Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas dominasi pihak koxporasi dalam kebiakan pcmerintahan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan Studi kasus bisnis tentara bayaran pascaperang Irak tahun 2003. Fokus masalah dalam penelitian ini teranglcum dalam tiga pertanyaan inti. Pertama, mengapa pihak korporasi AS dapat menjalankan bisnis tentara bayaran mcrcka pascapcrang Irak tahun 2003? Kedua, bagaimana praktik bisnis tentara bayaran yang dilaksanakan Oleh AS pascaperang Irak tahun 2003? Dan, ketiga, bagaimana prospck serta tantangan bisnis tentaxa bayaran AS di Irak pada masa yang akan datang?Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi neoliberal serta teori pemerintahan korporatisme. Keduanya adalah teori ekonomi politik. Dengan rnenggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menghwilkan beberapa kesimpulan, yaitu scbagai berikut. Pcrtama, terdapat hubungan yang kuat antara pihak koprorasi dengan para politisi dari Partai Republik di AS yang menyebabkan pihak korporasi dapat melaksanakan bisnis tentara bayaran di lrak pascaperang. Kedua, bisnis tentara bayaran tersebut, dilakukan melalui pintu proyek rekonstruksi I1-ak pascaperang. Ketiga., prospek bisnis tentara bayaran di Irak pada masa yang akan datang sangat bergantung kepada karakter rezim yang berkuasa. Presiden Barrack Obama memang berjanji untuk menarik pasukan militer dari Irak, tetapi di sisi lain, dia oenderung mempenahankan tentara bayaran AS di Irak untuk mengamankan infiasturicnnr minyak yang sudah mereka kuasai.

---

ABSTRACTThis thesis speaks about the corporate domination of the United States govemment policy in the Middle East, in the case study the mercenaries business during postwar Iraq in 2003. This research is focused in three main questions. First, why did the United States corporate mercenaries be able to conduct their business during postwar Iraq on year 2003? Second, how did the United States run their Mercenaries Business during postwar Iraq on year2003? And the Third, what is the prospect for the US mercenaries business in Iraq and their challenges ahead?To analyze the subject, this research is using the neo-liberal economic theory and the theory of state corporatism; both are the theory of political economy. By using the qualitative method through study case analysis, this research has tinally come into three conclusions. First, there is a strong connection between the corporation and the US Republican politicians that make the corporations were able to conduct their mercenaries business during postwar Iraq. Second, the business was held by the mean of the postwar reconstruction project in Iraq. Third, the prospect of the mercenaries business will be strongly depending on the characteristic ofthe ruling govemment. Though President Barrack Obama had promised to Withdraw the US Army fiom Iraq, he tends to maintain the US mercenaries so that _they will be able to keep the Iraq Oil secured at their hands."

"Post 11/9 saw elevated concern of the global community on heightened terrorist threat upon maritime domain. Reactions includes IMO's amendments of SOLAS and the rise of numerous initiatives from all parts of the world. Current threat on world's maritime security is dominated by issues and incidents of piracy and hijacking in Somalia. Many countries have deployed their naval power to the waters of Somalia and the Gulf of Aden as mandated by the UN. Nevertheless these initiatives and actions could not prevent businesses around the world to have private armed security on board their vessels. This phenomenon has sparked reactions both against and supportive. A number of well established maritime mercenary companies provide armed protection services and acknowledged by some countries. Indonesia stands in opposing the presence of such mercenaries, nevertheless after the MV Sinar Kudus incident it has pushed the government to formulate legal product as guidance for its law enforcement agencies at sea to create their SOP and ROE in facing these private security at the sea."

"TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi non militer yaitu adanya prinsip kesatuan komando (Unity of Command) yang berarti keputusan diambil secara sentralisasi dan pelaksanaan secara desentralisasi. Komandan satuan (pimpinan cabang) tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Berbeda dengan di swasta, pimpinan cabang berwenang membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi (emppwerment). Agar tu[ok dapat berjalan optimal, TNI harus mampu mengumpulkan, menyimpan, mengolah data menjadi informasi, dan menyebarluaskannya dengan mudah dan cepat, serta adaptive terhadap perubahan yang terjadi (internal/ eksternal). Selain itu, TNI harus memiliki keselarasan (aligntment), dan keterpaduan (integration) di semua level manajemen. Hal tersebut, hanya dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kemajuan TI secara optimal. saat ini, TNI telah memanfaatkan TI namun hasilnya belum optimal yang disebabkan antara lain: Pengembangan SI/TI masih bersifat ad-hoc (business opportunities are missed): SI yang ada belum terintegrasi (lack of integration of system): Adanya duplikasi SI, sehingga pengolahan data tidak efektif (ineffective information management produces duplication of effort): , dan pengelolaan SI/TI belum terpadu dan terencana (lack of understanding and agreed direction). Menjadi keharusan bagi TNI memiliki rencana strategis SI, agar dapat terarah dalam mengembangkan SI/TI di masa mendatang. Oleh karena itu perlu melakukan perencanaan strategis SI yang sesuai dengan karakteristik TNI yang berorientasi kepada visi dan misi. Namun mencari model perencanaan strategis SI yang dapat dijadikan acuan bagi TNI sangat sulit, karena kecenderungan model yang ada lebih diarahkan kepada organisasi bisnis/profit yang bersifat decentralized/distributed. Penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh model perencanaan Strategis SI yang tepat untuk TNI dengan studi kasus di TNI AU. Untuk itu dilakukan pengkajian terhadap enam dokumen perencanaan strategis SI milik swasta dan pemerintah yaitu Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Departement of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), dan U.S. Departement of Justice (US DoJ). Melalui perbandingan beberapa model tersebut, dan penggunaan kombinasi metodologi perencanaan SI versi Ward & Peppard, Tozer, dan James Martin, diperoleh model pengelolaan SI/TI yang sesuai untuk diterapkan di TNI AU yaitu model federal yang berupa kombinasi antara terpusat (centralized) dan tersebar (decentralized), yaitu fungsi komando dilakukan secara terpusat dan operasional SI/TI secara tersebar da satuan kerja SI/TI TNI AU. Hasil penelitian ini, diharpkan dapat digunakan sebagai acuanbagi komponen TNI lainnya yaitu Mabes TNI, TNI AD dan TNI AL, tentunya dengan melakukan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing.

---

Tentara Nasional Indonesia (TNI) is a military organization in Indonesian Characteristic's TNI differ from organization of non military, the decision taken by centralized and execution decentralized. In TNI, commandant set of (head branch) unqualified take decision, but only execute policy specified by head center. It is difference from business/ profit organization, head of authoritative branch makes decision to reach organizationl target (empowerment). In Order to optimal main task, TNI have to able to collect, store, processes of data become information, and overspread it easily and quickly, and also adaptive to change that happened in internal or external. Others, TNI have to own compatibility and integrity in all level management. The mentioned, can only be realized by through exploiting of progress of Technology Information (IT) in an optimal fashion. In this time, TNI have exploited TI but it is not optimal yet caused for example Development Information System (IS) Technology Information (TI) still have the character of ad-hoc (business opportunities acre missed); So, The Information System existing not yet integrated. Data processing is ineffective information management produces duplication of effort and both of Management IS/TI not yet in wrought and planed made lack of understanding and agreed direction. TNI have to own strategic plan for Information System to earn directional in developing systems. Therefore require to conduct strategic plan of IS matching with characteristic TNI orienting to mission and vision. Searching type of strategic plan of IS which can be made by reference for TNI very difficult, because this is existing type tendency more instructed to business organization having the character of decentralized and distributed. This research, aim to obtain gets of strategic planning of the correct for TNI with case study in Indonesian Air Force (TNI AU). For that conducted by study to six documents of strategic plan of IS property of private sector and governmental that is Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Department of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), and U.S. Department of Defense (US.DoD), US. Gener ServiceAdministration (US GSA), and US Department of Justice (US DoJ). Through comparison of some the type, and use of combination of methodologies of planning of IS version Ward & Peppard, Tozer, and James Martin, obtained a model management of appropriate SI/TI to be applied in TNI AU that is federal type is which is in the form of combination of between centralized and decntralized, where is function command centrally and operational of SI/TI blazed abroad in set of job of SI / TI TNI AU. Result of this research, is expected serve the purpose of reference for each of TNI (Mabes TNI, TNI AD and TNI AL). perhaps conducted is adjustment of according to characteristic of them."

"Secara khusus tesis ini meneliti tentang koordinasi antara penyidik dan oditur militer dalam penyelesaian perkara di daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut . (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana koordinasi antara penyidik dan Oditur Militer dalam penyelesaian Perkara di Daerah Hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan dalam melakukan koordinasi tersebut, (3) Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan apa yang telah ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut, (4) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengawasan oditur militer terhadap berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik.Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, oditur militer bukanlah yang berwenang menentukan apakah suatu perkara pidana dilimpahkan ke peradilan militer seperti pada Kejaksaan artinya meskipun sebelumnya Perwira Penyerah Perkara meminta saran pendapat hukum oditur militer karena sifatnya saran pendapat jadi tidak mengikat, akhirnya Perwira Penyerah Perkara juga menentukan. jika terdapat pertentangan antara oditur militer dengan keputusan Perwira Penyerah Perkara maka perbedaan pendapat tersebut diputus oleh Pengadilan Militer Utama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara penyidik dan oditur militer belum berjalan sebagaimana yang telah ditentukan Hukum Acara Pidana Militer. Hambatan yang paling mendasar adalah menyangkut sarana dan komunikasi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan terus meningkatkan koordinasi."