Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pustekdata merupakan salah satu unit kerja di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN). Salah satu tugas dari Pustekdata adalah mengelola Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN). Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen data di Pustekdata. Salah satu akar penyebab permasalahan tersebut adalah belum adanya tata kelola data. Untuk itu sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola data, penelitian ini dilakukan untuk merancang strategi tata kelola data untuk Pustekdata. Penelitian ini dibatasi pada proses perancangan strategi tata kelola data. Rancangan strategi tata kelola data yang diusulkan mengacu pada Data Management Book of Knowledge (DMBOK) dimana terdapat empat komponen antara lain carter tata kelola data, kerangka kerja dan akuntabilitas operasi, peta jalan implementasi, serta rencana keberhasilan operasional. Dengan keterbatasan SDM, rancangan ini telah membagi peran dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah ada. Dalam peta jalan implementasi terdapat agenda untuk menyusun dan memperbarui kebijakan dan prosedur siklus data, kode referensi dan data induk, serta keamanan data. Kegiatan tata kelola data adalah kegiatan yang berkesinambungan. Sehingga peta jalan implementasi tata kelola data direviu dan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.

---

Pustekdata is one of the work units in the Aeronautics and Space Research Organization (LAPAN). One of the tasks of Pustekdata is to manage the National Remote Sensing Data Bank (BDPJN). Based on the results of interviews, document reviews, and observations, data management problems were found at Pustekdata. One of the root causes of these problems is the absence of data governance. Therefore, as a first step in realizing data governance, this research was conducted to design a data governance strategy for Pustekdata. This research is limited to the process of designing data governance strategy. The proposed data governance strategy design refers to the Data Management Book of Knowledge (DMBOK). There are four components: data governance charters, operational frameworks and accountability, implementation roadmaps, also plan for operational success. This design divides roles and responsibilities based on the existing organizational structure with limited human resources. The implementation roadmap contains an agenda for developing and updating policies and procedures about data lifecycle, data reference and master data, also data security. Data governance activities are continuous activities so that the roadmap for implementing data governance is reviewed and improved in the following years."

"Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, seluruh lembaga pelaksana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia terintegrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adanya perubahan proses bisnis kegiatan penginderaan jauh yang sebelumnya dikelola oleh satu unit di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), kini dipecah ke dalam enam unit di BRIN. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BRIN menjadi unit yang melanjutkan operasional layanan data citra satelit penginderaan jauh. Ditemukan beberapa masalah pengelolaan data yaitu belum detail-nya pembagian peran dan tanggung jawab data. Hal ini dikarenakan belum adanya tata kelola data yang lengkap. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan merancang strategi tata kelola data penginderaan jauh di BRIN. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara readiness assessment tata kelola data kepada tujuh narasumber di tim layanan data dan informasi citra satelit. Hasil readiness assessment menunjukkan tingkat kematangan tata kelola data penginderaan jauh pada level 2 (managed) yang artinya pengelolaan data sudah terencana dan mulai terdokumentasi namun masih memiliki risiko dalam biaya, waktu, serta masih terdapat pelaksanaan ad-hoc. Selanjutnya dirancang strategi tata kelola data yang terdiri dari enam aktivitas tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Hasil rancangan strategi tata kelola data pada penelitian ini berupa dua puluh lima rekomendasi aktifitas tata kelola data, usulan tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, struktur organisasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab tata kelola data, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional berupa deskripsi indikator kinerja setiap sasaran untuk mencapai tujuan tata kelola data penginderaan jauh.

---

Since the enactment of Presidential Regulation Number 78 of 2021 regarding BRIN, all research and development agencies in Indonesia have been integrated into The National Research and Innovation Agency (BRIN). There have been changes in the business processes of remote sensing activities, which were previously managed by a single unit within the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), now divided into six units within BRIN. The Center for Data and Information (Pusdatin) of BRIN continues the operational remote sensing satellite images data services. Several data management issues have been identified, including the lack of detailed data role and responsibility. These issues are mainly attributed to the lack of detailed data governance. To address these issues, this research aims to develop a data governance strategy for remote sensing data within BRIN. The research employs qualitative methods, involving readiness assessments of data governance to seven key informants from the remote sensing satellite imagery data and information services team. The result of the readiness assessment indicates a level 2 (managed) data governance maturity level, meaning that data management is planned and starting to be documented but still poses risks in terms of cost, time, and ad-hoc implementations. Subsequently, a data governance strategy is designed, consisting of six data governance activities based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The outcome of this data governance strategy includes twenty-five recommendations for data governance activities, proposed goals, objectives, principles, policies, organizational structure, and roles and responsibilities for data governance, implementation roadmap, and operational success plan, including a description of performance indicators for each goal to achieve the objectives of remote sensing data governance."

"Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, global ekonomi, dan perkembangan teknologi seperti big data, data analytics, open data, semantic web yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, cybersecurity, menuntut pemerintah untuk selalu beradaptasi. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja, akan bertransformasi menjadi data driven organization termasuk unit-unit di bawahnya, salah satunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu permasalahan di bidang SI/TI yang disebutkan dalam rencana strategis DJPB 2020-2024 adalah belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari database yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan tata kelola data menggunakan framework DMBOOK V2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada DJPB dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan thematic analysis, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa carter, rancangan kerangka kerja dan model operasi, strategi dan roadmap tata kelola data. Terdapat 16 strategi dan rekomendasi terkait tata kelola data yang dapat diaplikasi di DJPB. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan kepada DJPB terkait rancangan tata kelola data, dan manfaat dari sisi akademis adalah menjadi salah satu referensi penerapan teori tata kelola data pada sektor pemerintahan.

---

Changes in the environment, expectations from constituents, the global economy, and technological developments such as big data, data analytics, open data, semantic web which affect social values, privacy, cybersecurity, require the government to always adapt. The Ministry of Finance is an organization that is open to change, placing data as part of its work culture, and will transform into a data driven organization including its subordinate units, one of which is the Directorate General of Treasury (DJPB). One of the problems in the IS/IT sector mentioned in the DJPB 2020-2024 strategic plan is the inadequate use of state financial data information produced from centralized databases as a modality for preparing fiscal analysis and policy. This research aims to design data governance using the DMBOOK V2 framework. This research is a case study at DJPB using a qualitative and quantitative approach. The qualitative approach was carried out using interview methods and thematic analysis, while the quantitative method was carried out using descriptive statistics. The results of this research are in the form of charters, framework designs and operating models, data governance strategies and roadmaps. There are 16 strategies and recommendations related to data governance that can be applied at DJPB. The benefit of this research is to provide suggestions to the DJPB regarding data governance design, and the benefit from the academic side is that it becomes a reference for the application of data governance theory in the government sector."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip pada sistem kearsipan Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsip 1, informan tidak memahami mengenai konsep dari retensi arsip padahal pemahaman mengenai konsep retensi arsip elektronik menjadi dasar untuk menetapkan jadwal retensi. Pada prinsip 2, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN tidak menggunakan seri arsip sebagai dasar. Pada prinsip 3, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN memperhatikan prinsip mengenai keutamaan isi dibandingkan format, selain itu juga memperhatikan biaya resiko dan manfaat dengan menggunakan tape library untuk penyimpanan permanen karena dianggap lebih murah dan efisien. Pada prinsip 4, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN sudah memperhatikan 4 komponen yang diperlukan dalam daur hidup total. Pada prinsip 5, Pada dasarnya semua data yang dimiliki oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN digunakan oleh seluruh pengguna, baik lembaga swasta maupun pemerintahan. Data yang sudah tidak digunakan oleh pihak Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN dipindahkan ke media offline, yaitu tape library. Pada prinsip 6, Semua data yang dikelola oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN merupakan arsip elektronik yang dari diciptakan sudah berbentuk digital dan tidak pernah melakukan alih media arsip elektronik tersebut dalam media kertas. Pada prinsip 7, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN mengguna tape library sebagai media penyimpanan karena dapat bertahan lama dan memiliki kapasitas yang besar, dan juga sistem yang dimiliki selalu di perbaharui agar arsip tersebut tetap bisa diakses/ dibaca. Pada prinsip 8, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN menggunakan media tape library karena memiliki ukuran dan kapasitas yang besar, dan juga tape library dinilai lebih hemat biaya. Pada prinsip 9, metadata yang dimaksud mencakup informasi sebagai berikut tanggal akusisi, waktu akuisisi dan nama satelit. Padap prinsip 10, sistem didesain dengan melakukan integrasi antara 2 media yaitu storage dan tape. Diantara 2 media tersebut ada sistem yang menghubungkannya, sistem ini mampu mengenali yang mana data yang sudah 10 tahun sehingga otomatis langsu memindahkan ke dalam tape.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the application of the archive retention schedule principle in the archive system of the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN. This research is a qualitative research with case study approach. From the results of this study it can be concluded that in principle 1, informant does not understand the concept of archive retention whereas the understanding of the concept of electronic archive retention becomes the basis for establishing retention schedule. In principle 2, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN does not use archive series as the basis. In principle 3, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN pay attention to the principle of content primacy than format, but it also pay attention to the cost of risk and benefit by using tape library for permanent storage because it is considered cheaper and efficient. In principle 4, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN already pay attention to 4 components required in the total life cycle. In principle 5, Basically all data owned by Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN used by all users, both private and government agencies. Data that has not been used by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN moved to the offline media, namely tape library. In principle 6, All data maintained by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN is an electronic archive that was created from a digital form and never overtakes the electronic archive media in paper media. In principle 7, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN use tape library as a storage media because it can last long and has a large capacity, and also owned systems are always updated so that the archive can still be accessed read. In principle 8, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN using tape library media because it has a large size and capacity, and also tape library is considered more cost effective. In principle 9, such metadata include information as follows acquisition date, acquisition time and satellite name. In principle 10, systems are designed by integrating between two media, storage and tape. Among the 2 media there is a system that connects it, the system is able to recognize which data that has been 10 years so that automatic langsu move into the tape."

"Pemanfaatan teknologi digital telah membuat hampir seluruh sektor industri melakukan transformasi digital. Transformasi ini memberikan tantangan baru untuk dunia bisnis baik secara internal dan eskternal. Dengan kemajuan teknologi setiap organisasi mengalami peningkatan volume data dan variasi data serta kebutuhan untuk selalu melakukan ekplorasi terhadap data untuk kebutuhan komptetitif organisasi. PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan publik yang didirikan tahun 1975 dan bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada ruang lingkup bisnis Digital Services dan Document solution. Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen pengelolaan data perusahaan di PT XYZ. Salah satu akar penyebab permasalahan adalah belum adanya manajemen tata kelola data yang diterapkan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang tata kelola data yang sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini dilakukan data governance maturity assessment untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola data dengan hasil pengukuran ada pada level 1 (Performed). Dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan pengukuran tingkat kematangan, selanjutnya dilakukan pemetaan peran dan aktivitas, struktur data governance, strategi data governance, kebijakan data governance, data governance roadmap dan strategi implementasi data governance. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat depalan usulan inisiatif strategi data governance yang dapat diterapkan organisasi. Rancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan penerapan data governance guna mengatasi permasalahan data organisasi.

---

The use of digital technology has enabled almost all industrial sectors to undergo digital transformation. This transformation provides new challenges for the business world both internally and externally. With advances in technology, every organization experiences an increase in data volume and data variety as well as the need to always explore data for the organization's competitive needs. PT. XYZ is a public company founded in 1975 and operates in the information technology sector which focuses on the Digital Services and Document Solution business scope. Based on the results of interviews, document reviews and observations, management problems were found in managing company data at PT XYZ. One of the root causes of the problem is that there is no data governance management in place. For this reason, this research was conducted to design data governance that is appropriate to organizational conditions. In this research, a data governance maturity assessment was carried out to measure the level of data governance maturity with the measurement results at level 1 (Performed). From the results of interviews, observations, document studies and maturity level measurements, then mapping of roles and activities, data governance structure, data governance strategy, data governance policy, data governance roadmap and data governance implementation strategy is carried out. From the results of the analysis carried out, there are eight proposed data governance strategy initiatives that organizations can implement. Data governance design can be a solution for preparing the implementation of data governance to overcome organizational data problems."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."

"Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah salah satu pemerintah daerah ada di dalam koordinasi pemerintah provinsi Jawa Timur. Pada saat ini, pemerintah Kabupaten Sumenep sedang mengembangkan smart city, sehingga manajemen data menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung adanya smart city. Manajemen data menjadi salah satu indikator yang terdapat dalam indeks SPBE. Indikator tingkat kematangan data yang tidak mencapai target menjadi permasalahan di Pemerintah Kabupaten Sumenep. Belum adanya tata kelola data menjadi akar permasalahan, sehingga perancangan strategi tata kelola data diperlukan dalam menerapkan manajemen data di Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang strategi tata kelola data yang dapat mendukung pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari wawancara dan studi literatur peraturan terkait. Analisis internal dan eksternal dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor SWOT. Penyusunan strategi dilakukan menggunakan analisis SWOT dan menghasilkan strategi pertumbuhan, pengembangan internal, pengembangan eksternal, dan bertahan. Analisis kebutuhan menghasilkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola data. Hasil penelitian ini adalah rancangan strategi tata kelola data yang terdiri dari charter, kerangka kerja operasional, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional tata kelola data. Visi tata kelola data Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2024-2026 adalah mewujudkan manajemen data berkelanjutan dalam mendukung pembuatan kebijakan berbasis data layanan SPBE Kabupaten Sumenep untuk pelayanan publik yang responsif dan efisien. Visi didukung oleh misi, tujuan dan proses tata kelola data. Model operasi yang diusulkan adalah federated, dengan melibatkan peran data governance executive sponsor, steering committee, chief data officer, executive data stewards, enterprise data stewards, dan business unit. Peta jalan disusun berdasarkan 10 aktivitas yang dilaksanakan selama satu tahun secara berkelanjutan. Rencana keberhasilan operasional menjadi indikator dan target dalam pelaksanaan tata kelola data. Rancangan dapat menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat peraturan manajemen data.

---

The Sumenep Regency Government is one of the local governments within the coordination of the East Java Provincial Government. Currently, the Sumenep Regency Government is developing a smart city, it means that making data management is one of the important pillars to support the existence of a smart city. Data management is one of the indicators in the SPBE index. Data maturity level indicators that do not reach targets are a problem for the Sumenep Regency Government. The absence of data governance is the root of the problem, so designing a data governance strategy is needed in implementing data management in Sumenep Regency. The aim of this research is to design data governance strategy that can support the Sumenep Regency Government in data management. This research is qualitative study, with data collected from interviews and literature studies on relevant regulations. Internal and external analysis is carried out to obtain SWOT factors. Strategy formulation is carried out using SWOT analysis and produces strategies for growth, internal development, external development, and survival. Requirements analysis produces strategies that suit data governance needs. The result of this research is a data governance strategy design consisting of a charter, operational framework, implementation roadmap, and operational success plan for data governance. The data governance vision of the Sumenep Regency Government for 2024-2026 is to realize sustainable data management in supporting data-based policy making for Sumenep Regency SPBE services for responsive and efficient public services. The vision is supported by the mission, goals, and data governance processes. The proposed operating model is federated, involving the roles of data governance executive sponsor, steering committee, chief data officer, executive data stewards, enterprise data stewards, and business unit. The roadmap is prepared based on 10 activities carried out continuously for one year. Operational success plans become indicators and targets in implementing data governance. The design can be a reference for the Sumenep Regency Government in making data management regulations."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres nomor 6tahun 2012 yang dilakukan oleh Lapan. Tesis ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaLapan melihat Inpres nomor 6 tahun 2012 sebagai perluasan kewenangan dalampengelolaan dan pengolahan data penginderaan jauh. Dalam pelaksanaan Inpresnomor 6 tahun 2012, masih perlu dilakukan koordinasi antara Lapan dan BIGsebagai pelaksana. Dalam konteks sumberdaya, fasilitas cukup memadai dengandiadakannya upgrading stasiun bumi dan fasilitas penerima dan penyimpanan data.Dari segi SDM masih perlu ditingkatkan, karena masih kurangnya tenaga peneliti danoperasional. Pelaksanaan Inpres ini masih belum optimal karena tidak didukung olehanggaran yang memadai.

---

ABSTRACTThis research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget, This research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget]"

"ABSTRAKDalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTCurrently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably."

"PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) adalah salah satu self regulatory organization (SRO) di pasar modal Indonesia yang ditunjuk sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan merupakan satu-satunya central depository di pasar modal Indonesia yang mengelola pusat data investor, balance/holding, dan lainnya, sehingga menuntut KSEI harus memiliki kualitas data yang baik. Namun pada kenyataannya walaupun kualitas data berdasarkan wawancara dan Customer Satisfaction Index (CSI) KSEI tahun 2019 sudah cukup baik dari segi integritas dan accuracy tetapi dari sisi completeness, timeliness, dan punctuality masih harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas data yang diharapkan oleh organisasi dibutuhkan sebuah manajemen data yang baik dan komponen pertama yang dapat dilakukan untuk mencapainya adalah dengan adanya data governance. Saat ini KSEI belum memiliki data governance sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk merancang data governance yang sesuai dengan kondisi di KSEI menggunakan panduan framework DMBOK dan beberapa penelitian terdahulu. Rancangan yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi struktur organisasi data governance (pemetaan peran, aktivitas, dan tanggung jawab), model operasional, dan 13 buah usulan serta roadmap implementasi yang akan dijalankan selama 2 tahun. Diharapkan dengan adanya penerapan data governance di KSEI dapat meningkatkan kualitas manajemen data karena terdapat fungsi perencanaan, pengawasan, dan kontrol terhadap data secara menyeluruh.

---

Indonesia Central Securities Depository (KSEI) is one of the self-regulatory organizations (SRO) in Indonesian capital market that is appointed as the Depository and Settlement Institution. As the only central depository in Indonesian capital market that manages investor, balance/holding, and other data, KSEI is required to have high quality data. In practice, however, the data quality based on 2019 Customer Satisfaction Index (CSI) is still lacking in terms of completeness, timeliness, and punctuality despite being good in terms of integrity and accuracy. A robust data management strategy is required to accomplish the organization's goals for improved data quality, and data governance is the first step that can be taken in that direction. Since KSEI does not yet have data governance, the goal of this study is to create data governance that complies with KSEI's requirements utilizing the DMBOK framework's rules and findings from several previous studies. The study’s result consists of organizational data governance (roles, activities, and responsibilities mapping), operational models, and 13 proposals and implementation roadmaps that will be implemented for 2 years. The adoption of data governance at KSEI is anticipated to enhance the caliber of data management, including the activities of planning, monitoring, and controlling the data within the company."