ABSTRAKRelasi antara masyarakat, negara dan warga Ahmadiyah seringkali mdash;untuk tidak menyebut selalu mdash;berakhir dengan pengingkaran akan hak-hak dasar yang melekat pada tiap warga negara Indonesia, tak terkecuali warga Ahmadiyah. Namun demikian, fenomena menarik terjadi di kabupaten Wonosobo, yang mencoba mengurai persoalan keberagaman melalui sebuah kebijakan inklusi. Penelitian kualitatif ini akan membahas mengenai kebijakan atau politik inklusi yang dilakukan oleh kabupaten Wonosobo dalam merespon keberagaman masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian seputar relasi internal dan relasi eksternal kepala daerah sebagai agensi dan struktur pemerintahan Wonosobo dengan kompleksitas politik lokal yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini berpamrih menemukan faktor-faktor apa yang memungkinkan keberlanjutan model kebijakan politik inklusif atau diskresi discretionary policy . Penelitian ini beragumentasi bahwa implementasi kebijakan inklusif yang terjadi di Wonosobo dipengaruhi oleh keberpihakan personal kepala daerah dalam mekanisme intervensi kedalam struktur pemerintahan berkenaan dengan implementasi model kebijakan politik inklusif atau kebijakan diskresi discretionary policy . Hal ini juga berlaku dalam konteks eksternal pemerintahan dimana kepala daerah memainkan peran sentral dalam hubungan antara kepala daerah dengan kelompok kepentingan lainnya dalam politik lokal di Wonosobo. Termasuk didalamnya adalah perubahan kepala daerah pasca Pilkada.

---

ABSTRACTThe relation between the society, the country and Ahmadiyya community often not to mention to always ended with the denial of basic rights inherent in every citizen of Indonesia, Ahmadiyya community shall be no exception. However, an interesting phenomenon occurred in Wonosobo district, which is trying to unravel the issue of diversity through a policy of inclusion. This qualitative research will discuss the policies or politics of inclusion that has been done by the Wonosobo district in responding to the diversity of the communities in the region. This research would like to response a research questions about the relation of internal and external relations from a regional head Wonosobo to become an agencies and government structures with the complexity of local politics that surrounded him. In addition, this research have the intention to found the factors that enable the sustainability model of inclusive political policy or discretion discretionary policy . This research argues that implementation of inclusive policies that occurred in Wonosobo has been influenced by personal bias in the mechanism of regional heads of government intervention into the structure with respect to the implementation of the policy model of inclusive political or policy discretion discretionary policy . This also applies in the context of external governance in which regional heads act a central role in the relationship between the head of the region with other interest groups in local politics in Wonosobo. Included the transition of the regional heads from the post elections.