Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 212282 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maelan Sari
Analisis Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Mataram Barat) = Analysis of Implementation of Policy on Utilization Final Income Tax for Micro, Small and Medium Enterprises Borne by the Goverment During the COVID-19 Pandemic (Case Study at KPP Pratama Mataram Barat)
"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.
Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Dwi Agustina
Uji Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Melalui Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Selama Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM Wilayah Kecamatan Pasar Minggu) = Determinant Test of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayer Compliance in Reporting Tax Obligations Through MSME Final Income Tax Incentives Borne by the Government During a Pandemic (Case Study of MSMEs in Pasar Minggu District)
"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.
This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rhisti Aulia
Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 = Income Tax Incentives Policy Evaluation for Micro Small Medium-sized Enterprises in The Covid-19 Pandemic
"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.
The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Fahma Nurbaiti
Analisis kebijakan pengenaan pajak penghasilan final terhadap usaha mikro kecil dan menengah dengan peredaran usaha tertentu tinjauan atas Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 = Analysis of income tax final policy for micro small and medium enterprises with spesific distribution overview of PP No. 46 of 2013
"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.
The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutajulu, Rio Elfrado
Pengenaan pajak penghasilan final terhadap usaha mikro,kecil dan menengah = Implementation of final income tax rate imposition on micro, small and medium enterprises
"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.
Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.
Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.
Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53739
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ramadhan Ardin Kurnia Karim
Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 Terkait Kepatuhan Pajak (Studi pada KPP Pratama Jakarta Cilandak) = Analysis of Implementation of Final Income Tax Incentive Policy for MSMEs during the Covid-19 Pandemic Period Regarding Tax Compliance (Study at KPP Pratama Jakarta Cilandak)
"Akibat dari pandemi Covid-19 ini banyak UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM di daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang menurut Kemenkop-UMKM berjumlah 210.022. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan berupa insentif pajak bagi UMKM, salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda berbagai sektor di masyarakat. Skripsi ini membahas terkait implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final dan dampaknya bagi pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan pendekatan menggunakan post positivisme. Hasil penelitian menunjukan, program insentif ini dimulai dengan penyebaran informasi seputar insentif yang diberikan kepada UMKM terdampak pandemic COVID-19 dan memberikan potongan pajak. Dampak kebijakan insentif pajak di KPP Pratama Cilandak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak dengan pemberian insentif di KPP Cilandak mencapai 82% walaupun masih di bawah target sebesar 92%. Penelitian menyarankan KPP Pratama Jakarta Cilandak, diharapkan program insentif pajak pada pelaku UMKM ini dapat diatasi kekurangan-kekurangannya, seperti CV atau badan usaha perseorangan yang terus dibuat baru saat sudah empat tahun berdiri guna menghindari pajak.
As a result of the Covid-19 pandemic, many MSMEs are experiencing economic difficulties. One of those affected by the Covid-19 pandemic is MSMEs in the Cilandak area, South Jakarta, which according to the Ministry of Cooperatives-UMKM totaled 210,022. Therefore the government provides policies in the form of tax incentives for MSMEs, one of which aims to reduce the impact of the Covid-19 pandemic which has hit various sectors in society. This thesis discusses the implementation of the final income tax incentive policy and its impact on MSME actors during the Covid-19 pandemic on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Cilandak. This research method uses qualitative, while the approach uses post positivism. The results of the research show that this incentive program begins with the dissemination of information regarding incentives given to MSMEs affected by the COVID-19 pandemic and providing tax deductions. The impact of the tax incentive policy at KPP Pratama Cilandak can be seen from the level of tax compliance, the level of tax compliance by providing incentives at KPP Cilandak reached 82%, although it was still below the target of 92%. Research suggests KPP Pratama Jakarta Cilandak, it is hoped that the tax incentive program for MSME actors can overcome its shortcomings, such as CVs or individual business entities that are created only after four years of existence in order to avoid taxes."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andita Meilia Wijastuti
Evaluasi Kebijakan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) Bagi Wajib Pajak UMKM Terdampak Pandemi Covid-19: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu = Evaluation of Government-borne Final Income Tax Incentive Policy for MSME Taxpayers Affected by The Covid-19 Pandemic: Case Study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office
"Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut.
The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jenny Kanprilla
Analisis implementasi kebijakan pengampunan pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia = The policy implementation analysis of tax amnesty on micro small and medium enterprises sector in Indonesia
" ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.
ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S63568
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhelia Budi Pratiwi
Analisis akses pembiayaan (access to finance) pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember = Analysis of access to finance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) during the Covid-19 pandemic in Jember Regency
"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadining Kusumastuti
Analisis pengenaan PPh final bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah = Analysis of the final income tax for micro, small and medium enterprises / Hadining Kusumastuti
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan PPh Final yang akan diberlakukan kepada sektor UMKM akan mengalami benturan dengan Skema Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Skema I) dan Skema Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan (Skema II), menganalisis kelemahan dari kedua skema yang telah ada, skema PPh Final yang akan diberlakukan dan kendala yang akan dihadapi bila Skema PPh Final ini diberlakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Perpajakan, Insentif Pajak, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax dan Konsep UMKM.
Kendala yang dihadapi DJP dalam pelaksanaan Skema I dan Skema II adalah: (a) sulit menjaring pelaku UMKM, (b) tidak melaksanakan kewajiban pajak, (c) Administrasi Perpajakan yang memberatkan, (d) kecilnya rasio Petugas Pajak dengan WP terdaftar. Skema penerapan PPh Final kepada sektor UMKM adalah WPOP dan Badan yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000, kecuali Pedagang Asongan dan Kaki Lima, merupakan Subjek PPh Final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto selama sebulan. Skema Pengenaan PPh Final akan mengalami benturan dengan pelaksanaan Skema Skema I dan Skema II, karena skema PPh Final tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang ketentuan kewajiban perpajakannya telah diatur oleh kedua skema tersebut selain itu dasar hukum yang digunakan dalam PPh Final tersebut tidak tepat. Kendala yang akan dihadapi DJP atas penerapan Skema PPh Final adalah (a) Potensi kehilangan penerimaan pajak, (b) Menimbulkan kebingungan bagi WP yang masuk dalam kategori Subjek PPh Final, (c) ketersediaan petugas pajak dilapangan untuk mensosialisasikan kebijakan ini.
Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Memanfaatkan TI sebagai media sosialisasi, pendampingan, penyederhanaan sistem administrasi perpajakan, menambah jumlah pegawai pajak sebagai. Perlu kejelasan apakah kebijakan PPh Final ini merupakan suatu pilihan selain Skema I dan Skema II, Mempersiapkan mekanisme kontrol sistem administrasi perpajakan. Mempersiapkan payung hukum yang kuat mengenai kedudukan kebijakan PPh Final. Menggiatkan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak, Sosialisasi dan Menambah jumlah pegawai pajak sebagai solusi untuk mengantisipasi kendala yang akan dihadapi oleh DJP.
ABSTRACT
This study aims to analyze whether the final income tax policy that will be applied to the MSMEs sector will experience a collision with Scheme Deemed Net Income for the individual taxpayer (Scheme I) and Scheme Facilities Corporate Income Tax Rate Reduction by 50% for Corporate Taxpayers (Scheme II), analyze the drawbacks of two existing schemes, the final income tax scheme would apply and obstacles that will be encountered if the final income tax scheme is implemented. The method used in this study is qualitative. The theory used in this study is the Tax System, Tax Incentives, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax and Concept MSMEs.
Obstacles encountered in the implementation of the DGT Scheme I and Scheme II are: (a) it is difficult to capture the perpetrators of MSMEs, (b) no tax obligations, (c) Taxation burdensome, (d) the small ratio of the Tax Officer with the registered taxpayer. Final Income Tax Scheme application to MSME sector is Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers conducting business with gross turnover in a year is less than Rp. 4.8 billion, except Asongan and Merchants Street, is subject to final income tax rate of 1% of gross turnover during the month. Final Income Tax Imposition scheme would clash with the implementation of the Scheme Scheme I and Scheme II, because the Final Income Tax schemes aimed at the individual taxpayer and the tax obligation provisions governing body set up by the two schemes. Besides the legal basis used in the final income tax is not appropriate. Constraints that will be faced by the DGT's final income tax scheme is the application of (a) the potential loss of tax revenue, (b) Causing confusion for Taxpayers that fall into the category final income, (c) the availability of tax officers in the field to disseminate this policy.
Efforts to overcome these obstacles are Leveraging IT as a medium of dissemination, facilitation, simplification of the tax administration system, increasing the number of tax officers. Need clarity whether this final income tax policy is an option in addition to Scheme I and Scheme II, Preparing tax administration system control mechanism. Preparing a strong legal framework regarding the position of final income tax policy. Taxpayer extensification program intensified, Socialization and Increase the number of tax officers as a solution to anticipate obstacles to be faced by the DGT."
2013
T34633
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>