Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta api swasta Belanda tersebut karena tidak mau membayar sewa. Para penghuni menganggap bahwa PT. KAI (Persero) tidak berhak memungut sewa karena tanah dan rumah dinas tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menjadi aset PT. KAI (Persero). Adapun permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan PT. KAI (Persero) dalam memanfaatkan, menguasai dan menyewakan aset rumah dinas eks perusahaan kereta api Belanda tersebut yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas nama PJKA cq Departemen Perhubungan RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisa data secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peralihan aset dari perusahaan kereta api Belanda ke PT. KAI (Persero) belum sah dan valid, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan secara tegas bahwa terhadap aset tersebut sebagai penyertaan modal kepada PT. KAI (Persero). Sehingga, tindakan PT. KAI (Persero) memungut sewa serta memanfaatkan aset berupa rumah dinas, tidak dapat dibenarkan, karena status aset tersebut merupakan Barang Milik Negara, yang seharusnya hasil sewa disetorkan ke dalam kas Negara bukan kepada kas PT. KAI (Persero).

---

This research discusses the transfer of assets of the former Dutch Private Railway Company as a result of the nationalization, without going through the transition process in accordance with the applicable legislation. The legal entity status change of The Railway Company (PJKA), formerly under the Ministry of Transportation becoming PT. KAI (Persero) under the Ministry of State-Owned Enterprises, does not necessarily result in its assets being transferred. The case arises when PT. KAI (Persero) issued a warning letter to the residents of the former dutch private railway company's office house for not wanting to pay rent. The residents consider that PT. KAI (Persero) is not entitled to collect the rent since the land and the office house according to the prevailing laws and regulations have not become an asset of PT. KAI (Persero) yet. The legal issues raised in this study are actions taken by PT. KAI (Persero) in utilizing, controlling and renting the assets of the former Dutch railway company's office house which stands on the land of Hak Pakai on behalf of PJKA cq Ministry of Transportation. The research method used in this study is normative juridical with a prescriptive approach to data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the transfer of assets from Dutch railway companies to PT. KAI (Persero) is not yet valid, because there is no Government Regulation that explicitly states that the asset as a capital investment to PT. KAI (Persero). Thus, the actions of PT. KAI (Persero) collects leases and utilizes assets in the form of office houses, which cannot be justified, as the status of the asset is State Property, which should be the rental proceeds deposited into the State treasury instead of to the PT. KAI (Persero) treasuries."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan suatu aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan yayasan yang memiliki kemiripan nama dengannya, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar yang baru mendapat pengesehan sebagai badan hukum pada tahun 2015, namun telah didirikan sejak tahun 1960 dan kemudian mengambil alih aset yayasan tersebut. Hal ini pun terjadi tidak terlepas dari peran serta notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015; dan akibat hukum pengambilalihan aset milik suatu yayasan oleh yayasan lainnya. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melalukan penelitian kepustakaan dan didukung oleh wawancara. Tipe penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil analisis adalah bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015 adalah sah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, serta tindakan pengambilalihan aset suatu yayasan oleh yayasan lainnya yang tidak didasari dengan alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the legal consequences of asset acquisition owned by a foundation by other foundation which has similar name. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma which was established in 2011 in its minutes, stated that it has historical relationship to the foundation that has similar name with it, namely Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar which was just legalized as legal entity in 2015, yet has been established since 1960 and whereupon take over the asset of such foundation.  This matter occurred not apart from the participation of notary as a public official in the making of deed as the basis for carrying out a legal action. As for the issues discussed herein are regarding the legality of the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015; and legal consequences of acquisition of an asset which owned by a foundation by other foundations. Such issue answered by using normative-juridical research method by conducting literature research and supported by interview. This research type based on its nature is descriptive-analysis. The analysis results are that the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015 are valid and not violate the prevailing laws and regulations, and the act of asset acquisition owned by a foundation by other foundation without a rightful legal basis is a tort."

"Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dapat berupa barang tetap berbentuk tanah. Kekuatiran pengurus Persero atas risiko tindak pidana korupsi akibat kerugian korporasi menyebabkan rendahnya pemanfaatan aset Persero. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diperoleh suatu konsepsi PMN merupakan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero. PMN mengakibatkan beralihnya kepemilikan negara atas tanah yang merupakan objek PMN menjadi aset BUMN Persero sebagaimana tercatat dalam laporan keuangannya. Dengan demikian pengurus Persero berwenang untuk mendayagunakan aset berupa tanah termasuk menjadikannya sebagai penyertaan modal dalam rangka kerja sama dengan perseroan terbatas. Sesuai dengan teori badan hukum, penyertaan modal BUMN Persero berupa tanah pada perseroan terbatas diperkenankan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 13 Tahun 2021.

---

State Equity Participation (SEP) in Persero can be in the form of fixed goods in the form of land. The concerns of the Persero's management over the risk of corruption due to corporate losses have resulted in the low utilization of Persero's assets. By using a normative juridical research method, it is obtained a conception of SEP is the separation of state assets to be used as state capital participation in Persero. PMN resulted in the transfer of state ownership of land which is the object of SEP to become the assets of Persero as recorded in its financial statements. Thus, the management of the Persero is authorized to utilize assets in the form of land, including making it a capital investment in the context of cooperation with a limited liability company. In accordance with the theory of legal entities, equity participation of Persero in the form of land in a limited liability company is allowed as long as it meets the criteria stipulated in the Circular Letter of the Minister of BUMN Number 13 of 2021."

"ABSTRAKUNCAC Tahun 2003 menawarkan non-conviction based asset forfeiture untuk diberlakukan di setiap negara sebagai alternatif perampasan terhadap hasil tindak pidana. Perampasan aset tanpa penghukuman terhadap pelaku memberikan terobosan terhadap kelemahan pengaturan KUHP yang masil berorientasi terhadap pelaku. Model perampasan ini berlaku untuk setiap hasil kejahatan meskipun telah bercampur dengan dana yang sah dan dikuasai oleh pihak lain. Saham menjadi kualifikasi aset tersebut. Kepastian hukum terhadap saham tersebut perlu untuk dianalisa jika atasnya diterapkan non-conviction based asset forfeiture. Ketidakmampuan pelaku untuk hadir dan membuktikan bahwa aset yang dimilikinya merupakan hasil perolahan dana yang sah. Namun, kendala terhadap saham sendiri tidak dapat disamakan dengan perampasan harta lainnya. Kepemilikan saham serta penguasaan oleh pihak ketiga menjadi salah satu kendala untuk dapat menelusuri saham sebagai aset tercemar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghadirkan undang-undang yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan yang ada saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Non-conviction based asset di Indonesia masih diatur berdasarkan gugatan perdata dan Perma No. 1 Tahun 2013. Tahapan-tahapan perampasan aset berdasarkan 2 peraturan tersebut masih memiliki kendala yang dapat merugikan negara dalam hal perampasan saham. Sistem hukum di Indonesia masih belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perampasan aset khususnya terhadap saham.

---

ABSTRACTforfeiture as an alternative to seizure proceed of crime. Non conviction based asset forfeiture provide a breakthrough against susceptibility Criminal Code that its in personam oriented. This forfeiture model is applied to each proceed crime eventhough derivied from or obtained directly or indirectly, through commison of an offence. Thus, its applying to asset as stock of corporate. The certainty of law of stock as an asset of corporate must has analized when non conviction based asset forfeiture applied. The ability of offender to present and prove the asset is not derived from aset legally tainted. Nevertheless, the obstacles to seizure the stock of corporate is distinguish than others proceed of crime. The ownership of beneficial owner and corporate control of stock is one of the obstacles to track the proceed of crime. The aim of this paper is to encourage goverment to apply statute of asset recovery. The method is juridicial normative with statute, cases and concept approach. Non conviction based asset forfeiture according to civil procedure and Perma No. 1 Tahun 2013. Stages of asset forfeiture according its rules has any weaknesses to seizure the stock of corporate as a proceed of crime. Indonesia systems of law has not been able to give a protection and certainty of law to forfeit the stock. "

"Makin meluasnya penggunaan aset kripto di seluruh dunia dan termasuk juga di Indonesia, khususnya populer sebagai portfolio investasi, maka telah menimbulkan potensi risiko yang luas terhadap sistem keuangan. Terlepas dari belum signifikannya nilai aset kripto itu sendiri terhadap keseluruhan nilai sistem keuangan global, namun berkaca dari krisis keuangan global 2008, kegagalan untuk merespon dan mengantisipasi dampak dari perkembangan inovasi di bidang keuangan dalam sistem keuangan telah mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem tersebut dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar secara global. Baik itu dengan negara menggelontorkan dana besar-besaran untuk menyelematkan berbagai institusi keuangan ataupun dampaknya kepada ekonomi nyata di luar bidang keuangan. Dengan potensi risiko tersebut, khususnya merespon terkait dengan perkembangan penggunaan aset kripto, maka peninjauan kembali terhadap pengaturan hukum yang ada mengenai stabilitas sistem keuangan di Indonesia akan menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pengaturan ulang atau penyesuaian pengaturan dengan perkambangan inovasi di bidang keuangan, akan selalu terdapat potensi risiko sistemik yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan.

---

The increasingly proliferation use of crypto assets throughout the world including in Indonesia, especially popular as investment portfolios, has created broad potential risks to the financial system. Apart from the insignificant value of crypto assets themselves to the overall value of the global financial system, reflecting on the 2008 global financial crisis, the failure to respond and anticipate the impact of innovation developments in the financial sector on the financial system has disrupted the stability of the system and resulted in huge economic losses. big globally. Whether it's the state pouring out massive funds to save various financial institutions or the impact on the real economy outside the financial sector. With these potential risks, particularly in response to developments in the use of crypto assets, a review of existing legal arrangements regarding the stability of the financial system in Indonesia will be very important. This is because without any rearrangements or regulatory adjustments with the development of innovations in the financial sector, there will always be potential systemic risks that have a systemic impact on financial system stability."

"

Skripsi ini menyajikan hasil penelitian atau kajian mengenai  Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/PID.SUS/2018 dan No. 2486 K/PID.SUS/2017). Masalah yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini berkaitan dengan dua masalah pokok, yakni: pertama, bagaimana prinsip-prinsip terkait dengan pengembalian aset yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia; dan kedua, bagaimana penerapan  peraturan terkait dengan pengembalian aset yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/Pid.Sus/2018 dan No. 2486 K/Pid.Sus/2017. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan pengembalian aset yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya sebatas penyitaan, perampasan, pidana uang pengganti, dan gugatan perdata, dan belum dapat menjangkau aset-aset hasil tindak tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Pengaturan di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih menaruh fokus perhatian pada upaya memenjarakan pelaku daripada upaya pengembalian aset. Selain itu, Upaya pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/Pid.Sus/2018 dan No. 2486 K/Pid.Sus/2017 dinilai belum berhasil, yang ditandai dengan minimnya aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Berdasarkan penelitian ini, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga mengedepankan upaya pengembalian aset dan mengadopsi prinsip-prinsip pengembalian aset sebagaimana diatur dalam UNCAC 2003. Selain itu, diperlukan adanya unifikasi terhadap ketentuan mengenai pengembalian aset yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga mempermudah upaya pengembalian aset.

 

---

This thesis presents the results of research or studies on Asset Recovery in Corruption Cases (Case Study of Corruption Case in Supreme Court Decision No. 1318 K/PID.SUS/2018 and No. 2486 K/PID.SUS/2017). The problem which is the object of research in this thesis is related to two main problems, namely: first, how the principles are related to asset recovery in the legislation concerning the eradication of corruption in Indonesia; and second, how the application of regulations related to asset recovery contained in the legislation concerning the eradication of corruption in corruption cases in the Supreme Court Decisions No. 1318 K/Pid.Sus/2018 and No. 2486 K/Pid.Sus/2017. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive-analytical type. The conclusions obtained from this study are that the provisions for returning assets regulated in the legislation concerning eradicating criminal acts of corruption are limited to confiscation, forfeiture, criminal replacement money, and civil lawsuits, and have not been able to reach assets resulting from criminal acts of corruption stationed abroad. Regulations in the Law on Combating Corruption have focused more attention on efforts to imprison perpetrators rather than efforts to recover assets. In addition, efforts to recover assets in corruption cases in the Supreme Court Decree No. 1318 K/Pid.Sus/2018 and No. 2486 K/Pid.Sus/2017 is considered unsuccessful, which is marked by the lack of assets recovered resulting from criminal acts of corruption that were successfully returned to the state for recovery of state financial losses. Based on this research, it is necessary to update the Law on the Eradication of Corruption so it puts forward efforts to recover assets and adopt the principles of asset recovery as regulated in UNCAC 2003. In addition, there is a need for unification of the provisions regarding asset recovery scattered in several regulations legislation to facilitate efforts to recover assets.

 

"

"Aset non produktif adalah aset perusahaan yang karena alasan tertentu menjadi tidak mampu memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan. Untuk menutupi biaya operasional dan pajak, pemanfaatan aset diperlukan, tetapi sebelumnya analisis pemanfaatan dilakukan terlebih dahulu. Analisis pemanfaatan aset yang terdiri atas tanah dan bangunan milik perusahaan antam di Limo 2 & 3 jakarta selatan bertujuan untuk menentukan pemanfaatan aset terbaik bagi perusahaan. Alat analisis yang digunakan terdiri dari aspek hukum, aspek pasar, aspek konstruksi teknis, dan aspek keuangan. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk pemanfaatan aset yaitu bisnis rumah kota dan bisnis rumah kos, maka berdasarkan hasil analisis akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk memilih aset mana yang memiliki pemanfaatan paling menguntungkan. Untuk menganalisis apakah bentuk emanfaatan aset menguntungkan atau tidak, pendapatan, biaya, dan Arus Kas bisnis harus ditentukan. Alat analitik yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), dan internal rate of return (IRR). Berdasarkan hasil analisis, bentuk pemanfaatan aset yang bermanfaat bagi perusahaan adalah bisnis townhouse dengan nilai NPV adalah Rp. 96.900.101.939,35 dengan periode waktu 20 tahun.

---

Non-productive assets are company assets that become special reasons do not provide economic value for the company. To pay for operational costs and taxes, the use of the required assets, the previous analysis is done before it is done. Analysis of the utilization of assets consisting of land and buildings owned by the company in South Jakarta Limo 2 & 3 is intended to determine the best use of assets for the company. The analytical tool used consisted of legal aspects, market aspects, technical construction aspects, and financial aspects.

In this study, there are two assets that contain assets of a business house and boarding house, so based on the results of the analysis will be a consideration in making decisions for companies to choose which assets have the most beneficial benefits. To analyze whether the shape For the benefit of beneficial assets or not, revenues, costs, and business cash flow must be determined. Analytical tools used are Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), and internal rate of return (IRR). Based on the results of the analysis, the use of assets that benefit the company is a townhouse business with an NPV value of Rp. 96,900,101,939.35 with a period of 20 years."

"Laporan magang ini membahas tentang kebijakan akuntansi dan prosedur audit atas aset eksplorasi dan properti pertambangan pada Grup XYZ. Kebijakan akuntansi atas aset eksplorasi akan dianalisa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral dan kebijakan akuntansi atas properti pertambangan akan dianalisa sesuai PSAK 16 Aset Tetap . Prosedur audit yang dilakukan KAP CTA akan dibandingkan dengan teori serta Standar Profesional Akuntan Publik SPAP yang berlaku di Indonesia.

---

The focus of this study is intended to analyze implementation of accounting policy and audit procedures of exploration and evaluation assets and mining properties rsquo XYZ Group. Accounting policy of exploration and evaluation assets will be analyzed based on Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral and accounting policy of mining properties will be analyzed based on PSAK 16 Aset Tetap . Audit procedures done by KAP CTA will be compared with the theory and Standar Profesional Akuntan Publik SPAP which is effective in Indonesia."

"Studi kasus ini dilakukan untuk melakukan evaluasi penerapan konsep optimalisasi aset dalam konteks manajemen aset PT. ABC. Evaluasi optimalisasi aset bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui penggunaan kapasitas yang optimal. Penggunaan aset yang belum optimal mengindikasikan aset yang tersedia tidak digunakan secara optimal. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan profitabilitas, harga produk yang tidak kompetitif, serta biaya investasi aset. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dalam konteks manajemen asets di PT. ABC serta kendala yang dihadapi dalam penerapan optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mendapatkan data primer sebagai bahan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi penerapan konsep optimalisasi dalam manajemen aset di PT ABC masih belum sempurna karena beberapa hambatan, yaitu :(i) standar teknis yang ditentukan oleh PT XYZ sebagai holding membatasi optimalisasi utilisasi aset; (ii) peraturan pemerintah daerah / instansi dalam pengunaan tiang dan tower; (iii) sistem manajemen aset belum dapat memberikan informasi rinci kondisi fisik aset. Oleh karena itu, rekomendasi agar konsep optimalisasi dalam manajemen aset dapat diterapkan dengan sempurna, adalah : i) melakukan revisi standar teknis untuk pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan; ii) melakukan pendekatan pada para pemangku kepentingan, khususnya pemda, instansi pemerintah dan PT XYZ, untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan; iii) meningkatkan kapabilitas sistem manajemen aset agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang fisik aset

---

This case study was conducted to evaluate the application of the asset optimization concept in the context of PT asset management. A B C. Asset optimization evaluation aims to generate economic benefits through optimal capacity use. Suboptimal use of assets indicates that the available assets are not used optimally. This can have an impact on decreasing profitability, uncompetitive product prices, and asset investment costs. This research aims to analyze optimization in the context of asset management at PT. ABC and the obstacles faced in implementing optimization. This research uses a qualitative approach with an interview method to obtain primary data as material for analysis. The results of the analysis show that the evaluation of the application of the optimization concept in asset management at PT ABC is still not perfect due to several obstacles, namely:(i) technical standards determined by PT XYZ as a holding limit the optimization of asset utilization; (ii) regional government/agency regulations regarding the use of poles and towers; (iii) the asset management system cannot provide detailed information on the physical condition of assets. Therefore, recommendations so that the concept of optimization in asset management can be implemented perfectly are:i) revise technical standards for asset utilization in accordance with market and customer needs; ii) approach stakeholders, especially regional governments, government agencies and PT XYZ, to collaborate in finding mutually beneficial solutions; iii) improve the capabilities of the asset management system so that it can provide more accurate information about physical assets."

"Krisis ekonomi yang pemah melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan dampak luar biasa terhadap dunia perbankan dikarenakan perubahan tingkat suku bunga yang tajam sangat mempengaruhi kondisi masing-masing bank. Sulitnya bank dalam mencari sumber dana pihak ketiga membuat bank-bank menaikkan tingkat suku bunga simpanan hingga mencapai lebih dari 60% serta pinjaman hingga mencapai lebih dari 50%. Kenaikan tingkat suku bunga simpanan yang tinggi tersebut membuat biaya bunga yang harus dibayar sangat membebani bank dalam tujuannya untuk memperoleh profit. Di lain pihak, kenaikan suku bunga di pihak pinjaman membuat banyak debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran terhadap pinjamannya yang pada akhimya menimbulkan kredit macet yang sangat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Mengantisipasi terulangnya krisis ekonomi yang membuat pemerintah harus menutup bank-bank yang mengalami kerugian sekaligus memperkuat fundamental perbankan Indonesia, Bank Indonesia mulai menitikberatkan agar proses operasi yang dijalankan selalu berpedoman terhadap manaJeman risiko sehingga segala kondisi yang dianggap membahayakan tingkat kesehatan suatu bank dapat segera diketahui dan diperbaiki. Salah satu risiko yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu bank adalah risiko suku bunga. Hal ini karena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank sangat tergantung pada penetapan besamya tingkat suku bunga yang diberikan dan diterima nasabah bank yang mempengaruhi baik sisi aset maupun sisi kewajiban. Saat ini tingkat volatilitas suku bunga sudah tidak terlalu tinggi dibandingkan pada saat krisis ekonomi dan cenderung menurun. Namun kesulitan bank dalam melakukan ekspansi kredit, berbagai kebijakan intern yang mempengaruhi proses pengumpulan dana pihak ketiga, serta berbagai faktor ekstemal yang muncul membuat bank harus melakukan pengelolaan sumber dan penggunaan dananya dengan suatu sistim yang berfungsi dan berperan untuk melakukan monitor serta kontrol terhadap pergerakan tingkat suku bunga yang sensitif. Karya akhir ini akan menggunakan PT. Bank XX Tbk. yang bergerak di industry perbankan sebagai sumber penulisan didasari atas pentingnya perusahaan untuk mengetahui perbedaan (gap) antara aset yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dengan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga sebagai bagian dari pelaksanaan Assets Liabilities Management (ALMA). Melalui analisis ini, diharapkan Bank XX akan dapat mengetahui serta mengendalikan kesenjangan yang mungkin muncul dengan tujuan untuk memperkecil dampak negatif perubahan suku bunga terhadap target pencapaian pendapatan bersih (net interest income I Nil), memaksimalkan pendapatan serta meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan suku bunga. Analisis terhadap aset dan kewajiban pada karya akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode manajemen gap. Metode manajemen gap adalah metode yang berupaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (gap) antara aset yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Assets I RSA) dengan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Liabilities I RSL) pada periode yang sama sehingga bank dapat menerapkan strategi gap yang tepat dalam mengantisipasi perubahan suku bunga. Sedangkan untuk mengetahui besamya kerugian yang mungkin diterima berdasarkan kondisi neraca, digunakan analisis sensitivitas pada on-balance sheet berdasarkan tiga periode neraca. Pada ketiga periode analisis terlihat bahwa walau Bank XX memiliki posisi gap yang tepat terhadap kondisi tingkat suku bunga yang terjadi, namun biaya bunga yang diperoleh dari pos rate sensitive memperlihatkan belum baiknya kondisi aset dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu semakin mengecilnya gap yang dimiliki akibat adanya perubahan baik di sisi aset dan kewajiban merupakan suatu kerugian karena berakibat semakin mengecilnya sensitivitas bank terhadap penurunan suku bunga. Dengan mengetahui kondisi yang dihadapi melalui manajemen gap, maka bank dapat mengambil berbagai kebijakan yang dianggap akan memperbaiki komposisi aset dan kewajiban yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diterima pada periode berikutnya. "