Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi manajemen paracrisis terkait kebijakan pembatasan orang asing masuk ke Indonesia oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist deskriptif eksploratif. Metode penelitian dilakukan dengan mixed-methods melalui analisis isi media sosial (Instagram) dan wawancara mendalam dengan Humas Ditjen Imigrasi dan pemangku kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi pola paracrisis, penilaian paracrisis, dan respons paracrisis. Hasil penelitian menemukan bahwa pola paracrisis yang terjadi merupakan venting dan challenge. Dalam penelitian ini, Humas Ditjen Imigrasi menilai bahwa terdapat power, legitimacy dan urgency dari pemangku kepentingan yang menimbulkan paracrisis di Instagram. Dalam merespons paracrisis, Humas Ditjen Imigrasi sudah memberikan respons sesuai revisi dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Humas Ditjen Imigrasi mengimplementasikan respons revision dan reform dimana Humas Ditjen Imigrasi mendorong dan menjembatani beberapa tuntutan dari masyarakat dalam bentuk perubahan pada kebijakan publik selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa responsitivas dan sensitifitas dari organisasi dibutuhkan untuk menangani sebuah paracrisis. Temuan lainnya, Humas Ditjen Imigrasi menggunakan strategi komunikasi berupa variasi konten, pemanfaatan Key Opinion Leader (KOL) dan penguatan komunikasi internal selama penanganan paracrisis. Secara keseluruhan, Humas Ditjen Imigrasi sudah menjalankan manajemen paracrisis dengan baik.

---

This study aims to describe and explore paracrisis management related to the policy of restricting foreigners from entering Indonesia by Public Relations (PR) of Directorate General of Immigration (DGI) on Instagram. This study uses an exploratory descriptive post-positivist approach. The research method was carried out using mixed-methods through analysis of social media content and in-depth interviews. This study identified paracrisis clusters, paracrisis assessment, and paracrisis responses. The results found that paracrisis clusters that occurred was venting and challenge. PR of DGI assessed that there was power, legitimacy and urgency from stakeholders that caused paracrisis on Instagram. In responding to the paracrisis, PR of DGI has responded according to the revision of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). PR of DGI decides using revision and reform response in which PR encourages and facilitates several demands from community in the form of changes to subsequent public policies. In addition, the results of the study found that responsiveness and sensitivity was needed to deal with a paracrisis. Another finding is that the PR of the DGI uses a communication strategy in the form of content variation, utilization of Key Opinion Leader and strengthening of internal communication during the handling of paracrisis. Overall, PR of the DGI has carried out paracrisis management well."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana manajemen parakrisis misinformasi surat palsu tentang pengangkatan pegawai non-ASN tanpa tes dijalankan oleh Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di media sosial. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan pendekatan deskriptif studi kasus tunggal. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PANRB dan analisis isi media sosial Kementerian PANRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang diterapkan untuk menanggapi misinformasi surat palsu adalah koreksi sesuai dengan rekomendasi strategi parakrisis misinformasi Coombs. Penelitian ini turut memberikan pengembangan model deteksi, pengambilan keputusan, respons, dan evaluasi krisis misinformasi. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat keterbatasan wewenang dan anggaran yang mempengaruhi manajemen parakrisis misinformasi, di sisi lain, pengetahuan tentang produk dan kebijakan organisasi yang dimiliki dapat mempercepat proses pengambilan keputusan untuk merespons kasus.

---

This study aims to explore how paracrisis management of misinformation fake official letter about inauguration of contract-based government employees to be civil servant without assessment carried out by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) on social media. This research is based on post-positivism paradigm with single case study descriptive approach. The research method was carried out qualitatively through in-depth interviews with the Public Relations of the Ministry of PANRB and analysis of the social media content of the Ministry of PANRB. The results of the study show that the response applied to respond to fake official letter is a correction, in accordance with Coombs' misinformation paracrisis strategy recommendations. This research contributes to the development of a model for detection, decision making, response, and evaluation of misinformation crises. This study reveals that there are limited authorities and budgets that affect misinformation paracrisis management, on the other hand, knowledge of organizational products and policies can accelerate the decision-making process to respond case."

"Konflik yang paling sering terjadi dalam organisasi adalah konflik interpersonal. Pemimpin atau manajer berperan besar dalam menangani konflik interpersonal di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transaksional, dan gaya kepemimpinan laissez-faire memiliki pengaruh pada pemilihan gaya manajemen konflik ketika berhadapan dengan konflik interpersonal dalam organisasi sektor publik di Indonesia. Responden penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 289 orang yang bekerja di Jabodetabek dan sudah bekerja minimal 1 tahun dengan atasan langsung mereka. Data diolah menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM).Hasil penelitian ini adalah pemimpin organisasi sektor publik yang cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional menggunakan gaya manajemen konflik integrating dan obliging. Sedangkan pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan transaksional cenderung menggunakan gaya manajemen konflik compromising dan juga pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan laissez-faire menggunakan gaya manajemen konflik dominating dan avoiding.

---

One of the most frequent types of conflicts that occur in the organization is interpersonal conflict. Leader or manager plays a major role in handling interpersonal conflict in the workplace. The purpose of this study is to examine whether transformational leadership style, transactional leadership style, and laissez-faire leadership style has an influence on the selection of conflict management style when dealing with interpersonal conflicts in the public sector organizations in Indonesia. The data come from 289 of government employees who work in the Jabodetabek and had worked at least one year with their immediate supervisor. The data was processed using Structural Equation Modeling (SEM).

Findings show that leaders of public sector organizations that tend to use transformational leadership style using integrating style and obliging style of conflict management. While those using transactional leadership style using compromising style of conflict management and also leaders who use laissez-faire leadership style using dominating style and avoiding style of conflict management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh knowledge sharing dan komitmen terhadap kinerja individu di organisasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 225 responden yang merupakan pegawai di Direktorat Teknis Kepabeanan (76 responden), Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (35 responden), dan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai (114 responden). Hipotesis penelitian dirumuskan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan diuji menggunakan structural equation model (SEM). Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa komitmen organisasi dan knowledge sharing behavior memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja individu, namun knowledge sharing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja individu di organisasi sektor publik.

---

This study analyze the effect of knowledge sharing and commitment on individual performance in public sector organizations. This research was conducted at the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise. Primary data was obtained through a questionnaire with 225 respondents which is employees in the Directorate of Customs (76 respondents), Directorate of Customs and Excise Facilities (35 respondents), and Directorate of Customs and Excise Audit (114 respondents). The research hypothesis was formulated from previous studies and tested using a structural equation model (SEM). The results of this study reaffirm that organizational commitment and knowledge sharing behavior have a significant effect on individual performance, but knowledge sharing does not have a significant effect on individual performance in public sector organizations."

"ABSTRACTOrganisasi sektor publik mempunyai tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana pelayanan yang diberikan tidak berorientasi kepada profit. Namun pada kenyataannya masih banyak pelayanan yang belum menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta penilaian pencapaian kinerja yang dilakukan belum menggambarkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis model perumusan strategis, sasaran strategis dan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melakukan kajian dan analisis terhadap perencanaan strategis dan pengelolaan kinerja dengan mengacu kepada literatur dan teori yang berkaitan dengan analisis penelitian.Hasil analisis menyimpulkan bahwa: 1) Perumusan strategis Ditjen PHU sudah sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik, 2) Sasaran strategis pada rencana strategis Ditjen PHU belum bersifat komprehensif dan belum koheren sehingga hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategis masih terbatas, 3) Pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan manajemen berbasis kinerja dan hasil (outcome) yang dihasilkan belum menunjukan tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya, oleh karena itu Ditjen PHU perlu melakukan penyempurnaan perumusan strategis, memperluas cakupan sasaran strategis dan perbaikan penilaian terhadap hasil capaian kinerja.

---

ABSTRACTPublic sector organizations have a primary purpose of providing services to the community in which the service provided is not profit- oriented. However, in reality there are many services that cannot generate public satisfaction towards the services provided as well as the achievement of performance appraisal done yet describe the achievement of organizational goals and objectives. This thesis aims to analyze models of strategic formulation, strategic objectives and performance measurement of the Directorate General of Hajj and Umrah (DG PHU) by using the Balanced Scorecard approach.The method used is descriptive method qualitative with case study approach. Descriptive method qualitative with case study approach to conduct a study and analysis of strategic planning and performance management with reference to the literature and theory related to the research analysis.The results of the analysis conclude that : 1) the strategic formulation DG PHU is in conformity with the characteristics of public sector organizations, 2) strategic goal in the strategic plan of PHU DG isn?t comprehensive ye and not coherent so that a causal relationship between the various strategic objectives is limited, 3) performance measurement do not fully implement the performance-based management and results (outcomes ) produced not show the actual level of performance achievement yet, therefore DG PHU needs to perform strategic formulation improvements, expand the scope of the strategic objectives and improved assessment of the performance achievements ."

"Reputasi organisasi yang positif mampu memberikan berbagai manfaat bagi suatu organisasi. Salah satu manfaatnya adalah mendorong terbentuknya kelebihan kompetitif (competitive advantage). Persaingan dalam layanan inkubasi bisnis menjadi bagian yang urgen dalam pembahasan mengenai manajemen reputasi. Puspiptek merupakan salah satu organisasi sektor publik yang memberikan layanan inkubasi bisnis ditengah maraknya inkubator bisnis yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan bonafide. Organisasi sektor publik dalam hal ini memiliki tantangan tersendiri dalam membangun reputasi karena secara umum terbentuk stereotip negatif di masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka muncul dugaan bahwa model manajemen reputasi tidak dapat diaplikasikan di organisasi sektor publik. Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menguji pengaruh antara reputasi organisasi terhadap intensi WOM dengan identifikasi organisasi sebagai mediator dalam konteks organisasi sektor publik. Adapun analisis kualitatif dilakukan untuk menggambarkan aktvitas corporate branding pada layanan inkubasi bisnis di Puspiptek. Paradigma penelitian ini adalah post-positivistik dan menerapkan desain convergent parallel mixed method. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melalui metode survei terhadap 86 responden (respond rate 93%) dan menggunakan teknik PLS-SEM dalam menganalisis data. Pada analisis kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan empat representasi manajemen inkubator bisnis Puspiptek dan studi dokumentasi. Temuan utama dalam analisis kuantitatif adalah signifikannya pengaruh mediasi parsial dari identifikasi organisasi sehingga meskipun reputasi organisasi mampu mendorong intensi WOM ada rasa terikat dengan organisasi turut memberikan kontribusi pada pengaruh tersebut. Temuan utama pada analisis kualitatif menyebutkan bahwa Puspiptek menunjukan identitasnya sebagai taman sains dan teknologi melalui pemberian layanan yang relevan untuk menumbuhkembangkan jiwa technopreneurship. Puspiptek dinilai perlu merumuskan kembali budaya organisasinya dan mentransformasikan dirinya sebagai organisasi pembelajar sehingga pegawainya dapat terus meningkatkan kompetensi dalam pengembangan bisnis start-up. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa organisasi sektor publik yang masuk dalam kompetisi bisnis harus memiliki identitas yang kuat dan terus mengomunikasikannya sehingga terbangun reputasi yang positif serta turut mendorong hadirnya manfaat positif bagi organisasi.

---

Positive organizational reputation can provide various benefits for an organization. One of the benefits is to encourage the competitive advantages. Competition in business incubation services is an urgent part of the discussion on reputation management. Puspiptek is one of the public sector organizations that provide business incubation services amid the rise of business incubators established by bonafide companies. Public sector organizations in this case have their own challenges in building a reputation because in general negative stereotypes are formed in society. Departing from these problems, there is a suspicion that the reputation management model cannot be applied in public sector organizations. This study uses two analyzes namely quantitative and qualitative. Quantitative analysis aims to examine the effect of the reputation of the organization on the intention of the WOM with the identification of the organization as a mediator in the context of public sector organizations. The qualitative analysis was carried out to illustrate the activities of corporate branding in business incubation services in Puspiptek. The paradigm of this research is post-positivistic and applies the convergent parallel mixed method design. Quantitative analysis was carried out through a survey method of 86 respondents (93% respond rate) and using the PLS-SEM technique in analyzing data. In qualitative analysis, data was collected through interviews with four Puspiptek business incubator management representations and documentation studies. The main finding in quantitative analysis is the significant influence of partial mediation from organizational identification so that even if the reputation of the organization is able to encourage the intention of WOM there is a sense of being bound to the organization contributing to that influence. The main finding in the qualitative analysis states that Puspiptek shows its identity as a science and technology park through the provision of relevant services to foster technopreneurship. Puspiptek is considered necessary to reformulate its organizational culture and transform itself as a learning organization so that its employees can continue to improve competence in the development of business start-ups. This research has the implication that public sector organizations that enter in business competition must have a strong identity and continue to communicate it so as to build a positive reputation and also encourage the presence of positive benefits for the organization."

"Komunikasi internal yang efektif sangat penting dalam keberhasilan organisasi termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemerintahan, yang kemudian akan berimplikasi kepada komunikasi publik organisasi tersebut. Penelitian ini akan mengekplorasi proses komunikasi internal yang terjadi, peranan setiap anggota dan hambatan dalam mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan teknik wawancara kepada empat orang narasumber yang bertanggung jawab mengelola pengaduan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi internal di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang. Arah aliran informasi yang terjadi ada yang bersifat satu arah dan dua arah dengan menggunakan berbagai mode komunikasi demi tercapainya komunikasi yang berkualitas. Subbagian Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga berperan sebagai gate keeper informasi dan petugas Kompu Balai berperan sebagai bridge dalam komunikasi organisasi yang terbentuk. Kesimpulan penelitian antara lain, bahwa pengaduan masyarakat masih belum terkelola dengan baik karena beberapa hambatan seperti hambatan penafsiran makna informasi, hambatan geografis, tekanan pekerjaan lain, kurangnya SDM, pimpinan yang kurang mendukung, belum adanya SOP resmi dan penerapan TIK yang tidak menyeluruh.

---

Effective internal communication is very important in the success of an organization, including in carrying out its duties and functions in government, which will have implications for the organization's public communication. This research will explore the internal communication process, the role of each member and the obstacles in managing public complaints within the Directorate General of Highways, Ministry of PUPR. The paradigm in this research is post-positivist. This research uses a qualitative approach with a case study method. Researchers collected data by conducting interview techniques with four sources responsible for managing public complaints. This research indicates that internal communication at the Directorate General of Highways in managing public complaints is carried out in stages. The direction of information flow is one-way and two-way using various communication modes to achieve quality communication. The Public Communication Subdivision of Directorate General of Highways acts as a gatekeeper for information and the Kompu Balai officers act as a bridge in the communication of the organization being formed. The research conclusion is that public complaints are still not managed well due to several obstacles such as barriers to interpreting the meaning of information, geographical barriers, other work pressures, lack of human resources, lack of supportive leadership, lack of official SOPs and incomplete implementation of ICT."

"Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur ketentuan tersebut sejak setengah abad yang lalu. Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini sedang berada dalam proses pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satu pembahasan dalam proses pembentukan RUU KUHP adalah ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia dan Singapura. Hasil perbandingan tersebut penting untuk memformulasikan pengaturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perbandingan dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua opsi dalam memformulasikan pengaturan mengenai hal tersebut di Indonesia. Opsi pertama adalah dengan mengikuti pembahasan tentang isu ini yang pernah dilakukan dalam RUU KUHP. Opsi kedua adalah dengan mengikuti struktur dan model Prevention of Corruption Act (PCA) 1960 di Singapura. Namun, sebaiknya kedua opsi ini sama-sama dikaji terutama opsi kedua, karena Singapura sudah terbukti unggul dan menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia.

---

The state's obligation to regulate bribery of foreign public officials and officials of public international organizations is one of the elements of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Although Indonesia is a State Party to the UNCAC, it has not regulated it. Meanwhile, Singapore, through its laws and regulations, has regulated it since half a century ago. Indonesia's penal policy is currently in the process of reforming criminal law through the formation of the new Criminal Code Bill (RUU KUHP). One of the discussions in the process of drafting the new Criminal Code Bill is the provision regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations. Hence, this study aims to compare the provisions regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia and Singapore. The findings of the comparison will be crucial in order to formulate regulations regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in accordance with the conditions in Indonesia. This research applies juridical-normative approach highlighting several approaches namely comparative and socio-legal approaches. The findings of the study conclude that there are two options in formulating regulations regarding this matter in Indonesia. The first option is to follow the discussions on this subject that have been carried out in the Criminal Code Bill. The second option is to adopt the structure and the model of the 1960 Prevention of Corruption Act (PCA) in Singapore. Both options will be scrutinised especially the second option, because Singapore  has proven successfully to eradicate corruption and has made it one of the countries with the lowest levels of corruption in the world."

"ABSTRAKPelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara RI memiliki dua permasalahan utama terkait dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, yaitu 1) predikat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum sesuai dengan harapan reformasi birokrasi, dan 2) sistem manajemen kinerja terpadu yang belum diimplementasikan sepenuhnya. Kementerian Sekretariat Negara RI telah menerapkan sistem manajemen kinerja organisasi untuk mengelola kinerjanya dan mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan unsur-unsur dalam tahapan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode studi literatur, wawancara dan observasi, serta penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada unit-unit kerja yang berkaitan langsung dengan penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Berdasarkan hasil survei terhadap 55 responden, penerapan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tahapan yang perlu diperbaiki penerapannya.

---

ABSTRACTImplementation of bureaucratic reform in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has two major problems related to the capacity and performance accountability : 1) the appraisal result of government agencyperformance accountability that have not been in line with expectations, and 2) integrated performance management system that has not been fully implemented. Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has implemented a performance management system for managing organizational performance and support successful bureaucratic reform program. Objective of this research are to describe and evaluate the implementation of the elements in each step of organization performance management system in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. The method used in this research is descriptive quantitative method of literature review, interviews and observations,and questionnaires. This research was conducted at organization unit related to the implementation of performance management systems in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. Based on the survey result of 55 respondents, the implementation of the organization performance management system in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has been well implemented, however there are several steps that need to be improved."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai manajemen terhadap informasi publik yang diterapkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Implementasi dari praktik manajemen informasi ANRI ini terdiri dari identifikasi sumber informasi publik ANRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan menjukkan bahwa pelaksanaan manajemen informasi publik di ANRI terbagi berdasarkan jenis sumber informasi publik itu sendiri, yaitu informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis dan informasi publik yang bersumber dari arsip statis. Manajemen informasi publik yang diterapkan oleh ANRI mencakup tiga kegiatan utama, yaitu pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi publik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa kekurangan ANRI dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang disebabkan oleh kekurangan ANRI dalam melakukan manajemen informasi terhadap informasi publik. Oleh karena itu, ANRI masih perlu meningkatkan perencanaan dan upaya yang lebih baik yang berkaitan dengan manajemen informasi publik ANRI."