Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekitar abad ke-20, dolar Amerika Serikat semakin mendominasi karena sering digunakan dan bahkan menjadi mata uang yang paling banyak dipakai dalam transaksi perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, dolar Amerika Serikat memiliki nilai yang kuat dan berpengaruh besar terhadap keuangan internasional. Salah satunya implikasinya terlihat ketika Krisis Finansial Global tahun 2008. Krisis ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian buruk yang terjadi di Amerika Serikat dan menyebabkan merosotnya aktivitas ekonomi serta perdagangan dunia. Hal ini kemudian memberikan dampak langsung yang signifikan bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh ekspor, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Berdasarkan hal ini, muncul keprihatinan dari negara-negara di dunia untuk mengambil langkah preventif agar mata uang masing-masing negara tidak terlalu dependen terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu upaya tersebut berbentuk kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Indonesia pertama kali menginisiasi LCS pada tahun 2016 dan saat ini telah bekerja sama dengan empat negara, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok. Namun, dalam pelaksanaannya, belum ada dampak signifikan yang dibawa oleh perjanjian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan inisiatif Indonesia untuk mengadakan kerja sama LCS, meskipun pengaruh yang diberikan tidak signifikan dan kepentingan yang sebenarnya ingin diraih Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibalik inisiasi kerja sama LCS. Penelitian ini menggunakan teori rational choice oleh Shannon L. Blanton dan Charles W. Kegley sebagai kerangka analisis dengan analisis empat elemen, yaitu (1) pengenalan masalah dan definisi; (2) pemilihan tujuan; (3) identifikasi alternatif; dan (4) pilihan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diambil merupakan data sekunder. Data sekunder diambil dari jurnal, buku, situs, portal berita, dan sumber lainnya yang relevan. Berdasarkan data yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa inisiasi kerja sama LCS hanya bersifat komplementer untuk mendukung kebijakan-kebijakan lainnya dalam memperkuat ekonomi nasional. Selain itu, kerja sama ini berpotensi untuk dikembangkan dengan perluasan kerangka dan penambahan negara mitra lainnya di kawasan Asia, sehingga dapat memperkuat stabilitas regional.

---

Since the 20th century, the United States dollar has increasingly dominated and even become the most used currency in trade transactions between countries. Thus, the United States dollar has a strong value and greatly influences international finance. One of the implications could be seen during the 2008 Global Financial Crisis. This crisis was closely related to the poor economic conditions in the United States that caused a decline in economic activity and world trade. It then directly impacts countries whose economies are supported by exports, such as China, Japan, South Korea, and Indonesia. Based on this issue, there are concerns from countries worldwide to take preventive steps to reduce each country's dependency on the United States dollar. One of these efforts is in the form of cooperation in settlement of trade transactions using local currency or Local Currency Settlement (LCS). Indonesia first initiated the LCS in 2016 and is currently collaborating with four countries: Thailand, Malaysia, Japan, and China. However, in practice, there has been no significant impact brought by this agreement. Therefore, this research questions Indonesia's initiative to establish LCS cooperation, even though the result is insignificant and the interests that Indonesia wants to achieve. This research aims to find out the reasons behind the initiation of LCS cooperation. This research uses the rational choice theory by Shannon L. Blanton and Charles W. Kegley as an analytical framework with an analysis of four elements: (1) problem recognition and definition; (2) goal selection; (3) identification of alternatives; and (4) choice. The research method uses a qualitative approach and the data taken are secondary data from journals, books, websites, news portals, and other relevant sources. Based on the analysis, this research shows that the initiation of LCS cooperation is only complementary to supporting other policies in strengthening the national economy. In addition, this cooperation has the potential to be developed by expanding the framework and adding other partners from neighboring countries to strengthen regional stability."

"Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing Indonesia dalam menekan risiko nilai tukar eksternal berupa penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal selain Dolar Amerika Serikat (USD). Dalam penelitian ini, diangkat pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dari pelaksanaan LCS dalam mekanisme penyelesaian transaksi valuta asing di Indonesia. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. pengaturan LCS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (PBI LCS); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum Pelaku dalam pelaksanaan LCS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan pengaturan induknya. Meski telah menunjukkan perkembangan dalam implementasi LCS, masih ditemukan permasalahan hukum seperti belum diaturnya pelindungan hukum terhadap terjadinya risiko gagal bayar serta keterbatasan cakupan dari pengaturan LCS. Beberapa saran yang diberikan, antara lain: 1. BI harus dapat mengakomodasi pengaturan LCS yang memperluas cakupan transaksi dari sisi produk dan dari sisi pelaku; dan 2. BI bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional LCS, Bank-Bank ACCD di Indonesia, dan juga otoritas bank sentral Negara Mitra harus secara aktif mensosialisasikan mekanisme LCS dengan menawarkan efisiensi transaksi tanpa harus melakukan konversi ganda ke USD.

---

Local Currency Settlement (LCS) is one of the monetary policies of Bank Indonesia (BI) in Indonesia's foreign exchange market in suppressing external exchange rate risks in the form of settlement of transactions using local currencies other than the United States Dollar (USD). In this research, the subject matter is raised, namely how the legal arrangements and implementation of the implementation of LCS in the foreign exchange transaction settlement mechanism in Indonesia. The form of research in this thesis is doctrinal in nature supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions obtained from this research are: 1. the LCS arrangement has been regulated in Bank Indonesia Regulation Number 22/12/PBI/2020 concerning Bilateral Transaction Settlement Using Local Currency Through Banks (PBI LCS); and 2. the implementation of the rights and obligations and legal responsibilities of the Actors in the implementation of LCS has been carried out properly in accordance with the parent regulation. Although it has shown progress in the implementation of LCS, there are still legal problems such as the lack of legal protection against the risk of default and the limited scope of the LCS regulation. Some suggestions are given, among others: 1. BI must be able to accommodate LCS arrangements that expand the scope of transactions in terms of products and actors; and 2. BI together with all stakeholders, including but not limited to those who are members of the LCS National Task Force, ACCD Banks in Indonesia, and also the central bank authorities of Partner Countries must actively socialize the LCS mechanism which offers transaction efficiency without having to do double conversion with USD."

"Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara. Dalam melakukan kegiatan perekonomian internasional seperti perdagangan atau investasi, negara-negara di dunia akan menggunakan mata uang US Dollar dalam menyelesaikan transaksi perdagangan. Nilai US Dollar yang semakin tinggi, turut serta meningkatkan resiko terhadap mata uang lokal. Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu alternatif untuk menggantikan US Dollar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia telah melakukan implementasi LCS dengan beberapa negara mitra. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dampak penerapan LCS dalam perdagangan Indonesia dengan negara mitra LCS yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Dengan analisa kuantitatif menggunakan Pooled Ordinary Least Square (POLS), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan LCS antara Indonesia dengan negara mitra, akan turut meningkatkan total perdagangan dan ekspor secara bilateral. Walaupun waktu implementasi LCS harus melewati krisis pandemi COVID-19, namun penerapan LCS merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi penggunaan US Dollar.

---

International trade is a important economic activity for countries economic need. In conducting international economic activities such as trade or investment, countries use the US Dollar to complete transactions. The increasing value of the US Dollar also increases the risk to local currencies. Local Currency Settlement (LCS) is an alternative to replacing the US Dollar. As the monetary authority in Indonesia, Bank Indonesia has implemented LCS with several partner countries. This research seeks to identify the impact of implementing LCS on Indonesia's trade with LCS partner countries, namely Malaysia, Thailand, Japan, and China. Using quantitative analysis through Pooled Ordinary Least Squares (POLS), this research found that the use of LCS between Indonesia and partner countries increases total bilateral trade and exports. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, implementing LCS is a policy that Bank Indonesia can adopt to reduce the reliance on the US Dollar."

"Hatta and Indonesia’s Independent and Active Foreign Policy” is a book published by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, edited by Evan A. Laksmana and Lina Alexandra. This book gathers a dozen rising scholars and analysts of Indonesian foreign policy to examine the conditions and extent to which “independent and active principle” - first articulated by Vice President Mohammad Hatta in 1948 - has been used and abused in various strategic policy issues. The book launch event aims to introduce this book to the public, especially stakeholders related to the formulation of Indonesia’s foreign policy. Furthermore, we would also want to get the public’s critical response to the analyses contained in this book. The event will be conducted in a hybrid setting in which offline participants are limited to 60 people."

"Dolar Amerika Serikat (USD) merupakan mata uang yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Perjanjian penggunaan mata uang lokal (non-USD) dalam transaksi perdagangan bilateral, atau Local Currency Settlement (LCS) merupakan sebuah anomali dalam konteks aktivitas perdagangan internasional. Dalam kurun waktu 2016-2020, Bank Indonesia (BI) menandatangani kesepakatan LCS dengan otoritas moneter Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, dan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepentingan Indonesia menandatangani kesepakatan LCS tersebut, baik kepentingan material maupun nonmaterial, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara secara tertulis dengan pihak BI dan studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita dan laman resmi sejumlah lembaga yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan material Indonesia meliputi indikasi awal menurunnya kebutuhan USD dan kebutuhan stabilisasi ekonomi makro di tingkat regional. Untuk kepentingan nonmaterial, kebijakan LCS yang diambil oleh bank sentral negara tidak terlepas dari agenda integrasi kawasan di bidang moneter dan keuangan serta menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan regional yang berada dalam satu koridor dengan ASEAN Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform.

---

The United States Dollar (USD) is the currency commonly used in international trade transactions. The agreement on the use of local currency (non-USD) in bilateral trade transactions, hereinafter referred to as Local Currency Settlement (LCS), means an anomaly in the context of international trade activities. Within 2016-2020, Bank Indonesia (BI) signed the LCS memorandum with monetary authorities of Malaysia, Thailand, the Philippines, Japan and China that belong to the ASEAN Plus Three. This thesis aims to analyze interests of Indonesia signing the LCS, both material and nonmaterial interests, using qualitative descriptive analysis methods. Data were obtained from written interview with BI and literature studies collected from books, articles, news pages and official websites of several institutions relevant to the research. The results show that Indonesia’s material interests include early indications of declining USD demands and the actual needs of macroeconomic stabilization at the regional level. For non-material interests, the LCS policy made by the central bank is associated with the regional economic integration and part of strengthening regional resilience in the same corridor with the ASEAN Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform."

"Dalam tesis ini ingin menjelaskan mengapa hubungan Arab Saudi-AS yang dianggap 'hubungan khusus' belum dapat membawa Arab Saudi untuk berperan optimal dalam menyelesaikan masalah Palestina. Penyelesaian masalah Palestina merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Arab Saudi yang dirumuskannya tahun 1943. Tugas dan misi tersebut berisi bahwa penyelesaian masalah Palestina ditempuh dengan dua Cara : Arab Saudi bersatu dengan negara-negara Arab lainnya untuk menyelesaikan Palestina, dan Arab Saudi mempengaruhi Amerika untuk menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah Palestina. Namun, pelaksanaan untuk menarik Amerika menjadi mediator yang adil masih mendapat hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal dan internal yang dimaksud, sebagai berikut :1. Kuatnya lobi pro-Israel terhadap pengambil kebijakan (decision maker) di Amerika, sehingga Amerika dapat mengorbankan hubungan khususnya dengan Arab Saudi, terutama menyangkut penyelesaian masalah Palestina. Lemahnya dukungan negara-negara Arab lainnya atas kepemimpinan Arab Saudi (Arab leadership) membuat Arab Saudi tidak dapat berperan optimal, karena tidak mendapat wewenang penuh dari negara Arab lainnya. 2. Lemahnya pengaruh Arab Saudi terhadap Amerika akibat ketergantungannya di bidang politik, militer dan ekonomi, sehingga Arab Saudi tidak mempunyai posisi tawar menawar yang memadai terhadap Amerika Serikat, dan ketergantungan Arab Saudi tersebut menempatkan kedua negara tidak mempunyai hubungan khusus dalam arti yang sesungguhnya. 3. Perbedaan sosial budaya antara Arab Saudi-Amerika Serikat mengakibatkan kedua negara tidak mendapat dukungan yang penuh dari warga kedua negara masing-masing, dan bahkan perbedaan sosial budaya tersebut dapat menghambat usaha pemerintah kedua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina. 4. Adanya konflik elit di Arab Saudi mengenai hubungan yang ideal antara Arab Saudi-Amerika, sehingga para elit di lingkungan kerajaan tidak mempunyai pandangan yang sama mengenai keterlibatan Amerika dalam proses perdamaian, dan dari pihak Arab Saudi tidak mempunyai strategi yang baku untuk membawa Amerika dalam menyelesaikan masalah Palestina. 5. Lemahnya pengaruh pro-Palestina di Arab Saudi merupakan akibat sistem politik Arab Saudi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Arab Saudi kelihatan passif dalam mencari terobosan baru dalam penyelesaian masalah Palestina, dan cenderung menunggu inisiatif dari Amerika Serikat. "

"ABSTRAKTesis ini membahas upaya Indonesia sebagai aktor internasional dalam dinamika hubungan internasional. Peran Indonesia sebagai aktor internasional dijelaskan melalui optimalisasi perdagangan kakao Indonesia, baik di ranah domestik maupun internasional. Optimalisasi perdagangan kakao Indonesia dilihat berdasarkan konsep kebijakan ekonomi luar negeri melalui strategi kebijakan domestik dan praktik diplomasi ekonomi. Pemaparan terkait optimaliasasi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif.Kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negera secara umum dipengaruhi oleh refleksi domestik dan tingkah laku negara tersebut di tatanan internasional. Terkait perkakaoan Indonesia, optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memanfaatkan potensi dan peluang pasar kakao global diimplementasikan melalui kebijakan on farm dan off farm. Kebijakan on farm di sektor perkebunan kakao diupayakan melalui program Gerakan Nasional Kakao Indonesia (Gernas). Sedangkan di aspek off farm, Pemerintah Indonesia mengupayakan optimalisasi perdagangan kakao melalui kebijakan Bea Keluar dan stimulus industri hilir.Selain optimalisasi di ranah domestik, Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan Organisasi Internasional sebagai wadah untuk mencapai kepentingan nasional melalui sektor perdagangan. Organisasi Internasional yang dianggap mampu memobilisasi kepentingan Indonesia di sektor perdagangan kakao adalah International Cocoa Organization (ICCO). Keanggotaan Indonesia di ICCO merupakan sebuah strategi diplomasi ekonomi di level multilateral. Motivasi Indonesia untuk bergabung menjadi anggota ICCO pada tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk memperluas akses pasar kakao di tatanan global.Potensi perdagangan kakao yang terlihat dari tingginya tingkat permintaan menjadi sebuah peluang bagi Indonesia. Memanfaatkan potensi dan peluang secara optimal mengharuskan Indonesia melakukan strategi kebijakan, baik di ranah domestik maupun internasional. Optimalisasi perdagangan kakao dan posisi Indonesia di pasar kakao global akan menjadi fokus penelitian tesis ini.

---

ABSTRACT

The thesis discusses the efforts of Indonesia as an international actor in the dynamics of international relations. Indonesia's role as an international actor explained through optimization of Indonesian cocoa trade, both domestic and international aspects. Optimization of Indonesian cocoa trade visits based on the concept of foreign economic policy through a strategy of domestic policies and practices of economic diplomacy. The optimization of Indonesian cocoa trade explained by qualitative research methods.

Economic foreign policy of a country is generally influenced by domestic reflection and behavior of the country in the international order. Related cocoa in Indonesia, the optimization performed by the government in utilizing the potential and opportunities of the global cocoa market is implemented through on farm and off farm policies. On farm policy in cocoa plantations sector pursued through a program named Gerakan Nasional Kakao Indonesia (Gernas). While in the off-farm aspects, the Government of Indonesia optimizes the cocoa trade through export tariff policy to encourage domestic cocoa industrial.

In addition to the optimization in the domestic aspect, the Government of Indonesia also takes advantage of the International Organization as a forum for achieving national interests through trade sector. International organizations that are considered capable to mobilizing the Indonesian interest in the cocoa trade sector mentioned the International Cocoa Organization (ICCO). Indonesia's membership in the ICCO is a strategy of economic diplomacy at the multilateral level. Indonesia motivation to join the ICCO in 2012 was an attempt to expand the cocoa market access in the global order.

Cocoa trade potential as seen from the high level of demand becomes an opportunity for Indonesia. Utilizing of the potential and opportunities by optimal must be needed the policy strategy, both in the domestic and international aspects. Optimizing the cocoa trade and Indonesia's position in the global cocoa market will be the focus of this thesis."

"Dengan meningkatnya perselisihan yang terjadi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, seperti konflik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Korea-Tiongkok pada 2016 dan penerapan nasionalisme ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Trump membuat Korea Selatan sadar bahwa ketergantungan terhadap negara-negara adidaya harus segera dikurangi. Oleh karena itu, tidak lama setelah menjabat sebagai presiden, Presiden Moon Jae In akhirnya berinisiatif untuk membuat New Southern Policy (NSP), yaitu kebijakan luar negeri baru yang berfokus pada bumi bagian selatan (ASEAN dan India) untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap negara adidaya. ASEAN, terutama Indonesia, berperan besar atas suksesnya NSP. Hal ini memberikan dampak positif bagi iklim kerja sama dan perekonomian bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berdasarkan latar belakang ini, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian berupa bagaimana respon Indonesia serta dampak yang dihasilkan dari kerja sama Korea-Indonesia melalui kebijakan NSP?. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon Indonesia dan perubahan yang dihasilkan dari kerja sama ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan NSP. Metode penelitian deskriptif-kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan respon dan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan NSP membuat hubungan bilateral, terutama dalam aspek ekonomi, kedua negara menjadi semakin erat melalui peningkatan tingkat kemitraan dari level Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership.

---

Amidst the increasing disputes between China and the United States, such as the Korea-China Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) conflict in 2016 and the implementation of economic protectionism during President Trump's administration, South Korea realised that their dependence on superpowers must be reduced immediately. Therefore, not long after taking office, President Moon Jae In had the initiative to create the New Southern Policy (NSP), the new foreign policy that focuses on the southern hemisphere (ASEAN and India) aimed to reduce South Korea's economic dependence on the superpowers. ASEAN, especially Indonesia, played a major role in the success of the NSP. This resulted in positive impacts on both bilateral cooperation and the economic aspect for Indonesia and South Korea. As follows, then formulates a research question of how is Indonesia's response and what are the impacts of Korea-Indonesia cooperation through the NSP? With that in mind, this study aims to explain Indonesia's response and the results from economic cooperation carried out through the NSP. Thus, the descriptive- qualitative research method is utilised to explain the response and impacts of this policy to Indonesia’s economy. The findings of this study show that the NSP improved bilateral relations, particularly in economic aspects, between the two nations by raising the level of collaboration from the Strategic Partnership level to the Special Strategic Partnership. "

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."