Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak pemberlakuan SJSN tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaan JKN dalam pelayanan termasuk FKRTL. Adanya perubahan sistem pembayaran dari fee for service menjadi sistem DRG juga turut berdampak pada rumah sakit. Data NHA menunjukkan bahwa tahun 2018, menunjukkan biaya yang dikeluarjan untuk belanja kuratif mencapai 69,1 persen (Rp 317,6 triliun) dari total belanja kesehatan. Sebesar 59,2 persen atau 271,8 triliun untuk belanja rumah sakit. Case Mix Index (CMI) menjadi tolak ukur dalam membandingkan rumah sakit. Namun di Indonesia penggunaan CMI belum pernah digunakan oleh rumah sakit. BPJS Kesehatan telah menetapkan case mix index pada 30 rumah sakit pada 5 kabupaten yang menjadi target uji coba metode penghitungan global budget pada tahun 2019. Penelitian menggunakan data sampel tahun 2019-2020 dengan unit analisis kategori berdasarkan provinsi, tipe rumah sakit, dan kepemilikan. Uji anova digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan regional dan tipe rumah sakit. Uji T Independen digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan kepemilikan rumah sakit dan uji regresi linier sederhana untuk melihat CMI dengan proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi Bukan Pekerja, proporsi PBI APBD, proporsi PBI APBN, proporsi PBPU, proporsi PPU, proporsi kelas 1, proporsi kelas 2, dan proporsi kelas 3. Selanjutnya uji multivariat menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial, sehingga masyarakat cenderung mengurangi akses kesehatan apabila tidak mendesak. Hasil CMI tertinggi berada regional 1 untuk rawat inap dan regional 2 pada rawat jalan, lalu pada tipe rumah sakit A, kepemilikan swasta, proporsi laki-laki, proporsi lansia pada rawat inap dan proporsi produktif pada rawat jalan, proporsi Bukan Pekerja pada rawat inap dan proporsi PBPU pada rawat jalan, dan proporsi kelas 1 pada rawat inap dan proporsi kelas 3 pada rawat jalan. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2019 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, dan proporsi kelas 1. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2020 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2019 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3.Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2020 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Berdasarkan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mempercepat pemerataan pelayanan keseahtan untuk menurunkan disparitas akses pelayanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan dapat memonitor angka CMI rumah sakit berdasarkan data klaim.

---

Since the implementation of SJSN in 2014, BPJS Kesehatan has experienced various challenges in implementing JKN including service in hospital. The change in the payment system from fee for service to the DRG system also has an impact on hospitals. NHA data shows that in 2018, the costs spent on curative spending reached 69.1 percent (Rp 317.6 trillion) of total health spending. 59.2 percent or 271.8 trillion for hospital spending. The Case Mix Index (CMI) is a benchmark in comparing hospitals. However, in Indonesia the use of CMI has never been used by hospitals. BPJS Kesehatan has set a case mix index for 30 hospitals in 5 districts that are the target of testing the global budget calculation method in 2019. This study uses sample data for 2019-2020 with unit analysis categories based on province, type of hospital, and ownership. The ANOVA test was used to see the relationship between CMI and the region and type of hospital. Independent T-test was used to see the relationship between CMI and hospital ownership and a simple linear regression test to see CMI with the proportion of men, the proportion of women, the proportion of children, the proportion of productive, the proportion of elderly, the proportion of non-employees, the proportion of PBI APBD, the proportion of PBI APBN, the proportion of PBPU, the proportion of PPU, the proportion of class 1, the proportion of class 2, and the proportion of class 3. Furthermore, the multivariate test used multiple linear regression. The results showed that there was a decrease in the number of cases from 2019 to 2020. This was due to social restrictions, so that people tended to reduce access to health if it was not urgent. The highest CMI results are regional 1 for inpatient and regional 2 for outpatient, then for type A hospital, private ownership, the proportion of men, the proportion of the elderly in the inpatient and the productive proportion on the outpatient basis, the proportion of Non-Workers in the inpatient and the proportion of PBPU on outpatients, and the proportion of class 1 on inpatients and the proportions of class 3 on outpatients. The 2019 inpatient Case Mix Index value relates to regional, type of hospital, ownership, proportion of children, proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, and proportion of class 1. Case Mix Index value Hospitalization in 2020 is related to regional, type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, the proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of class 1, and proportion of class 3. Case Mix value The 2019 outpatient index relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Outpatient Case Mix Index value the year 2020 relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Based on this research, it is expected that the government can accelerate the distribution of health services to reduce disparities in access to health services, and BPJS Kesehatan can monitor hospital CMI figures based on claim data."

"Latar Belakang: Berdasarkan data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), talasemia sudah ditetapkan sebagai penyakit katastropik kelima setelah jantung, kanker, strok, dan gagal ginjal Tujuan: Mengetahui biaya perawatan peserta JKN penderita talasemia di Indonesia dalam satu tahun dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya perawatan tersebut. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross-sectional) dengan analisis univariat, bivariate, dan multivariate. Sampel penelitan ini ialah pasien talasemia yang terdaftar sebagai peserta JKN berdasarkan data BPJS Kesehatan 2019-2020. Hasil: BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 564,780,608,657 untuk pengobatan pasien talasemia dalam satu tahun. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya perawatan talasemia pada peserta JKN adalah jenis kelamin, umur, kelas rawat, tingkat kunjungan RJTL, tingkat kunjungan RITL, tingkat keparahan kasus, jenis talasemia dan obat kelasi besi (p-value<0,05). Kesimpulan: Pengobatan talasemia membutuhkan biaya yang besar dengan prediktor utama biaya perawatan talasemia adalah obat kelasi besi.

---

Background: Based on data from the National Health Insurance (JKN), talasemia has been designated as the fifth catastrophic disease following heart disease, cancer, stroke and kidney failure. Objective: To find out the cost of treating JKN participants with talasemia in Indonesia in one year period and the factors associated with the cost of the treatment. Methods: a cross-sectional study design using univariate, bivariate, and multivariate analysis. The study sample is talasemia patients who are registered as JKN participants based on BPJS Health data for 2019-2020. Result: BPJS Health spends a budget of Rp. 564,780,608,657 for the treatment of talasemia patients in one year. Factors relating to the cost of treating thalassemia in JKN participants are gender, age, class category, outpatient visit, inpatient visit, case severity, type of thalassemia, and iron chelation drugs (p-value<0,05). Conclusion: Treatment of talasemia requires a large amount of money and the main predictor of talasemia treatment costs is the use of iron chelation drugs."

"Rumah sakit wajib melakukan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang berkesinambungan. Masing-masing rumah sakit baik dari rumah sakit publik ataupun privat berbeda dalam pengelolaan peningkatan mutu rumah sakit yang berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran dampak akreditasi terhadap mutu rumah sakit dan peningkatan mutu berkesinambungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik dan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian RSIA Kartini dan RS Budi Kemuliaan dengan uji statistik tidak ada perbedaan rata-rata indikator mutu sebelum dan sesudah akreditasi. Hasil wawancara ketiga rumah sakit bahwa akreditasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Berdasarkan dari analisis grafik nilai rata-rata indikator mutu menunjukan RSIA Kartini mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan penurunan setelah akreditasi. Sedangkan RS Budi Kemuliaan mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan mengalami stagnasi bahkan penurunan setelah akreditasi. Secara keseluruhan akreditasi rumah sakit memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan, biaya dan manusia.

---

Hospitals are obliged to hospitals accreditation to improve the quality of continuous hospital services. Each hospital from public or private hospitals differs in the management of continuous quality improvement of hospitals. The purpose of this research is to get an overview of the impact of accreditation on hospital quality and continuous quality improvement. This research is quantitative and qualitative research. Quantitative research using statistical tests and qualitative research with in-depth interviews and focus group discussions. The results of Kartini Mother and Children Hospital, Budi Kemuliaan Hospital with statistical tests showed no difference in average quality indicators before and after accreditation. The results of the interviews of the three hospitals that accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. Based on the analysis of the average value of quality indicators, Kartini Mother and Children Hospital improved before accreditation and decreased after accreditation. While Budi Kemuliaan Hospital experienced an increase before accreditation and stagnated even decreased after accreditation. Overall hospital accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. However, this is influenced by several factors such as leadership, cost and human beings."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kejadian pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah (RSU HGA) pada bulan pelayanan Januari hingga Desember 2022 sebanyak 493 berkas dari total pengajuan 5.603 berkas (8,8%). Adapun total tagihan yang mengalami penundaan pembayaran klaim sebesar Rp3.924.719.300 dari total yang diajukan Rp27.912.112.900 (14,06%). Kejadian pending claims di RSU HGA seharusnya tidak terjadi atau dapat diminimalisir apabila pengelolaan klaim dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab pending claims pasien rawat inap BPJS kesehatan di RSU HGA, serta memberikan alternatif solusi pengelolaan klaim pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Unit Casemix, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Rekam Medik RSU HGA, pada bulan April hingga Mei 2023. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA pada tahun 2022 antara lain terkait pengisian resume medis (33,1%), permintaan konfirmasi BPJS Kesehatan terkait masalah medis dan koding (33,1%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (17,6%), ketidaktepatan pemberian kode tindakan medis (3,6%), diagnosis primer (2,8%) dan sekunder (2,1%), ketidaksesuain administrasi klaim (3,5%), serta kasus KLB yang diklaimkan ke BPJS Kesehatan (4,2%). Terjadinya keterlambatan dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan oleh RSU HGA kepada BPJS Kesehatan dengan rata-rata keterlambatan 5,7 hari. Pending claims dan keterlambatan pengajuan klaim RSU HGA disebabkan karena faktor input dan proses.  Faktor input antara lain faktor man yaitu terkait jumlah dan kompetensi SDM, money yaitu ketersediaan dana pelatihan staf, method yaitu ketersediaan peraturan internal RS, dan machine yaitu sistem informasi RS. Sedangkan faktor proses antara lain kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian resume medis, kurangnya melampirkan bukti penunjang berkas klaim, ketepatan pemberian kode penyakit dan prosedur, permintaan konfirmasi oleh verifikator BPJS Kesehatan terkait permasalahan medis dan koding, serta administrasi klaim. Peneliti menyarankan kepada manajemen RSU HGA untuk melakukan kajian ulang Analisis Beban Kerja (ABK) Unit Casemix dan penempatan posisi staf koder, meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan baik internal maupun eksternal, pengembangan sistem informasi yang dimiliki oleh rumah sakit untuk keperluan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim BPJS Kesehatan, mengembangkan kebijakan pemberian reward dan punishment kepada dokter spesialis, serta mengimplementasikan manajemen risiko SIMRS. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan klaim BPJS Kesehatan di RSU HGA.

---

This research was motivated by the occurrence  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at Hasanah Graha Afiah General Hospital (RSU HGA) in the service month of January to December 2022 as many as 493 files from a total of 5,603 files (8.8%). The total bills that experienced delays in claim payment amounted to Rp3,924,719,300 from the total submitted Rp27,912,112,900 (14.06%). The occurrence of pending claims  at HGA Hospital should not occur or can be minimized if claims management can be managed properly. Therefore, this study aims to identify the causes  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at HGA General Hospital, as well as provide alternative solutions for managing BPJS Kesehatan inpatient claims at HGA General Hospital. This research is a case study research with a qualitative approach. Data collection was carried out at the Casemix Unit, Inpatient Installation, and Medical Record Installation of HGA Hospital, from April to May 2023. Data sources include primary data and secondary data. Primary data are taken by means of in-depth interviews and observations, while secondary data through document review and literature review. The results showed a picture of pending claims for BPJS Kesehatan inpatients at HGA Hospital in 2022, including those  related to filling out medical resumes (33.1%), BPJS Kesehatan confirmation requests related to medical problems and coding (33.1%), incomplete claim support files (17.6%), inaccuracy in providing medical action codes (3.6%), primary (2.8%) and secondary (2.1%) diagnoses, claims administration discrepancies (3.5%), and outbreak cases claimed to BPJS Kesehatan (4.2%). There was a delay in submitting BPJS Kesehatan claims by HGA Hospital to BPJS Kesehatan with an average delay of 5.7 days. Pending claims and  delays in submitting HGA hospital claims are caused by input and process factors.  Input factors include man factors, namely related to the number and competence of human resources, money, namely the availability of  staff training funds, methods, namely the availability of  internal hospital regulations, and machines, namely hospital information systems. Meanwhile, process factors include the completeness and timeliness of filling out medical resumes, the lack of attaching supporting evidence for claim files, the accuracy of providing disease codes and procedures, requests for confirmation by BPJS Kesehatan verifiers related to medical problems and coding, and claim administration. The researcher suggested to the management of HGA Hospital to conduct a review of the Workload Analysis (ABK) of the Casemix Unit and the placement of coder staff positions, improve the competence of officers through training both internal and external, develop information systems owned by the hospital for socialization, monitoring and evaluation purposes related to BPJS Kesehatan claim management, develop reward and punishment policies to specialists, as well as implementing SIMRS risk management. The findings of this research are expected to contribute to the development of BPJS Kesehatan claim management policies at HGA General Hospital."

"Laporan Magang ini menganalisis kesesuaian kebijakan prosedur administrasi pasien Rumah Sakit Pusat Kanker National Dharmais dengan Peraturan BPJS Kesehatan (2014) dan kepatuhan system IT Medical Record dengan Peraturan Menteri Kesehatan (2013). Laporan ini kemudian menjelaskan alur proses administrasi pasien BPJS Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional Dharmais. Laporan ini juga membahas IT Medical Record untuk menilai data pasien dan menghitung biaya yang dikenakan. Hasil analisis pemeriksaan menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Dharmais telah memenuhi BPJSK (2014) dan PMK (2013) dalam memberikan pelayanan kesehatan dan program telah dijaga dengan baik.This internship report analyzes the compliance of Dharmais National Cancer Center Hospital patient administration procedure with BPJS Kesehatan (2014) regulation and the compliance of IT Medical Record with Peraturan Menteri Kesehatan (2013) Regulation. The report then describes the process flow of BPJS Kesehatan patient administration of Dharmais National Cancer Center Hospital. It also discussed the IT Medical Record for assessing the data of the patient and calculating the fee to be charged. The result of audit analysis concludes that Dharmais National Cancer Center Hospital has complied with BPJSK (2014) and PMK (2013) in giving health services and that the system has been well maintained."

"Skripsi ini membahas mengenai alur pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan metode simulasi event diskrit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan yang berjalan saat ini dan mengetahui kemungkinan intervensi operasional yang dapat diterapkan untuk dapat meningkatkan alur pelayanan dari sistem yang sudah ada. Indikator yang menjadi penilaian mengenai kinerja pelayanan adalah waktu total yang dibutuhkan pasien mulai dari masuk hingga keluar sistem (length of stay) yang dihitung dengan satuan dasar menit. Dengan dua skenario alternatif yang diusulkan yaitu perubahan waktu buka poli dan penambahan jumlah petugas administrasi, didapatkan hasil bahwa perubahan waktu buka poli dapat mengurangi length of stay secara signifikan.

---

This study investigates the flow of BPJS Kesehatan patient service at RSU Kota Tangerang Selatan by using disecrete event simulation. The aims of this study are to analyze the current flow of BPJS Kesehatan patient service at RSU Kota Tangerang Selatan, and to identify the operational interventions which can be implemented to improve the patient flow. The indicator to measure the service flow performance is the total time needed for patient to walk through the system (or length of stay) based on minutes. Between two alternative scenarios, which are the alteration of polyclinic opening times and the addition of administration staffs, the result shows that the alteration of polyclinic opening times may decrease the patient length of stay significantly."

"Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization.

From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design.

The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old."

"Latar belakang: Program Rujuk Balik merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dengan penyakit kronis yang sudah stabil namun masih membutuhkan pengobatan jangka panjang. Evaluasi BPJS Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) memiliki 3511 pasien potensial PRB yang harus dikembalikan ke FKTP namun sampai dengan tahun 2020 RSU Hasanah Graha Afiah masih belum berhasil memenuhi target tersebut. Berdasarkan data 10 diagnosa terbanyak kunjungan instalasi rawat jalan RSU HGA tahun 2020, Chronic Heart Failure (CHF) menduduki peringkat no 1 dengan jumlah kunjungan 9667 kunjungan dan hanya 35 pasien CHF yang mengikuti PRB. Hasil kredensial RSU HGA tahun 2020 menunjukkan bahwa skor pencapaian PRB 100 % hanya 4.6 % sehingga terancam untuk tidak dapat melanjutkan kerja sama. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kasus kontrol dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, formulir data klinis dan pedoman wawancara. Analisis dilakukan dengan melihat karakteristik, data klinis, pengetahuan, tingkat kepatuhan minum obat masing-masing kelompok dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PRB serta pandangan informan tentang PRB. Hasil dan Kesimpulan: Pengetahuan tinggi memiliki OR sebesar 31.0 kali lebih besar (95% interval kepercayaan 7.0 – 136.9) untuk melakukan PRB dibandingkan dengan skor pengetahuan rendah setelah dikontrol oleh variabel lain. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa masih ada peserta BPJS Kesehatan yang belum paham mengenai PRB, tidak tersedianya obat-obatan di apotik rekanan, pelayanan di FKTP yang belum optimal dan tingkat kepercayaan peserta BPJS Kesehatan yang rendah terhadap FKTP menyebabkan PRB tidak berjalan dengan baik. Saran: Sosialisasi alur dan manfaat PRB bagi peserta BPJS Kesehatan, peningkatan pengetahuan DPJP mengenai kriteria stabil, peningkatan kualitas pelayanan di FKTP dan peningkatan kualitas pelayanan farmasi di apotik rekanan terutama ketersediaan obat-obatan bagi peserta PRB diharapkan dapat mengoptimalkan PRB.

---

Background: Referral Program (PRB) is a health service program that is provided to participants with chronic diseases who are stable but still require long-term treatment. The 2018 Health BPJS evaluation showed that RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) had 3511 PRB potential patients who had to be returned to the FKTP but until 2020 RSU HGA had not yet succeeded in meeting this target. Based on data from the 10 diagnoses with the most outpatient visits at RSU HGA in 2020, Chronic Heart Failure (CHF) was ranked number 1 with 9667 visits and only 35 CHF patients took PRB. The results of the 2020 RSU HGA credential showed that the 100% PRB achievement score is only 4.6% so it is threatened not to be able to continue cooperation. Methods: This study is a quantitative case-control and qualitative study using a questionnaire instrument, clinical data form and interview. The analysis was conducted by looking at the characteristics, clinical data, knowledge and level of adherence to taking medication for each group and knowing the factors that affect the performance of PRB as well as informant outlook of PRB. Results and Conclusions: High knowledge has an OR of 31.0 times greater (95% confidence interval 7.0 – 136.9) for doing PRB compared to low knowledge scores after being controlled by other variables. The results of the qualitative analysis show that there are still BPJS Kesehatan participants who do not understand about PRB, the unavailability of medicines at partner pharmacies, FKTP services that are not optimal and the low level of trust of BPJS Kesehatan participants in FKTP causes PRB not to work well. Suggestion: Socialization flow and benefit of PRB for BPJS Kesehatan participants, DPJP knowledge improvement in stable criteria, improving service quality in FKTP and partner pharmacies especially in medicine availability hopefully will enhance PRB quality.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan rawat jalan peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan pada Puskesmas di Jakarta Selatan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian didapatkan jumlah kasus rujukan pada Puskesmas sebesar 21.6%, melebihi standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yaitu sebesar 15%. Karakteristik peserta yang paling banyak dirujuk yaitu peserta dengan umur ≥ 46 tahun, berjenis kelamin laki-laki, diagnosis medis diluar 144, dan berjenis kepesertaan bukan pekerja. Variabel umur, jenis kelamin, diagnosis medis, dan jenis kepesertaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kasus rujukan.

---

The purpose of this study is to analyze referral case of outpatient BPJS Kesehatan

Main Branch Office participants in Primary Health Care, South Jakarta, 2015. This study used a cross-sectional study design with quantitative approach. The results of this study showed the number of referral cases in Primary Health Care is 21.6%, exceeding the standard of BPJS Kesehatan is 15%. The characteristic of participants of the most widely referenced are those with age ≥ 46 years, male gender, medical diagnosis outside of 144, and the type of membership is not worker. Age, gender, medical diagnosis, and the type of membership has a significant relationship with the referral cases.;"