Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis dinamika sikap negara-negara Nordik dalam menanggapi dominasi Tiongkok pada proyek Koridor Arktika, yakni proyek pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Nordik. Peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam menyusun penelitian ini, yakni analisis PESTEL, Regional Security Complex Theory (RSCT) dan pendekatan motif penanaman investasi asing. Analisis PESTEL dan RSCT dipakai untuk melihat secara komprehensif faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum serta keamanan dalam kerangka kerjasama antara negara-negara Nordik dan Tiongkok pada proyek Koridor Arktika. Secara spesifik RSCT juga digunakan untuk meninjau indikator letak geografis, kesamaan sistem serta interaksi antar-negara untuk meninjau kerjasama keamanan antar-negara Nordik di kawasan mereka khususnya dalam menanggapi peningkatan power Tiongkok di kawasan Nordik dan Arktika. Sementara pendekatan motif penanaman investasi asing difokuskan pada tiga aspek, yakni market seeking, resource seeking dan efficiency seeking untuk meninjau motif utama Tiongkok menanamkan FDI-nya di negara-negara Nordik terkait proyek Koridor Arktika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data serta teknik analisis diskursus untuk mengklasifikan setiap temuan. Peneliti menemukan temuan bahwa secara umum Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia menganggap Tiongkok sebagai ancaman di kawasan Arktika. Dalam hal ini mereka dihadapkan pada dilema yakni bahwa di satu sisi mereka membuka diri terhadap investasi Tiongkok yang ditanamkan pada proyek tersebut dengan motif utama resource seeking, namun di sisi lain mereka tidak menginginkan Tiongkok mendominasi kawasan Arktika yang mana secara geografis lebih dekat dengan negara-negara Nordik.

---

This thesis analyzes the dynamics of the Nordic countries’ demeanor in responding to China’s dominance in the Arctic Corridor project, the transportation infrastructure development project in the Nordic region. The researcher used three approaches on doing this research, those are PESTEL analysis, Regional Security Complex Theory, and the approach of foreign investment motives. In this case, RSCT and PESTEL analysis are used to elaborate the political, economic, social, technological, environmental, legal, and security factors in the framework of cooperation between Nordic countries and China within the Arctic Corridor project. Specifically, RSCT is also used to observe geographical location, system similarities, and interaction between Nordic countries indicators in response to China’s rising power, especially in the Nordic and Arctic regions. Meanwhile, the approach of foreign investment motives is focused on three aspects, those are market seeking, resource seeking, and efficiency seeking to observe China’s primary motive for investing its foreign direct investment in Nordic countries related to the Arctic Corridor project. This study uses a qualitative method with a literature review to classify each finding as a data collection technique. The researcher found that Finland, Sweden, Denmark, Norway and Iceland consider China a threat in the Arctic region. In this case, the Nordic countries are faced with a dilemma, that on one side, they open up themselves to the Chinese investment that is invested in the Arctic Corridor project. However, on the other hand, they do not want China to dominate the geopolitics and geo-economy of the Arctic which is geographically closer to the Nordic countries.

"

"Penelitian ini membahas status ketenagakerjaan Direktur, apakah Direktur di suatu perusahaan masuk dalam kategori Pengusaha atau pekerja/buruh. Parameter yang digunakan untuk menganalisis status ketenagakerjaan Direktur tersebut adalah metode pengangkatan Direktur di perusahaan yang bersangkutan yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan suatu perjanjian kerja. Status ketenagakerjaan ini akan berdampak pada akibat hukum terhadap Direktur ketika terjadi penghentian penugasan, terutama apabila yang bersangkutan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka.

---

The focus of this study is to analyze the employment status of a Director of a company, whether they are classified as an Entrepreneur or as a worker/laborer. Parameter used to analyze employment status of a Director is based on the methods of appointment of such Director, which is by the General Meeting of Shareholders of based on a work agreement. The employment status of a Director will then determine the legal consequences when there is a dismissal, especially if there is a severance of an employment relationship (pemutusan hubungan kerja) to the Director. This research is a juridical-normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study."

"PMA merupakan investasi langsung dalam bentuk penambahan modal fisik, seperti pabrik dan mesin. Masuknya PMA akan memberikan pengaruh pada perekonomian karena dapat menambah lapangan pekerjaan dan kesejahteraan para pekerja. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana dampak PMA terhadap tingkat upah, dan juga meneliti bagaiman dampak dan hubungan variabel-variabel lainya terhadap tingkat upah. Penelitian ini mengambil studi kasus di industri tekstil Indonesia. Dengan periode penelitian 1990-2009, maka metode pengolahanya menggunakana data panelyaitu model pooled least square. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PMA memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat upah industri tekstil. Variabel lain yang memberikan hasil signifikan sesuai estimasi adalah jumlah tenaga kerja(size) dan upah tahun sebelumnya(Wit-1).

---

Foreign direct investment is additional physical capital, such as factories and machinery. The inflow of FDI will have an impact on the economy because it can increase employment and welfare of the workers. This study tries to analyze how the impact of FDI on wage levels, and how the impact and relationship to other wage rate's variables.

This research took a case study in Indonesian textile industry. Within the year of 1990 to 2009 period, this study use pooled least squares models.

The results of the study showed that FDI have a positive influence on the level of wage textile industry. Another variable which gives the corresponding estimation results are significant number of workers (size) and wage of the previous year (Wit-1)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai dampak dualisme pengaturan kedudukan Direksi Asing terhadap kewajiban memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Direksi menurut hukum perseroan terbatas Indonesia dianggap sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sementara hukum ketenagakerjaan Indonesia menganggap mereka sebagai pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang telah timbul adalah apabila Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki izin tersebut sebab semua pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki IMTA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Direksi Asing wajib memiliki IMTA, hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara Direksi Asing dengan perusahaan yang diurusnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki IMTA karena tetap merupakan warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia meskipun memiliki hubungan serta hak dan kewajiban dengan perusahaan yang diurusnya berdasarkan hukum perseroan terbatas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the consequences of the dual regulation of the status of foreign directors toward the obligation to own foreign manpower employment permits (IMTA). Directors according to Indonesian company law are regarded as a company organ responsible for the management of the company, whereas Indonesian manpower law regard them as workers of the company. An issue that has arisen in relation to the foregeoing is whether Foreign Directors are required to acquire the permit, since every employer that employs a Foreign Worker must acquire an IMTA.The purpose of this research is to find out why Foreign Directors are required to acquire the IMTA, their legal relationship with, as well as rights and obligations towards, the company they manage. This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as seconday data. This thesis has found that Foreign Directors are required to acquire an IMTA as they are still foreign citizens working within Indonesian territory, even though their relationship with as well as rights and obligations towards the company they manage are based on company laws. "

"Penanaman Modal Asing PMA secara langsung atau lebih dikenal Foreign Direct Investment FDI menjadi sumber pembangunan ekonomi, industrialisasi, pendapatan dan pertumbuhan tenaga kerja pada negara-negara berkembang OECD, 2009, termasuk Indonesia. Karena pentingnya FDI untuk meningkatkan pertumbuhan angka tenaga kerja secara langsung melalui pembangunan industri-industri baru, serta adanya hubungan antara FDI dan angka tenaga kerja, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan penyerapan FDI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa peran FDI pada tenaga kerja di 9 Sembilan sektor ekonomi di Indonesia dari tahun 2001 ndash; 2014. Penelitian ini menggunakan analisa data panel dari 9 Sembilan sektor ekonomi, model fixed effect terpilih menjadi model terbaik setelah diuji menggunakan uji Hausman. Hasil pada model fixed effect menunjukkan FDI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 0.079 pada 9 sembilan sektor ekonomi. Penerapan peraturan tentang investasi secara nasional di Indonesia juga berdampak positif pada peningkatan tenaga kerja di Indonesia.

---

Foreign Direct Investment FDI becomes a source of economic development, industrialization, income and employment growth for the developing countries OECD, 2009, especially Indonesia. Regarding the importance of FDI to increase the employment directly by setting up new industries and the relationship between FDI and employment rate, the Indonesian government initiates to attract more FDI. Therefore, this study will analyze the role of FDI in the employment of 9 nine economic sectors in Indonesia during 2001 ndash 2014. The analysis employs panel data from these 9 nine economic sectors, and the fixed effects FE model has been chosen as the best by the Hausman test. The results suggest FDI has a positive and significant effect on increasing the employment rate as much as 0.079 in the 9 nine economic sectors. Indonesia rsquo s investment regulation implementation also positively impacts the rise of employment rate in the country."

"Sastra dalam pengembangan ekonomi terkait Investasi Asing Langsung (FDI) telah banyak diteliti oleh para sarjana, sebagian besar menggunakan data pemotongan lintang atau data rangkaian waktu, namun penelitian mengenai data panel yang melibatkan faktor determinan FDI terhadap sektor dan wilayah secara keseluruhan belum banyak dilakukan. Penelitian ini menguji dampak investasi langsung asing terhadap pertumbuhan pertanian di 15 Negara Asia menggunakan metode efek tetap dan efek acak serta diuji dengan uji Hausman menggunakan data sampel dari tahun 1990 hingga 2019. Ditemukan bahwa FDI memiliki hubungan positif dan signifikan dengan nilai tambah pertanian. Namun, FDI melalui perkembangan keuangan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap nilai tambah pertanian. Ditemukan pula bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pertanian, sementara formasi modal bruto dan tetap memiliki dampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan pertanian. Di sisi lain, keterbukaan perdagangan memiliki dampak negatif namun tidak signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan kepada pembuat kebijakan adalah menciptakan kebijakan yang dapat menstabilkan tingkat inflasi serta meringankan kebijakan yang dapat menghambat keterbukaan perdagangan.

---

Literature in the economic development regarding FDI have been widely studied by scholars, mostly used either cross-section or time series data, a panel-data on the determinants of FDI and towards the sectoral region, on the other hand, is understudied. This study examines the impact of foreign direct investment on agriculture growth in 15 Asian Countries using a fixed effect and random effect and further tested with the Hausman test on the sample data ranging from 1990-2019. It is found that FDI has a positive relationship and significant relationship with agriculture value added. However, FDI through financial development has a negative and significant impact on agriculture value added.  It is also found that inflation has a negative and significant impact on agriculture growth while gross and fixed capital formation is found to be significant and positively impacts agriculture growth. On the other hand, trade openness has a negative but non-significant impact. Therefore, a recommendation is for policy maker to create a policy that could stabilize the inflation rate and ease the policy that could inhibit trade openness. "

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."

"Penelitian ini mengkaji dampak kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur terhadap aliran penanaman modal asing (PMA) di Asia Tenggara. Dengan menggunakan model regresi dan kumpulan data aliran PMA, efektivitas pemerintahan, kontrol korupsi, penetrasi internet, dan pembentukan modal tetap bruto dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur secara signifikan memengaruhi aliran PMA di suatu negara. Akan tetapi, negara-negara dengan tata kelola yang efektif, Tingkat korupsi rendah, dan infrastruktur yang kokoh menarik lebih banyak investasi asing. Sehingga, pembuat kebijakan harus fokus pada reformasi institusi, langkah-langkah anti-korupsi, dan investasi dalam infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor asing. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang determinan PMA di Asia Tenggara dan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan.

---

This thesis examines the impact of institutional quality and infrastructure development on foreign direct investment (FDI) inflows in Southeast Asia. Using regression models and a dataset of FDI inflows, government effectiveness, control of corruption, internet penetration, and gross fixed capital formation were analyzed. The results demonstrate that both institutional quality and infrastructure development significantly influence FDI inflows in the region. Countries with effective governance, low corruption, and robust infrastructure attract more foreign investment. Policymakers should focus on institutional reforms, anti-corruption measures, and investments in infrastructure to create an attractive environment for foreign investors. These findings contribute to the understanding of FDI determinants in Southeast Asia and provide insights for policymakers."

"Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, managemen dan sebagainya.Untuk itu diperlukan kebijakan yang lebih terarah, khususnya mengenai arah pengembangan secara sektoral, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran PMA dan PMDN terhadap PDB melalui observasi data tahun 1990 - 2008.

---

Domestic investment and Foreign Direct Investment (FDI) are expected to contribute higher in Indonesian economy, particularly from the augmented investment and the impact of their advanced technology. It is necessary to provide policy and direction of investment development, by considering sectoral characteristic. This study is conducted to obtain the information on the role of domestic investment as well as foreign direct investment to gross domestic product, by using data of 1990 - 2008."