Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arab Saudi adalah negara yang memiliki keunggulan geografis. Letak strategis dan sumber daya alam minyak merupakan aspek yang memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri Arab Saudi. Untuk itu, sebagai negara bangsa sudah seharusnya Arab Saudi memahami faktor geopolitik yang dimilikinya untuk mewujudkan city-vita dan tujuan nasional serta mempertahankan kehidupan dan eksistensinya. Fokus perhatian dari geopolitik adalah hubungan dan peranan aspek kebumian dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara.Untuk menganalisis geopolitik Arab Saudi, digunakan teori geopolitik yang dikemukakan oleh Mackinder, yaitu teori Heartland (wilayah jantung). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh geopolitik Arab Saudi dalam mengakhiri konflik Arab-Israel dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perdamaian tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah paradigms kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa Arab Saudi yang secara geopolitik memiliki kemampuan dan kekuatan yang signifikan, berupaya melakukan penyelesaian konfhk Arab-Israel yang masih berlangsung sampai penelitian Mi dilakukan. Arab Saudi secara geopolitik memiliki kemampuan yang cukup baik dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara Arab-Israel. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan embargo minyak dan pengajuan proposal damai.

---

Saudi Arabia is a country who has geography excellent. The strategic location and oil of natural resources are aspects that influence to Saudi's foreign policy, therefore, as a nation-state, Saudi Arabia have to understand about his geopolitics aspect to create ambition and the national goal to hold the life and its existences. Attention focus of geopolitics is relationship and role earth aspects towards foreign policy of a state.For analyzing the geopolitics of Saudi Arabia used Mackinder's Heartland concept. The purpose of research for knowing the influence of geopolitics of Saudi Arabia in reconciliation in the middle east by knowing the action of Saudi Arabia in ending the Arab-Israel conflict and the taken strides for processing the mentioned reconciliation. Methodology that used in this research is qualitative paradigm with case study approach.Conclusion of this thesis is Saudi Arabia in geopolitics owns capabilities and significant strength, try to make settlement of Arab-Israeli conflict which is going on this thesis doing. Saudi Arabia in geopolitics has a good enough capability in settling the conflict between Arab-Israeli. Some expedients has been done is oil embargo and proposing peace initiative."

"Skripsi ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori simbiosis kedaulatan dan keamanan Makinda, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman yang datang di Laut Natuna Utara membuat pemerintah melakukan upaya pencegahan berupa diplomasi, pembuatan peta baru, dan pembangunan pertahanan di daerah perbatasan negara. Upaya pencegahan ancaman ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk mendukung Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan arah dari geopolitik Indonesia.

---

This thesis analyzes the efforts made by the government to maintain state sovereignty. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. Based on the analysis of researchers using the theory of symbiosis of sovereignty and security of Makinda, this study shows that the threats that came in the North Natuna Sea made the government make prevention efforts in the form of diplomacy, making new maps, and building defense in the border areas of the country. Efforts to prevent this threat are also efforts to increase the country's sovereignty. This is done to support the World Maritime Axis Vision launched by President Joko Widodo which is the direction of Indonesia's geopolitics."

"Topik skripsi ini adalah strategi implementasi geopolitik Rusia dalam perang Rusia-Georgia tahun 2008. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah dan untuk menganalisa skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dengan menerapkan teori geopolitik dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada menyatakan bahwa perang antara Rusia-Georgia pada tahun 2008 merupakan bagian dari implementasi geopolitik Rusia khususnya di wilayah Georgia dan wilayah Kaukasus pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya konflik tersebut, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang tersebut adalah perluasan NATO di wilayah Kaukasus yang pada akhirnya menyebabkan Rusia harus mengambil sikap tegas untuk menentukan sikapnya.

---

The topic of this under graduate thesis is the strategy of the implementation of Russia geopolitics in the Russia-Georgia war in 2008. The author use historical writting method and for the analysis use descriptive-analitic method. After analyzing with connecting the problem with geopolitical theory, the result showing that Russia-Georgia war in 2008 is a part of the implementation Russia geopolitics in Georgia especially and in the Caucassus in generally. This is can be seen from some factors that becomme the trigger of the conflict. One of the factors that lead to war is an extension of NATO in the Caucasus region which eventually led to Russia must take a firm stand in a stand."

"Penelitian ini membahas tentang perpanjangan konflik yang terjadi antara dua negara pecah belah yaitu Rusia dengan Ukraina. Dengan invasi yang dilakukan sejak tahun 2014, dan penyerangan kembali yang dilakukan pada tahun 2022, hal ini menyebabkan adanya krisis internasional yang disebabkan oleh Rusia. Dengan negara-negara lain menjadi aktor yang terdampak, mulai dari kenaikan harga energi, pertambahan pengungsi, maka nerbagai upaya dilakukan terutama oleh kawasan Barat, untuk dapat meredakan perselisihan ini dan juga untuk melemahkan kekuatan Rusia dalam penyerangan yang dilakukan terhadap Ukraina. Salah satu upayanya adalah memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia. Mulai dari embargo ekspor impor, pembatasan transaksi perdagangan dan juga pemboikotan industri Rusia di negara-negara kawasan Barat. Dengan sanksi yang bertubi diberikan oleh banyak negara dari kawasan Barat, hal ini membuat Rusia juga melakukan pertahanan serta penyerangan balik sebagai respons Rusia menerima sanksi tersebut. Penelitian ini dibatasi dalam periode waktu 10 tahun terakhir, yaitu 2013 hingga 2023 dengan lingkup spasial Rusia, Uni Eropa dan juga Asia. Teori yang digunakan adalah Regional Security Complex melalui perspektif konstruktivisme dan membahas bagaimana pola geostrategi dan geopolitik Rusia berpengaruh dalam menjalankan kepentingannya untuk melakukan counter terhadap sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia. Menggunakan metode analisis kualitatif studi kasus, penelitian ini berisi respons yang diberikan Rusia atas sanksi yang diberlakukan oleh kawasan Barat. Mulai dari perubahan geopolitik dan geostrategi Rusia, dan juga alasan Rusia melakukan alternatif kerjasama dengan negara-negara non-barat secara multisektoral, mulai dari bidang yang esensial hingga bidang-bidang yang bersifat low politics.

---

This research discusses the prolonged conflict between two divided countries, namely Russia and Ukraine. With the invasion that began in 2014 and the renewed attacks in 2022, it has led to an international crisis caused by Russia. Other countries have become affected actors, resulting in increased energy prices and a rise in refugees. Various efforts have been made, especially by Western nations, to alleviate this dispute and weaken Russia's power in its attacks on Ukraine. One such effort is the imposition of heavy sanctions on Russia, including export-import embargoes, trade transaction restrictions, and boycotting Russian industries in Western countries. With multiple Western countries imposing consecutive sanctions, Russia has responded with defense and counter attacks. The research is limited to the past 10 years, from 2013 to 2023, focusing on Russia, the European Union, and Asia. The theoretical framework used is the Regional Security Complex through a constructivist perspective, exploring how Russia's geostrategic and geopolitical patterns influence its efforts to counter the sanctions imposed. Using qualitative case study analysis, the research covers Russia's responses to the sanctions imposed by the Western region. This includes changes in Russia's geopolitical and geostrategic landscape, as well as the reasons behind Russia seeking alternative cooperation with non-Western countries across various sectors, ranging from essential to low-politics areas."

"The world is shifting to a less stable geopolitical structure, and only firms that can acquire a better capability to foresee and prepare for change will succeed. Strategy and Geopolitics provides a strategic framework that can help senior business executives address the challenges of globalization in this evolving geopolitical landscape. "

"Sekuritisasi kerap kali menjadi faktor penentu bagi aktor politik untuk memformulasikan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan keamanan negaranya. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat tema kebijakan imigrasi dan kaitannya dengan sekuritisasi dan geopolitik, yang mengambil studi kasus Kebijakan Imigrasi Zero-Tolerance pada masa pemerintahan Donald Trump di tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sekuritisasi dan teori geopolitk perbatasan. Temuan dari penelitian ini adalah tata letak geografis antara Amerika dan Meksiko membangkitkan sekuritisasi pemerintah Amerika untuk mempertahankan wilayahnya dari imigran ilegal yang terus berdatangan dari Meksiko. Sekuritisasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menghasilkan sebuah kebijakan imigrasi yang mengatur hal tersebut demi mempertahankan keamanan dan stabilitas Amerika. Sehingga dapat dilihat bahwa sekuritisasi dan tata letak geografis sebuah negara terhadap negara lainnya menjadi faktor pendorong dari sebuah formulasi kebijakan.

---

Securitization is often a determining factor for political actors to formulate policies aimed at maintaining the security of their country. On this basis, this thesis raises the theme of immigration policy and its relation to securitization and geopolitics, which takes the case study of Zero-Tolerance Immigration Policy during Donald Trump's reign in 2018. The theory used in this research is the theory of securitization and border geopolitical theory. The findings of this study are that the geographical layout between America and Mexico evoked securitization of the American government to defend its territory from illegal immigrants who continued to arrive from Mexico. This securitization is an encouragement for the government to produce an immigration policy that regulates this in order to maintain American security and stability. So, it can be seen that the securitization and geographical layout of a country against other countries are the driving factors of a policy formulation."

"Pasca Perang Dingin, Tiongkok muncul sebagai ancaman baru bagi hegemoni AS, baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Persaingan AS-Tiongkok di Asia Pasifik menimbulkan gejolak pada stabilitas global. Intensitas Aliansi Quad (AS, Australia, Jepang, India) dalam melakukan ekspedisi militer gabungan di Samudera Hindia dan agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang bersengketa dengan 5 negara (Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan) mengancam keamanan ASEAN yang berada pada konvergensi persaingan tersebut. Rivalitas AS-Tiongkok semakin intens sejak Presiden Donald Trump mengemukakan gagasan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ketika kunjungan pertamanya sebagai Presiden AS ke Asia pada 10 November 2017. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Tiongkok dengan meningkatkan anggaran militernya sebesar USD 22,09 miliar di tahun 2018 dari yang biasanya hanya sekitar USD 2-12 miliar. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dengan letak geografis yang strategis di antara 2 benua (Asia, Australia) dan 2 samudera (Hindia, Pasifik) mendorong ASEAN agar merumuskan konsepsi Indo-Pasifik yang berorientasi pada prinsip sentralitasnya. Atas inisiatif Indonesia, akhirnya ASEAN membentuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tanggal 22 Juni 2019. Pada kajian lainnya belum ada yang secara spesifik menjelaskan tujuan strategis Indonesia mendorong ASEAN untuk membentuk AOIP dalam merespon geopolitik AS-Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Role Theory dari K. J. Holsti (1970). Berdasarkan hasil riset, peran Indonesia dalam pembentukan AOIP meliputi regional protector, regional-subsystem collaborator, dan mediator-integrator. Peran tersebut didorong oleh prinsip “Bebas Aktif” dan program “Poros Maritim Dunia” oleh Presiden Jokowi dalam rangka memperkuat potensi middle power Indonesia, meningkatkan peran ASEAN, dan menghadirkan kerja sama Indo-Pasifik.

---

After the Cold War, China emerged as a new threat to US hegemony, especially in the political, economic, and military fields. The US-China rivalry in the Asia Pacific region disrupts global stability. The intensity of the Quad Alliance (US, Australia, Japan, India) in conducting joint military expeditions in the Indian Ocean and China's aggressiveness in the South China Sea in a dispute with 5 countries (Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan) threaten the security of ASEAN, which is at the convergence of the competition. The US-China rivalry has intensified since President Donald Trump put forward the idea of a ​​Free and Open Indo-Pacific (FOIP) during his first visit to Asia as US President on November 10, 2017. Then the Chinese government responded by increasing its military budget by USD 22,09 billion in 2018, up from the usual range of USD 2-12 billion. Indonesia, as one of the founders of ASEAN with a strategic geographical location between 2 continents (Asia, Australia) and 2 oceans (Indian, Pacific), encourages ASEAN to formulate an Indo-Pacific concept that is oriented to the principle of centrality. Because of Indonesia's initiative, ASEAN finally established the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) at the 34th ASEAN Summit in Bangkok on June 22, 2019. In other studies, no one has specifically explained Indonesia's strategic objectives to encourage ASEAN to form an AOIP in response to US-China geopolitics. Thus, this study aims to analyze this phenomenon using qualitative methods and the Role Theory approach of K. J. Holsti (1970). Based on the research results, Indonesia's roles in the formation of the AOIP are regional protector, regional-subsystem collaborator, and mediator-integrator. These roles are motivated by the "Free Active” principle and President Jokowi’s "Global Maritime Fulcrum" program in order to strengthen Indonesia's middle power potential, enhance ASEAN's role, and present Indo-Pacific cooperation."