Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi-studi sebelumnya mengenai ekstremisme politik, partisipasi religius dan intoleransi dogmatik menemukan bahwa memang benar ekstremisme politik dan partisipasi religius berkontribusi terhadap sikap intoleransi dogmatik individu. Penelitian menguji kembali variabel- variabel tersebut di Indonesia dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstremisme politik dan partisipasi religius terhadap intoleransi dogmatik. Sebanyak 177 responden (perempuan= 55,4%, laki-laki= 44,6%) direkrut dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik convenience sampling, rata-rata berumur 33 tahun (M = 33,61, SD = 14,077), tinggal di jabodetabek dan berlatar belakang pendidikan D3-S3. Terdapat satu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu ekstremisme politik dan partisipasi religius mempengaruhi intoleransi dogmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstremisme politik (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) dan religiusitas (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) merupakan prediktor dari intoleransi dogmatik dimana partisipasi religius merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan ekstremisme politik.

---

Previous studies involving political extremism, religiosity and dogmatic intolerance had found that indeed political extremism and religious participation contributed to an individual’s dogmatic intolerance attitude. This research retested the same variables in the context of Indonesia and aims to discover the effect of political extremism and religious participation on dogmatic intolerance. 177 respondents (females= 55,4%, males= 44,6%) had been recruited into this research using convenience sampling technique, average of age 33 years of age (M = 33,61, SD = 14,077), lives in jabodetabek, and have an education background of D3-S3. This research has one hypothesis which is; political extremism and religious participation can influence dogmatic intolerance. The results showed that political extremism (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) and religious participation (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) indeed influenced dogmatic intolerance with religious participation being the stronger predictor compared to political extremism."

"Fitur fitur ekstremisme seperti adanya pscyhological distress, cara berpikir sederhana, dan keyakinan yang berlebihan terhadap nilai-nilai moral, mendorong individu untuk bersikap intoleran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan intoleransi politik pada individu dengan ideologi ekstrem dan moderat.serta untuk mengetahui efek mediasi emosi negatif terhadap hubungan ekstremisme dan intoleransi politik. Studi cross-sectional ini diikuti 516 partisipan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan rerata skor intoleransi politik yang signifikan antara kelompok ekstrem dan kleompok moderat sedangkan emosi negatif terbukti secara signfikan memediasi hubungan ekstremisme dan intoleransi politik di Indonesia.

---

Extremism features such as psychologycal distress, simple ways of thinking, and strong moral conviction encourage people to become intolerance. This study aims to determine the differences of political intolerance score between extreme group and moderate group in Indonesia and to determine the mediation effect of negative emotion in the relationship of extremism and political intolerance in Indonesia. 516 participants were participated in this cross sectional study. The results shows that political intolerance score is not significantly difference between extreme and moderate grop while negative emotion significantly mediates the relationship of extremism and political intolerance."

"Kebencian berbasis kelompok memiliki appraisal bahwa outgroup berwatak jahat dan sengaja menyakiti ingroup, memicu kecenderungan bertindak yang destruktif. Appraisal ini dipengaruhi oleh faktor jangka panjang yang terikat konteks. Mayoritas studi terdahulu berlatar konteks konflik intens berkepanjangan, padahal kebencian dapat terjadi dalam konteks politik karena peran ideologi. Di Indonesia, terjadi polarisasi antara ideologi agamis (mendukung kebijakan berbasis Syariat Islam) vs. sekuler. Partai Komunis Indonesia (PKI) telah lama dibenci karena dipersepsikan jahat dan anti-Islam. Penelitian ini bertujuan menyelidiki prediktor kebencian berbasis kelompok terhadap PKI melalui survei pada 217 WNI muslim. Menurut hipotesis ekstremisme ideologi, ekstremisme ideologi dicirikan oleh persepsi dunia yang kaku dan memicu intoleransi terhadap kelompok yang berseberangan. Peneliti menguji pengaruh ekstremisme ideologi (ideologi agamis), absolutisme moral (gaya kognitif hitam-putih), dan keyakinan konspirasi. Peneliti juga mengeksplorasi perbedaan interaksi antarvariabel dalam memprediksi kebencian chronic (sentimen jangka panjang) dan immediate (emosi intens jangka pendek). Berdasarkan analisis PLS-SEM, ketiga prediktor memprediksi kedua jenis kebencian. Keyakinan konspirasi memediasi pengaruh ideologi agamis, yang kemudian memediasi pengaruh absolutisme moral terhadap kebencian. Chronic hatred memediasi pengaruh ketiga prediktor terhadap immediate hatred. Chronic hatred diprediksi terutama oleh keyakinan konspirasi (dengan maupun tanpa ideologi agamis), sementara immediate hatred terutama oleh ideologi agamis pada individu dengan keyakinan konspirasi dan absolutisme moral sedang-tinggi. Persepsi ancaman dari PKI diduga lebih relevan dan mendesak bagi penganut ideologi agamis. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi lebih jauh kebencian berbasis kelompok yang nyata dalam konteks politik.

---

Group-based hatred contains appraisal that the outgroup is evil and intentionally hurts the ingroup, causing destructive action tendencies. This appraisal is affected by long-term factors that are context-specific. Previous studies mostly focused on intractable conflict, although hatred can also occur within political context because of ideology. In Indonesia, polarization emerges between religious vs. secular ideology. Indonesian Communist Party (PKI) has long been hated since it is perceived as evil and anti-Islam. This study aimed to investigate the predictors of group-based hatred against PKI through a survey toward 217 Moslem citizens. According to ideological extremism hypothesis, ideological extremism is characterized by rigid perception of the world and causes intolerance against perceived opposing groups. We examined the role of ideological extremism (religious ideology), moral absolutism (black-or-white cognitive style), and conspiracy belief. We further explored the difference between chronic (long-term sentiment) and immediate (short-term intense emotion) hatred in terms of interactions among predictors. According to PLS-SEM, all three variables predicted both types of hatred. Conspiracy belief mediated religious ideology, which mediated the influence of moral absolutism on hatred. Chronic hatred mediated the influence of predictors on immediate hatred. Chronic hatred was predicted especially by conspiracy belief (with or without the influence of religious ideology). Immediate hatred was predicted especially by religious ideology among individuals with low-moderate score of conspiracy belief and moral absolutism. Perceived threat from PKI is thus more relevant and urgent to the religious ideology adherents. Future studies should further investigate the evident group-based hatred in politics."

"Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fundamentalisme agama dan intoleransi politik serta efek moderasi need for closure terhadap hubungan dua variabel tersebut. Fundamentalisme agama diprediksi memiliki hubungan positif dengan intoleransi politik di mana need for closure dapat memperkuat hubungan keduanya. Intoleransi politik diukur dengan Political Tolerance Scale yang dikembangkan oleh Mujani, Liddle, & Pepinsky (2018) sementara itu fundamentalisme agama diukur dengan Intratextual Fundamentalisme Scale yang diadaptasi oleh Muluk, Sumaktoyo dan Ruth (2013). Need for closure diukur dengan  Need for Closure Scale yang dikembangkan oleh Roets dan Van Hiel (2011) untuk mengukur kebutuhan keteraturan, prediktabilitas, ketegasan, menghindar dari ambiguitas, dan close mindedness. Responden penelitian ini adalah 211 orang masyarakat umum di Indonesia yang beragama Islam dan dijaring secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fundamentalisme agama berkorelasi positif dan signifikan dengan intoleransi politik. Need for closure memiliki kontribusi sebagai moderator terhadap hubungan fundamentalisme agama dan intoleransi politik, khususnya ketika need for closure tinggi. Namun, tidak ditemukan peranan individual need for closure yang signifikan dalam menjelaskan intoleransi politik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran faktor kognitif dalam memahami agama dan sikap politik.

---

This research is a quantitative study which aims to determine the relationship between religious fundamentalism and political intolerance with the moderating effect of need for closure on the relationship of these two variables. Religious fundamentalism is predicted to have a positive relationship with political intolerance where need for closure can strengthen the relationship between them. Political intolerance is measured by the Political Tolerance Scale developed by Mujani, Liddle, and Pepinsky (2018) while religious fundamentalism is measured by the Intratextual Scale Fundamentalism adapted by Muluk, Sumaktoyo and Ruth (2013). Need for closure is measured by Need for Closure Scale developed by Roets and Van Hiel (2011) to measure the needs of regularity, predictability, firmness, avoidance of ambiguity, and close mindedness. Respondents of this study were 211 people in the general public in Indonesia who are Muslim and netted online. The results showed that religious fundamentalism was positively and significantly correlated with political intolerance. Need for closure has a contribution as a moderator on the relationship between religious fundamentalism and political intolerance, especially when the need for closure is high. However, in terms of individual effect, there was no significant role for need for closure in explaining political intolerance. This finding shows the importance of the role of cognitive factors in understanding religion and political attitudes."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiositas Islam dan intoleransi politik dan efek moderasi kepercayaan politik terhadap hubungan variabel tersebut. Intoleransi politik diukur dengan Political Intolerance Scale yang dikembangkan oleh Sullivan, Marcus, Feldman, Piereson 1981 , religiositas Islam diukur dengan Muslim Religiosity Scale yang disusun oleh El-Menouar 2014 , dan kepercayaan politik diukur dengan Citizen Trust in Government Organizations Scale yang dikembangkan oleh Grimmelikhuijsen Knies 2015 . Responden penelitian ini merupakan 841 orang mahasiswa di Indonesia yang beragama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan intoleransi politik. Sementara kepercayaan politik tidak berkontribusi menjadi moderator terhadap hubungan religiositas Islam dan intoleransi politik.

---

ABSTRAKThis quantitative study was aimed to examine the correlation between Muslim religiosity and political intolerance whereas political trust as moderator variable towards its correlation. Political intolerance was measured by Political Intolerance Scale which developed by Sullivan, Marcus, Feldman, Piereson 1981 , Muslim religiosity was measured by Muslim Religiosity Scale which developed by El Menouar 2014 , and political trust was measured by Citizen Trust in Government Organizations Scale which developed by Grimmelikhuijsen Knies 2015 . Respondents of this study were 841 Moslem college students. Results indicated that there is significant positive correlation between Muslim religiosity and political intolerance. Meanwhile, political trust was not contributing as moderator variable towards the correlation between Muslim religiosity and political intolerance. "

"ABSTRAKBelakangan ini fenomena intoleransi politik yang melibatkan identitas agama kembali menjadi marak di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya mengonfirmasi kecenderungan hubungan fundamentalisme agama dan intoleransi, juga hubungannya dengan need for closure. Tujuan dari penelitian ini ialah membuktikan hubungan prediksi fundamentalisme terhadap intoleransi dengan menambahkan need for closure, spesifiknya fudamentalisme intratekstual, sebagai moderator. Penelitian dilakukan pada 723 mahasiswa Indonesia yang beragama Islam. Dengan menggunakan analisis linear regression, peneliti mendapatkan hasil signifikan fundamentalisme agama memprediksi intoleransi politik. Sedangkan analisis moderator menunjukkan fundamentalisme intratekstual tidak signifikan berpengaruh pada prediksi sebelumnya. Meski demikian, perlu penelitian lanjutan yang membahas hubungan ini lebih lanjut.

---

ABSTRACTRecently, political intolerance phenomenon involving religious identity became popular in Indonesia. Many previous research confirmed that there is a relationship between religious fundamentalism and intolerance, also its relation with need for closure. The purpose of this research is to prove religious fundamentalism as predictor to intolerance with adding need for closure, specifically intratextual fundamentalism, as moderator. This research was conducted in 723 students in Indonesia that have Islam affiliation. With linear regression analysis, we saw significance of religious fundamentalism predicting intolerance. Whereas, moderator analysis showed no significant impact of intratextual fundamentalism toward previous prediction. Nevertheless, further research is needed to examine more about this relation."

"

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan collective narcissism sebagai moderator dalam hubungan antara ideologi politik dan intoleransi politik. Ideologi politik diduga dapat memprediksi intoleransi politik terhadap kelompok yang berbeda nilai, baik pada kelompok ideologi nasionalis sekuler maupun religius. Selain itu, diduga bahwa collective narcissism secara individual dapat menjelaskan intoleransi politik dan juga dapat memoderasi hubungan ideologi politik dan intoleransi politik. Partisipan sejumlah 256 orang WNI yang telah berusia di atas 18 tahun (M_usia = 29,81, rentang pendidikan SMP - S3) mengisi kuesioner secara online melalui Survey UI. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik dapat menjelaskan intoleransi pada kelompok partisipan berideologi nasionalis sekuler tapi tidak pada kelompok partisipan berideologi religius. Collective narcissism ditemukan dapat memprediksi intoleransi politik pada kedua kelompok, dan hubungan ideologi politik dengan intoleransi politik. Pada kedua kelompok tidak ditemukan peran moderasi dari collective narcissism terhadap hubungan ideologi politik dengan intoleransi politik.

---

The objective of this study is to see the role of collective narcissism as moderator in the correlation between political ideologi and political intolerance. Political ideology was assumed to predict political intolerance towards social groups with different political views, in both secular nationalist and religious ideological groups. It was also assumed that collective narcissism can individually predict political intolerance, while also moderating the correlation between political ideology and political intolerance. The participants, 256 Indonesian citizens who are at least 18 years old, with education backgrounds ranging from junior high school to doctoral degree (M_age = 29,81), filled in questionnaires online in Survey UI. Results reveal that political ideology only explains political intolerance in the secular nationalist group of participants, but not in the religious group. Collective narcissism is found to predict political intolerance in both ideological groups, along with the correlation between political ideology and political intolerance. In both ideological groups, no moderating effect is found from collective narcissism in the correlation between political ideology and political intolerance.

"

"ABSTRAKRelasi antara masyarakat, negara dan warga Ahmadiyah seringkali mdash;untuk tidak menyebut selalu mdash;berakhir dengan pengingkaran akan hak-hak dasar yang melekat pada tiap warga negara Indonesia, tak terkecuali warga Ahmadiyah. Namun demikian, fenomena menarik terjadi di kabupaten Wonosobo, yang mencoba mengurai persoalan keberagaman melalui sebuah kebijakan inklusi. Penelitian kualitatif ini akan membahas mengenai kebijakan atau politik inklusi yang dilakukan oleh kabupaten Wonosobo dalam merespon keberagaman masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian seputar relasi internal dan relasi eksternal kepala daerah sebagai agensi dan struktur pemerintahan Wonosobo dengan kompleksitas politik lokal yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini berpamrih menemukan faktor-faktor apa yang memungkinkan keberlanjutan model kebijakan politik inklusif atau diskresi discretionary policy . Penelitian ini beragumentasi bahwa implementasi kebijakan inklusif yang terjadi di Wonosobo dipengaruhi oleh keberpihakan personal kepala daerah dalam mekanisme intervensi kedalam struktur pemerintahan berkenaan dengan implementasi model kebijakan politik inklusif atau kebijakan diskresi discretionary policy . Hal ini juga berlaku dalam konteks eksternal pemerintahan dimana kepala daerah memainkan peran sentral dalam hubungan antara kepala daerah dengan kelompok kepentingan lainnya dalam politik lokal di Wonosobo. Termasuk didalamnya adalah perubahan kepala daerah pasca Pilkada.

---

ABSTRACTThe relation between the society, the country and Ahmadiyya community often not to mention to always ended with the denial of basic rights inherent in every citizen of Indonesia, Ahmadiyya community shall be no exception. However, an interesting phenomenon occurred in Wonosobo district, which is trying to unravel the issue of diversity through a policy of inclusion. This qualitative research will discuss the policies or politics of inclusion that has been done by the Wonosobo district in responding to the diversity of the communities in the region. This research would like to response a research questions about the relation of internal and external relations from a regional head Wonosobo to become an agencies and government structures with the complexity of local politics that surrounded him. In addition, this research have the intention to found the factors that enable the sustainability model of inclusive political policy or discretion discretionary policy . This research argues that implementation of inclusive policies that occurred in Wonosobo has been influenced by personal bias in the mechanism of regional heads of government intervention into the structure with respect to the implementation of the policy model of inclusive political or policy discretion discretionary policy . This also applies in the context of external governance in which regional heads act a central role in the relationship between the head of the region with other interest groups in local politics in Wonosobo. Included the transition of the regional heads from the post elections."

"ABSTRACTDalam beberapa tahun terakhir, intoleransi beragama di Indonesia cenderung menguat. Fenomena ini sebagai salah satu konsekuensi dari bangkitnya semangat fundamentalisme. Terlebih, kasus ini melibatkan kalangan muda terdidik. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dari lingkungan keluarga dan tingkat pendidikan berkontribusi membentuk sikap toleran maupun intoleran. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini akan melihat intoleransi di kalangan muda terdidik menggunakan kerangka moral, politik dan sosial serta keterkaitannya dengan kelompok keagamaan. Studi kasus dalam tulisan ini adalah sebuah kelompok keagamaan di Depok, Jawa Barat. Kelompok tersebut kemudian berperan dalam pembentukan sikap anggotanya. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan kalangan muda terdidik dalam kelompok keagamaan fundamentalis berperan penting dalam membentuk intoleransi moral, politik dan sosial. Untuk mengeksplorasinya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan deskripsi yang lebih rinci dan mendalam. Kata kunci:Agama, intoleransi, kelompok keagamaan fundamentalis, kalangan muda terdidik.

---

ABSTRACTIn recent years, it has been marked that religious intolerance in Indonesia tends to rise. This phenomenon might take place as a consequence of the resurgence in regard to religious fundamentalism. Moreover, this case has involved educated youth. Previous studies show that socialization shared by family members and educational background greatly contribute in shaping the performance of either religious tolerance or intolerance. Differ from those previous studies, this study investigates an intolerance among educated youth by applying moral, political and social framework and their relevance to religious group. The case study within this study is a religious group in Depok, West Java. The group mentioned subsequently plays a part in attitude formation of each member. This study argues that the involvement of educated youth within fundamentalist religious group contributes to construct moral, political, and social intolerance. In order to explore this crucial issue, the researcher employs qualitative research to obtain more detailed and in depth description.Keywords Religion, Intolerance, fundamentalist religious group, educated youth."