Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuatu Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab untuk mencari profitsebanyak-banyaknya. Namun, selain tanggung jawab tersebut ada suatu tanggungjawab yang melampaui tanggung jawab ekonomi semata, yaitu tanggung jawabPerseroan terhadap stakeholders-nya yang disebut sebagai Corporate SocialResponsibility (CSR). Namun di Indonesia, pengaturan tentang CSR masihbanyak menuai pro dan kontra. CSR secara internasional dipahami sebagai suatutanggung jawab perusahaan kepada stakeholder-nya yang bersifat voluntary. DiIndonesia, sifatnya telah bergeser menjadi mandatory yang dicerminkan melaluiwujud peraturan dan perundangan di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakanmelalui metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meninjau Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah tentangCSR, ditemukan banyak pergeseran sifat CSR yang menimbulkan banyakpermasalahan pada implementasinya. Permasalahan tersebut paling banyakditemui pada berbagai Peraturan Daerah yang berbeda-beda pengaturannya,misalnya pada aspek pembiayaan, penetapan sanksi yang terlalu ketat, dan lainsebagainya. Hal ini berpotensi dapat merusak iklim investasi di Indonesia karenatidak adanya kepastian hukum dalam mengimplementasikan CSR. Kurangnyakesatuan pemahaman terhadap maksud, tujuan, dan prinsip dari CSR merupakanpemicu kesalahpahaman dari implementasi CSR. Sehingga ada baiknya jikaregulator di Indonesia berpedoman pada pemahaman CSR yang diakui melaluiberbagai pedoman intrernasional seperti UN GlobalCompact, ISO 26000, danOECD Guidelines.

---

ABSTRACTA limited liability company has a responsibility to gain profit as much as possible.Beside the responsibility as stated before, there is another responsibility thatexceeds the economic responsibility, which is the responsibility to look after thestakeholders of the company, known as Corporate Social Responsibility (CSR).However, the law of CSR in Indonesia reap many of the pros and cons. CSR isinternationally understood as a company?s responsibility to its stakeholder under avoluntary characterized. However, the CSR?s character in Indonesia is turned intomandatory characterized which can be found under Indonesia?s rules andregulations. Through an analytical juridical method, this research is conducted byreviewing Indonesian Company Law, Government Regulation, and several LocalRegulations about CSR, found a lot of shifted character on CSR that caused manyproblems in the implementation. Most of the common problems are encounteredunder various of Local Regulations? arrangement, for the examples on thefinancing, punishments, and many other aspects. These problems may potentiallyjeopardize the investment atmosphere in Indonesia because the lack of legalcertainty in implementing the CSR. The lack of the unity of the concepts, purposeand objects, and also the basic principles of CSR became the trigger of the missedimplementation of CSR. Therefore, it will be good if Indonesian legislative boardare following the CSR concept and understandings under international guidancesuch as The UN Global Compact, ISO 26000, and The OECD Guidelines."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan di PT XYZ Indonesia untuk periode 2019 – Juni 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan konsep Triple Bottom Line, serta penerapannya pada masa pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan PT XYZ telah sesuai dengan konsep Triple Bottom Line. Sebagian besar programnya ditujukan untuk dimensi People diikuti dengan dimensi Profit, sedangkan dimensi Planet tidak begitu dominan. Di samping itu, PT XYZ tetap konsisten menjalankan program tanggung jawab sosialnya di masa pandemi dengan melakukan perubahan di beberapa program dari luring (offline) menjadi daring (online).

---

This study discusses the implementation of corporate social responsibility programs in one of the telecommunication companies in Indonesia for the period 2019 – June 2021. The purpose of this study is to analyze the implementation of corporate social responsibility programs using the Triple Bottom Line concept, as well as its implementation during the Covid-19 pandemic. The study used primary and secondary data which were analyzed using the descriptive method. The results showed that in general the implementation of PT XYZ's corporate social responsibility programs was in accordance with the Triple Bottom Line concept. Most of the programs are aimed at the People dimension followed by the Profit dimension, while the Planet dimension is the least dominant. In addition, PT XYZ carries out consistently its social responsibility programs during the pandemic by making changes in several programs from offline to online."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan di PT XYZ Indonesia untuk periode 2019 – Juni 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan konsep Triple Bottom Line, serta penerapannya pada masa pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan PT XYZ telah sesuai dengan konsep Triple Bottom Line. Sebagian besar programnya ditujukan untuk dimensi People diikuti dengan dimensi Profit, sedangkan dimensi Planet tidak begitu dominan. Di samping itu, PT XYZ tetap konsisten menjalankan program tanggung jawab sosialnya di masa pandemi dengan melakukan perubahan di beberapa program dari luring (offline) menjadi daring (online).

---

This study discusses the implementation of corporate social responsibility programs in one of the telecommunication companies in Indonesia for the period 2019 – June 2021. The purpose of this study is to analyze the implementation of corporate social responsibility programs using the Triple Bottom Line concept, as well as its implementation during the Covid-19 pandemic. The study used primary and secondary data which were analyzed using the descriptive method. The results showed that in general the implementation of PT XYZ's corporate social responsibility programs was in accordance with the Triple Bottom Line concept. Most of the programs are aimed at the People dimension followed by the Profit dimension, while the Planet dimension is the least dominant. In addition, PT XYZ carries out consistently its social responsibility programs during the pandemic by making changes in several programs from offline to online."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, yang diproksi melalui kepemilikan pemerintah dan adanya dewan yang terafiliasi dengan politik, terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar legitimasi untuk menjelaskan motivasi manajemen mengungkapkan CSR. Penelitian ini meneliti 131 observasi dari 38 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2017. Pengungkapan CSR diukur dengan melakukan checklist terhadap laporan keberlanjutan dan data diolah menggunakan regresi linier random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya kepemilikan pemerintah meningkatkan pengungkapan CSR karena pemerintah berusaha melegitimasi kondisi ekonomi dan politik nasional dengan menunjukkan bahwa bisnis perusahaan milik pemerintah bersifat berkelanjutan. Sebaliknya, adanya dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi pengungkapan CSR karena koneksi politik dapat melindungi perusahaan dari tekanan publik dan risiko litigasi. Dengan demikian, insentif perusahaan dalam mengungkapkan CSR berkurang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jenis koneksi politik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kriteria pemilihan dewan perusahaan mengutamakan kompetensi dewan di atas koneksi politik.

---

This research seeks to provide evidence on how political connections, proxied by percentage of shares owned by the government and the existence of politically connected board member, affect the Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on companies’ sustainability reports. This research studies 131 observations from 38 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports for the period of 2013-2017. CSR disclosure is measured using checklist of sustainability reports and the data is estimated using random effect regression. The result shows that government ownership increases the CSR disclosure quantity because the government tries to legitimate the national economic and political condition by signalling that government-owned companies are sustainable. On the other hand, the existence of politically connected board members tends to decrease CSR disclosure since political connection can protect the company from public pressure and litigation risk. Hence, the incentives of disclosing CSR are reduced. The research provides evidence that different types of political connection may have different effect towards corporate disclosure. Therefore, according to the results, government is expected to ensure that the main criteria used in board selection is competence instead of political connection."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program CSR revitalisasi pasar yang termasuk dalam Program Peduli Pasar oleh BRI di Pasar Serpong dengan merujuk pada  teori sistem CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist yang dijelaskan secara deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR Peduli Pasar yang dilakukan oleh BRI tidak memberikan dampak ekonomis maupun sosial baik bagi BRI maupun pedagang Pasar Serpong. Dalam pelaksanaannya, revitalisasi yang dilakukan BRI ini tidak melibatkan pedagang pasar dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasannya. Adapun dari sisi keberlanjutan, meskipun CSR yang dilakukan oleh BRI dalam perencanaan maupun pelaksanaan sudah sesuai dengan indikator tetapi tidak berkelanjutan dan bermanfaat di masa depan. Meskipun demikian, CSR revitalisasi pasar yang ada di BRI sudah sesuai dengan norma dan etika baik perusahaan maupun penerima.

---

This thesis will discuss about implementation of market revitalization CSR, which is included in BRI's market care program in the Serpong market, towards the theory of CSR as a system. This research is a post-positivist research which is explained descriptively. The Methods used for collecting data in this study are through in-depth interviews and secondary data.The results of this study indicate that CSR does not provide economic or social impacts for both BRI and the Serpong Market traders. In its implementation, BRI's revitalization does not involve market traders from planning, management, to supervision. As for sustainability, even though the CSR carried out by BRI is suitable  in planning and implementation , their program is not sustainable and useful in the future. Nevertheless, the market revitalization CSR at BRI is in accordance with the norms and ethics of both the company and the recipient."

"Ada beberapa strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan ekuitas pasar yang lebih besar atau meningkatkan niat beli pelanggan di pasar dunia. Namun, lebih banyak kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dari negara berkembang untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Corporate Social Responsibility dapat membantu perusahaan dari negara berkembang untuk mendapatkan pengakuan di pasar maju. Sebuah survei online disebarluaskan kepada calon konsumen Eropa untuk menguji premis bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengarah pada peningkatan niat beli dan ekuitas merek. Responden secara acak ditugaskan ke salah satu dari dua kelompok (dengan atau tanpa kegiatan CSR) dan diminta untuk berkontribusi pada kelompok mereka ditugaskan masing-masing. Sebuah sampel t-test independen digunakan untuk menilai tanggapan. Temuan mengungkapkan sedikit pengaruh ke arah yang diharapkan, di mana tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan negara asal berkembang akan membantu dalam menghasilkan ekuitas merek dan niat beli yang lebih baik. Mengingat interaksi yang signifikan antara faktor, hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan didukung.

---

There are several strategies for companies to gain greater market equity or increase customer purchase intention in world markets. However, more difficulties are faced by companies from developing countries to achieve the things mentioned above, and in this study the aim is to prove whether Corporate Social Responsibility can help companies from developing countries to gain recognition in developed markets. An online survey was disseminated to potential European consumers to test the premise that Corporate Social Responsibility leads to increased purchase intention and brand equity. Respondents were randomly assigned to one of two groups (with or without CSR activity) and were requested to contribute to the group they were assigned in respectively. An independent sample t-test was used to assess the responses. The findings revealed a slight influence in the expected direction, where CSR actions carried out by firms with a developing country of origin will assist in producing better brand equity and purchase intention. Given the significant interaction between the factors, these results show that the proposed hypothesis was supported."

"Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberlakukan konsep CSR ke dalam Undang-Undang Perusahaan nasional mereka pada tahun 2007. Sayangnya, di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dalam hal praktik CSR. Malaysia, Thailand, dan Vietnam lebih maju dalam praktik CSR tanpa mewajibkan CSR dalam undang-undang nasional masing-masing. Tesis ini mengkaji bagaimana CSR diatur terhadap perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan apakah peraturan Indonesia tentang CSR secara efektif mendorong perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban CSR. Dengan mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan komparatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara masing-masing negara dalam mengatur praktik CSR. Semua negara mengadopsi definisi CSR yang sama, yang berkisar pada komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Perbedaannya, bagaimanapun, terletak pada peraturan CSR di Indonesia yang menjadi undang-undang yang sulit untuk mengamanatkan perusahaan publik untuk mempraktikkan CSR. Di sisi lain, CSR di Malaysia, Thailand, dan Vietnam semuanya bersifat sukarela, dengan pedoman CSR yang disediakan sebagai undang-undang lunak. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa regulasi CSR di Indonesia masih belum efektif untuk mendorong emiten melakukan CSR. Meski kewajiban CSR sudah ditetapkan, namun sanksinya tidak jelas dan tidak ada otoritas pengawas yang mengawasi praktik CSR di emiten. Akibatnya, program CSR oleh emiten di bidang sumber daya alam dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, peraturan Indonesia tentang CSR dapat dianggap tidak efektif.

---

Indonesia became one of the first countries to enact the concept of CSR into their national Company Law in 2007. Unfortunately, within Southeast Asia countries, Indonesia stands behind in terms of practicing CSR. Malaysia, Thailand, and Vietnam are more advanced in CSR practice without having CSR to be obligated in any of their respective national laws. This thesis examines how is CSR regulated towards listed companies in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam, and whether Indonesian regulations on CSR effectively push Indonesian listed companies to implement CSR obligation. By adopting a normative juridical method with statutory, case study, and comparative approaches, this undergraduate thesis concludes that there are several similarities and differences between the respective countries in regulating CSR practice. All countries adopt the same definition of CSR and have the same objective, which revolves around companies’ commitment to improve the quality of local community’s life sustainably. The difference, however, lies on CSR regulation in Indonesia being a hard law to mandate listed companies to practice CSR. On the other hand, CSR in Malaysia, Thailand, and Vietnam are all voluntary, with CSR guidelines provided serving as soft laws. This undergraduate thesis also concludes that Indonesian regulations on CSR are still ineffective to push listed companies to practice CSR. Although CSR obligation is set, the sanction is unclear and there is no supervisory authority to oversee the practice of CSR in listed companies. Consequently, CSR programs by listed companies in natural resources are being practiced arbitrarily. Hence, the Indonesian regulation on CSR can constitute as ineffective."

"Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib perusahaa mdash;terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan yang bergerak di sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. Kewajiban yang berlaku untuk banyak jenis perusahaan di Indonesia tersebut menimbulkan pertanyaan, termasuk 'apakah mewajibkan praktek Corporate Social Responsibility sesuai dengan kententuan Undang-Undang Dasar 1945?' sehingga diajukan uji materiil akan kewajiban Corporate Social Responsibility bagi perseroan terbatas sesuai yang tertera dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang mengukuhkan upaya mewajibkan Corporate Social Responsibility di Indonesia bagi usaha-usaha yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tulisan ini, pergeseran konsep sukarela Corporate Social Responsibility menjadi wajib melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dianalisis.

---

Corporate Social Responsibility is a growing concept in Indonesia as the government is enforcing sustainable business practices through encouraging more companies to contribute towards the society through various Corporate Social Responsibility initiatives. This is expressed through several Indonesian national laws that deemed Corporate Social Responsibility as a mandatory company practice mdash particularly State Owned Enterprises and companies operating in sectors which utilize natural resources. The mandatory order applicable to the great number of Indonesian businesses has raised question about its constitutionalism and the obligation for limited liability companies to conduct Corporate Social Responsibility as expressed in Article 74 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies were put upon a judicial review, resulting in Constitutional Court Decision Number 53 PUU VI 2008 which instead strengthen the idea that Corporate Social Responsibility can be obligated towards businesses of a certain requirement. In this paper, the shift of what had been wholly voluntary activity into a regulated activity in Indonesia is analyzed. "