Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktifitas penggunaan jalan di Jakarta nyaris selalu penuh-padat, maka elemen waktu menjadi suatu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan jalan. Untuk itu perlu dilakukan penanganan jalan dengan cepat, tepat, dan mantap tanpa mengganggu mobilitas arus lalu-lintas dalam waktu yang lama terutama di daerah simpang dan jalan yang volume arus lalu-lintasnya selalu padat. Oleh karena itu, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara jalan melakukan kegiatan penanganan jalan baik berupa perbaikan kerusakan jalan maupun peningkatan jalan yang berada di lokasi strategis dengan menggunakan material beton cepat keras (rapid-setting concrete) sehingga lalu-lintas dapat kembali normal dalam waktu hitungan jam dan berdampak minimal terhadap mobilitas masyarakat maupun kelangsungan kegiatan perekonomian. Di sisi lain dengan durasi waktu pekerjaan yang relatif singkat dan situasi kondisi pekerjaan di waktu malam sampai dengan dini hari, dan dengan lingkungan lalu lintas yang relatif masih cukup ramai, tentunya menjadi tantangan bagi para pihak yang terlibat langsung untuk selalu memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada pelaksanaan kegiatan penanganan jalan tersebut.

---

Traffic activities in Jakarta were almost always crowded, so the time element becomes a challenge in the implementation of road improvement activities. For this reason, it is necessary to handle road improvement quickly, precisely, and steadily without disturbing the mobility of traffic flows for a long time, especially in intersection areas and roads where the volume of traffic flow is always dense. Therefore, the Department of Public Roads, Jakarta Provincial Government as the public road operator carries out road handling activities in the form of repairing damaged roads and improving roads in strategic locations using rapid-setting concrete so that traffic can return to normal within a short period of time in hours and has a minimal impact on community mobility and the continuity of economic activity. On the other hand, with the relatively short duration of work and the situation of working conditions at midnight until the early morning, and also within a relatively busy traffic environment, it is certainly a challenge for the parties directly involved to always ensure that the Health, Safety & Environment (HSE) aspects are fulfilled in the implementation of this road handling activities."

"Rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi salah satu elemen penting. Kesiapan Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan harus senantiasa diperhatikan, ditingkatkan dan dimutakhirkan untuk mampu merespon dinamika yang semakin berkembang. Ini selaras dengan kebijakan rencana pembangunan negara dalam konteks perkuatan ketahanan ekonomi, pengurangan kesenjangan, peningkatan sumber daya manusia dan daya saingnya, pengembangan pelayanan dasar, meningkatkan ketahanan bencana dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Pandemi Covid-19 telah memicu berbagai perubahan di sektor kesehatan secara global. Indonesia pun dituntut untuk mampu beradaptasi sehingga kemandirian dan ketahanan sektor kesehatan dapat meningkat. pandemi Covid-19 ini juga menjadi pemantik bagi seluruh sektor untuk meningkatkan kemampuan ketahanan kesehatan bangsa Indonesia. Dihadapkan dengan tantangan ke depan yang ada maka diperlukan sebuah rumah sakit yang dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya pandemi serupa di masa yang akan datang. Oleh sebab itu untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pengembangan rumah sakit yang ada. Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada pelaksanaan pembangunan gedung Rumah Sakit dr. Suyoto tahap 1 di Kementerian Pertahanan RI merupakan hal yang sangat penting. Waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sebab itu untuk mendukung hal tersebut maka penerapan beberapa program K3L merupakan hal yang mutlak dilakukan. Tentunya pelaksanaan pembangunannya menerapkan Aspek Kode Etik Insinyur dan Profesionalisme dalam rangka membuat suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab serta berpijak pada prinsip-prinsip perilaku etis dan standar integritas tertinggi.

---

Hospitals within the Ministry of Defense (Kemhan) are one of the essential elements. Hospital readiness within the Ministry of Defense must always be considered, improved, and updated to respond to the growing dynamics. It aligns with the country's development plan policy to strengthen economic resilience, reduce inequality, increase human resources and competitiveness, develop essential services, increase disaster resilience, and enhance political, legal, defense, and security stability. The Covid-19 pandemic has triggered various changes in the health sector globally. Indonesia is also required to adapt so that the independence and resilience of the health sector can increase. The Covid-19 pandemic is also a trigger for all sectors to improve the health security capabilities of the Indonesian nation. Faced with the challenges ahead, it needs a hospital that can anticipate the possibility of a similar pandemic occurring in the future. In implementing the construction of the Hospital building dr. Suyoto Phase 1 at the Indonesian Ministry of Defense aspects of Health, Safety and Environmental (HSE) is essential. The time of implementation of the work must be following a predetermined schedule. Therefore, implementing several HSE programs is an absolute must to support this. Of course, the performance of its development applies aspects of the Engineer's Code of Ethics and Professionalism to do a job that can be carried out responsibly and adequately and is based on the principles of ethical behavior and integrity standards highest. Therefore, to answer these challenges, it is necessary to develop existing hospitals."

"DKI Jakarta adalah kota yang mempunyai curah hujan yang cukup besar yaitu 377 mm/hari. Hujan deras mengakibatkan ruas ruas jalan di DKI Jakarta tergenang dan dapat memicu terjadinya banjir. Selain karena hujan deras, banjir juga dapat diakibatkan oleh genangan air yang tidak terserap ke dalam tanah sehingga menyebabkan terendamnya daratan dengan air. Untuk mengatasi masalah tersebut, Republik Rakyat Tiongkok sudah mengaplikasikan konstruksi beton berongga untuk pedestrian dan jalan-jalan bervolume rendah. Akan tetapi, hal serupa belum diterapkan secara menyeluruh di DKI Jakarta dan belum ada penelitian yang mengkaji tentang penggunaan beton berongga. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi eksisting penerapan konstruksi beton berongga pada jalan bervolume rendah dan pedestrian di DKI Jakarta dan mengetahui tingkat pemahaman stakeholders terkait teknologi beton berongga. Setelah dilakukan pengumpulan data, didapatkan hasil bahwa beton berongga sudah pernah diterapkan pada 14 titik area pedestrian di DKI Jakarta, dan tingkat pemahaman stakeholder terkait teknologi berongga berada pada kategori cukup paham."

"ABSTRAKKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat dibutuhkan meningkatkan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sebagai upaya menciptakan hubungan harmoni industri. Kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi 32% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu daerah yang memiliki kasus kecelakaan kerjaDKI Jakarta adalah yang tertinggi. Kecelakaan kerja merajalela karena kelemahan Pengawasan K3. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam hal ini mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di lapangan tenaga kerja, khususnya K3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan supervisi K3 bidang jasa konstruksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep relasi industri, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengawasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam juga menggunakan dokumen dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Pekerjaan dan transmigrasi DKI Jakarta belum optimal. Ada kendala Supervisor Disnakertrans Jakarta mengalami kekurangan kuantitas dan kualitasdan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. ABSTRACTOccupational Safety and Health (K3) is an aspect that is urgently needed to improve worker safety in carrying out their work and as a form of labor protection. This is an effort to create industrial harmonious relations. Work accidents in the construction services sector are 32% higher than in other sectors. One area that has cases of work accidentsDKI Jakarta is the highest. Work accidents are rampant due to the weakness of OSH Supervision. Labor inspection is an important factor in this case to support the creation of company compliance with regulations in the labor field, especially K3. This study aims to explain the K3 supervision of construction services by the Jakarta Manpower and Transmigration Office in 2018. The theory used in this study refers to the concept of industrial relations, work accidents, occupational safety and health, and supervision. The approach used in this research is a qualitative approach and collects data by conducting in-depth interviews as well as using documents and literature studies as secondary data. Results The results showed that the K3 supervision carried out by the Department of Manpower, Work and Transmigration of DKI Jakarta was not optimal. There is a problem that the Jakarta Manpower and Transmigration Supervisory Supervisor is experiencing a lack of quantity and quality and sanctions that do not have a deterrent effect."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan soft systems methodology. Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset tetap yang hanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, belum ditindaklanjutinya hasil sensus tahun 2013, serta kurangnya kompetensi pegawai terkait akuntansi aset tetap. Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta serta menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan penyusunan regulasi penilaian aset tetap, penyusunan petunjuk teknis akuntansi aset tetap, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemutakhiran database aset tetap.

---

ABSTRACT

This research aims to optimize fixed asset accounting in Dinas Bina Marga Jakarta Provincial Government using soft systems methodology. The research identifies some problematical situations related with fixed asset accounting such as fixed asset recognition is only performed at the end of year term, the follow up of fixed asset physical inventory has not been done, and the lack of staf capacities. Those problematical situations are resolved by this research with related actors and Dinas Bina Marga will do the following action composing regulation of fixed asset valuation, composing fixed asset accounting technical guidelines, upgrading staf capacities, and updating fixed asset database."

"Penelitian ini membahas tentang penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahap aktivitas kerja yang dilakukan oleh Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPPSU).  Penelitian ini menggunakan Job Hazard Analysis (JHA) untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang ada dan menggunakan metode semi kuantitatif W.T Fine untuk menganalisis risiko, dimana tingkat risiko didapatkan dari hasil perkalian probability, exposure, dan consequence. Pada penelitian ini terdapat 3 aktivitas kerja yaitu penanganan kebersihan jalan, penanganan kebersihan taman, dan penanganan kebersihan saluran. Penanganan kebersihan jalan dan penanganan kebersihan saluran masing-masing terdiri atas 7 tahap aktivitas kerja dan penanganan kebersihan taman terdiri atas 9 tahap aktivitas kerja. Hasil analisis risiko menunjukkan bahwa keseluruhan terdapat 149 bahaya dan risiko yang terdiri dari 5 jenis bahaya yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.  

---

This research discusses about occupational health and safety risk assessment for work activities towards public handling of infrastructure and facilities officer. Job hazard analysis (JHA) is used to identify hazard and risk exists and using W.T Fine semiquantitative method to analyze risk, where the risk level obtained from multiplying probability, exposure, and consequence. This research focused on three main activities, such as handling of street cleaning, park cleaning, and sewer cleaning. Each of street and sewer cleaning handlings has seven steps of task activity and park cleaning handlings has nine steps of task activity. The results of risk analysis shows 149 hazards and risks, categorized into five kinds of hazard : physical hazard, chemical hazard, biological hazard, ergonomic hazard, and psychosocial hazard. "

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada mutasi pejabat struktural pada Januari 2015 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pejabat merupakan bagian dari reorganisasi kelembagaan (institutional reorganizational). Mutasi yang terjadi dapat berupa mutasi horizontal maupun mutasi vertikal (promosi dan demosi). Mutasi pejabat struktural dilakukan melalui metode seleksi terbuka, sehingga pejabat harus mengikuti serangkaian test terlebih dahulu. Setelah itu, hasil test diberikan kepada Tim Baperjakat untuk mempertimbangkan penempatan pejabat yang bersangkutan.

---

This research describes how the implementation of Structural Official?s transfers in the Provincial Government of DKI Jakarta. This study focused on transfers in structural official in January 2015 in DKI Jakarta. This research was conducted using post-positivist approach through qualitative data collection techniques, which is in-depth interviews and literature study.

Results from this study indicate that structural official?s transfers as a part of institutional reorganizational. The types of transfers can be either horizontal transfers or vertical transfers (promotion and demotion). Structural official?s transfers carried out through an open selection method, so that officials must follow a series of tests. After that, the results of the tests given to Baperjakat Team to consider the placement of structural officials."

"Resiko dan bahaya pekerjaan petugas pemadam kebakaran membutuhkan perlindungan kerja dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta. Perlindungan tersebut berupa tindakan proaktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Tugas karya akhir ini menjelaskan mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penanggulangan kecelakaan serta gangguan kesehatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta belum baik karena  tidak terpenuhinya indikator SDM serta tempat kerja dalam pengukuran kinerja proaktif.

---

The risks and dangers of firefighter’s occupation need to be protected by Departement of Firefighter and Rescue in Jakarta to maintain the safety and healthy of firefighters. The protection in the form of proactive action to prevent the occurrence of accidents and diseases problems. This thesis describes how Departement of Firefighters runs the occupational health and safety to firefighters. This research is descriptive research using qualitative approach. The results of this research is that the accident prevention and health disorders conducted Fire Service and disaster relief Jakarta need to be improved because it does not meet the standart of  occupational health and safety indicators proactive performance measurement."

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berakibat fatal jika tidak segera disembuhkan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% sedangkan target nasional sebesar 90%. Untuk meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis. Agar upaya penanggulangan tuberkulosis berjalan efektif dan efisien, maka perlu manajemen program yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program penanggulangan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan yang dapat memberikan informasi atau data dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kecukupan mengenai masalah yang diteliti. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen program penanggulangan tuberkulosis, terdapat permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan kader untuk melakukan investigasi kontak, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan pada fasyankes, masih terdapat fasyankes melaksanakan diagnosis TB tidak sesuai standar, belum terintegrasinya SITB dengan SITK, dan masih terbatasnya layanan untuk TB-RO. Untuk sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan cukup. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan peran kader untuk melakukan investigasi kontak, menyediakan tenaga pencatatan dan pelaporan selain perawat dan tenaga yang bertugas dalam layanan TB di fasyankes, menyebarkan informasi terbaru kepada fasyankes melalui sosialiasi, segera mengintegrasikan SITB dengan SITK dan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk membuka layanan TB-RO.

---

Tuberculosis is one of the infectious diseases that is fatal if not cured immediately. In 2022, the success rate of tuberculosis treatment in DKI Jakarta Province is 81%, while the national target is 90%. To increase the scope of successful treatment, efforts to overcome tuberculosis are needed. In order for tuberculosis control efforts to run effectively and efficiently, proper program management is needed. Therefore, this study aims to determine the management picture of tuberculosis control programs at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used in this research is qualitative with in-depth interview methods, observation and document review. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely determining informants who can provide information or data by considering aspects of suitability and adequacy regarding the problem under study. Data validation using source triangulation by interviewing various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that in the management of the tuberculosis control program, there are problems including limited cadres to conduct contact investigations, limited recording and reporting personnel at health facilities, there are still health facilities carrying out TB diagnosis not according to standards, not yet integrated SITB with SITK, and still limited services for MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis). For facilities and infrastructure aspects are well and adequately available. Suggestions that can be given are optimizing the role of cadres to conduct contact investigations, providing recording and reporting personnel in addition to nurses and personnel on duty in TB services at health facilities, disseminating the latest information to health facilities through socialization, immediately integrating SITB with SITK and also coordinating with private health service facilities to open MDR-TB services."

"Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi.

---

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission sub-variable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test"