Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia saat ini sedang menuju transisi ekonomi rendah karbon, salah satunya dalam mendukung kebijakan tersebut Pemerintah melalui Perpres No 55 Tahun 2019 mengeluarkan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dalam mendukung program tersebut Pemerintah telah mempunyai kebijakan peningkatan nilai tambah mineral atau hilirisasi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 agar produksi baterai listrik kendaraan bermotor dapat diproduksi di dalam negeri sehingga industri tersebut mempunyai nilai tambah yang akan berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan di sektor tersebut. Terdapat 3 kriteria permasalahan yang dapat mempengaruhi kebijakan hilirisasi mineral sehingga dapat menghambat dampak pembangunan berkelanjutan dari industri bahan baku baterai kendaraan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini metode AHP digunakan untuk menentukan urutan prioritas permasalahan dan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Dari hasil analisis AHP diperoleh kesimpulan untuk mengatasi permasalahan hilirisasi 1. Perbaikan Tata Kelola Pertambangan dan Industri Antara serta Hilir Mineral Nasional (51%), 2. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi (31%), dan Ketersediaan dan Kualitas Data Sistem Informasi (18%).

---

Indonesia is currently heading for a low-carbon economy transition, one of which supports this policy. Through Presidential Decree No. 55 of 2019, the Government issued the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program. In support of this program, the Government has a policy of Increasing mineral added value or downstream program implemented since 2009 so that the production of electric vehicle batteries can be produced domestically so that the industry has added value that will affect sustainable development in the sector. There are three criteria for problems affecting mineral downstream policies to inhibit sustainable development from the electric vehicle battery raw material industry: economic, social, and Environmental. In this study, the Analytical Hierarchy Process method determines the priority order of alternative solutions to solve complex multicriteria Problems into a hierarchy. From the results of the Analytical Hierarchy Process analysis, it was concluded that to overcome downstream problems, first is Improving the Governance of Mining and National Intermediate and Downstream Industries (51%), second is Infrastructure Development and Technology Development (31%), and third is Improving Information System Data Availability and Quality (18%)."

"Sejak diundangkannya UU No. 22/1999 terjadi perubahan sistem pengelolaan mineral di Indonesia dari Sentralistik menjadi Desentralistik. Keadaan ini menyebabkan penurunan jumlah cukup signifikan atas pengusahaan pertambangan Kontrak Karya di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan studi dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan strategi yang tepat sehingga desentralisasi pengelolaan mineral dapat berjalan dengan baik.Dalam studi ini dikemukakan 3 alternatif sistem pengelolaan mineral yang masih dimungkinkan sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 25/1999, yaitu desentralisasi, semi desentralisasi dan sentralisasi. Telah ditetapkan adanya 7 aspek yang berperan dalam pengelolaan mineral, masing-masing sosial, ekonomi. kelembagaan, sumber daya manusia, keamanan, manajemen strategi dan hukum.Berdasarkan pengolahan data menggunakan perangkat lunak Expert Choice 9.0 dan evaluasi hasil jawaban kuesioner oleh 16 responden yang berasal dari kalangan akademisi, Pemerintah dan Daerah serta praktisi, telah ditetapkan bahwa 'desentralisasi', yaitu pengelolaan mineral oleh daerah otonom, merupakan alternatif strategi terbaik dalam sistem pengelolaan mineral di Indonesia. Dalam pelaksanaannya beberapa aspek perlu mendapar perhatian Pemerintah maupun Daerah. Dalam aspek hukum peraturan perundangan dan prosedur perizinan perlu mendapat perhatian/prioritas, sedangkan dalam aspek keamanan maka harus tercipta dan terjaga stabilitas sosial maupun stabilitas politik. Dalam aspek sumber daya manusia perlu mendapat perhatian bidang pendidikan maupun pengalaman bagi aparat daerah otonom.

---

Since UU NO. 22/1999 was effective on 1st January 2001, Indonesian mineral development system has been change from centralistic to be decentralistic. These condition made significant slow down of the Contract of Work in Indonesia, so its need studying with Analytical Hierarchy Process to get the best strategy in mineral development.In these case, we purpose three alternatives system in mineral development base on Article 4 Peraturan Pemerintah No. 29/1999. The alternatives are Decentralization, Semi Decentralization and Centralization. Seven criterias controlling mineral development, there are Social, Economic, Organization, Man Power, Security, Management Strategy and Law.Base on processing with software Expert Choice 9,0 and evaluation of the 16 respondens (academic, Government and Local Govemment and practicients), the best strategy in mineral development is Decentralization doing by Local Govemment. By the way, implementation of this choice need more stressing aspect of the Local Govemment. In Law aspect, regulation and procedure permit need most priority as same as social and politic stability in security aspect and education and experience in Man Powes aspect."

"Gerakan tanah merupakan bencana alam yang banyak menimbulkan kerugian harta benda, korban jiwa maupun luka-luka, kerusakan properti dan juga infrastruktur. Salah satu cara untuk mengurangi kerugian tersebut adalah dengan melakukan pemetaan potensi bencana gerakan tanah (slide hazard zonation). Pemetaan potensi bencana gerakan tanah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan frekuensi keterjadian gerakan tanah yang tinggi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Pada penelitian ini digunakan 15 faktor pemicu terjadinya gerakan tanah, yaitu sudut lereng, arah lereng, kelas lereng, elevasi, elevasi relatif, Stream Power Index (SPI), Topographic Wetness Index (TWI), Normalized Differential Vegetation Index (NDVI), kerapatan liniasi, jarak terhadap liniasi, litologi, jenis tanah, curah hujan, kerapatan sungai, dan juga jarak terhadap sungai. Sedangkan faktor risiko gerakan tanah berupa penggunaan lahan, kerapatan bangunan, dan juga jarak terhadap jalan. Kabupaten Bandung Barat secara umum memiliki potensi kerentanan gerakan tanah moderate dengan persentase area sebesar 17,37%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,97% luas daerah penelitian, low 16,96%, moderately high 16,75%, high 16,73%, dan juga very high 16,19%. Sedangkan untuk risiko gerakan tanah Kabupaten Bandung Barat didominasi area dengan tingkat moderately high dengan persentase area sebesar 22,36%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,95% luas daerah penelitian, low 16,79%, moderate 18,70%, high 15,57%, dan juga very high 10,59%. Untuk potensi bencana gerakan tanah, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh tingkat moderate dengan persentase area sebesar 18,41%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,22% luas daerah penelitian, low 15,20%, moderately high 16,88%, high 17,14%, dan juga very high 17,12%.

---

Landslide is a natural disaster that causes a huge loss in properties, fatalities, and public utilities. One of the ways to decrease those loss is by mapping the landslide susceptibility area (landslide hazard zonation). The landslide susceptibility mapping was applied in West Bandung Regency because the area has high landslide occurence frequency. The method used in this research is the Analytical Hierarchy Process (AHP). There are 15 landslide triggering factors considered in this research, such as: slope angle, slope aspect, slope curvature, elevation, relative elevation, Stream Power Index (SPI), Topographic Wetness Index (TWI), Normalized Differential Vegetation Index (NDVI), lineaments density, distance to lineaments, lithology, soil types, rainfall intensity, drainage density, and distance to drainage. As for the risk triggering factors, there are land use, building density, and distance to roads. In general, landslide hazard in West Bandung Regency is in moderate class with 17,37% total area. The very low class is about 15,97% of total area, low 16,96%, moderately high 16,75%, high 16,73%, and very high 16,19%. Besides, the landslide risk in West Bandung Regency dominated by moderately high class with 22,36% total area. The very low class is about 15,95% total area, low 16,79%, moderately 18,70%, high 15,57%, and very high 10,59%. Finally, the landslide susceptibility in West Bandung Regency dominated by moderate class with 18,41% total area. The very low class is about 15,22% total area, low 16,20%, moderately high 16,88%, high 17,14%, and very high 17,12%."

"PT. A adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi di Indonesia. PT. A memiliki produk fisik berupa sim card yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam produksinya PT. A mengandalkan seluruhnya kepada pihak ketiga atau vendor. Hal tersebut membuat penting bagi PT. A untuk melakukan manajemen risiko. Pada penelitian ini PT. A memiliki enam permasalahan utama yang berdampak pada 10 akibat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi dengan melakukan analisis pada ke seluruhan aliran rantai pasok PT. A. Identifikasi menunjukan bahwa terdapat 20 tahapan pada proses bisnis PT. A yang memiliki 53 risk event dan 80 risk agent. Hasil pengolahan dari HOR fase 1 didapatkan 16 risk agent prioritas yang akan ditanggulangi oleh PT. A dengan melakukan identifikasi terhadap preventive action. Identifikasi menunjukan terdapat 17 preventive action yang dapat mitigasi risk agent prioritas. Hasil pengolahan HOR fase 2 didapatkan empat preventive action prioritas dan akan dilakukan pembobotan dengan menggunakan AHP dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil pembobotan AHP adalah preventive action prioritas yang memenuhi ketiga kriteria.

---

PT. A is a company engaged in the telecommunications industry in Indonesia. PT. A has a physical product in the form of a sim card that is used by all Indonesian people. In the production of PT. A rely entirely on third parties or vendors. This makes it important for PT. A to do risk management. In this study PT. A has six main problems that have 10 effects. Based on this, this study aims to prevent these problems from occurring by analyzing the entire supply chain fl ow of PT. A. Identification shows that there are 20 stages in the business process of PT. A which has 53 risk events and 80 risk agents. The results of the processing of HOR phase 1 obtained 16 priority risk agents which will be handled by PT. A by identifying the preventive action. Identification shows that there are 17 preventive actions that can mitigate priority risk agents. The results of HOR phase 2 processing obtained four priority preventive actions and will be weighted using AHP with predetermined criteria. The results of the AHP weighting are priority preventive actions that meet the three criteria.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Pemilihan pemasok dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penerapan AHP dalam penelitian ini adalah menentukan prioritas dari pemilihan supplier di Industri Otomotif. Terdapat kelemahan pada proses pemilihan pemasok pada Industri Otomotif. Industri Otomotif hanya memilih pemasok berdasarkan satu kriteria saja yaitu harga, sehingga mengalami beberapa keluhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemilihan pemasok dengan pertimbangan yang lebih komprehensif dan obyektif sesuai dengan kebutuhan. Tahap pertama yang dilakukan agar dapat menentukan tingkat kepentingan kriteria dalam pemilihan pemasok. Terdapat 8 kriteria untuk pemilihan pemasok pada Industri Otomotif. Tahap kedua dilakukan untuk mendapatkan bobot kriteria,subkriteria dan alternatif dengan membandingkan secara berpasangan antara kriteria, subkriteria, dan alternatif. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi dalam memilih kriteria dan alternatif pada Industri Otomotif

---

ABSTRACTThis research discuss about supplier selection with Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Application of AHP in this research is determine priority of supplier selection at Automotive Industry. Theres is weakness in supplier selection process at Automotive Industry. Automotive Industry chooses the suppliers with just one criteria which is price, so it had some complaints. Therefore, this study aims to perform the selection of suppliers with the consideration of a more comprehensive and objective as needed. The first phase is performed in order to determine the level of interest in the supplier selection criteria. There are 8 criterias for the selection of suppliers in the Automotive Industry. The second stage was to get the weight criteria, sub-criteria and alternatives by comparing in pairs between the criteria, sub-criteria, and alternatives. Results of this study was the recommendation in selecting the criteria and alternatives in the Automotive Industry."

"Since the implementation of the kerosene to LPG conversion program in Indonesia in 2007, LPG has become an essential commodity, so that the distribution process must be carried out correctly. One of the crucial activities in the LPG distribution process is planning the supply from the main terminal to the depots using a ship scheduling system. The current condition is that with the increasing consumption of LPG and the growing number of depots, there is often a deviation between planning and realization, which causes additional operating costs for LPG distribution. With the development of technology and very tight industrial competition, companies are required to run their business efficiently. One way to achieve these goals is by managing supply chain management so that products can be distributed on time, quality is maintained, and at low cost. It is necessary to determine and weigh the Key Performance Indicator (KPI) in measuring supply chain performance. The purpose of this research is to identify KPIs forLPG supply chain at the main terminal by identifying levels in the SCOR model, and weighting and determining KPIs using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The results showed that there were 36 KPIs adapted to the performance measurement approach with the SCOR method, namely reliability, responsiveness, flexibility, cost and asset management. The highest weight at level 1 is obtained on the reliability dimension with a weight of 0.300, and for KPI the highest priority is minimum inventory with a weight of 0.083.

---

Sejak dijalankannya program konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia pada tahun 2007, LPG menjadi komoditi yang sangat penting sehingga dalam proses pendistribusiannya harus dijalankan dengan baik. Salah satu kegiatan penting dalam proses pendistribusian LPG adalah perencanaan supply dari terminal Utama ke depot – depot. Kondisi saat ini dimana dengan semakin meningkatnya konsumsi LPG dan bertambahnya jumlah depot maka sering kali terjadi deviasi antara perencanaan dengan realisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan persaingan industri yang sangat ketat, perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan bisnis secara efisien, dimana salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mengelola management rantai pasok agar produk dapat didistribusikan dengan tepat waktu, terjaga kualitasnya dan dengan biaya yang rendah. Dalam pengukuran kinerja rantai pasok, terlebih dahulu diperlukan penentuan dan pembobotan Key Performance Indicator (KPI). Tujuan dari penelitan ini adalah mengidentifkasi KPI supply chain LPG di terminal Utama dengan identifikasi level dalam model SCOR, dan dilakukan pembobotan dan penentuan KPI dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasilnya penelitian menunjukkan terdapat 36 KPI yang disesuaikan dengan pendekatan pengukuran kinerja dengan metode SCOR , yaitu reliability, responsiveness, flexibility, cost dan asset management. Bobot tertinggi pada level 1 diperoleh pada dimensi reliability dengan bobot 0,300, dan untuk KPI dengan prioritas tertinggi adalah minimum inventory dengan bobot 0,083."

"PT. Hutama Karya Infrastruktur sebagai kontraktor utama yang memiliki tugas untuk menyelesaikan kontrak pekerjaannya yang kompleks akan membagi pekerjaannya kepada subkontraktor-subkontraktor untuk item dominan. Proses pemilihan subkontraktor akan berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi kriteria-kriteria yang berpengaruh dalam proses pemilihan subkontraktor dan strategi yang digunakan untuk memperbaiki proses pemilihan sehingga memperoleh subkontraktor yang berkinerja terbaik. Selanjutnya kriteria-kriteria tersebut akan dianalisis dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sehingga diperoleh keputusan terbaik dalam menentukan prioritas kriteria-kriteria dalam proses pemilihan subkontraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria utama yang berpengaruh terhadap kinerja subkontraktor dimulai dari yang terbesar adalah kinerja dan MK3LL (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lindung Lingkungan), dan diikuti dengan sumber daya, harga, strategi kemitraan, dan administrasi.

---

PT. Hutama Karya Infrastruktur as the main contractor who has the task of completing complex work contracts outsources the work to subcontractors for dominant items. Subcontractor selection process will have a major effect on the performance results of a construction project. It is necessary to evaluate the criteria that influence the process of subcontractor’s selection process and to determine the strategies used to improve the selection process to obtain subcontractors with the best performance. Those criteria were analyzed using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to obtain the best decision in determining the priority of the criteria in the subcontractor selection process. The results showed that the top priorities criteria are performance and QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) followed by resources, prices, partnership strategy, and administration accordingly."

"Industri farmasi merupakan salah satu industri yang memiliki banyak aturan yang ketat. Oleh sebab itu, proses pemeliharaan mesin-mesin dan fasilitas menjadi salah satu perhatian utama manajemen perusahaan. Saat ini, belum banyak penelitian yang dikhususkan untuk menilai kinerja manajemen pemeliharaan di industri farmasi. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mencari, mengelompokkan, dan membobotkan kriteria utama dan subkriteria dalam penilaian kinerja manajemen pemeliharaan di industri farmasi. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah para manajer pemeliharaan di beberapa perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia. Untuk melakukan pembobotan pada kriteria utama dan subkriteria digunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).Hasil akhir dari penelitian ini adalah model hirarki keputusan untuk penilaian kinerja manajemen pemeliharaan di industri farmasi yang berupa kriteria utama dan subkriteria penilaian beserta bobotnya. Untuk memperjelas penggunaan model hirarki keputusan tersebut, diberikan contoh model hipotesis berikut analisis sensitivitasnya.

---

Pharmaceutical industry is one of some high-regulated industries. that is why the maintenance of machines and facilities becomes highly concerned by the company management. today, there are only few researches on performance measurement of maintenance management in pharmaceutical industry. in this research, the writer search, classify and weight the criteria and sub criteria for measuring performance of maintenance management in pharmaceutical industry. respondents of this research are managers of soma pharmaceutical companies operating in indonesia. In order to weight the criteria and sub criteria, analytic hierarchy process (ahp) is used.

The result of this research is a model of decision hierarchy for performance measurement of maintenance management in pharmaceutical industry, containing criteria and sub criteria with their weights. the implementation of the model is illustrated by an example of hypothesis model and its sensitivity nalysis."

"Kendaraan listrik efektif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus sebagai upaya untuk melakukan dekarbonisasi untuk sektor transportasi di Indonesia. Dampak jangka panjang penggunaan bahan bakar fosil dapat meningkatkan efek gas rumah kaca dan mempengaruhi kualitas udara. Pemerintah bersama stakeholder membuat terobosan dengan mengganti bahan bakar fosil menjadi bahan bakar berbasis listrik dengan tenaga batere. Indonesia saat ini memiliki 267 unit infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersebar di 224 lokasi. Latar belakang masalah dari penelitian ini disebabkan adanya transisi energi dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi pertumbuhan kendaraan listrik, SPKLU, dan road map SPKLU di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang analisa kebutuhan SPKLU terhadap kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan prioritas untuk mengganti bahan bakar fosil menjadi energi listrik secara bertahap. Penelitian ini memiliki 6 (enam) objek diantaranya kriteria ekonomi, standardisasi, teknologi, lingkungan, sumber energi dan regulasi. Berdasarkan hasil kuisioner pertama diperoleh bahwa kriteria lingkungan menjadi rekomendasi untuk pengembangan SPKLU, sedangkan dalam kuisioner kedua didapat hasil bahwa kendaraan listrik lebih tepat dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas udara. Menurut penelitian yang telah dilakukan di negara Taiwan (Jonathan C) dengan menggunakan AHP, didapat hasil bahwa lingkungan menjadi hal penting untuk mengadopsi perkembangan kendaraan listrik. Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara diatas diketahui bahwa kendaraan listrik lebih tepat untuk mendukung program udara bersih di Indonesia sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur SPKLU berkelanjutan untuk mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

---

Electric vehicles are effective in reducing fossil fuel usage in Indonesia. The long-term impact of using fossil fuels can increase the effect of greenhouse gases and reduce air quality. The government and stakeholders made a breakthrough by replacing fossil fuels with battery power. Indonesia has 267 units of electric vehicle charging station (EVCS) infrastructure spread over 224 locations. The problem of this research is the energy transition from fossil fuel vehicles to electric vehicles to reduce greenhouse gas emissions. This study aims to determine the growth location of electric vehicles (EV), EVCS, and the EVCS road map in Indonesia. This research discusses the analysis of SPKLU's for EVs in Indonesia. This study uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine priorities for substituting fossil fuels with electrical energy. This study has 6 (six) objects, economic criteria, standards, technology, environment, energy sources, and regulations. In the first questionnaire result, environmental criteria became recommendations for EVCS development. In the second questionnaire result, electric vehicles were more appropriate to be developed in Indonesia to improve air quality. According to research conducted in Taiwan (Jonathan C) also using AHP, the environment is more important for adopting the development of electric vehicles. The results of questionnaires and interviews on EVs are more suitable to support the clean air program in Indonesia. So an EVCS development infrastructure is needed to support the increase in the use of electric vehicles in Indonesia."

"ABSTRAKBisnis properti merupakan industri yang sudah mapan. Perkembangan teknologi informasi global jika dibandingkan dengan bisnis properti memiliki jarak yang signifikan sekitar 5 tahun. Walaupun tertinggal dalam hal pengadopsian teknologi, beberapa ahli yakin bahwa inovasi disruptif dapat meranah ke industri ini. Pengembang global mulai mengikuti tren tersebut walaupun tingkat adopsinya masih lambat. Sebagai contoh, terdapat satu ERP yang populer di Indonesia untuk bisnis ini. Beberapa pengembang besar telah menggunakan perangkat lunak tersebut termasuk XYZ Property, tetapi pada saat sistem telah diimplementasikan pada kondisi waktu tertentu mengalami masalah penggunaan sehingga saat ini ditinggalkan penggunanya padahal investasi yang dilakukan cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan ERP di XYZ Property. Penelitian ini menggunakan metode AHP untuk melakukan pemeringkatan terhadap faktor-faktor tersebut. Hasil pemilihan mendapatkan total 10 faktor dan 3 alternatif solusi. Data diperoleh berdasarkan kuesioner yang diserahkan ke delapan responden dari XYZ Property. Berdasarkan peringkat dari yang paling berpengaruh, faktor-faktor tersebut ialah: dukungan manajamen atas, pelatihan dan pengayaan, infrastruktur, kultur organisasi, kustomisasi ERP, manajemen perubahan, manajemen proyek, komunikasi, pelibatan pengguna, dan pengetesan perangkat lunak. Selanjutnya, berdasarkan urutan pemeringkatan, opsi alternatif implementasi sistem manajemen pengetahuan, menjadi alternatif yang direkomendasikan sebagai solusi.

---

ABSTRACT

Property industry is already at its mature stage. With the current global technology advancement, this industry is lagged behind 5 years. While some experts said it behind from every other business, some still believe there will be a disruptive innovation. The global trend for real estate developer is try to catching up, even though the adoption rate is quite slow. For example, there is one ERP system that were popular in Indonesia for this kind of business. Some of the major developer already using this system including XYZ Property, but after the implementation process have been complete in a short time they were facing issue with usability, so currently it has been abandoned by some of it users even though the investment cost is quite high. This research is to discover and analyze some of the factors regarding the usability of ERP system. In order to obtain the priorities of it factors, this research is using AHP as a method. This research can conclude there are 10 factors and 3 alternatives solution based on its selection result. Data were gathered from the questionnaire that were submitted to eight respondents within XYZ Property. With an order from the most influential, here are the list of the factors: top management support, user training, infrastructure, organization culture, ERP customization, change management, project management, communication, user involvement and software testing. As follows, according to the order of the alternative result, the option to implement a Knowledge Management System (KMS) is a recommended solution."