Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk upaya penanganan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan untuk menangani virus Covid-19 yaitu adanya protokol kesehatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, di mana protokol kesehatan tersebut berdampak pada implementasi pemolisian komunitas di perumahan Kota Bekasi yang menghambat kohesi sosial, kontrol sosial informal dan partisipasi sosial, sehingga anggota komunitas mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial. Kemudian, terdapat potensi terjadinya kejahatan di perumahan Kota Bekasi karena adanya protokol kesehatan seperti bekerja di rumah atau membatasi mobilitas, penggunaan masker saat di luar rumah, menjaga jarak minimal dua meter dan menjauhi kerumunan memicu munculnya faktor kriminogenik. Adanya hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemantauan daring agar pemolisian komunitas dapat berjalan selama masa pandemi Covid-19.

---

During the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government released the policy to handle the spread of Covid-19 virus. The policy was the health protocol. Based on the analysis that has been done, the health protocol has impacts to the implementation of community policing in the Bekasi City Housing that hampered the social cohesion, informal social control, and the community participation. Thereby, the community members had obstacles to do the social activity. Then, there is a potential for the crime to occur in the Bekasi City Housing because of the health protocol policies such as working from home or limiting the mobility, using masks when we outside, keeping the minimum distance for 2 meters long, and staying away from crowds that triggers the emergence of criminogenic factors. These obstacles can be overcome by online monitoring so that community policing can run during the Covid-19 pandemic."

"Pada masa pandemi, ruang publik perkotaan harus ditempuh dengan waspada. Pergeseran persepsi masyarakat terhadap kota pun terjadi, umumnya mereka menganggap keramaian kota sebagai ruang yang sebisa mungkin harus dihindari karena potensi penularan Covid-19 lebih besar dengan ramainya penduduk kota. Keadaan seperti ini terjadi hampir di seluruh kota di dunia, termasuk di DKI Jakarta. Masyarakat Indonesia dengan sebagian besarnya pengguna media sosial membagikan informasi dan pengalaman yang mereka rasakan terkait situasi dan kondisi Jakarta di media sosial, terutama secara tekstual di akun Twitter mereka. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara kualitatif melalui analisis konten media sosial, analisis sentimen dan narasi serta persepsi yang terbentuk pada masyarakat terkait citra. Melalui analisis konten media sosial untuk melihat persepsi yang diutarakan secara tekstual oleh masyarakat Jakarta selama pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana persepsi tersebut membentuk citra kota Jakarta. Persepsi warga ini membentuk citra yang negatif pada elemen distrik yang menjadi kategori dominan pada kumpulan twit warga yang diteliti. Citra yang dihasilkan dari fungsi perkotaan pun menjadi sorotan, kelima dimensi fungsi kota yaitu vitalitas, kecocokan, sense, akses, dan kontrol semuanya memiliki karakteristik negatif. Sehingga pembicaraan serta persepsi mengenai kota Jakarta di media sosial Twitter pada masa krisis pandemi menghasilkan citra yang negatif. Utamanya pada fungsi vitalitas, yakni pemenuhan kebutuhan biologis manusia.

---

During a pandemic, urban public spaces must be taken with caution. There has also been a shift in people's perceptions of the city, generally they consider the city crowd as a space that should be avoided as much as possible because the potential for Covid-19 transmission is greater with the hectic population of the city. This situation occurs in almost all cities in the world, including DKI Jakarta. Indonesian people with the majority of social media users share information and experiences they feel related to the situation and conditions in Jakarta on social media, especially textually on their Twitter accounts. This research will explore qualitatively through analysis of social media content, analysis of sentiment and narratives as well as perceptions formed in society regarding image. Through analysis of social media content to see the perceptions expressed textually by the people of Jakarta during the Covid-19 pandemic and to find out how these perceptions shape the image of the city of Jakarta. This citizen perception forms a negative image of the district element which is the dominant category in the collection of tweets of the residents studied. The image generated from urban functions is also in the spotlight, the five dimensions of city function, namely vitality, fit, sense, access, and control all have negative characteristics. So that discussions and perceptions about the city of Jakarta on Twitter social media during the pandemic crisis produce a negative image. Mainly on the function of vitality, namely the fulfillment of human biological needs."

"Latar Belakang: The World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Untuk mengendalikan penyebaran virus SAR-CoV-2, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan. Tempat kerja merupakan salah satu lokasi yang berpotensi menyebabkan penularan virus SAR-COV-2, salah satunya di sektor pertambangan. Di masa pandemi COVID-19, pengelolaan keselamatan pertambangan dihadapkan pada bahaya baru yaitu virus SARS-COV-2 dengan risiko penularan yang sangat cepat, yang memerlukan peningkatan pengelolaan keselamatan pertambangan dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keselamatan pertambangan di perusahaan batubara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Metode: Menggunakan desain cross sectional, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan pada perusahaan batubara pada periode Oktober hingga Desember 2021. Sampel sebanyak 35 perusahaan dianalisis dengan menggunakan data kuantitatif yaitu telaah dokumen laporan RKAB 2017 hingga 2021. Hasil: Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran pengelolaan keselamatan pertambangan dengan capaian pengelolaan keselamatan pertambangan saat pandemi COVID-19 (2020-2021) lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 (2017-2019 Kesimpulan: Dalam hal ini terbukti pandemi COVID-19 mempengaruhi pengelolaan keselamatan pertambangan, bahkan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan penambangan karena kasus terpapar COVID-19.

---

Background: The World Health Organization (WHO) has declared Corona Disease 2019 (COVID-19) as a pandemic. To control the spread of the SAR-CoV-2 virus, the government has made various policies. The workplace is one of the locations that has the potential to cause the transmission of the SAR-COV-2 virus, one of which is in the mining sector. During the COVID-19 pandemic, mining safety management was faced with a new danger, namely the SARS-COV-2 virus with a very rapid risk of transmission, which required improved management compared to before the COVID-19 pandemic occurred. Objective: This research is aimed to see how mining safety management in coal companies before and during the COVID-19 pandemic. Methods: Using a cross sectional design, with quantitative and qualitative approaches. The study was conducted on coal companies in the period from October to December 2021. A sample of 35 companies was analyzed using quantitative data, namely document review from the 2017 to 2021 RKAB reports. Result: Based on the research that has been done, an overview of mining safety management in the process of mining activities is obtained. Mining safety management achievement data during the COVID-19 (2020-2021) pandemic is lower than before the COVID-19 pandemic (2017-2019 Conclusion: In this case it is proven that the COVID-19 pandemic affects mining safety management, even companies that do not perform mining activities due to cases of being exposed to COVID-19.

"

"Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah memaksa banyak perusahaan di Indonesia untuk menyesuaikan cara kerjanya, di antaranya adalah Bank UOB Indonesia, sebuah bank multinasional yang berkantor pusat di Singapura. Situasi ini memaksa mereka beradaptasi dengan cepat untuk memastikan kelancaran semua proses kerja dan komunikasi, menjaga produktivitas dan kualitas layanan, sekaligus melindungi karyawan dan pelanggannya serta melindungi data bank dan pelanggan yang sensitif sebagaimana ditetapkan oleh regulator industri. Oleh karena itu, Bank memperkenalkan aplikasi Unified Communication and Collaboration (UC&C) baru, yaitu Ms Teams dari Microsoft. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana persepsi karyawan Bank UOB Indonesia terhadap aplikasi UC&C Ms Teams di Bank UOB Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui survei online untuk 34 responden dan wawancara mendalam untuk 5 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PEU memengaruhi PU melalui uji regresi linear dimana sig.<0,5 (H1 diterima). Analisis data juga menunjukkan bahwa karyawan tetap membentuk persepsinya sendiri atas Ms Teams sesuai dengan pengalaman mereka ketika menggunakan aplikasi tersebut. Pada umumnya, karyawan memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi UC&C dalam menjalankan kegiatan kerja sehari-hari mereka.

---

The prolonged COVID-19 pandemic has forced many companies in Indonesia to adapt the way they work, one of those being Bank UOB Indonesia, a multinational bank headquartered in Singapore. This situation forces them to adapt quickly to ensure the smooth running of all work processes and communications, maintain productivity and quality of service, while protecting their employees and customers and protecting sensitive bank and customer data as stipulated by industry regulators. To aid the process, the Bank introduced a new Unified Communication and Collaboration (UC&C) application, which is Ms Teams from Microsoft. This study aims to determine the perceptions of UOB Indonesia employees towards using Ms Teams in their daily work activities. The research data was obtained through an online survey for 34 respondents and in-depth interviews for 5 informants. Regression analysis shows a sig. value <0,05 for PU and PEU variables, indicating that PEU affects PU of the employees . The results show that employees continue to form their own perceptions of Ms Teams according to their experience when using the application. In general, employees have a positive perception of the use of UC&C technology in carrying out their daily work activities."

"Karakteristik yang terbentuk dalam hubungan kemitraan membuat pengemudi ojek online memiliki ciri khas sebagai bagian dari kelompok kelas pekerja rentan, atau biasa disebut dengan prekariat. Melalui studi etnografi dan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menemukan bahwa sumber kerentanan utama dipicu oleh implementasi perjanjian kemitraan dan pemberlakuan sistem gamifikasi kerja. Belum lagi pandemi Covid-19 menjadi konteks yang memperburuk sisi kerentanan dalam sistem kerja ojek online. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke beberapa pangkalan dan tempat tinggal informan, serta wawancara mendalam baik secara tatap muka langsung maupun media online yang bertujuan untuk menggali interpretasi individu pengemudi dalam menghadapi situasi yang dialaminya. Terungkap bahwa pemaknaan individu pengemudi turut berpengaruh namun tidak terbatas pada tataran kognitif, tetapi sampai pada level praktik sosial dalam keseharian. Strategi adaptasi kemudian muncul sebagai respon pengemudi ojek online untuk bertahan hingga keluar dari kesulitan pada permainan gamifikasi yang diciptakan oleh perusahaan. Sekaligus sebagai langkah untuk menyesuaikan diri dan meminimalisasi dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Strategi yang muncul dalam menghadapi kerentanan dalam hubungan kemitraan dan sistem gamifikasi kerja antara lain: penentuan area operasi, pemanfaatan sistem dalam aplikasi, dan penetapan target harian. Sementara strategi untuk beradaptasi pada konteks Pandemi Covid-19 yaitu: penyesuaian jam operasi, irit/penghematan, dan penerapan protokol kesehatan.

---

The characteristics that are formed in partnership relation make ojek online drivers have the characteristics of being part of a vulnerable working-class group, or commonly referred as precariat. Through ethnographic studies and phenomenological approaches, this research founds that the main source of vulnerability is triggered by the implementation of partnership agreement and the gamification of work systems. Moreover, the Covid-19 pandemic has become a context that aggravate the vulnerability side of the ojek online working system. Data collection was carried out by direct observation to several bases and informants' residences, then face-to-face in-depth interviews or through online media that aimed to explore the driver’s individual interpretations in dealing with the situations they must faced. It is revealed that the individual meaning of the driver also influences but is not limited to the cognitive level, but also reaches the level of social practice in daily life. The adaptation strategy then emerged as the response of ojek online drivers to survive or got out from the difficulties of the gamification game created by the company. As well as a step to adapt and minimize the impact of the Covid-19 pandemic. Strategies that appear in dealing with vulnerabilities of partnership relation and gamification of work systems include: determining the area of operation, utilizing the system in applications, and setting daily targets. Meanwhile, the strategies to adapt to the context of the Covid-19 pandemic are: adjusting operating time, saving money, and implementing health protocols."

"Penelitian ini melihat bagaimana mahasiswa pekerja menghadapi konflik peran atas konsekuensi dari peran gandanya di tengah pandemi Covid-19. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi di media sosial, studi ini akan memaparkan perjalanan mahasiswa pekerja di Indonesia diikuti dengan beragam dinamika yang harus mereka hadapi. Mahasiswa pekerja sebagai agen aktif tidak hanya diam melihat pergerakan struktur yang ada, tetapi memiliki cara-cara khusus untuk mulai bertindak, mengambil bagian, memutuskan hal sesuai dengan kehendaknya, dari apa yang disebut sebagai agensi dan didasari oleh intensi dalam diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja memiliki bentuk-bentuk negosiasi dan manajemen solusi ketika menghadapi konflik peran yang terjadi, yang berkaitan erat dengan kontribusi teknologi melalui kebijakan yang muncul pada masa pandemi Covid-19, seperti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work From Home (WFH)

---

The study sees how working college students face the inter-role conflicts over the consequences of their multiple roles in the middle of the Covid-19 pandemic. By using in-depth interviews and observation on social media, this study will describe the journey of working college students in Indonesia, followed by the various dynamics they have to face. Working college students as active agents are not only silent in seeing the movement of the existing structure but also have particular ways to start acting, take part, and decide things according to their will, from what is called the agency and based on their intentionality. The result shows that working college students have forms of negotiation and solution management when facing inter-role conflicts that occur, which are closely related to the contribution of technology through policies that emerged during the Covid-19 pandemic, such as Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) and Work From Home (WFH)"

"Dalam hubungan kontraktual, suatu kewajiban yang telah disepakati para pihak dapat tidak terpenuhi oleh karena adanya supervening event yang tidak dapat diduga datangnya. Ketentuan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract dapat mengakomodir kejadian atau peristiwa yang datangnya tidak dapat diduga itu, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang datangnya tidak dapat diduga. Menanggapi hal tersebut, UNIDROIT kemudian menerbitkan Note of the UNIDROIT Secretariat on the Principles of International Commercial Contract on the COVID-19 Health Crisis sebagai panduan dalam penggunaan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract apabila terdapat permasalahan kontraktual yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda-beda. Penelitian ini akan menyajikan penjelasan (i) bagaimana konsepsi supervening events dan doktrin yang menjadi dasar pemaaf atas tidak terlaksananya prestasi suatu kontrak dilihat dari perspektif hukum perdata Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand; dan (ii) bagaimana kejadian pandemi seperti COVID-19 dapat diinterpretasikan sebagai force majeure dilihat dari klausula force majeure di dalam suatu perjanjian distributor yang melibatkan pihak asing dan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract. Dengan metode penelitian yuridis normatif serta dengan pendekatan kualitatif, dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, dari persamaan dan perbedaan ketentuan yang ada, telah terlihat adanya keberagaman pengaturan mengenai doktrin supervening events yang diakui di Indonesia, Korea Selatan, dan juga Thailand, yang dalam penelitian ini adalah force majeure. Kedua, pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai suatu keadaan force majeure sebagai alasan lepasnya pihak yang terdampak dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 apabila mengacu pada UNIDROIT Principles of International Commercial Contract.

---

In a contractual relationship, the agreed performances may not be fulfilled due to an unexpected supervening event. However, the UNIDROIT Principles of International Commercial contract would accommodate such supervening events, particularly in a COVID-19 pandemic situation which appears to be unexpected. Given that, UNIDROIT then issued Note of the UNIDROIT Secretariat on the Principles of International Commercial Contract on the COVID-19 Health Crisis as a guidance in utilizing the UNIDROIT Principles of International Commercial Contract in event of any contractual disruption between the parties who are originated from different countries. This study will provide explanations regarding (i) how the concept of supervening events and the doctrine that forms the basis of excuse for non-performance of a contract perceived from the perspective of Indonesian, South Korean, and Thai civil law; and (ii) how the COVID-19 pandemic event can be interpreted as a force majeure perceived from a force majeure clause stipulated in a distributorship agreement which involves foreign parties and in accordance with Indonesian Bylaws and UNIDROIT Principles of International Commercial Contract. Through a research using normative juridical method and qualitative approach, it can be concluded that: First, on the basis of the provisions’ similarities and contrast distinction, the diversities of regulation can be seen in regards with the recognized supervening events doctrine in Indonesia, South Korea, and Thailand, that is force majeure. Second, COVID-19 pandemic can be constituted as a force majeure to excuse the affected party from responsibility towards the incurred loss under UNIDROIT Principles of International Commercial Contract."

"Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemik Convid-19 telah memaksa  dilaksanakan kebijakan WFH (work from home) dan LFH (learn from home). Kebijakan tersebut tidak menyurutkan terjadinya tawuran antar kelompok bahkan justru mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan terkait dengan pokok permasalahan  mengenai implementasi pemolisian masyarakat oleh Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya yang belum signifikan dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan penelitian ini bagaimana implementasi pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya dapat menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan implementasi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Secara teoritis dan praktis tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi dasar keahlian akademik bagi peneliti mengenai konsep dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penanggulangan tawuran antar kelompok masyarakat dalam konteks di masa pandemi Covid-19. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu, teori peran, teori strategi, teori kebijakan publik, teori implementasi, konsep pemolisian masyarakat, partisipasi masyarakat dan windows broken theory, teori kontrol sosial, teori konflik, dan teori solidaritas. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskripftif. Adapun kesimpulan temuan penelitian ini yaitu implementasi Polmas dalam penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek kebijakan, filosofi, pelaksanaan dan evaluasi, dengan program meliputi pembentukan satgas anti tawuran, program kongkow dengan Kapolres, program pembuatan WA Group dan program seribu portal, program polisi RW. Sementara faktor penyebab belum signifikannya implementasi Polmas dikarenakan banyaknya personel yang terpapar virus Covid-19, sehingga personel lebih terkonsentrasi dalam penanganan Covid, dan lemahnya partisipasi masyarakat serta dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas. Implementasi Polmas tersebut, mengacu pada Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 tentang Polmas.

---

The presence of policies to restrict community activities has forced the implementation of WFH (work from home) and LFH (learn from home) policies. The policies, however, do not reduce the incident of brawls among community groups. There has even been an increase regarding the number of such incidents. The main problem of the research is that the implementation of community policing held by East Jakarta Metropolitan Police Resort has not significantly been able to handle brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The question of research is how the implementation of community policing in the jurisdiction of the East Jakarta Metropolitan Police in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. The purpose of the study is to describe as well as explain the implementation of community policing in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. Theoretically and practically, the research will contribute to science development  and  become the basis  of academic skills  for researchers on  the concept and implementation of community policing in handling brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The author employs various theories and concepts, such as role theory, strategy theory, public policy theory, implementation theory, concept of community policing, community participation, broken  window  theory,  social  control  theory,  conflict  theory,  and  solidarity theory. The author also employs the qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the research reveal that community policing viewed from the  aspects  of  policy,  philosophy,  implementation,  and  evaluation  has  been applied in the forms of establishing anti-brawl task forces, hanging out program with the Head of Metro Police Resort, creating WhatsApp groups, one thousand portal programs, and police neighbourhood programs. Such implementations have not been significant because there are many personnel being infected by Covid-

19, there are more personnel focusing on handling Covid-19, the participation of communities is weak, and the support of budget as well as structures and infrastructures are weak. The implementation of community policing should refer to the National Police Chief Regulation Number 3/2015 regarding Community Policing."

"eningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat DKI Jakarta akibat pandemi Covid-19 menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam konteks alokasi sumber daya dan anggaran untuk memfasilitasi perubahan minat masyarakat tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji langkah implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menanggapi peningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat. Penelitian ini ditulis menggunakan kerangka konsep kepentingan publik, kebijakan publik, dan dilengkapi dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980) yang terdiri atas empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan metode kualitatif melalui wawancara tatap muka dengan informan dan dilengkapi dengan studi literatur serta analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa keterbatasan serta tantangan yang ada mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah alternatif yang lebih mungkin untuk dilakukan, yaitu berfokus pada revitalisasi fasilitas yang sudah ada dibanding memaksakan pembangunan fasilitas baru. Kemudian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas olahraga, serta perbaikan proses birokrasi, dilihat sebagai sebuah langkah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan di DKI Jakarta jangka panjang.

---

The increased public interest in sports among the residents of DKI Jakarta due to the COVID-19 pandemic has created new challenges for the government in the context of resource allocation and budgeting to facilitate this shift in public interest. This study aims to examine the policy implementation steps taken by the DKI Jakarta government in response to the increased interest in sports among the community. This study is framed using the concepts of public interest, public policy, and is supplemented by George C. Edwards III's (1980) public policy implementation theory, which consists of four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained using qualitative methods through face-to-face interviews with informants and supplemented with literature studies and document analysis. The findings indicate that the existing limitations and challenges require the government to take more feasible alternative steps, namely focusing on revitalizing existing facilities rather than forcing the construction of new ones. Furthermore, cooperation between the government and the community in maintaining and utilizing sports facilities, as well as improving bureaucratic processes, is seen as an essential step for the long-term success of sports policy implementation in DKI Jakarta."

"Dunia dikejutkan dengan kemunculan Virus Corona yang menyebabkan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Begitu pula halnya di Indonesia, Pemerintah dihadapkan pada pilihan situasi yang sulit, semua keputusan terkait pandemi COVID-19 ini harus dipikirkan dan diperhitungkan dengan matang sebab kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.Peran dari Polri yang merupakan penjaga peradaban, penjaga kehidupan, dan sekaligus pejuang kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam menghadirkan pemolisian di masa pandemi dengan beroritentasi pada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Aktivitas pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dengan berorientasi pemecahan masalah (Problem Oriented Policing) melalui tahapan scanning, analyzing, response dan assessment (SARA) melalui Program Kampung Tangguh Jaya menjadi sebuah strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat dengan dukungan dari stake holders terkait penanganan COVID-19.Dengan menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia, didukung Teori Pemolisian Berorientasi Masalah (Problem Oriented Policing) serta Konsep Pemolisian pada saat bencana (Disaster Policing), penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pemberdayaan SDM Polres Metro Bekasi melalui manajemen Sumber Daya Manusia sebagai aset utama organisasi dalam melakukan upaya pemolisian di era pandemi COVID-19. Selain itu penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia Polres Metro Bekasi dalam melakukan aktivitas pemolisian di era pandemi COVID-19.

---

The world was shocked by the emergence of the Corona Virus which causes Corona Virus Disease (COVID-19). Likewise in Indonesia, the Government is faced with a difficult choice of situations, all decisions related to the COVID-19 pandemic must be carefully thought out and taken into account because the health and safety of the community is at stake.

The role of the National Police, which is the guardian of civilization, the guardian of life, and at the same time as the fighter for humanity is very much needed in presenting policing during a pandemic with an orientation to the safety of the people which is the highest law (Salus Populi Suprema Lex Esto). Policing activities carried out by the Bekasi Metro Police are problem-oriented (Problem Oriented Policing) through the scanning, analyzing, response and assessment (SARA) stages through the Kampung Tangguh Jaya Program to become a collaborative strategy between the police and the community with the support of stakeholders regarding the handling of COVID -19.

By using Human Resource Management theory, supported by Problem Oriented Policing and Disaster Policing, this research explores and analyzes HR empowerment of Bekasi Metro Police through Human Resource management as the main asset of the organization in carrying out activities. policing efforts in the era of the COVID-19 pandemic. In addition, this study also analyzes the factors that affect the empowerment of the Bekasi Metro Police in carrying out policing activities in the era of the COVID-19 pandemic"