Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berusaha menganalisis penyebab faksionalisme di PAN tahun 2020. Temuan menunjukkan faksionalisme disebabkan oleh kombinasi dua faktor, yakni kebijakan mengenai pilihan koalisi pasca Pilpres 2019 dan personalisasi elit di dalam partai. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP PAN, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Pilihan koalisi PAN terbagi menjadi tiga faktor kunci. Pertama, pragmatisme untuk memaksimalkan kekuasaan (office-seeking) secara instrumental dengan mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pragmatisme juga disebabkan faktor historis PAN tidak pernah menjadi partai oposisi. Kedua, faktor ideologis terkait upaya elit partai untuk mengembalikan PAN ke ideologi tengah berdasarkan evaluasi hasil pemilu 2019 dimana kedekatan PAN dengan Islam konservatif gagal mendongkrak perolehan suara. Ketiga, adanya intervensi rezim melalui ancaman kriminalisasi hukum terhadap beberapa kader PAN. Faktor penguat adanya faksionalisasi intra partai juga disebabkan personalisasi politik Amien Rais. Amien berperan penting melalui pengaruh pribadi dirinya yang membawa PAN menjadi oposisi Jokowi meski tidak melalui keputusan formal partai. Perpecahan semakin meluas disebabkan dukungan Amien Rais terhadap pencalonan Mulfachri Harahap di Kongres sebagai bentuk perlawanan kebijakan partai yang bergabung kepada koalisi pemerintah. Personalisasi ini juga berkembang pada upaya penguatan figur Amien Rais di dalam partai dengan mencalonkan Hanafi menjadi calon Sekjen PAN. Faksionalisme ini menunjukkan anomali yang signifikan sepanjang terbentuknya PAN, yaitu peran Amien Rais yang memudar terkait kekalahan Mulfachri Harahap di Kongres 2020.

---

This paper seeks to analyze the causes of factionalism in the PAN in 2020. The findings show that factionalism is caused by a combination of two factors, namely policies regarding the choice of coalition after the 2019 presidential election and the personalization of elites within the party. To obtain data, the authors used qualitative research by conducting in-depth interviews with a number of DPP PAN officials, as well as collecting documents from the media, previous research, and internal party documents. The choice of the PAN coalition is divided into three key factors. First, pragmatism to maximize power (office-seeking) instrumentally by influencing policies that will be issued by the government. Pragmatism is also due to the historical factor that PAN has never been an opposition party. Second, ideological factors related to the efforts of party elites to return PAN to a centrist ideology based on the evaluation of the 2019 election results where PAN's proximity to conservative Islam failed to boost vote gains. Third, there was regime intervention through the threat of legal criminalization of several PAN cadres. The reinforcing factor for intra-party factionalization is also due to Amien Rais' political personalization. Amien played an important role through his personal influence which brought PAN into Jokowi's opposition although not through a formal party decision. The split is widening due to Amien Rais' support for Mulfachri Harahap's candidacy in Congress as a form of opposition to the policies of parties joining the government coalition. This personalization also developed in efforts to strengthen the figure of Amien Rais in the party by nominating Hanafi as a candidate for Secretary General of PAN. This factionalism shows a significant anomaly throughout the formation of PAN, namely the waning role of Amien Rais regarding the defeat of Mulfachri Harahap in the 2020 Congress."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang keterpilihan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar secara aklamasi pada Munaslub tahun 2017 dan ini baru pertama kali terjadi di Partai Golkar pasca Orde Baru. Keterpilihan Airlangga Hartarto menunjukkan adanya pergeseran faksi Partai Golkar dari kompetitif ke kooperatif. Untuk menganalisa, penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme pilihan rasional dari Peters, Clarke & Foweraker, Hall & Taylor serta Shesple. Selain itu peneliti juga menggunakan teori demokrasi internal partai dari Alan Ware, Huntington dan Norris. Untuk melihat faksionalisasi, peneliti menggunakan teori faksi dari Boucek, Belloni & Beller serta Paul Lewis. Teori penyatuan elit dari Higley & Burton serta teori kepemimpinan dari Alan Ware serta Heywood. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau analisis dokumen. Terdapat beberapa faktor mengapa Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi. Peneliti memulai dari faktor pendorong dilaksanakannya Munaslub, terdapat faktor internal serta eksternal. Faktor internal, ketua umum Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus E-KTP sehingga terjadi kekosongan pimpinan partai. Faktor eksternal, akibat kasus tersebut, citra partai di mata publik menurun, terlihat dengan menurunnya elektabilitas. Selain itu, terdapat agenda politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang perlu dihadapi oleh partai. Keterpilihan Airlangga Hartarto secara aklamasi ini merupakan bentuk "ekuilibrium nash". Selain itu, terdapat hubungan "mutualisme" antara kepentingan pemerintah dan Partai Golkar. Partai ini memiliki pragmatisme untuk selalu menjadi bagian dari pemerintah. Sehingga posisi Airlangga sebagai satu-satunya menteri dari Partai Golkar di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi sangat berpengaruh.

---

ABSTRACTThis research is about Airlangga Hartarto's winning as the chairman of the Golkar Party by acclamation at the Extraordinary National Conference in 2017 and it was the first time has happened in the Golkar Party on post-New Order. It shows the shifting of faction in Golkar Party from competitive to cooperative. To analyse, this research use the rational choice institutionalism approach of Peters, Clarke & Foweraker, Hall & Taylor and Shesple. In addition, researchers also use the theory of internal democracy of party from Alan Ware, Huntington and Norris. To see factionalism, researchers used factional theories from Boucek, Belloni & Beller and Paul Lewis. The theory of the union of elites from Higley & Burton and leadership theory from Alan Ware and Heywood. This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources. Primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study or document analysis. There are several factors why Airlangga was chosen by acclamation. Researchers start from the driving factors for the implementation of the Extraordinary National Conference, there are internal and external factors. Internal factors, the chairman Setya Novanto became a suspect in the E-KTP case, and then the leadership vacancy occured in the Golkar Party. External factors, due to the case, the party's image in the public declined, seen with the decreased of electability. Additionaly, political agenda such as Pilkada 2018 and Pemilu 2019 need to be faced by the party. Airlangga's winning by acclamation is a form of "equilibrium nash". There is a "mutualism" relationship between the interests of the Government and the Golkar Party. This party has the pragmatism to always be a part of the Government. So, Airlangga's position as the only minister from Golkar Party in the Cabinet of Joko Widodo-Jusuf Kalla become very influential."

"Syura adalah sebuah konsep pengambilan keputusan yang diajarkan dalam agama Islam. Konsep ini dilandasi oleh Q.S. Ali Imran: 159 dan Q.S. Asy-Syura: 38. Konsep tersebut juga menjadi prinsip dalam Islam. Pelaksanaan syura berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Syura juga berkembang dan mengalami modifikasi, dari sebuah konsep, menjadi sebuah metode, dan menjadi sebuah sistem dengan perangkat yang lebih kompleks. Kondisi umat Islam juga rnengalami kondisi yang turun naik. Ketika kejayaan pemerintahan Islam berakhir pada masa Turki Usmani, maka gerakan Islam yang bercita-cita untuk menghidupkan kembali konsep pemerintahan Islam dalam era demokrasi saat ini. Gerakan-gerakan tersebut mengambil langkah-langkah yang berbeda, salah satunya adalah dengan masuk ke dalam wilayah politik. Salah satu gerakan tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan ini masuk ke dalam kancah politik nasional dengan menghidupkan sistem Islam dalam partainya. PKS menerapkan sistem syura dalam partai yang tentunya tidak sesederhana sistem yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Perangkat formal syura pun perlu dibuat dalam bingkai formal sebuah partai. Tidak hanya itu, sistem ini juga menjadi contoh awal jika sistem tersebut awal diterapkan dalam lingkup negara. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan bagaimana sistem syura yang ada dalam PKS pada kondisi modem di tengah era demokrasi saat ini. Perangkat apa raja yang ada dalam PKS dan bagaimana sistem tersebut bisa berjalan dengan balk serta bertahan dalam era demokrasi."

"Sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2009, perdebatan tentang keikutsertaan partai politik sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sudah menjadi perdebatan dikalangan partai politik di DPR. Dalam pembahasan Revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, persoalan independensi penyelenggara pemilu inipun muncul. Fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah pada awalnya menolak usulan fraksi-fraksi lain di DPR untuk memasukkan unsur partai politik sebagai bagian komisioner Penyelenggara Pemilu. Trauma atas fenomena kasus Pansus DPT pemilu 2009 dan Panja Mafia Pemilu di DPR memberikan indikasi bahwa kredibilitas dan integritas Penyelenggara Pemilu periode 2009 belum optimal. Akhirnya, didalam proses pengambil keputusan akhir di DPR terkait independesi KPU, fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah mengubah sikap politiknya untuk mengikuti keinginan fraksi-fraksi lain di DPR. Mengapa fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah akhirnya merubah sikap politiknya? Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan pemilu Juan Linz, Larry Diamond, dan Seymour Martin Lipset, teori kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori elit Getano Mosca dan Robert Putnam, dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, maka keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang paling moderat yang dapat diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi termasuk Pemerintah. Oleh karena itu keputusan yang diambil merupakan keputusan yang demokratis sebagaimana tesis Hans Deiter Klingeman bahwa prosedur yang demokratis semestinya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kehendak rakyat luas. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan konsensus politik, kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis dan pendekatan elit telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Revisi UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

---

Since general election 1955 to 2009, the discussion of involvement of political parties as part of Electoral Commission Bodies have appeared among policy makers. In Discussion Revision Act No 22 Year 2007 about Electoral Commission, one of crussial debate among parliament members is wheter or not the Electoral Commission must be independent. Political stance of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the goverment rejected other fractions idea to involve political party members as part of Electoral Commission members. Finally, case of “DPT 2009 and Panja Mafia Pemilu 2009” realized the credibility and integrity of Electoral Commission wasn’t good. Therefore, the final decision of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the government have changed to deal with other parties. Why did they change their political stance?

The research theories are general election and democracy by Juan Linz, Larry Diamond and Seymour Martin Lipset, political party decision by Hans Deiter Klingeman, elite by Getano Mosca and Robert Putnam, consensus and conflict by Maswadi Rauf and Maurice Duverger. This research used qualitative method and two kind of collecting data methodology, such as interview that will used as primary data and literature review as secondary data.

The conclusion of this research, the policy decision making process was decided by compromise among political fraction and government that finally become a moderate solution. Therefore, the decision that has been made is democratic decision stated by Hans Deiter Klingeman thesis, that democratic procedure will result decision which are relevant with general will. Empirical theory implied political consensus, model of political party of decision making process and elite theory influenced within policy making process of revision Act No 22 Year 2007 About Electoral Commission."

"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.

---

The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.

The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."