Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa kekuatan pembuktian akta autentik notaris yang disangkal dengan bukti-bukti lawan, berikut implikasi hukumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021, dimana Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/Pdt/2019/PT.Dps dan putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps dengan menolak permohonan kasasi Ni Made Krisnawati, selaku penggugat pada tingkat perkara di Pengadilan Negeri, dan menghukum Ni Made Krisnawati untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Ni Made Krisnawati dan menyatakan bahwa serangkaian akta autentik notaris yang berkaitan dengan jual beli atas sebidang tanah di Desa Pecatu, Bali atas nama Ni Made Krisnawati beserta bangunannya, adalah sah dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya. Ni Made Krisnawati, selaku penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, hendak membatalkan akta-akta tersebut dengan dalih bahwa apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Ir. Johadi Akman, selaku tergugat I, adalah pinjam meminjam uang, yang dibuat seolah-olah terjadi jual beli tanah. Ni Made Krisnawati mencoba membuktikan dalilnya tersebut, antara lain, dengan menghadirkan beberapa barang bukti lawan berupa: kuitansi, fotokopi rekening, dan ​​salinan percakapan Whatsapp, untuk menunjukkan bahwa pembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akta. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tetap berpegang pada serangkaian akta-akta autentik notaris terkait dan menyatakannya sah dan mengikat demi hukum.

---

This thesis analyzes the probative value of an authentic notarial deeds that were refuted by certain opposing evidence, along with the legal implications, based on the Supreme Court Decision Number 748 K/Pdt/2021, where the Panel of Judges upheld the decision of the Denpasar High Court Number 175/Pdt/2019/PT.Dps and the decision of the Denpasar State Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps by rejecting the appeal of Ni Made Krisnawati,  who was the plaintiff at State Court, and sentenced Ni Made Krisnawati to pay the costs of the cassation. The High Court's decision upheld the State Court's decision which rejected Ni Made Krisnawati's claim and held that the series of notarial authentic deeds related to to the sale and purchase of a piece of land in Pecatu Village, Bali in her name, as well as the buildings erected there, were valid and binding on the Parties with all the legal consequences. Ni Made Krisnawati, as the plaintiff at the State Court level, wanted to cancel the notarial deeds by contending that what happened between her and Ir. Johadi Akman, as defendant I, was actually that she borrowed money from him, the sale and purchase of land was just to cover that up. Ni Made Krisnawati tried to prove that, among other things, by presenting several pieces of evidence: receipts, a copy of bank statements, and screenshots of a Whatsapp conversation to show that the payments made were not in accordance with those stated in the deed. However, the State Court Judges' Panel of Judges held that the authentic notarial deeds remained valid and binding under the law."

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban antara lain amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN). Notaris harus memperhatikan subjek hukum dan meneliti para penghadap sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 UUJN. Tesis ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu adalah peran Notaris terhadap kekurangan pihak yang dapat berdampak pada tidak sahnya suatu akta perjanjian (pembatalan akta autentik) berdasarkan Undang-undang jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan analisis  pertimbangan hukum atas putusan: (i) Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel tertanggal 16 September 2019; (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 27 Juli 2020; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung No. 1263 K/Pdt/2021, tentang kasus kekurangan pihak dalam akta perjanjian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut. Data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan analisis didasari oleh metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif dan objektif serta hasil perbandingan dari ke-3 putusan tersebut, penelitian ini mengkritisi Putusan PT dan MA  dan setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan akta perjanjian.

---

A Notary in carrying out his/her position has the obligations of among others, being trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial in protecting the interests of the parties involved in the legal matters as regulated under Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and its amendments (Notary Position Law). Notaries must pay attention to the legal subjects and examine the appearers in accordance with what is stipulated in Article 39 of the Notary Position Law. This thesis raises two main issues, namely the role of the Notary in the lack of parties that can have an impact on the invalidity of a deed of agreement (cancellation of an authentic deed) based on the Notary Position Law and the Indonesian Civil Code and the analysis of legal considerations on the following decisions: i) Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL dated 16 September 2019; (ii) Mataram High Court Decision Number 76/PDT/2020/PT.MTR dated 27 July 2020; and (iii) SC Decision, regarding the case of the lack of parties in the deed of agreement. The research method used is juridical-normative through case studies and tthe examinations of theories, legal principles and laws and regulations and judges' considerations in such decisions. The data used to analyze the problem is in the form of secondary data obtained from literature studies and interviews with resource persons. In conclusion, according to the analysis based on this research method, it can be concluded that the deed of agreement does not meet the subjective and objective requirements, and the results of the comparison of the three decisions, this research criticizes the High Court and Supreme Court decisions and agrees with the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL basing on the considerations of the panel of judges on cancelling such deed of agreement."

"Notaris mengemban tanggung jawab yang besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, yakni melalui perannya dalam pembuatan akta autentik. Dalam hal ini, apabila Notaris melakukan suatu kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, termasuk dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris harus bertanggungjawab atas perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Penelitian ini merupakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1335 K/PDT/2021 dimana Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang didasarkan atas pelaksanaan RULB yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rapat yang diselenggarakan adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga hasil keputusan yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat menjadi batal demi hukum. Dari pembuatan akta tersebut, Notaris dinyatakan telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya secara administratif dan perdata. Notaris harus membaca dan memahami terlebih dahulu ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan, serta Notaris harus bersikap tegas untuk menolak pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terlindungi dari akibat hukum sekaligus memberikan kepastian hukum kepada klien.

---

Notaries have great responsibility in providing legal certainty, namely by making authentic deeds. In this case, if the Notary commits an error in carrying out their position, including in making an authentic deed, the Notary must be responsible for their actions whether its intentional or unintentional. This research is a case study of the Supreme Court’s Decision Number 1335 K/PDT/2021 where the Notary is declared to have committed an unlawful act for making the Deed of Minutes of the General Meeting of the Flat Owners and Occupants’ Association which is based on the implementation of an invalid meeting. The issue raised in this research is the legal consequences of the deeds produced by the invalid meeting, as well as the responsibility of the Notary who makes the deed. The research method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research typology. This research further concludes that the meeting was invalid since it does not meet the requirements of conducting a meeting as regulated in Articles of Association and Bylaws. Therefore, the decisions contained in the Minutes of Meeting were regarded as null and void. Furthermore, the Notary is also deemed to have violated Notary Profession Law as well as the Civil Code, in which they would be held accountable in both administrative and civil manners. The Notary must first read and understand the provisions in the Articles of Association and Bylaws of the legal entity concerned, and the Notary must be firm in refusing to make a deed that is not in accordance with the applicable laws and regulations in order to be protected from legal consequences while at the same time providing legal certainty to the client.

"

"Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah semasa hidupnya berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata. Hibah dengan objek berupa tanah wajib dibuat dengan akta autentik berupa akta hibah dalam bentuk khusus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian hibah dapat meninggalkan sengketa apabila melanggar batasan mengenai legitieme portie. Dalam Putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 terdapat permasalahan hukum dimana hakim membatalkan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah tanpa didasarkan atas perhitungan harta peninggalan pewaris (HP Massa) sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang diangkat penulis adalah mengenai kedudukan akta perjanjian (ikatan) hibah dalam putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 dan perhitungan besarnya legitieme portie pada pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut. Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui wewenang serta tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap pelaksanaan jabatannya dalam pembuatan Akta Hibah khususnya aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan bentuk penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu: 1). Pemberian hibah atas tanah harus dibuat dalam suatu Akta Hibah dihadapan PPAT, sehingga tidak diperbolehkan dibuat melalui suatu perjanjian pendahuluan dalam bentuk apapun seperti Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak sesuai dengan filosofi dari pemberian hibah; 2). Perhitungan legitieme portie pada Pasal 921 KUHPerdata penting dilakukan sebagai dasar mengetahui apakah harta peninggalan pewaris yang ada terdapat kekurangan sehingga tidak memenuhi hak legitimaris atas legitieme Portie. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1). Notaris dan PPAT tidak melakukan kesalahan membuat suatu akta yang tidak lazim seperti Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak sesuai dengan filosofis dari pemberian hibah, untuk itu pemberian hibah haruslah dilakukan melalui suatu Akta Hibah yang dibuat dhadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu 2). Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas penting dalam menegakkan kode etik dan menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT sehingga Notaris dan/atau PPAT terhindar dari risiko dan tanggung jawab terhadap kesalahan terhadap akta yang dibuatnya.

---

A grant is a free grift through a unilateral agreement, described under article 1666 Indonesian Civil Law. Grants with objects in the form of land must be made with an authentic deed in the form of a grant deed in a special form in front of the Land Deed Maker's Office. The granting of grants can result in a dispute when violating the restrictions described under legitieme portie. In the Supreme Court Order No 2892 K/PDT/2021 there is a legal issue where the Judge annuls the Act of Agreement (Obligations) on Act without being based on the calculation of the inheritance of the heir (HP Massa) resulting in uncertainty for the parties. Based on this, the formulation of the problem raised by the author is regarding the position of the grant agreement (bond) in the Supreme Court decision Number 2892 K/PDT/2021 and the calculation of the amount of legitimacy portie in the judge's consideration in the decision. The main outcome of this research is to identify role and responsibilities of the notary and Land Deed Making Officer to their duties in producing land grant especially on the making of acts and aspects of law that needs to be scrutinized in the process. The research method used is the form of juridical-normative research using secondary data obtained from primary and secondary legal sources through analyzing literatures and conducting interviews.. The conclusions taken in this study are: 1). Grants for land must be made in a Deed of Grant before the Land Deed Making Offiicer, so that it is not allowed to be made through a preliminary agreement in any form such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant because it is not in accordance with the philosophy of granting; 2). Assessment of the legitieme portie in Article 921 of the Civil Code is important as a basis to find out whether there are deficiencies in the inherited assets so that they do not fulfill the legitimate rights of the legitieme portie. Further suggestions that can be given are: 1). Notaries and Land Deed Making Officers do not make the mistake of making an unusual deed such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant is not because it is in accordance with the philosophy of giving a grant, for this reason the grant must be made through a Deed of Grant made before an official who has the authority for that 2). The role of the Indonesian Notary Association and the Supervisory Board is important in enforcing the code of ethics and finding errors made by Notaries and/or Land Deed Making Officers so that Notaries and/or Land Deed Making Officers avoid the risks and responsibilities for errors in the deeds they make."

"Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Akta Notaris tersebut dibuat sesuai/memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata maka dianggap sebagai alat bukti otentik

---

Notary is a public official in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2014 concerning Notary Position Article 1 number 1. Notaries are authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by laws and regulations and/or what is desired by the interested party to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keeping the deed, providing grosse, copies and excerpts of the deed, all of this as long as the making of the deeds is not assigned or excluded to other officials or other people. determined by law. The Notary Deed is made in accordance with/fulfills the cumulative requirements as required in Article 1868 of the Civil Code, it is considered as authentic evidence."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) harus memerhatikan syarat sahnya jual beli agar tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan seseorang dalam menjual atau membeli tanah tersebut. Dalam kasus yang diteliti, akta jual beli tidak dihadiri dan ditandatangani oleh pemilik. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan sistem publikasi negatif yang bertendensi positif terhadap pihak yang beritikad baik dan tanggung jawab PPAT atas jual beli yang memuat unsur pemalsuan.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil analisis adalah sistem publikasi negatif yang bertendesi positif pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1356 K/Pdt/2021 telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak beritikad baik yakni pemilik sah melalui perlindungan hukum represif dengan dihapuskannya sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena AJB yang mendasari penerbitan sertipikat tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh majelis hakim. Dengan demikian terbukti bahwa sistem publikasi negatif bertendensi positif telah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap pemilik sebenarnya. PPAT yang membuat AJB tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi, karena telah menimbulkan kerugian bagi pemilik dan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan verifikasi para pihak sehingga terhindar dari manipulasi fakta yang diajukan para pihak. Pemilik seharusnya melakukan proses pencatatan pendaftaran tanah sesegera mungkin setelah melakukan penandatanganan akta jual beli.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) are public officials authorized to make authentic deeds regarding land rights. In making the Sale and Purchase Deed (AJB), one must pay attention to the legal requirements of the sale and purchase so as not to cancel the sale and purchase deed. One is regarding a person's authority to sell or buy the land. In the case studied, the sale and purchase deed was not attended to and signed by the owner. The problem raised in this research is the protection of the negative publication system with a positive tendency towards the party with good faith and PPAT's responsibility for buying and selling that contains counterfeiting elements. A normative juridical legal research method with an explanatory type was used to answer this problem. The analysis result is that a negative publication system with a positive tendency in the case of Supreme Court Decision No. 1356 K/Pdt/2021 had provided legal protection to the party with good faith, namely the rightful owner, through repressive legal protection by the abolition of the Certificate of Ownership that the National Land Agency had issued because the AJB which underlies the issuance of the certificate was declared invalid by the panel of judges. Thus, it is proven that the negative publication system with a positive tendency has realized justice, legal certainty, and benefits for the actual owner. The PPAT that made the AJB can be held accountable for civil and administrative matters because they had caused losses to the owner and may be subject to temporary suspension. The advice that can be given is that in carrying out its duties and authorities, PPAT should verify the parties to avoid manipulation of the facts submitted by the parties. The owner should carry out the land registration process immediately after signing the deed of sale and purchase."

"Dalam penerapan asas Rechtsverweking, hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada lampaunya batas waktu lima tahun untuk menggugat, tetapi juga mempertimbangkan keabsahan perolehan sertipikat tanah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan asas Rechtsverweking tidak secara otomatis menghilangkan hak gugat, terutama dalam kasus dimana penerbitan sertipikat melanggar hukum atau dilakukan tanpa itikad baik. Salah satu permasalahan dalam penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan terhadap jual beli tanah dengan bukti kuitansi semata terdapat di dalam kasus yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2021. Penulisan ini mengangkat tentang keabsahan jual beli tanah dengan bukti kuitansi, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang kehilangan tanahnya akibat penerapan asas Rechtsverwerking. Penelitian doktrinal yang dilakukan di sini mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sertipikat Hak Milik No. 01494 diterbitkan secara tidak sah karena hanya berasal dari jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi semata, hal ini menimbulkan sengketa antara pemilik tanah dan pembeli beritikad baik. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah meliputi pembatalan sertipikat dan pembeli beritikad baik dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan keadaan seperti keadaan semula.

---

In the application of the principle of rechtsverwerking, judges should not solely rely on the lapse of the five-year limitation period for filing a claim but must also consider the validity of the acquisition of the land certificate. This approach is necessary to ensure that the application of the rechtsverwerking principle does not automatically extinguish the right to file a claim, particularly in cases where the issuance of the certificate violates the law or is conducted in bad faith. One of the issues in the issuance of land certificates by the Land Office, based solely on a receipt of sale and purchase, is illustrated in the Supreme Court Decision Number 997 K/Pdt/2021. This study addresses the validity of land transactions supported only by receipts, as well as the legal protection for landowners who lose their land due to the application of the rechtsverwerking principle. This doctrinal research collects legal materials through literature review, which are then analyzed qualitatively. Certificate of Ownership No. 01494 was issued unlawfully, as it stemmed solely from a sale and purchase evidenced by a receipt, resulting in a dispute between the landowner and a good faith buyer. Legal protection for landowners includes the annulment of the certificate, while good faith buyers may file a claim for damages based on unlawful acts to restore the situation to its original state."

"Jual beli tanah yang dilakukan secara lisan seringkali masih ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang belum terdapat banyak PPAT di daerahnya. Peralihan hak atas tanah secara lisan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari oleh karena minimnya bukti-bukti yang dapat menerangkan mengenai peristiwa tersebut. Salah satu permasalahan yang dapat timbul adalah ketika kemudian hari ternyata pembeli ingin menghibahkan hak atas tanah di hadapan PPAT. Dalam penelitian ini dianalisis dan ditelaah mengenai kekuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan secara lisan ketika akan dilakukan peralihan hak setelahnya, keabsahan pembuatan akta hibah oleh PPAT Sementara, serta pertanggungjawaban dibatalkannya akta hibah dengan menggunakan studi kasus dalam Putusan Nomor 95 K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan secara lisan mengikat para pihak secara terbatas. Tidak adanya alat bukti yang dimiliki menjadikan jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum di muka pengadilan. Penghibahan yang dilakukan juga tidak sah oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan hibah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA No 3 Tahun 1997. PPAT Sementara yang menerbitkan akta hibah hanya berlandaskan pada SPPT PBB yang dimiliki oleh pemberi hibah, padahal SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Atas hal tersebut, PPAT Sementara dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dalam aspek perdata maupun secara administratif.

---

The oral land transactions are still often encountered in community life, especially in rural areas where there are not many Land Deed Officials (PPAT) available. The transfer of land rights orally can lead to various issues in the future due to the lack of evidence that can explain the event. One of the issues that may arise is when, in the future, the buyer wishes to donate the land rights through PPAT. In this research, an analysis and examination were conducted regarding the legal validity of land transactions conducted verbally when transferring ownership rights thereafter, the validity of the process carried out by the Temporary Land Deed Official (PPAT Sementara) in the creation of a deed of gift, and the accountability for the cancellation of the deed of gift using a case study in Decision Number 95 K/Pdt/2021. This study employs a doctrinal method with a descriptive research type. The results indicate that land transactions conducted verbally bind the parties involved to a limited extent. The lack of supporting evidence renders such transactions unjustifiable in court. The act of giving is also deemed invalid due to the failure to fulfill the requirements for a gift as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and PMNA No. 3 of 1997. The PPAT Sementara issuing the deed of gift is solely based on the Land and Building Tax Payment Receipt (SPPT PBB) held by the donor, although the SPPT PBB does not serve as proof of ownership rights to the land. Therefore, the PPAT Sementara can be held accountable, both in terms of private law and administratively."

"Dalam pembuatan akta jual beli tanah, harus mematuhi ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti syarat dan prosedur pembuatan akta jual beli yang didalamnya harus terdapat objek tanah dengan sebab yang halal guna menghindari adanya unsur melawan hukum. Pemilik tanah tidak memberikan persetujuan dalam pembuatan akta jual beli dan tidak mengetahui bahwa tanahnya telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini terjadi karena adanya dugaan pemalsuan surat kuasa oleh asisten Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian sertipikat tanah diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah lain, dan selanjutnya tanah tersebut diagunkan kepada bank, sehingga telah menimbulkan kecacatan hukum dalam aktanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah proses pembuatan akta jual beli yang mengandung unsur melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/PDT/2021 dan akibat hukum terhadap pemberian kredit oleh bank atas dasar akta jual beli yang mengandung unsur melawan hukum. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Hasil analisa tesis ini menunjukkan adanya proses pembuatan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengandung unsur melawan hukum dengan tidak adanya kesesuaian dalam proses pembuatan akta jual beli menurut hukum tanah nasional. Akibat hukum dari pemberian kredit oleh bank SCD yang tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian dan didasarkan pada akta jual beli yang melawan hukum, mengakibatkan sertipikat tanah dikembalikan pada keadaan semula sehingga hak tanggungan menjadi hapus, dan bank harus meminta kepada debitur untuk melakukan penukaran objek jaminan kredit lainnya.

---

In making a land sales and purchase deed, it indeed must comply with the provisions of national land law and legislation that regulate such as the terms and procedures for making a deed of sales and purchase in which there must be a land object with a lawful cause in order to avoid any unlawful elements. The land owner did not approve the making of the deed of sale and purchase and did not aware that the land had been transferred to another party. This happened with an allegation of forgery in power of attorney by the land deed official assistant, then given to other land deed official, also the land is collateralized to the bank, causing legal defects in the deed. The problem of this research is the process of making the deed of sales and purchase which contains unlawful elements based on the decision of the Supreme Court Number 559 K/PDT/2021 and the implementation of credit by the bank on the basis of a deed of sales and purchase which contains unlawful elements. This research uses normative juridical, with explanatory analysis typology and uses secondary data. The analysis result of this thesis showed that there is a process of making the sales and purchase deed by land deed official which contained unlawful elements with no conformity in the process of making the sale and purchase deed according to national land law. The legal effect of the granting of credit by the SCD bank that do not fulfill the objective requirements of the validity of the agreement and based on unlawful deed of sale and purchase, resulting in the land certificate being returned to its original condition so that the right of liability is eliminated, and the bank had to ask the debtor to exchange another credit guarantee object."

"Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima sertipikat asli dan memeriksa kesesuaian data pada sertipikat tanah dengan data pada Kantor Pertanahan. Salah satu sengketa dalam jual beli tanah terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum pihak yang menguasai secara fisik hak atas tanah berdasarkan akta jual beli tanpa kepemilikan sertipikat dan tanggung jawab PPAT yang membuat akta jual beli yang bersangkutan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pihak yang menguasai secara fisik hak atas tanah berdasarkan akta jual beli tanpa kepemilikan sertipikat tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak atau pemilik yang sah atas hak atas tanah yang bersangkutan karena jual beli tidak sah sesuai peraturan yang berlaku. PPAT yang membuat akta jual beli tanpa melakukan pengecekan sertipikat dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana. PPAT seharusnya menolak untuk membuat akta jual beli apabila tidak diserahkan sertipikat asli.

---

The transfer of land rights, such as through buying and selling, should be done according to the procedure and prevailing regulations. This must be fulfilled to prevent conflict of land rights ownership and to give legal certainty for the parties. One of the formal requirements in the buying and selling of land rights is The Land Deed Official (PPAT) must receive the authentic land certificate and verify the data in the certificate with the data in the National Land Agency. An example of this issue happens in Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021. This research analyses the legal standing of a party who physically own land right based on sale and purchase deed without owning the certificate and the responsibility of The Land Deed Official who makes the sale and purchase deed in the Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021. This research uses juridical normative method with explanatory typology using document studies. As the result of this research, the party who physically own land right based on sale and purchase deed without owning the certificate does not have the legal standing as the rightful owner of the land right because the sale and purchase deed does not fulfil the formal requirements and regulations. The Land Deed Official who made the sale and purchase agreement without verifying the certificate can be held responsible either administrative, civil, or criminal. The Land Deed Official should refuse to make the sale and purchase deed if there is no authentic certificate provided."