Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi dari pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak dalam rangka berpartisipasi mengupayakan pemenuhan hak anak terlantar. Penelitian ini didasari karena tingginya jumlah anak terlantar, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana informan yang dipilih didasarkan pada kriteria tertentu, dalam hal ini informan pada penelitian ini adalah pengurus dan pelaksana layanan serta penerima manfaat yang merupakaan binaan dari lembaga. Adapun jumlah informan yang diteliti adalah 13 orang. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Setelah pengumpulan data, proses kategorisasi dilakukan dalam rangka melakukan analisis pada data, proses tersebut diantaranya berupa open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil dari penelitian ini menggambarkan layanan yang diberikan oleh lembaga, yaitu layanan pengasuhan seperti keluarga yang diberikan di dalam lembaga, layanan pendidikan akademik dan non-akademik, serta layanan kesehatan. Target sasaran dari pemberian layanan adalah anak terlantar, anak jalanan, dan anak korban kekerasan, namun saat ini target sasaran didominasi oleh anak terlantar. Lembaga menyelenggarakan layanan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak anak dan mencegah kasus pernikahan dini yang kerap terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, melalui upaya pemberian layanan tersebut, lembaga telah mengupayakan pemenuhan 10 hak anak terlantar yang merupakan penerima manfaat pada lembaga. Hak tersebut diantaranya adalah hak atas nama dan status kebangsaan, hak atas persamaan dan non-diskriminasi, hak atas perlindungan, hak pendidikan, hak bermain dan berekreasi, hak makanan, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Namun dalam pengimplementasian layanan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga, terdapat beberapa hak anak yang belum dapat terpenuhi secara maksimal, diantaranya adalah hak persamaan dan non-diskriminasi khususnya dalam hal pemberian layanan pada ABK, hak kesehatan khususnya kesehatan mental, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan khususnya kesempatan bagi penerima manfaat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak desa dimana lembaga berada. Lembaga dalam meneyelenggarakan layanan yang juga ditujukan sebagai pemenuhan hak anak terlantar telah mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, prinsip tersebut diantaranya prinsip non-diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip atas hak (hidup, kelangsungan, dan perkembangan), serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

---

The focus of this study is implementation of social services provided by Peduli Anak Foundation in order to participate in seeking the fulfillment of the rights of neglected children. This study was conducted due to high number of neglected children, especially in West Nusa Tenggara. Afterward, this study used a qualitative approach with a descriptive type of research. The selection of informants was carried out by using a purposive sampling technique, selected informants were based on certain criteria, the informants in this study were management and service implementers, also beneficiaries who were assisted by the institution. The number of researched informants were 13 people. The data collected by using document study, in-depth interview, and observation. After the data collected, several categorization processes were carried out in order to analyze the data, the processes include open coding, axial coding, and selective coding. The results of this study describe the services provided by the institution, namely Family-like Care services that given in the institution, academic and non-academic education services, and health services. Target of these services are neglected children, street children, and children who are victims of violence, but currently the target are dominated by neglected children. Services that provided by the institution aim to promote children’s rights and prevent cases of early marriage that often occur in West Nusa Tenggara. Through these efforts, the institution had sought to fulfill the 10 rights of neglected children. The rights that are fulfilled include the right of name and national status, the right ef equality and non-discrimination, the right of protection, the right of education, the right of play and recreation, the right of food, the right of health, and the right of participate in development. However, in the implementation of social services that provided by institution, there are several rights that have not been fully fulfilled, including the right of equality and non-discrimination especially in terms of provide services to children with special needs, the right of health especially for mental health, and the right of participate in development especially opportuinities for beneficiaries to participate in social activities that organized by the village where the institution’s located. Institutions in providing services that are also intended to fulfill the rights of neglected children have put forward the principle contained in the Convention on the Rights of the Child, these principles include the principle of non-discrimination, principle of the best interest of child, principle of the rights to life, survival, and development, also principle respect for the views of the child."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan peran unit PPA di Polres Metro Jakarta Utara danJakarta Selatan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganankekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, observasi danstudi literatur. Hasilnya adalah unit PPA membagi kategori layanannya menjadidua yaitu proses pelayanan korban dan penyelesaian kasus. Faktor-faktor yangmenghambat berasal dari internal korban, eksternal korban dan internal organsiasikepolisian. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbanyak jumlah polwanyang berkualitas dan responsif gender, menambah jumlah unit PPA hinggatingkatan Polsek untuk memaksimalkan jangkauan pelaporan kasus.

---

ABSTRACTThis research describes the role of PPA in North and South Jakarta Resort Policeand identify the obstacles and challenges in handling cases of violence againstwomen. This research used qualitative methods and utilized structured interviewsand observations for data collection. Results show that the PPA divides itsservices into two categories, services for the victims and completion of the case.Inhibiting factors originate internally and externally in the victim, and internallywithin the police. Recruiting more qualified and gender responsive policewomenand add more PPA units on the sub-district level is recommended."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pendidikan di ISCO Foundation yaitu program beasiswa pendidikan dan program sanggar kegiatan anak. Penelitian ini juga membahas program yang mendukung program pendidikan yaitu program nutrisi dan tambahan kesehatan dan program perlindungan dan advokasi hak anak. Program ini memberdayakan anak-anak dari kelompok marjinal dengan melakukan pemenuhan hak dasar anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan sebagai upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara yang dilakukan secara luring. Penelitian ini melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari staf ISCO Foundation, anak dampingan ISCO Foundation, dan alumni anak dampingan ISCO Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pendidikan, ISCO Foundation berhasil memenuhi hak anak atas pendidikan. Dalam program nutrisi dan tambahan kesehatan, program ini melakukan pemenuhan hak anak atas gizi. Dalam program perlindungan dan advokasi hak anak, ISCO Foundation berhasil melakukan pemenuhan hak atas perlindungan dan hak atas identitas. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program adalah lokasi yang strategis, kedekatan dengan anak dampingan, adanya program pendukung dari donor, kesadaran orang tua yang tinggi, dan staf lapangan yang handal. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah pergaulan bebas, lingkungan yang berpengaruh buruk, dan penolakan dari anak dampingan.

---

This study discusses the implementation of educational programs at ISCO Foundation, namely educational scholarship programs and children's activity studio programs. This research also discusses programs that support educational programs, namely nutritional and supplementary health programs and programs for the protection and advocacy of children's rights. This program empowers children from marginalized groups by fulfilling children's basic rights. The purpose of this research is to describe the implementation of the program and explain what factors influence the implementation of educational programs as an effort to fulfill children's rights. This research is qualitative research with a descriptive study through literature studies, observations, and interviews conducted offline. This research involved 10 informants consisting of ISCO Foundation staff, ISCO Foundation assisted children, and ISCO Foundation assisted alumni. The results of the research show that in terms of educational programs, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling children's right to education. In the nutritional and additional health program, this program fulfills children's right to nutrition. In the protection and advocacy program for children's rights, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling the right to protection and the right to identity. Supporting factors that influence program implementation are strategic location, proximity to assisted children, existence of donor support programs, high parental awareness, and reliable field staff. Meanwhile, the inhibiting factors are promiscuity, an environment that has a bad influence, and rejection from assisted children."

"Tesis ini membahas tentang Kapital Sosial dalam Organisasi Pelayanan; Studi Atas Pelayanan Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapital sosial dalam KPAI kurang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan, kapital sosial belum mampu membuat kinerja organisasi yang baik, sehingga pelayanan berjalan lambat. Namun dengan itu semua, keberadaan KPAI mulai dipertimbangkan secara politis dalam tingkatan nasional. Sedangkan fungsi kapital sosial dalam pelayanan sosial KPAI membantu proses perlindungan anak seperti, konseling, advokasi kebijakan agar ramah anak dan advokasi terhadap klien dalam meghadapi kasusnya melalui mitra KPAI.

---

This thesis discusses Social Capital in Social Organization; Study About Social Service of Indonesian Children Protection Council, by using a descriptive qualitative approach. The result of this research show that social capital in KPAI is not going well. It is because social capital in this institution less power to influence a good organization performance, then make the service going slowly. Nevertheles, the existence of KPAI began to be taken into account in national political arena. Beside of this, the function of social capital in social service of KPAI help the children protection process counseling, such as public policy advocay to be child-friendly policy and clients advocacy to face their cases through KPAI partner."

"Karyawan adalah pihak yang menggerakkan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, organisasi perlu mengelola dan memenuhi kebutuhan karyawannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang dapat meningkatkan kesejahteraan kayawannya, Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan motivasi kerja karyawannya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemberian imbalan yang diterapkan oleh Nu Gen Daycare serta dampaknya dalam mempertahankan motivasi kerja karyawan. Penelitian skripsi ini dilakukan dari November 2020 hingga Juli 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 5 informan Nu Gen Daycare secara daring. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dimulai dengan studi literatur, dan dilengkapi triangulasi untuk meningkatkan kualitas penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nu Gen Daycare memberikan (1) imbalan finansial dalam bentuk gaji bulanan yang terdiri dari berbagai tunjangan, cuti, fasilitas kesehatan dan konsumsi, dan (2) imbalan non finansial dalam bentuk pekerjaan (adanya feedback, pekerjaan yang menantang, dan rekognisi) dan lingkungan (hubungan yang baik dengan berbagai pihak, adanya pengawasan, adanya kegiatan bersama, kebebasan dalam melakukan pekerjaan, adanya pelatihan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imbalan non finansial memiliki dampak yang lebih besar dalam memotivasi karyawan untuk bekerja. Hal tersebut karena Nu Gen Daycare merupakan organisasi pelayanan kemanusiaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi profit, dimana raw material Nu Gen adalah manusia dan kegiatan utama dari lembaga adalah interaksi antara pimpinan, karyawan, anak asuh dan wali murid.

---

Employees are the ones that drive the organization. To achieve organizational goals, organizations need to manage and meet the needs of their employees, both physically and spiritually which can improve the welfare of their employees. One way that can be done is by paying attention to the work motivation of their employees. This study aims to describe the rewards system applied by Nu Gen Daycare and its impact in maintaining employee work motivation. This study was conducted from November 2020 to July 2021. Data was collected by interviewing 5 informants online. This is a qualitative-descriptive research equipped with literature study and triangulation to improve the quality of research. This study revealed that Nu Gen Daycare provides (1) financial rewards in the form of monthly salaries consisting of various allowances, paid leave, health and consumption facilities, and (2) non-financial rewards in the form of work (feedback, challenging work, and recognition) and environment (good relations with various parties, supervision, joint activities, freedom to do work, training and participation in decision making). The results indicate that non-financial rewards have a greater impact on motivating employees to work. This is because Nu Gen Daycare is a human service organization that has different characteristics with any other profit organization where the raw material of Nu Gen are humans and the main activity of the institution is the interaction between leaders, employees, child and their parents."

"ABSTRAKPelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yangditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPropinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semuajenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecualiDirektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas danfungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnyawilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompetenmerupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukansolusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitassumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksanateknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapatdirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat.Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalammasyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukumpada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang manamengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuhtentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkatpermintaan yang bervariasi.Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktorterhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apapelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada ProvinsiJawa Barat.

---

ABSTRACTPublic Law service is one of the public service that provide by TheMinistry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law servicedivision delegate every services was given by Directorate Generals under theMinistry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside DirectorateGeneral of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions.Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as thedelegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia heldthe responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rightsservices. The increasing of the territory and high demand for services are some ofthe constrains which has been facing nowadays.The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service byincreasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing theexistence of technical execution unit for Public Law and Human Rights servicesdirectorate, both in central and region. In general, society will be able to takeadvantage of the services.In order to get ideal description about The Law and Human Rightsservice, the quatitative research is execute to define Law service which given byMinistry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesentthe big picture of Law service in the province area with a larger scale andvariative demands level.The objective aim of the research is to ensure what factors that become theobstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal formof services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in westJava area."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kinerja pada suatu organisasi pelayanan kemanusiaan milik pemerintah yang berlangsung di sebuah unit pelaksana teknis yakni Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pengumpulan datanya pada adaptasi dari IDF (Institutional Development Framework). Tujuan adaptasi IDF untuk memotret kondisi kinerja organisasi dalam rangka mengidentifikasi komponen penentu keberhasilan organisasi. Hasil penelitian ini adalah gambaran kondisi kinerja PSBR Bambu Apus berdasarkan komponen sumberdaya IDF.

---

This research discusses about organizational performance from governance human service organization-Youth Development Center (PSBR) Bambu Apus Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretative which emphasize to the adaptation of Institutional Development Framework (IDF). The adaptation of IDF aim to take comprehensive description in purpose to identify organizational key to success. The research result shows the comprehensive description about organizational performance in Youth Development Center (PSBR) Bambu Apus Jakarta based on IDF’s component."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas upaya PSBR Taruna Jaya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak akan kesejahteraan dan perlindungan, juga menggambarkan teknologi PSBR sebagai suatu human service organization dalam memberikan pelayanan sosial kepada para anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PSBR telah memenuhi kebutuhan anak akan kesejahteraan dan perlindungan, kemudian PSBR menggunakan people proessing technology dan people sustaining technology dalam pemberian pelayanan sosial tanpa merubah personal atrribute anak yang menyebabkan tidak adanya peningkatan kesejahteraan ketika sang anak keluar dari PSBR.

---

ABSTRACT

This research discusses the PSBR Taruna Jaya efforts in fulfilling basic needs of the child welfare and protection, also illustrates the PSBR technology as a HSO in providing social services to the children with social welfare issues. This research used a descriptive approach with qualitative methods.

These results indicate that the PSBR has fulfilled the needs of the child welfare and protection and then PSBR uses people proessing technology and people sustaining technology in the provision of social services without changing personal atributte that not led to an increase in well-being when the child hes been out of PSBR."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Penelitian ini mendeskripsikan remunerasi dan faktor penentu remunerasi karyawan berdasarkan disiplin ilmu kesejahteraan sosial mengenai manajemen sumber daya manusia. Remunerasi merupakan faktor yang membuat karyawan bertahan dalam organisasi karena bekerja dalam NGO dihadapi dalam berbagai tantangan salah duanya adalah pendanaan yang bergantung terhadap donor dan upaya NGO dalam mempertahankan dan memberikan kesejahteraan dalam hal ekonomi terhadap karyawannya yang memiliki beban kerja tinggi dalam bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif yang dilakukan pada bulan Januari sampai November 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara luring dan daring terhadap 6 informan yang merupakan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tujuan, bentuk, dan strategi remunerasi serta faktor-faktor penentu remunerasi dalam NGO bernama ECPAT Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian remunerasi terhadap karyawan, ECPAT Indonesia memberikan remunerasi berupa gaji pokok, tunjangan, honor, bonus akhir. Selain itu, karyawan ECPAT Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri, keamanan karir cukup terjamin, pelatihan karyawan, gathering karyawan, work from home, rekan kerja yang suportif, jam kerja yang fleksibel, dan pekerjaan yang menarik. Bentuk remunerasi yang diterima oleh karyawan ECPAT Indonesia adalah remunerasi finansial dan remunerasi non finansial. Dalam bentuk remunerasi finansial, karyawan ECPAT Indonesia menerimanya dalam bentuk direct dan indirect serta dalam kategori guaranteed remuneration dan at-risk remuneration. Dalam pemberian remunerasi finansial menerapkan sistem waktu dan hasil. Adapun untuk remunerasi non finansial, karyawan ECPAT Indonesia menerima dalam bentuk job dan environment. Strategi remunerasi menerapkan tahapan job analysis, job pricing, dan implementation. Untuk faktor internal penentu remunerasi di ECPAT Indonesia adalah budget yang disesuaikan dengan anggaran yang merupakan faktor internal organisasi dan kontribusi, kemampuan, jabatan, lama bekerja, dan keterlibatan dalam proyek yang merupakan faktor pribadi karyawan. Untuk faktor eksternal penentu remunerasi di ECPAT Indonesia adalah himbauan berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang merupakan aspek pemerintah dari faktor eksternal penentu remunerasi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman bagi ilmu kesejahteraan sosial dalam mata kuliah kesejahteraan sosial dalam sektor industri bahwa non government organization dapat memberikan remunerasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu remunerasi baik secara internal maupun eksternal yang merupakan upaya dari pemenuhan kesejahteraan karyawan.

---

This research describes remuneration and the determinants of employee remuneration based on the social welfare discipline of human resource management. Remuneration is a factor that makes employees stay in the organization because working in an NGO is faced with various challenges, one of which is donor-dependent funding and NGO efforts to maintain and provide welfare in economic terms to its employees who have a high workload at work. This research is a qualitative-descriptive research conducted from January to November 2022. Data were collected through offline and online interviews with 6 informants who are employees. This research aims to describe the objectives, forms, and strategies of remuneration as well as the determinants of remuneration in an NGO called ECPAT Indonesia. The results of this study show that in providing remuneration to employees, ECPAT Indonesia provides remuneration in the form of basic salary, allowances, honorarium, and final bonus. In addition, ECPAT Indonesia employees also get the opportunity to continue their education and develop themselves, career security is quite guaranteed, employee training, employee gatherings, work from home, supportive coworkers, flexible working hours, and interesting work. The forms of remuneration received by ECPAT Indonesia employees are financial remuneration and non-financial remuneration. In the form of financial remuneration, ECPAT Indonesia employees receive it in the form of direct and indirect and in the category of guaranteed remuneration and at-risk remuneration. In providing financial remuneration, a time and result system is applied. As for non-financial remuneration, ECPAT Indonesia employees receive it in the form of job and environment. The remuneration strategy applies to the stages of job analysis, job pricing, and implementation. The internal factors that determine remuneration in ECPAT Indonesia are budget which is adjusted to the budget which is an internal organizational factor and contribution, ability, position, length of work, and involvement in projects which are personal factors of employees. For external factors determining remuneration in ECPAT Indonesia are appeals in the form of laws and government regulations which are government aspects of external factors determining remuneration. The results of this study are expected to contribute to the understanding of social welfare science in the course of social welfare in the industrial sector that non-government organizations can provide remuneration in accordance with the needs of employees by paying attention to the determinants of remuneration both internally and externally which is an effort to fulfill employee welfare."