diligence is to reveal any financial information about PT. T that are relevant for P Co. understanding. After performing financial due diligence, KAP RCH obtain some findings in the form of errors and risks that are still classified in a yellow bucket, i.e. will not break the deal."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management."

"Konvergensi IFRS dalam PSAK 16 (revisi 2011) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perpajakan dalam hal terjadi penerapan model revaluasi. Salah satu efek dari penerapan model revaluasi adalah adanya perbedaan dasar penyusutan secara akuntansi dan secara fiskal. Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dan permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan latar belakang perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dimana IAI mengadopsi IFRS terbaru karena ada kesepakatan antara Menteri Keuangan saat itu dengan pejabat-pejabat dari negara anggota G-20 untuk menyeragamkan standar penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, menurut DJP, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf m UU PPh bahwa selisih dari revaluasi merupakan objek pajak. Perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi kelapa sawit antara PSAK dengan PMK menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti cash flow, perbedaan objek revaluasi, periode revaluasi, pembebanan biaya penyusutan dan penurunan nilai aset.

---

The convergence of IFRS in PSAK NO. 16 (revised 2011) has a very significant influence on taxation in case of application of the revaluation model. One of the effects of the application of the revaluation model is the basic difference in depreciation accounting and fiscally. This research examines the differences of background conditions of treatment of the company's fixed assets Revaluation palm oil plantations between PSAK with PMK and problems arising in connection with the treatment of the revaluation provisions differences in fixed assets between Palm oil plantation company PSAK with PMK. this research is qualitative research with the goal of a descriptive.

The results of research said there were differences background treatment revaluation assets keep company oil palm plantations between PSAK and PMK where with IAI adopt latest IFRS because there was an agreement between finance minister at the time with officials from the member countries of the g-20 to uniform standard the preparation of financial report. At the other side according to djp, based on article 4, paragraph 1 of the letter m the law on income tax that difference of revaluation is an object of taxes.The difference between the provision treatmentpalm oil revaluation PSAK with PMK causing problems as cash flow, differences revaluation, an object a period of revaluation, the inflicting costs depreciation and a decrease in value of an asset."