Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini meneliti tentang efketivitas dari NPI berupa kebijakan pembatasan pergerakan untuk menurunkan jumlah kass baru harian COVID-19 di Indonesia. Menggunakan RDiT, kami menemukan bahwa sekalipun PSBB II efektif untuk menurunkan pergerakan penduduk dan jumlah kasus baru harian di DKI Jakarta, tapi di Pulau Jawa secara keseluruhan kami tidka menemukan adanya kausalitas antara kebijakan dan jumlah kasus baru harian. Kemudian PPKM Level 1-4 tidak efektif dalam menurunkan kasus baru harian di Pulau Jawa-Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali bahkan setelah tiga bulan kebijakan diberlakukan karena keberadaan gelombang peningkatan kasus akibat Idul Fitri dan Varian Delta. Sekalipun paket kebijakan tersebut tidak memenuhi ekspektasi, menggunakan model fixed-effect, kami menemukan bahwa kebijakan yang lebih ketat untuk penutupan sekolah, tempat kerja dan kontrol perjalanan internasional dapat menurunkan jumlah kasus baru harian COVID-19. Karenanya kami menyarankan penggunaan kebijakan tersebut.

---

This paper studies the effectiveness of NPI in the form of movement restriction policy to reduce the new daily case of COVID-19 in Indonesia. Using RDiT, we found that despite PSBB II effectively reducing the movement and new daily case of COVID-19 in DKI Jakarta, but in Java islands, we did not find the causality between the policy and new daily case. For PPKM Level 1-4 it did not effectively reduce the daily case both in Java and Bali and other islands even after three months of its implementation due to the incoming wave of Eid-Al Fitri and Delta Variant. Despite those policy package cannot live up to the expectation, using the fixed-effect model, we found more stringent policy on school closure, working place closure and international travel control can reduce daily new case of COVID-19. Therefore, we encourage the use of those policy.

"

"Tulisan ini bertujuan untuk memperluas cakupan penelitian dan menetapkan hubungan antara transisi demografi dan efektivitas kebijakan moneter dengan membuat model teoretis sederhana dan melakukan studi empiris terhadap data tingkat provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2013. Model teoretis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter, diukur dengan elastisitas dari respons pasar kredit konsumen terhadap perubahan suku bunga, terhadap tingkat usia median mengikuti kurva U. Terdapat indikasi bahwa data empiris mengikuti hipotesis, dengan hasil uji statistik yang signifikan. Namun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut menggunakan data dari perekonomian lainnya dengan periode yang lebih panjang untuk menegaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

---

This paper aims to extend the research and establish general relationship between demographic transition and effectiveness of monetary policy by constructing simple theoretical model and conducting empirical study on Indonesian provincial data between 2007 and 2013. The constructed theoretical model shows that monetary policy effectiveness, measured by interest rate elasticity of consumer credit, follows U-shape curve with respect to median age level. There are indications that empirical data statistically confirms the hypothesis. However, further researches in other economies with longer panel data are needed to strongly confirm this relationship."

"Makalah ini membahas efektifitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap pasar keuangan yang meliputi nilai tukar dan return indeks saham di Indonesia dan Malaysia pada pandemi Covid-19. Kebijakan moneter nonkonvensional diproksi dengan menggunakan announcement yang dikeluarkan oleh bank sentral Indonesia dan Malaysia dan dijadikan benchmark untuk mengestimasi perubahan yield curve sebagai respon terhadap announcement kebijakan moneter nonkonvensional. Kemudian, efektivitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap nilai tukar dan return indeks saham diestimasi dengan menggunakan sign and zero restriction VAR. Hasilnya, kebijakan moneter nonkonvensional efektif terhadap nilai tukar di Indonesia dan Malaysia, namun tidak efektif terhadap return indeks saham di kedua negara tersebut.

---

This paper discusses the effectiveness of unconventional monetary policy (UMP) on financial markets, includes the exchange rate and stock index returns in Indonesia and Malaysia during the Covid-19 pandemic. Using announcements issued by the central banks of Indonesia and Malaysia as a benchmark for yield curve changes in response to UMP, the effectiveness of UMP on exchange rates and stock index returns is estimated using the sign and zero restriction VAR. As a result, UMP is effective on exchange rates in Indonesia and Malaysia, but it is not effective on stock index returns in those two countries."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana kebijakan pemerintah dalammembatasi konsumsi BBM premium di Sektor Angkutan Darat terutama untukmobil pribadi pada tahun 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampakkebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia, terutama dampak terhadapoutput, faktor produksi, sektor produksi, dan distribusi pendapatan rumah tangga.Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan analisis Sistem NeracaSosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008 sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis.Dan untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan multiplier analysis,Koefisien Gini, dekomposisi pengganda, dan structural path analysis (SPA).Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa pembatasan konsumsi BBMpremium di Sektor Angkutan Darat akan memberikan dampak pada penurunanpeningkatan output, penurunan peningkatan pendapatan faktor produksi,penurunan peningkatan pendapatan sektor produksi, dan penurunan peningkatanpendapatan institusi rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan inimemberikan dampak pada membaiknya ketimpangan distribusi pendapatan. Halini dapat dilihat dari nilai Koefisien Gini yang lebih rendah ketika konsumsi BBMpremium dibatasi daripada sebelum dibatasi.

---

Abstract The research was motivated by a government?s policy plan in restrictingconsumption of premium fuel in the Land Transport Sector especially for privatecars in 2012. The research aims to determine the impact of these policy towardsIndonesia?s economy, especially impact on output, factors of production,production sector, and household income distribution. To achieve theseobjectives, the research was using Social Accounting Matrix (SAM) analysis in2008 as a framework and an analytical framework. And to calculate these impact,author used a multiplier analysis, the Gini Coefficient, decompotition multiplierand strutural path analysis (SPA). Calculation and analysis results indicate thatlimitation the volume consumption of premium fuel in the Land Transport Sectorwill impact on decreasing an addition output, factor income, production sectorincome, and household income. In spite of the fact that, this policy impact on theimprovement of income distribution inequality. It can be seen from the value ofthe Gini Coefficient that is lower when volume consumption of premium fuellimited than before limited."

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."

"Penelitian ini fokus pada proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik di Papua pada tahun 2019. Konflik yang terjadi akibat kasus rasisme ini memberikan dampak ikutan dan mengancam ketahanan negara akibat masifnya penyebaran muatan negatif saat konflik berlangsung. Dalam perspektif intelijen, sebagai bentuk antisipasi dini agar konflik tidak membesar, segala aktifitas mungkin untuk dilakukan sebagai respon cepat dan upaya memitigasi konflik yang bertujuan untuk menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis secara kritis keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan perlambatan internet yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif intelijen dapat dilakukan meski demikian perlu kebijakan dengan payung hukum yang baru mengingat pemerintah dinyatakan bersalah atas kebijakan perlambatan ini. Pemerintah sepatutnya memiliki kajian yang komprehensif berkaitan dengan pengambilan kebijakan perlambatan internet, dengan melakukan benchmarking ke beberapa negara yang memiliki pengamanan siber yang baik, sehingga pemerintah dapat mengambil dan menerapkan kebijakan yang baik dan benar serta mempertimbangkan dampaknya di masyarakat saat menangani wilayah konflik. Hasil penelitian ini juga mengharapkan adanya perubahan UU ITE guna mencegah terjadinya penyebaran konten negatif yang lebih masif lagi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan alasan keamanan dan ketahanan nasional terutama dalam situasi konflik, opsi kebijakan untuk memperlambat jaringan internet dapat dilakukan namun dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung.

---

This study focused on the policy-making process carried out by the government to reduce conflict in Papua in 2019.The conflict that occurred due to this racism case had a follow-up impact and threatened the country's resilience due to the massive spread of negative content during the conflict. From intelligence point of view, as a form of early detection to prevent conflict from escalating, all activities can be conducted as part of a rapid response and conflict mitigation effort aimed at maintaining national security and resiliency. This study used a qualitative descriptive method that critically analyzes government decisions related to internet blocking, with data collection techniques carried out are interviews and literature studies. The results of this study show that throttling policies by the government in Papua at 2019 from an intelligence perspective can be carried out even though a policy is needed to pay for a new law considering the government has stated that this fee policy is. The Government should have a comprehensive study related to throttling policy making especially in conflict situation, so the policy can be re-implemented in conflict areas by considering its impact on society. The results of this study also hope that there will be changes to the ITE Law in order to prevent the spread of negative content that is even more massive. In this study, it can be concluded that for reasons of national security and resilience, especially in conflict situations, policy options to slow down the internet network must be carried out in order to narrow the chance of an even greater impact of division."

"Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dituangkan dalam SE-04/BC/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari kebijakan serta hambatan yang terjadi selama penerapan kebijakan pembebasan cukai. Penelitian ini menggunakan paradigma post-Positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan cukai etil alkohol terbukti efektif untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 dilihat dari penilaian terhadap penerapan kebijakan yang sudah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Hambatan yang muncul dari penerapan kebijakan antara lain kurangnya pemahaman pabrik pengguna terhadap mekanisme pemanfaatan fasilitas, permasalahan pengiriman BKC yang tidak memenuhi ketentuan, serta permasalahan dalam hal pemenuhan atas seluruh dokumen yang menjadi syarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan cukai.

---

The government through the Directorate General of Customs and Excise provides ethyl alcohol excise exemption facilities for the prevention and control of Covid-19 as outlined in SE-04/BC/2020. This study aims to analyze the effectiveness of the policy and the obstacles that occur during the implementation of the excise exemption policy. This study uses the paradigm of post-Positivism with data collection techniques through literature study and in-depth interviews with related sources. The results of the study concluded that the implementation of the ethyl alcohol excise exemption policy was proven to be effective in preventing and tackling Covid-19, judging from the assessment of the implementation of policies that had the right policy, right implementation, right target, and right environment. Obstacles that arise from the implementation of the policy include the lack of understanding of the user factory on the mechanism for utilizing the facility, the problem of sending excisable goods that does not meet the provisions, as well as problems in terms of fulfilling all documents that are required to be able to take advantage of the excise exemption facility."

"Pandemi COVID-19 telah memicu berbagai tanggapan dari lingkungan ekonomi dan bisnis. Data pasar mengungkapkan korelasi negatif yang kuat antara pengumuman kasus pertama, pengumuman kasus pertama dan kematian pertama, dan setiap pengumuman kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam jangka pendek, penelitian ini akan melihat bagaimana reaksi saham-saham penyusun IHSG terhadap kebijakan pemerintah, laju penyebaran COVID-19, dan laju kenaikan pasar modal dengan melihat signifikansi dari uji-t kumulatif abnormal return seluruh saham penyusun IHSG sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Temuan mengungkapkan bahwa setiap perubahan kebijakan PSBB berdampak pada return saham

---

The COVID-19 pandemic has triggered a range of responses from the economics and business environment. The market data reveals a strong negative correlation between the first case announcement, the first case announcement and the first death, and every announcement of the Large-Scale Social Restrictions policy (PSBB). In the short term, this research will look at how the constituent stocks of the Indonesian Sharia stock index react to government policies, the rate of spread of COVID-19, and the rate of increase in the capital market by looking at the significance of the t-test of the cumulative abnormal return of all Indonesian Sharia stock index constituent stocks before and during the COVID-19 pandemic. The findings reveal that every change in PSBB policy has an impact on stock returns."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang mengapa model peratuan aliran modal yang berjalan diIndonesia lebih ke arah progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintahterhadap lalulintas modal internasional. Teori yang digunakan untuk menjawabpertanyaan penelitian tersebut adalah teori international capital movement. TeoriInternational capital movement ini dapat mengimplementasikan hasil kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai regulasi kehadiranbank asing meialui pergerakan modal internasional. Sebagai negara yang menitikberatkan pembangunannya di bidang perbankan, model peraturan Indonesia yang berjalanke arah progresif merupakan langkah awal kebijakan yang membawa Indonesia menujuke arah liberalisasi khususnya dibidang perbankan. Sehingga kebutuhan akan aliranmodal internasional ini menjadi suatu kebutuhan pokok untuk memperbaikiperekonomian Indonesia seiring dengan perkembangan perekonomian.

---

AbstractThis thesis discusses why the model of regulation of capital flows that is running inIndonesia more progressive direction, and how government policy response to the trafficflows of international capital. The theory used to answer research questions is the theoryof international capital movements. International capital movement theory can implementthe policies that have been conducted by the Indonesian government on the regulation offoreign bank presence through international capital movements. As the country focusesits development in the banking sector, Indonesia's current regulatory model number is thefirst step toward progressive policies that brought Indonesia to the direction ofliberalization, particularly in banking. Thus the need for international capital flows hasbecome a necessity to improve the Indonesian economy in line with economicdevelopment."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor terhadap penggunaan transportasi umum transjakarta pada tahun 2014-2015. Menggunakan regression discontinuity design, kami menemukan terdapat pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor terhadap peningkatan jumlah penggunaan transjakarta. Melengkapi hasil estimasi dengan melihat pengaruh kebijakan terhadap masing-masing koridor direct impact dan indirect impact transjakarta.Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor meningkatkan penggunaan di masing-masing koridor transjakarta, meskipun pada koridor indirect impact tidak signifikan secara statistik. Hasil tersebut juga dipengaruhi berbagai variabel, seperti tingkat curah hujan, harga bensin, variabel hari dan mekanisme perubahan sistem pada transjakarta.

---

This research analyzed the effect of motorcycle restriction policy on the use of Transjakarta public transportation in 2014 2015. Using regression discontinuity design, we find that there is an effect of motorcycle restriction policy on increasing the amount of usage of Transjakarta. Completing the estimation results by looking at the policy effect on each corridor of direct impact and indirect impact of Transjakarta.

The results show that the effect of motorcycle restriction policy increases the usage in each Transakarta corridor, although the indirect impact corridor is not statistically significant. The results are also influenced by variables such as precipitation rate, gasoline price, day variables and mechanism of system change in Transjakarta."