Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas pelayanan Otoritas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) wilayah kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap warga Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan perngaruh kualitas pelayanan otoritas pajak daerah terhadap wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali kepulauan seribu. Pendekatan penelitian menggunakan mix methods yaitu metode kualitatif menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak daerah pada wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Saran penelitian yaitu agar otoritas pajak daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan handal, cepat tanggap, melayani dengan hati dan sikap peduli serta memberikan pendekatan yang lebih persuasif dengan tujuan memajukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia sehingga publik yang merupakan wajib pajak dengan sukarela menjalani kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

---

The service quality of the DKI Jakarta Provincial Tax Authority is under the authority and responsibility of Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province through the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) in the sub-district of DKI Jakarta Province which has responsibility for the residents of DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the relationship and influence of local tax authority service quality on restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands. The research approach uses mixed methods, namely the qualitative method using the semi-structured interview method to cross-check and help interpret the quantitative results and the quantitative method using a questionnaire that is processed through descriptive statistical tests, regression tests, and coefficient tests. The results of this study indicate that the quality of service by the local tax authority for restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands can provide satisfaction to taxpayers. The research suggests that local tax authorities can maintain and improve service quality reliably, and responsively, serve with a heart and caring attitude and provide a more persuasive approach to advance the Provincial Government of DKI Jakarta and Indonesia so that the public who are taxpayers voluntarily undergo compliance. taxation as a form of contribution as a community living in the DKI Jakarta Province."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah serta desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, maka aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Jakarta dari Tahun 2000-2015. Hasil Analisisnya menunjukan bahwa tahun 2014 memiliki efektifitas Pajak Daerah yang paling terendah 83 dan tahun 2000 memiliki tingkat efektifitas Pajak Daerah yang tertinggi 141 dengan rata-rata efektifitas 103 , serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terkecil 80,40 dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terbesar 87,03 . Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut Dinas Pendapatan DKI Jakarta sudah dapat dikatakan efektif dalam mengelola penerimaan Pajak Daerahnya.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to find the effectiveness of DKI Jakarta regional tax and regional retribution. It is the consequence of the local goverment running regional autonomy and decentralization. Because of decentralization, financing aspect also need to be decentralized. This study apply qualitatives research method using time series data consist of regional tax , regional retribution and own source income over period 2000 2015. In this study is writer found regional tax effectivity is the lowest in 2014 with 84 effectivity and the highest is in 2000 with 141 effectivity. While on contribution side regional tax contribute to own source income the lowest in 2012 with 80,40 contribution to own source income and the highest in 2013 with 87,03 contribution to own source income. Based on this study , writer can conclude that dinas perpajakan DKI Jakarta has been effective in managing it rsquo s tax income."

"Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen untuk menguji kepatuhan wajib pajak (tax compliance) baik formal maupun material, dimana pada dasarnya pada sistem Self Assessment semua Wajib Pajak terbuka untuk diperiksa.Seperti diketahui ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah meliputi ; Pemeriksaan Sederhana Kantor dan Lapangan, serta Pemeriksaan Lengkap.Organisasi Pendataan dan Pemeriksan Pajak di Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang untuk selanjutnya disebut Dipenda DKI Jakarta, dilakukan oleh kelompok jabatan struktural di Baiai Dinas, Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.Berdasarkan kondisi yang melatar belakangi tersebut, maka upaya untuk meningkatkan peran-peran unit dibawah organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat dihadapkan pada beberapa permasalahan.Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Bagaimana persepsi pegawai tentang Efektivitas Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pemberi layanan pada masyarakat ?Adapun tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan persepsi pegawai tentang Efektivitas Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pemberi layanan kepada masyarakat.Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif yang meliputi ; penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari buku-buku, literatur-literatur yang bersifat ilmiah, dan bahan referensi serta data dari Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dengan hasil penelitian ini diharapkan kondisi Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta dapat berjalan efektif, sehingga vlsi dan misi Dipenda dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang inovasi milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan layanan administrasi perpajakan daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui perangkat teknologi informasi yaitu e-Pajak. Layanan tersebut merupakan bentuk layanan mobile government karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat teknologi informasi nirkabel menggunakan jaringan internet. Namun setelah 3 (tiga) tahun diimplementasikan, ternyata layanan tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi menggunakan teori Edward III dan analisis tantangan m-Government menggunakan teori Ishengoma.. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam implementasi e-Pajak sosialisasi yang dilakukan harus dibuat lebih masif; melibatkan lebih banyak sumber daya manusia serta meningkatkan fasilitas internet; meningkatkan keinginan penggunaan e-Pajak dari berbagai kalangan wajib pajak; dan menerbitkan SOP berkaitan dengan implementasi e-Pajak. Dari segi tantangan m-Government, hasil penelitian menyarankan untuk meningkatkan keamanan sistem dalam layanan e-Pajak; memperluas infrastruktur baik perangkat keras atau perangkat lunak untuk memanfaatkan e-Pajak; mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi menggunakan e-Pajak; memperluas aksesbilitas agar dapat diakses oleh kalangan masyarakat yang memiliki jenis perangkat teknologi informasi yang berbeda serta meningkatkan tampilan agar layanan tersebut mudah dimanfaatkan; menambahkan fitur kustomisasi dalam memanfaatkan e-Pajak dan melakukan analisis agar e-Pajak dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat secara menyeluruh."

"ABSTRAKTarget awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak danbaru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan onlinetelah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online systemBRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yangbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatusistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakatatau wajib pajak bersedia untuk dilakukan online system.Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian pada level implementasimenggunakan teori Grindle. Yang menjadi variable penelitian adalah isikebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu juga dilakukan penelitiankesesuaian online system dengan penerapan e-government denganmenggunakan pedoman OECD.

---

ABSTRACTInitial targets of online implementation as much as 10 951 taxpayersand currently online as much as 4,978 taxpayers whereas this policy has beengoing on since 2012. Online system consists of an online system BRI and e-Pos ispart of the implementation of e-government which aims to improve services tocommunity. When a system is running in accordance with the principles of egovernment,community or taxpayers should be willing to do online system.Based on this, the research conducted at the level of implementationusing Grindle theory. Which becomes variable research is the contents of thepolicy and implementation environment. It also conducted research online systemconformity with the implementation of e-government by using the OECDguidelines."

"Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang potensial sebagai sumber pendapatan daerah di DKI Jakarta. Tetapi kontribusinya dinilai belum menggambarkan keseluruhan potensi yang ada atau dengan kata tain belum optimal. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pengelolaan pajak reklame yang selama ini dilaksanakan.Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa data tentang pengelolaan pajak reklame di Kantor Dinas, Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dengan pendekatan berdasarkan sistem perpajakan yang terdiri dari 3 unsur pokok yaitu : Kebijaksanaan Perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan. Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengelolaan pajak reklame dimaksud mempergunakan metode studi kasus yang bersifat deskriptif dengan wawancara dan pengamatan Iangsung sebagai tehnik pengumpulan datanya.Kemudian, dari hasil analisa yang telah dilakukan ditemukan antara Iain hal-hal seperti, ketidak jelasan pengaturan tentang subyek pajak dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1989 telah menyebabkan kesalahan mengenai saat terhutangnya pajak dan sekaligus merepotkan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan pengelolaannya, kemudian rumusan dasar perhitungan besarnya pajak yang masih Kurang sempurna dilihat dari sudut keadilan, pembagian kewenangan berdasarkan SK.Gubernur KDKI Jakarta No.1048 Tahun 1997 masih belum dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dari Kantor Dinas sebagai kantor pusat Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, selanjutnya mengenai sumber daya manusia terulama penarikan (recruitment) pegawai yang masih diwarnai oleh spoil sistem dan penempatan (placement) pegawai yang masih belum dapat menyeimbangkan antara bobot/beban atau volume pekerjaan dengan jumlah pegawai, pelayanan yang masih belum menggambarkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, kemudian kegiatan penagihan yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.Akhirnya penulis mengemukakan saran-saran bagi perbaikan berkenaan dengan masalah yang ada (berdasarkan hasil analisis), yang diharapkan dapat berguna, baik bagi DIPENDA DKI Jakarta dan Program Studi llmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, maupun bagi kalangan yang Iebih Iuas yang berminat untuk meneliti Iebih lanjut, sebagai masukan dan oleh pikir akademis."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Kenyataan akibat dari keberhasilan pembangunan nasional telah meningkatkan kesadaran, pesahauan dan penghayatan bidang perpajakan yang tenjangkau segenap lapisan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyebabkan jumlah pembayar pajak baik secara kwalitas dan kwantitas terus bertambah. Meningkatnya penahaaan akan hak dan kewajiban dari wajib pajak, dipihak lain menimbulkan terjadinya sangketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat mudah dan sederhana.Oleh karena itu perlu penelitian tentang penyebab utama timbulnya sengketa pajak, apakah kesalahan aparat perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undanpan pajak atanpun adanya peningkatan peas hanan wajib pajak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui masalah-masalah wajib pajak sampai mengajukan keberatan dan mengkaji fakta-fakta yang mempengaruhi keberatan ditinjau dari aspek kebijaksanaan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan.Juga akan dilihat fungsi dan peranan lembaga keberatan dimasa yang akan datang dimana volume pengajuan keberatan main bertambah tentunya pelayanan ditingkatkan untuk penyelesaian tepat waktu. Sudah saatnya Seksi Penagihan Suku Dinas dan Unit Pelayanan PKB I BBNKB diberikan wewenang untuk memproses keberatan pajak daerah pada masa akan datang mengingat azas desentralisasi dan kemudahan pelayanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus ( case study ) yang bersifat deskriptif dan dengan teknik wawancara terhadap wajib pajak, pejabat Dipenda.Hasil analisa yang ditemukan timbulnya atau terjadinya keberatan pajak daerah lebih diakibatkan oleh sikap wajib pajak yang tertutup untuk menghindar dari kewajiban dan tidak melaksanakan peraturan daerah dengan baik. Perlunya melakukan revisi terhadap ketentuan pembayaran pajak reklame dengan menerbitkan nota perhitungan terlebih dahulu sebelum SKUM diterbitkan, dan penyamaan tarif pajak Hotel dan Restaurant dengan pajak penjualan untuk mencegah wajib pajak mencari tarif yang lebih rendah beserta hal yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan pertimbangan keberatan pajak daerah.Kemudian disampaikan saran sebagai pemecahan masalah yang diharapkan akan berguna bagi Dipenda DKI Jakarta dan Program Study Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dan masyarakat pembacanya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.

---

This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.

The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."

"Adanya rencana pemindahan ibu kota yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu mendatang dapat memberikan dampak terhadap DKI Jakarta selaku kota yang kehilangan statusnya sebagai ibu kota. Dampak positif dari kegiatan tersebut antara lain dapat meringkankan beban Jakarta yang sudah terlalu banyak sebagai ibu kota, namun selain dampak positif kegiatan tersebut juga dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan khususnya pada potensi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Untuk menganalisis implikasi pemindahan ibu kota yang dapat terjadi terhadap potensi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yang disebabkan akibat adanya kegiatan pemindahan ibu kota terhadap potensi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta serta menemukan strategi yang dapat diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk mengantisipasi dan mengatasi implikasi negatif yang dapat ditimbulkan bagi potensi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Implikasi yang dapat terjadi bagi penerimaan pajak daerah di Jakarta akibat adanya kegiatan tersebut ialah berupa penurunan penerimaan, namun tidak semua jenis pajak daerah yang ada akan mengalami hal tersebut dikarenakan site plan dari Jakarta saat pemindahan ibu kota dilaksanakan ialah tetap menjadi kota dengan pusat ekonomi, bisnis, dan hal sebagainya, sehingga terdapat beberapa jenis pajak daerah yang tidak akan terpengaruh dari adanya kegiatan tersebut. Strategi yang nantinya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi juga menjadi faktor yang sangat menentukan kondisi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta saat pemindahan ibu kota dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta kedepannya dalam rangka optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta

---

The plan to move the capital city which will be implemented in the coming period can have an impact on DKI Jakarta as a city that has lost its status as the capital city. The positive impact of these activities, among others, can alleviate the burden of Jakarta, which is already too much of a capital city, but apart from the positive impact of these activities it can also have undesirable impacts, especially on the potential for regional tax revenue in DKI Jakarta. This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. To analyze the implications of relocating the capital that can occur on the potential for regional tax revenues of DKI Jakarta. This study aims to analyze the implications caused by relocating the capital city on the potential for regional tax revenue in DKI Jakarta and to find strategies that can be applied by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency to anticipate and overcome the negative implications that may arise for potential local tax revenue in DKI. Jakarta. The implications that may occur for regional tax revenue in Jakarta due to these activities are in the form of a decrease in revenue, but not all types of local taxes that exist will experience this because the site plan from Jakarta when the capital relocation is implemented is that it remains a city with an economic, business center. and so on, so that there are several types of local taxes that will not be affected by these activities. The strategy that will be implemented by the Provincial Government will also be a very determining factor in the condition of local tax revenues in DKI Jakarta when the capital relocation is implemented. This research is expected to provide input to the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in the future in order to optimize the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta"